PMK 84 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan (RPATA dan RPATA BLU). Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 dan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara sebagaimana dipertimbangkan pada konsideran, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan anggaran akhir tahun yang lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Peraturan ini memuat definisi kunci, tata kelola pembukaan dan pengelolaan rekening penampungan, prosedur SPP/SPM/SP2D penampungan, pembayaran, penihilan, mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian melewati batas akhir tahun anggaran, serta ketentuan khusus bagi Satuan Kerja BLU. Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 juga diatur dalam ketentuan penutup.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum dan Definisi Pokok

• Memuat definisi istilah kunci seperti Satker, BLU, KPA, PPK, PPSPM, Kuasa BUN, Kuasa BUN Pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), KPPN, DIPA, Kontrak, Penyedia, BAPP, BAST, Pekerjaan LS Kontraktual, SPP, SPM, SP2D, SP3B BLU, RKUN, RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran), RPATA BLU, RPKBUNP, dan RR RPKBUNP yang menjadi dasar penerapan seluruh mekanisme dalam Peraturan Menteri ini.
• RPATA didefinisikan sebagai rekening milik Bendahara Umum Negara untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan mulai batas akhir pengajuan tagihan sampai 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta untuk pekerjaan yang penyelesaiannya diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran; RPATA BLU adalah rekening dana kelolaan milik BLU untuk tujuan serupa.

Jenis Rekening Penampungan dan Kegunaan

• Menetapkan bahwa mekanisme penampungan terdiri atas dua jenis rekening: RPATA (untuk sumber selain penerimaan negara bukan pajak BLU) dan RPATA BLU (untuk Satker BLU).
• Menegaskan bahwa Pekerjaan yang dapat ditampung adalah Pekerjaan LS Kontraktual yang penyelesaiannya direncanakan diserahterimakan mulai batas akhir pengajuan tagihan hingga 31 Desember atau yang dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

Pengelolaan RPATA oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat PKN

• Menetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat mengelola RPATA dan pelaksanaan teknis pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN).
• RPATA dibuka di Bank Indonesia per jenis mata uang (per mata uang sesuai Kontrak), dapat digunakan kembali untuk tahun anggaran berikutnya, dan pembukaan/pemindahbukuan/penihilan/penutupan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara.

Prosedur Pembuatan dan Pengujian SPP Penampungan

• PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan sampai 31 Desember dan/atau nilai pemeliharaan, lalu membuat SPP penampungan: akun pengeluaran diawali kode akun 5 (5xxxxx) dan dipotong penuh dengan akun penerimaan nonanggaran diawali kode akun 81 (81xxxx) sehingga SPP neto bernilai nihil.
• SPP penampungan dibuat terpisah untuk nilai perkiraan pekerjaan dan nilai pemeliharaan; PPK melampirkan dokumen Kontrak, kartu pengawasan Kontrak, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format Lampiran huruf A). PPSPM melakukan pengujian administratif minimal terhadap kelengkapan dokumen, kebenaran formal bukti, keabsahan tanda tangan PPK, identitas supplier, ketersediaan pagu pada DIPA, dan ketepatan kode akun; SPM penampungan diterbitkan oleh PPSPM jika terpenuhi dan diajukan ke KPPN disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pengujian KPPN dan Pemindahbukuan ke RPATA

• KPPN menguji SPM penampungan minimal terhadap jumlah pembayaran yang telah dilakukan sampai termin terakhir, ketersediaan pagu DIPA, sisa termin, jumlah dana yang diminta untuk ditampung, kesesuaian surat pernyataan format yang ditetapkan, dan kesesuaian dokumen pendukung; jika memenuhi, KPPN menerbitkan SP2D penampungan.
• Berdasarkan SP2D penampungan, Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN atau rekening khusus ke RPATA pada hari kerja yang ditentukan pada SP2D; apabila SP2D belum dapat dilaksanakan, diterbitkan SPPT dan dilakukan PPR sampai proses pemindahbukuan dilaksanakan, seluruh pemindahbukuan berdasarkan ikhtisar kebutuhan dana hasil akumulasi SP2D penampungan.

Pembayaran dan Penagihan pada Akhir Masa Kontrak

• Pada akhir masa Kontrak PPK mengukur prestasi: jika 100% diselesaikan dibuat BAST dan dibayarkan; jika tidak selesai tapi ada kemajuan dibuat BAPP dan dapat dilakukan pembayaran berdasarkan kemajuan; jika tidak memenuhi syarat pemberian kesempatan dapat dilakukan pembayaran sampai kemajuan atau penihilan saldo RPATA.
• PPK membuat SPP pembayaran berdasarkan BAST atau BAPP menggunakan akun pengeluaran nonanggaran 82xxxx dan dipotong dengan akun penerimaan pajak 41xxxx serta kewajiban lain Penyedia; PPK melampirkan dokumen (kontrak, referensi bank Penyedia, BAST/BAPP, kuitansi, kartu pengawasan, jaminan pemeliharaan bila perlu, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak format Lampiran B.I atau B.II). PPSPM menguji SPP pembayaran termasuk nilai tidak melebihi nilai pada SPM penampungan dan kesesuaian identitas dan perhitungan tagihan; SPM pembayaran yang lulus diterbitkan dengan tanggal aktual dan diajukan ke KPPN paling lambat 10 hari kerja setelah BAST/BAPP.

Pengujian KPPN atas SPM Pembayaran dan Aliran Dana Pembayaran

• KPPN menguji SPM pembayaran terhadap kesesuaian dengan kartu pengawasan RPATA (kode anggaran, nomor register Kontrak, nomor Kontrak, nama supplier, jumlah ditampung, jumlah dibayarkan, sisa penampungan), kebenaran penulisan/perhitungan, kesesuaian tagihan dengan data Kontrak, dan ketepatan nilai tagihan berdasarkan prestasi; apabila memenuhi KPPN menerbitkan SP2D pembayaran.
• Berdasarkan SP2D pembayaran: Direktorat PKN melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN atau rekening khusus ke RPKBUNP, bank operasional menyalurkan dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia, dan Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN atau rekening khusus sebagai reimbursement pada hari kerja yang sama dengan tanggal SP2D; jika SP2D belum dapat dilaksanakan diterapkan mekanisme SPPT dan PPR sebagaimana pada penampungan.

Penihilan Saldo RPATA

• PPK membuat SPP penihilan jika terdapat saldo RPATA setelah pembayaran prestasi untuk pekerjaan yang tidak selesai atau jika Kontrak berakhir dan tidak ada kemajuan; SPP penihilan dibuat sebesar selisih antara SPM penampungan dan SPM pembayaran atau sebesar nilai SPM penampungan.
• SPP penihilan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran 82xxxx dan dipotong dengan akun pengembalian belanja 5xxxxx jika SPM/SP2D penihilan akan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau akun 4259xx (penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu) jika akan diterbitkan tahun berikutnya; SPP neto bernilai nihil, dilampirkan dokumen Kontrak, kartu pengawasan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (format Lampiran huruf C), dan diajukan oleh PPSPM ke KPPN paling lama 10 hari kerja setelah akhir masa Kontrak.

Kewajiban Penyampaian SPM Pembayaran dan Penihilan Secara Bersamaan

• Menetapkan kewajiban pengajuan SPM pembayaran bersamaan dengan SPM penihilan untuk pekerjaan yang masih menyisakan saldo di RPATA; jika tidak diajukan bersamaan, KPPN mengembalikan pengajuan.
• Apabila SPM penampungan/pembayaran/penihilan dikembalikan oleh KPPN, Satker diberi kesempatan menyampaikan perbaikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengembalian.

Pemberian Kesempatan Penyelesaian Melewati Batas Akhir Tahun Anggaran

• Pekerjaan yang tidak selesai dapat diberi kesempatan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir masa Kontrak, dan kesempatan ini hanya untuk pekerjaan tertentu dalam Lampiran huruf E atau Kontrak yang ditandatangani paling lambat 30 November; untuk pekerjaan lain, menteri/pimpinan lembaga mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan paling lambat 15 Desember.
• Untuk pekerjaan konstruksi yang diberikan kesempatan berdasarkan syarat tanggal Kontrak, pada 31 Desember harus minimal 75% terselesaikan; pemberian kesempatan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi tidak melebihi 90 hari, dan pemberian kesempatan harus diatur dengan perubahan Kontrak sebelum masa Kontrak berakhir yang mencantumkan jangka waktu kesempatan dan pengenaan denda keterlambatan serta memperpanjang masa jaminan pelaksanaan, namun tidak boleh menambah masa pelaksanaan, volume, atau nilai Kontrak.

Prosedur Permohonan dan Persetujuan Pemberian Kesempatan

• Penyedia mengajukan permohonan kepada PPK sebelum masa Kontrak berakhir dengan surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 hari kalender dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sesuai format Lampiran huruf D; PPK dapat berkonsultasi dengan KPA dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah.
• PPSPM memvalidasi pemberian kesempatan mengacu ketentuan Pasal 16; jika pemberian kesempatan sesuai, PPSPM menyampaikan informasi secara elektronik kepada KPPN dan mengunggah surat pernyataan penyedia melalui sistem Kementerian Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah akhir masa Kontrak, dan KPPN melakukan pengujian untuk memastikan syarat pemberian kesempatan terpenuhi; jika tidak terpenuhi, KPPN memberitahukan Satker paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan SPM pembayaran/penihilan sesuai kondisi.

Tindak Lanjut Selama dan Setelah Masa Pemberian Kesempatan

• Selama akhir masa pemberian kesempatan dapat dilakukan pembayaran atas penyelesaian atau kemajuan pekerjaan melalui pembuatan/pengujian/pengajuan SPP/SPM/SP2D pembayaran dan/atau penihilan saldo RPATA melalui SPP/SPM/SP2D penihilan.
• Sanksi denda keterlambatan dikenakan: terhadap pembayaran dipotong dalam SPP/SPM pembayaran; terhadap penihilan Penyedia menyetor denda ke kas negara; jika denda melebihi nilai pembayaran, pemotongan dilaksanakan sampai nilai pembayaran dan selisih harus disetor Penyedia paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal BAST/BAPP; jika penyetoran belum dilakukan Satker tetap dapat mengajukan SPM namun KPA/PPK bertanggung jawab menagih sampai penyetorannya dilunasi.

Pengaturan Retur SP2D dan Penyelesaian Retur

• Bank operasional membukukan Retur SP2D di RR RPKBUNP pada tanggal terjadinya retur dan mengirimkan data rekening koran elektronik ke Direktorat PKN; Direktorat PKN membukukan transaksi di sistem Kementerian Keuangan.
• KPPN menyampaikan pemberitahuan Retur SP2D kepada Satker paling lama 3 (tiga) hari kerja yang memuat tanggal/nomor SP2D, nominal, penyebab retur, dan permintaan pemutakhiran data supplier; setelah pemutakhiran KPPN menerbitkan SPP/SPM penyelesaian retur dan, setelah pengujian, SP2D penyelesaian retur yang dilaksanakan pemindahbukuan dari RR RPKBUNP ke rekening Penyedia pada hari yang sama; seluruh penyelesaian retur diselesaikan paling lama sampai hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya.

Ketentuan Khusus bagi Satuan Kerja BLU (RPATA BLU)

• Satker BLU dapat memperoleh pemberian kesempatan hingga 90 hari kalender sebagaimana ketentuan umum; Pemimpin BLU membuka RPATA BLU dengan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN disertai keterangan penutupan tahun sebelumnya dan Kepala KPPN wajib memberikan persetujuan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
• RPATA BLU adalah rekening dana kelolaan yang harus ditutup setelah selesai digunakan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah triwulan I tahun anggaran berikutnya; pemindahbukuan ke RPATA BLU dilakukan paling lambat 31 Desember dan Satker BLU membuat SP3B BLU terpisah untuk pengesahan belanja terkait penampungan, diajukan ke KPPN berpedoman pada langkah-langkah akhir tahun; pembayaran atau penihilan selama dan setelah pemberian kesempatan dilakukan dengan mekanisme internal BLU (pemindahbukuan dari RPATA BLU ke rekening Penyedia atau pengembalian saldo ke rekening operasional BLU) dan pengesahan penerimaan denda melalui SP3B BLU.

Akuntansi, Pengungkapan, dan Pelaporan Keuangan

• Satker yang menggunakan RPATA menyusun laporan keuangan berpedoman pada PMK mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat; Satker yang menggunakan RPATA BLU berpedoman pada PMK sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.
• Dalam catatan atas laporan keuangan Satker wajib mengungkapkan minimal saldo RPATA atau RPATA BLU di neraca pada 31 Desember dan kemajuan serta penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan/atau yang dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

Monitoring, Evaluasi, dan Kartu Pengawasan RPATA

• Kementerian Keuangan menyediakan kartu pengawasan RPATA yang dihasilkan dari sistem informasi dan memuat minimal kode bagian anggaran, eselon I, Satker, nomor register Kontrak, jumlah dana ditampung, jumlah dicairkan, sisa dana, tanggal Kontrak, tanggal akhir masa Kontrak, sumber dana, jenis mata uang, tanggal akhir pemberian kesempatan, dan kemajuan pekerjaan per 31 Desember untuk pekerjaan yang diberi kesempatan.
• Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan dan oleh menteri/pimpinan lembaga; Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring atas kesesuaian nilai SP2D penampungan dengan SP2D pembayaran dan pengawasan Kontrak serta melibatkan unit terkait (KPPN, Kantor Wilayah, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat PKN, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan). Hasil monitoring digunakan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Pengaturan Prosedural SPP/SPM/SP2D dan Ketentuan Penutup

• Menegaskan bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengujian SPP, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan, dan bahwa ketentuan penihilan pada Pasal 12-13 berlaku juga bagi kontrak harga satuan yang telah selesai 100% namun masih menyisakan saldo RPATA.
• Menetapkan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dan menyatakan bahwa Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 November 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya