PMK 77 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menyempurnakan tata kelola pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Peraturan ini juga menyesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • BMN PKP2B adalah barang dan peralatan yang diperoleh berdasarkan PKP2B dan menjadi milik pemerintah setelah pengakhiran perjanjian.
   • Jenis BMN PKP2B meliputi persediaan, tanah, peralatan, gedung, jalan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, serta limbah sisa operasi.

2. Pengelolaan BMN PKP2B
   Meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, penyerahan kepada pemerintah, pemindahan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

3. Tugas dan Kewenangan

   • Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara bertindak sebagai Pengelola Barang BMN PKP2B dengan kewenangan persetujuan pengelolaan, pengelolaan anggaran, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
   • Menteri Teknis (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sebagai Pengguna Barang bertugas melakukan penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, dan pengendalian BMN PKP2B.
   • Dirjen Minerba sebagai Kuasa Pengguna Barang bertugas menghimpun data, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan BMN PKP2B.
   • Kontraktor dan Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian bertanggung jawab atas penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan pelaporan BMN PKP2B.

4. Penggunaan dan Pemanfaatan

   • Penggunaan BMN PKP2B oleh Kontraktor/Pemegang IUPK untuk kegiatan usaha pertambangan selama masa kontrak/IUPK berlaku.
   • Pemanfaatan BMN PKP2B yang tidak digunakan secara optimal dapat dilakukan dalam bentuk sewa atau pinjam pakai kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
   • Penggunaan BMN PKP2B oleh Pemegang IUPK dikenakan nilai manfaat sesuai ketentuan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

5. Pengamanan

   • Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum BMN PKP2B menjadi tanggung jawab Kontraktor, Pemegang IUPK, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.
   • BMN PKP2B berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

6. Penilaian

   • Dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sesuai ketentuan.

7. Penyerahan BMN PKP2B kepada Pemerintah

   • Dilakukan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang pada saat berakhirnya PKP2B/IUPK atau dalam kondisi tertentu.
   • Penyerahan meliputi tanah dan bangunan yang dilengkapi dokumen kepemilikan dan perizinan.

8. Pemindahan Status Penggunaan dan Pemindahtanganan

   • Pemindahan status penggunaan BMN PKP2B dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.
   • Pemindahtanganan dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah dengan ketentuan persetujuan DPR atau Presiden sesuai nilai dan jenis BMN.

9. Pemusnahan dan Penghapusan

   • Pemusnahan BMN PKP2B dilakukan jika tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan lagi, dengan metode sesuai ketentuan.
   • Penghapusan dilakukan berdasarkan penyelesaian pemindahan status, pemindahtanganan, pemusnahan, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, atau sebab lain yang wajar.

10. Penatausahaan dan Pelaporan

    • Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan menggunakan sistem aplikasi dan basis data BMN PKP2B.
    • Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai periode yang ditetapkan.

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

    • Dilaksanakan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang sesuai kewenangan masing-masing.
    • Meliputi pengendalian risiko, pemantauan periodik dan sewaktu-waktu, serta penertiban atas ketidaksesuaian dan hasil audit.

12. Pengelolaan Anggaran

    • Anggaran pengelolaan BMN PKP2B dibebankan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pengelolaan transaksi khusus dengan penunjukan pejabat pengelola anggaran.

13. Ketentuan Peralihan dan Penutup

    • Permohonan dan persetujuan pengelolaan BMN PKP2B yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap diproses sesuai ketentuan baru.
    • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    • Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama satu tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur secara komprehensif pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B untuk mendukung tata kelola yang baik dan kepentingan negara.