PMK 83 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan diterbitkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini mengatur penerapan sistem pengendalian intern dengan pendekatan model tiga lini terintegrasi guna menyelaraskan dan mengintegrasikan peran para pihak dalam pengendalian intern, serta memperkuat efektivitas pengawasan atas risiko pegawai, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Nilai Sistem Pengendalian Intern

   • Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan Kementerian melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan.
   • Nilai penerapan sistem ini meliputi sifat antisipatif, detektif, responsif, adaptif, dan terintegrasi.

2. Unsur Sistem Pengendalian Intern
   Terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

3. Model Tiga Lini Terintegrasi

   • Lini pertama: pelaksanaan pengendalian intern oleh pimpinan unit dan pegawai dalam pelaksanaan tugas.
   • Lini kedua: Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum (SPI BLU) yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengendalian lini pertama.
   • Lini ketiga: Inspektorat Jenderal yang melakukan pengawasan intern secara independen dan objektif serta pembinaan dan penjaminan kualitas lini kedua.

4. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

   • Lini pertama bertugas menerapkan pengendalian intern, melakukan pencegahan, deteksi, respons, dan monitoring risiko serta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan.
   • Lini kedua bertugas memantau kepatuhan dan efektivitas pengendalian, melakukan clearance, investigasi internal, dan memberikan konsultansi.
   • Lini ketiga bertugas melakukan audit, investigasi, penjaminan kualitas, koordinasi pengawasan, dan pendampingan pemeriksaan eksternal.

5. Penguatan Efektivitas Pengawasan
   Pengawasan dilakukan secara terintegrasi oleh ketiga lini untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan merespons risiko pegawai, proses bisnis, dan TIK dengan pendekatan berbasis digital, termasuk pemantauan dan audit berkelanjutan.

6. Penjaminan Kualitas
   Lini ketiga melakukan supervisi, eksaminasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan pemantauan oleh UKI dan SPI BLU untuk menjaga kualitas dan kesesuaian praktik pengawasan.

7. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Pengawasan
   Inspektur Jenderal menyampaikan laporan periodik dan insidentil kepada pimpinan Kementerian. Hasil pengawasan digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemutakhiran profil risiko serta matriks risiko dan pengendalian.

8. Pemanfaatan Sistem Informasi
   Pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi antarlini untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan meminimalkan potensi kecurangan.

9. Pengukuran Efektivitas
   Dilakukan pengukuran efektivitas penerapan sistem pengendalian intern melalui penilaian tingkat maturitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.