PMK 79 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 beserta perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024. Peraturan ini memformalkan batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam satu keluaran (Standar Struktur Biaya) sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 yang mengatur standar struktur biaya sebelumnya. Latar belakang penerbitan adalah kebutuhan untuk menyelaraskan struktur biaya dengan ketentuan perencanaan dan pelaporan keuangan serta pedoman klasifikasi rincian output dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan.

Pokok Pengaturan

Definisi Dan Ruang Lingkup

• Menetapkan definisi kunci: Standar Struktur Biaya sebagai batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) keluaran; Keluaran sebagai barang atau jasa akhir dari pelaksanaan kegiatan; Rincian Output (RO) sebagai keluaran riil yang dihasilkan unit kerja; Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Grup KRO sebagai pengelompokan RO berdasarkan sektor/bidang; serta definisi Komponen 001 sampai Komponen 005 yang menjelaskan jenis alokasi anggaran seperti gaji/tunjangan (Komponen 001) hingga dukungan tugas dan fungsi unit (Komponen 005).
• Ruang lingkup Peraturan ini mencakup Standar Struktur Biaya dalam penganggaran kementerian negara/lembaga dan penggunaan istilah serta klasifikasi yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Fungsi Standar Struktur Biaya

• Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan bagi kementerian negara/lembaga untuk menetapkan komposisi biaya atas suatu RO dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dalam pelaksanaan anggaran.

Klasifikasi Komponen Biaya

• Membagi komponen biaya menjadi dua klasifikasi utama: biaya utama (komponen yang berpengaruh langsung terhadap keluaran) dan biaya pendukung (komponen yang tidak berpengaruh langsung terhadap keluaran).
• Menetapkan bahwa biaya utama meliputi Komponen 001 (gaji dan tunjangan), Komponen 002 (operasional dan pemeliharaan kantor), Komponen 003 (dukungan operasional pertahanan dan keamanan), Komponen 004 (dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan), Komponen 005 (dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit), serta komponen lain sepanjang substansinya berpengaruh langsung terhadap keluaran.

Sumber Pendanaan Yang Diberlakukan

• Standar Struktur Biaya berlaku untuk seluruh perhitungan biaya yang dananya bersumber dari rupiah murni, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), PNBP satker badan layanan umum, surat berharga syariah negara, dan/atau pinjaman/hibah kecuali diatur tersendiri dalam naskah perjanjian pinjaman/hibah.

Komponen Biaya Pada Rincian Output (RO)

• Setiap RO terdiri dari beberapa komponen yang diklasifikasikan sebagai biaya utama atau biaya pendukung sesuai sifatnya terhadap keluaran.
• Biaya pendukung meliputi komponen selain 001-005 yang memuat belanja seperti honorarium tim kegiatan; biaya konsumsi rapat dalam kantor; biaya kegiatan seremonial; biaya percetakan; pengadaan souvenir; dan/atau pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan, serta komponen lain yang substansinya tidak berpengaruh langsung terhadap keluaran.

Batas Persentase Biaya Pendukung Berdasarkan Grup KRO

• Menetapkan batas tertinggi biaya pendukung terhadap total biaya RO berdasarkan Grup KRO, dengan angka spesifik: kerangka regulasi sebesar 7%; kerangka pelayanan umum 9%; kerangka investasi fisik 6%; kerangka investasi sumber daya manusia dan sosial ekonomi 9%; administrasi pemerintahan internal kementerian negara/lembaga 9%; dan administrasi pemerintahan internal pemerintahan (antar kementerian/antar Pusat dengan Daerah) 9%.
• Grup KRO yang menjadi acuan ditetapkan mengacu pada pedoman penyusunan dan pemanfaatan klasifikasi rincian output dalam perencanaan dan penganggaran.

Pelampauan Batas Biaya Pendukung Dan Mekanisme Persetujuan

• Penggunaan angka persentase biaya pendukung tersebut bersifat batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, dan kementerian negara/lembaga yang membutuhkan pelampauan harus mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan.
• Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menindaklanjuti permintaan; Direktur Jenderal Anggaran dapat menyetujui atas nama Menteri dengan pertimbangan: anggaran untuk membiayai kegiatan prioritas Presiden, anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan program/kegiatan/proyek prioritas kementerian negara/lembaga, dan/atau anggaran untuk kegiatan kontrak tahun jamak; keputusan persetujuan atau penolakan disampaikan melalui surat kepada kementerian pengusul, dan jika disetujui kementerian dapat melakukan revisi anggaran.

Pengawasan Penggunaan Standar Struktur Biaya

• Pengawasan atas penggunaan Standar Struktur Biaya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian negara/lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Ketentuan Peralihan Untuk Tahun Anggaran 2025

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai standar struktur biaya untuk pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021.

Pencabutan Aturan Sebelumnya

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya beserta perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya