PMK 82 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2025 menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta menerapkan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dipertimbangkan dalam konsideran Menimbang dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Ketentuan ini berlaku dalam konteks penyelenggaraan layanan pendidikan oleh BLU di lingkungan Kementerian Perindustrian dan menjadi rujukan bagi penetapan tarif oleh pemimpin BLU terkait.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi Tarif Layanan

• Tarif layanan BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan dan terdiri atas dua kelompok utama: tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.
• Lampiran Peraturan ini memuat batas tarif tertinggi untuk tarif layanan akademik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Komponen Tarif Layanan Akademik

• Tarif layanan akademik terdiri atas tarif seleksi penerimaan, tarif uang kuliah pendidikan, dan tarif layanan akademik lainnya; tarif tersebut tercantum dalam Lampiran sebagai batas tarif tertinggi dan dibagi menurut rumpun ilmu dan zona.
• Rumpun ilmu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penetapan zona dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dalam menetapkan tarif akademik dipertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan (minimal kebutuhan operasional), daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan (minimal mempertimbangkan akreditasi, kurikulum, durasi pemberian layanan, jenis pengguna, dan minat), serta kompetisi yang sehat.

Batas Tarif Dalam Lampiran (Contoh Nilai)

• Lampiran mencantumkan batas tarif tertinggi seleksi penerimaan, misalnya seleksi penerimaan: Diploma III Rp200.000, Diploma IV/Sarjana Terapan Rp250.000, Pascasarjana Rp300.000 per pengguna layanan.
• Untuk uang kuliah per peserta didik/semester tercantum contoh batas tertinggi per zona, antara lain: Program Diploma III Zona I Rp8.550.000, Zona II Rp9.025.000, Zona III Rp9.500.000; Program Diploma IV/Sarjana Terapan Zona I Rp10.080.000, Zona II Rp10.640.000, Zona III Rp11.200.000; Pascasarjana Zona I Rp11.790.000, Zona II Rp12.445.000, Zona III Rp13.100.000; serta contoh layanan akademik lainnya seperti Ujian Ulang Rp675.000 (Zona I) sampai Rp750.000 (Zona III) dan Semester Antara Rp750.000 di semua zona.

Jenis Tarif Layanan Penunjang Akademik

• Tarif penunjang akademik meliputi daftar komprehensif yang antara lain penggunaan lahan/gedung/ruangan/sarana olahraga/sarana wisata edukasi/penginapan/sarana kesenian; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan sarana transportasi; poliklinik dan apotek; laboratorium, simulator, dan bengkel; seminar, konsultasi, konsultansi, dan lokakarya; sertifikasi, pelatihan, pengujian, penelitian, dan pengabdian masyarakat; serta percetakan, penerbitan, publikasi, penyiaran, penggunaan keahlian SDM, teknologi informasi/komunikasi/pangkalan data, pengembangan bahasa, perpustakaan, kekayaan intelektual, dan penjualan produk lainnya.
• Setiap jenis penunjang akademik menjadi dasar penetapan tarif dengan mempertimbangkan komponen biaya per unit layanan sebagaimana diatur per jenis layanan.

Komponen Perhitungan Biaya Untuk Penggunaan Fasilitas

• Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, sarana wisata edukasi, penginapan, dan sarana kesenian serta tarif penggunaan peralatan dan mesin harus memperhitungkan minimal durasi/jangka waktu pemakaian, pemilihan waktu dan fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.
• Tarif penggunaan sarana transportasi minimal memperhitungkan bahan bakar, penyusutan alat transportasi, jumlah dan jenis alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Komponen Perhitungan Biaya Untuk Layanan Kesehatan, Laboratorium, Dan Pelatihan

• Tarif poliklinik dan apotek memperhitungkan biaya bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli; tarif laboratorium, simulator, dan bengkel memperhitungkan bahan pengujian, bahan habis pakai, alat laboratorium/simulator, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.
• Tarif seminar/konsultasi/konsultansi/lokakarya, tarif sertifikasi/pelatihan/pengujian/penelitian/pengabdian masyarakat, serta tarif percetakan/penerbitan/publikasi/penyiaran memperhitungkan minimal bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Komponen Perhitungan Untuk Keahlian, TI, Bahasa, Perpustakaan, Dan Kekayaan Intelektual

• Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia memperhitungkan minimal bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.
• Tarif teknologi informasi, komunikasi, dan pangkalan data; tarif pengembangan bahasa; dan tarif perpustakaan memperhitungkan minimal bahan habis pakai, peralatan, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli, sedangkan tarif kekayaan intelektual memperhitungkan minimal nilai ekonomis.

Ketentuan Penetapan Harga Produk Dan Harga Pokok Produksi

• Tarif penjualan produk lainnya ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar, di mana harga pokok produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan BLU untuk menghasilkan produk.

Kontrak Kerja Sama Dan Penetapan Tarif Khusus

• Selain tarif yang tercantum, BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan serta pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, atau kerja sama lain dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pendidikan.
• Tarif untuk layanan dalam kontrak kerja sama ditetapkan dalam kontrak antara BLU dan pihak lain serta penyusunan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Asing, Pengecualian Tarif, Dan Kriteria Penerapan

• Pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan yang tercantum dalam Peraturan ini.
• Peserta didik dan/atau pengguna layanan tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); kategori yang dapat memperoleh tarif hingga nol rupiah antara lain peserta didik/pengguna teladan, berprestasi nasional/internasional, dari keluarga miskin atau tidak mampu, terdampak kondisi kahar, berasal dari wilayah tertinggal/terdepan/terluar, ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah, peserta didik cuti akademik, atau ditetapkan oleh Menteri Perindustrian; pemberian tarif nol rupiah harus mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

Penetapan, Kriteria, Dan Tata Cara Penetapan Tarif

• Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan akademik, penunjang akademik, kontrak kerja sama, tarif untuk pengguna asing dan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, 14, 16, dan 17 ditetapkan oleh Pemimpin BLU Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Tarif layanan BLU yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah berlakunya Peraturan ini mengacu pada tarif dalam Peraturan ini dan dilaksanakan sesuai prosedur penetapan tarif dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLU.

Ketentuan Transisi Dan Pencabutan Peraturan Sebelumnya

• Perjanjian/kontrak kerja sama antara BLU dan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/kontrak kerja sama tersebut.
• Tarif uang kuliah dan layanan akademik lainnya bagi peserta didik Politeknik APP Jakarta, Politeknik STMI Jakarta, dan Politeknik STTT Bandung untuk angkatan sebelum tahun akademik 2026/2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 sampai peserta didik menyelesaikan masa studinya; sedangkan bagi peserta didik Politeknik AKA Bogor sebelum angkatan 2026/2027 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018 sampai peserta didik menyelesaikan masa studinya, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2018 dicabut pada saat Peraturan ini mulai berlaku.
• Ketentuan mengenai tarif layanan akademik dalam Peraturan ini dikenakan untuk peserta didik/pengguna layanan mulai angkatan tahun akademik 2026/2027.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya