PMK 77 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan untuk menyempurnakan tata kelola pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk penganggaran BA BUN transaksi khusus. Perubahan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta untuk mengatur tugas, kewenangan, penganggaran, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pelaporan BMN PKP2B dalam konteks pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Jenis BMN PKP2B

• BMN PKP2B adalah barang dan peralatan yang diperoleh/dibeli berdasarkan PKP2B sejak 1981 sampai 1993, perubahan atas PKP2B, atau berdasarkan PKP2B lain sepanjang masih bernilai ekonomis dan tidak dijual, dipindahkan, atau dialihkan setelah pengakhiran perjanjian; termasuk barang yang pada pengakhiran digunakan untuk Kepentingan Umum.
• Jenis BMN PKP2B mencakup persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud; khusus di pertambangan juga dapat berupa kolam pengendapan, pembukaan lahan, fasilitas penimbunan, dan Limbah Sisa Operasi.

Tugas Dan Kewenangan Pengelola, Pengguna, Dan Kuasa Pengguna Barang

• Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang memberikan persetujuan/penolakan atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Pemindahan Status Penggunaan, menerima penyerahan BMN, mengelola anggaran BA BUN, serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian risiko; kewenangan dapat disubdelegasikan kepada Direktur Jenderal dan dimandatkan ke pejabat struktural.
• Menteri Teknis (Pengguna Barang) bertugas melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi laporan dari Kuasa Pengguna Barang, menyusun laporan kepada Pengelola Barang, memberi persetujuan/penolakan atas beberapa usulan, dan dapat melimpahkan tugas kepada pejabat struktural; Dirjen Minerba ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang.
• Kuasa Pengguna Barang menghimpun daftar rincian aset dari Kontraktor/Pemegang IUPK, membuat daftar BMN PKP2B, melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, mengajukan usulan penyerahan, dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan anggaran BA BUN TK sesuai kewenangannya; Kontraktor/Pemegang IUPK berkewajiban melakukan penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, menyampaikan daftar rincian aset dan dapat mengajukan permohonan pengelolaan.

Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Dan Pengadaan

• Perencanaan dan penganggaran BMN PKP2B berpedoman pada standar di bidang usaha pertambangan batubara dan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan serta prinsip tata kelola yang baik.
• Kontraktor bertanggung jawab atas proses pengadaan BMN PKP2B dan segala akibat hukumnya.

Penggunaan, Pendayagunaan, Dan Penggantian BMN

• Penggunaan meliputi penggunaan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK selama jangka waktu PKP2B atau masa berlaku IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, pendayagunaan, dan penggantian mesin/peralatan dengan nilai pengganti paling sedikit sama dengan nilai buku.
• Pendayagunaan hanya dapat dilakukan terhadap BMN yang tidak sedang atau tidak direncanakan digunakan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK, dan memerlukan persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai pelaksana; jangka waktu pendayagunaan paling lama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang, serta pengamanan/pemeliharaan dibebankan pada pihak yang melakukan pendayagunaan.
• Persetujuan pendayagunaan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang ditandatangani paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan dan memuat identitas para pihak, objek BMN, jangka waktu, hak & kewajiban, serta pengakhiran.

Pemanfaatan Dalam Bentuk Sewa

• Pemanfaatan oleh Pihak Lain dilakukan dalam bentuk Sewa atau Pinjam Pakai dan tidak mengubah status kepemilikan BMN PKP2B; BMN yang dimanfaatkan dilarang dipindahtangankan atau digadaikan.
• Sewa dapat dilakukan terhadap tanah/bangunan dan selainnya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang; pembayaran uang sewa disetor ke kas negara dan dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian, kecuali untuk BMN dengan karakteristik khusus yang dapat dilakukan pembayaran bertahap.
• Jika pembayaran tidak dilakukan sampai batas waktu pelunasan, persetujuan pengelola dinyatakan tidak berlaku; perjanjian Sewa ditandatangani paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah persetujuan dan paling sedikit memuat para pihak, objek, besaran uang sewa, jangka waktu, serta hak dan kewajiban.

Pinjam Pakai Oleh Pemerintah Daerah/Desa

• Pinjam Pakai hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa untuk BMN PKP2B berupa tanah/bangunan yang belum dipakai optimal oleh Kontraktor/Pemegang IUPK dan digunakan untuk menunjang tugas/ fungsi pemerintah daerah/desa.
• Pinjam Pakai dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang; perjanjian dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan dan memuat para pihak, objek, peruntukan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban.

Pengamanan, Sertipikasi, Asuransi, Dan Upaya Hukum

• Pengamanan BMN PKP2B meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum; pengamanan dilaksanakan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang dengan biaya dibebankan pada anggaran masing-masing.
• BMN PKP2B berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan; pengurusan sertipikasi dilakukan oleh Pengelola Barang yang dapat memberi kuasa kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dan biaya sertipikasi dapat dibebankan pada APBN atau Kontraktor/Pemegang IUPK sesuai ketentuan.
• Kontraktor/Pemegang IUPK dapat mengasuransikan BMN dan wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Kuasa Pengguna Barang; terhadap BMN dalam sengketa dilakukan upaya hukum termasuk pemblokiran hak atas tanah, permohonan pensertipikatan, gugatan perdata/tata usaha negara, atau pelaporan pidana bila perlu.

Pemeliharaan BMN

• Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kegiatan usaha pertambangan batubara dan prinsip tata kelola yang baik.
• Pelaksanaan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Kontraktor/Pemegang IUPK, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Barang atas BMN yang berada dalam penguasaannya.

Penilaian BMN PKP2B

• Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan dan bertujuan memperoleh nilai wajar untuk penyajian neraca; pelaksanaan penilaian berpedoman pada peraturan di bidang Penilaian.
• Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah, kecuali untuk pemindahtanganan melalui lelang dapat dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik; penilaian tidak dilakukan untuk Pinjam Pakai ke Pemda (kecuali ditentukan lain) atau Hibah (kecuali ditentukan lain).

Penyerahan BMN PKP2B Kepada Pemerintah

• Penyerahan dilakukan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang bila PKP2B berakhir dan tidak diperpanjang, masa IUPK kedaluwarsa, PKP2B dibatalkan atau IUPK dicabut, diperlukan untuk Proyek Strategis Nasional, atau tidak digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara.
• Penyerahan hanya dilakukan terhadap BMN berupa tanah dilengkapi sertipikat dan/atau bangunan yang dilengkapi IMB/PBG atau bukti perizinan lainnya; penyerahan ditindaklanjuti dengan pengelolaan pada Pengguna Barang, penggunaan kembali oleh Kontraktor/Pemegang IUPK, atau penyerahan kepada Pengelola Barang sesuai keputusan Pelaksana.

Pemindahan Status Penggunaan

• Pemindahan Status Penggunaan BMN PKP2B dilakukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dan dapat mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, serta aset tetap lainnya yang berada pada Kontraktor, Pemegang IUPK, atau Pengguna Barang.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemindahan Status Penggunaan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Pemindahtanganan: Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal

• Pemindahtanganan dapat dilakukan melalui Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Pusat terhadap BMN PKP2B yang berada pada Kontraktor/Pemegang IUPK atau Pengguna Barang.
• Pemindahtanganan tanah/bangunan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali jika memenuhi pengecualian seperti tidak sesuai tata ruang, diperuntukkan pegawai negeri, kepentingan umum, atau berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; untuk BMN selain tanah/bangunan, persetujuan bergantung pada nilai perolehan per unit: > Rp100.000.000.000,00 memerlukan persetujuan DPR, > Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp100.000.000.000,00 memerlukan persetujuan Presiden, dan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 disetujui Pengelola Barang.
• Penjualan dilakukan melalui lelang; jika tidak laku dilakukan lelang ulang dan apabila tetap tidak laku dapat dikelola lebih lanjut, sedangkan penjualan tanpa lelang dapat dilakukan untuk BUMN/BUMD untuk Kepentingan Umum sesuai peraturan.

Pemusnahan BMN PKP2B

• Pemusnahan dapat dilakukan terhadap peralatan/mesin, gedung/bangunan, jalan/irigasi/jaringan, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, dan Limbah Sisa Operasi jika BMN tidak dapat digunakan untuk Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan; metode pemusnahan meliputi dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan, atau cara lain sesuai peraturan.
• Pemusnahan BMN pada Kontraktor/Pemegang IUPK memerlukan persetujuan Pengguna Barang; pemusnahan pada Pengguna Barang memerlukan persetujuan Pengelola Barang, dan tata cara rinci ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Penghapusan BMN PKP2B

• Penghapusan mencakup penghapusan dari daftar BMN PKP2B pada Kontraktor/Pemegang IUPK, Pengguna Barang, atau Pengelola Barang dan dilaksanakan setelah Pemindahan Status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan selesai, atau berdasarkan persetujuan Pengelola Barang karena putusan pengadilan inkracht, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sebab lain yang wajar.
• Penghapusan karena sebab lain mencakup hilang/kecurian, kebakaran/bencana alam, susut/kadaluwarsa/rusak berat/tenggelam, kondisi terkait kegiatan pertambangan (kolam pengendapan, pembukaan lahan, fasilitas penimbunan), bangunan di atas tanah pihak lain, bangunan membahayakan lingkungan, aset tak berwujud usang, atau force majeure; setiap jenis penghapusan memerlukan surat pernyataan dan/atau hasil reviu/audit serta dokumen pendukung seperti surat keterangan atau putusan pengadilan yang dilegalisasi.

Penatausahaan, Inventarisasi, Dan Pelaporan

• Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan menggunakan sistem aplikasi dan basis data BMN PKP2B; penatausahaan dilaksanakan oleh Kontraktor/Pemegang IUPK, UAKPB BUN TK, UAPB BUN TK, UAKPB PL BUN TK, atau UAPLB BUN TK sesuai tingkat penguasaan.
• Inventarisasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau dalam kondisi tertentu dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Kontraktor/Pemegang IUPK melaksanakan inventarisasi mandiri yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan tanggung jawab.
• Pelaporan disusun sebagai Laporan BMN PKP2B dan Laporan Keuangan; Kuasa Pengguna Barang menyampaikan LBKPPB BUN TK Semester I paling lambat 10 Juli dan tahunan paling lambat 25 Januari, sedangkan Pengguna Barang menyampaikan Laporan Semester I paling lambat 15 Juli dan tahunan paling lambat 10 Februari.

Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Dan Penertiban

• Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi/efektivitas pengelolaan BMN PKP2B secara periodik atau sewaktu-waktu melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.
• Pengawasan dan pengendalian mencakup pengendalian risiko sesuai manajemen risiko, pemantauan pelaksanaan kegiatan (Penggunaan, Penyerahan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan), serta penertiban sebagai tindak lanjut hasil pemantauan atau audit; rencana pemantauan tahunan harus memuat penilaian dan mitigasi risiko.

Pengelolaan Lebih Lanjut, Anggaran, Dan Penunjukan PPA/KPA BUN

• Menteri Teknis dapat mengatur lebih lanjut pedoman teknis pengelolaan BMN PKP2B dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini setelah pembahasan bersama Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
• Anggaran biaya pengelolaan BMN PKP2B yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibebankan pada BA BUN pengelolaan transaksi khusus; Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Jenderal sebagai PPA BUN pengelolaan transaksi khusus dan pejabat setingkat Eselon II sebagai KPA BUN untuk tingkat Pengelola dan Pengguna Barang, dengan tata cara penggunaan anggaran sesuai ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran; penunjukan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ketentuan Peralihan, Pencabutan, Dan Pelaksanaan

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan yang telah diajukan tetapi belum disetujui diproses menurut ketentuan baru, sedangkan persetujuan/keputusan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 sampai ketentuan baru berlaku.
• Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan; pada saat berlakunya Peraturan ini, PMK Nomor 225/PMK.06/2021 dicabut dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 19 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya