PMK 86 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (LNSW) yang ditetapkan pada 8 Desember 2025 dan diundangkan serta mulai berlaku pada 18 Desember 2025. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 karena ketentuan sebelumnya dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Dalam konsideran disebut alasan penerbitan antara lain dinamika perubahan lingkungan strategis global, penambahan penugasan organisasi, kebutuhan peningkatan daya saing nasional, kinerja logistik, iklim investasi, dan kemudahan berusaha, serta pernyataan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi termasuk lampiran bagan, tata kerja, ketentuan penataan dan peralihan serta pencabutan aturan sebelumnya.

Pokok Pengaturan

Kedudukan, Kepemimpinan, dan Tugas Umum LNSW

• LNSW merupakan unit organisasi non-eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh seorang Kepala; tugas umum LNSW adalah melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyelenggaraan Sistem INSW (SINSW) untuk penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain terkait ekspor, impor, dan/atau logistik nasional secara elektronik.
• Peran LNSW mencakup penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan dan penyampaian keputusan tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai perundang-undangan, serta menjamin keamanan data dan sinkronisasi alur proses antar sistem internal.

Fungsi Utama LNSW

• LNSW menyelenggarakan fungsi yang meliputi perumusan dan pelaksanaan pedoman pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW; penyediaan fasilitas pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan tunggal; penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada SINSW; serta pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi kebijakan terkait ekspor/impor.
• Selain itu LNSW bertanggung jawab atas dukungan teknis melalui INSW untuk fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan informasi peraturan perundang-undangan sebagai acuan pengajuan dokumen, tata kelola data elektronik, komunikasi dan kerja sama nasional/internasional, koordinasi pelaksanaan tugas serta fungsi lain yang diberikan Menteri.

Susunan Organisasi dan Lampiran Bagan

• Susunan organisasi LNSW terdiri atas Sekretariat, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis, Direktorat Teknologi Informasi, dan Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan; bagan susunan organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Lampiran memuat bagan detil unit, subdirektorat, dan seksi termasuk struktur Sekretariat dan ketiga direktorat sehingga menjadi acuan formal susunan organisasi LNSW.

Sekretariat: Tugas, Fungsi, dan Susunan

• Sekretariat bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi LNSW serta menyelenggarakan fungsi manajemen organisasi, SDM, perencanaan, keuangan, barang milik negara, kepatuhan internal, hukum, komunikasi, ketatausahaan dan tata usaha Sekretariat.
• Sekretariat terdiri atas tiga Bagian: Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan Bagian Kepatuhan Internal, Hukum, dan Komunikasi dan Layanan Informasi, masing?masing dibagi lagi ke Subbagian yang tugasnya mencakup analisis jabatan, perencanaan kinerja, pengelolaan keuangan, pengadaan, kepatuhan, layanan informasi, kearsipan, serta dukungan pimpinan.

Direktorat Efisiensi Proses Bisnis: Tugas dan Subunit

• Direktorat Efisiensi Proses Bisnis bertugas menyusun dan melaksanakan simplifikasi, standardisasi, harmonisasi, dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga dalam pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW untuk penguatan logistik nasional dan layanan elektronik terkait ekspor/impor.
• Direktorat ini terdiri atas tiga Subdirektorat - Efisiensi Proses Bisnis Fasilitas, Perizinan, dan Logistik - yang masing?masing mempunyai seksi?seksi khusus (mis. fasilitas fiskal, fasilitas prosedural, perizinan hulu/hilir, platform logistik, serta seksi pemantauan dan analisis dampak kebijakan) untuk tugas penyusunan strategi, pelaksanaan operasional, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas harmonisasi dan dampak kebijakan.

Direktorat Teknologi Informasi: Tugas dan Subunit

• Direktorat Teknologi Informasi bertugas menyusun dan melaksanakan pedoman, penyediaan fasilitas, dan dukungan teknis melalui tata kelola teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan INSW dan SINSW termasuk arsitektur, peta jalan, perencanaan kapasitas, pembangunan dan pengembangan sistem, manajemen risiko, keamanan informasi, operasional, dan pengelolaan basis data.
• Direktorat ini terdiri atas empat Subdirektorat - Perencanaan Sistem Informasi; Pengembangan Sistem Fasilitas dan Perizinan; Pengembangan Sistem Logistik; dan Keamanan Informasi dan Operasional TIK - yang dibagi lagi ke seksi?seksi untuk fungsi perencanaan, desain spesifikasi aplikasi/infrastruktur, pengembangan sistem, manajemen penyedia layanan, pengujian, pemantauan, pengelolaan keamanan, operasional dan pemulihan bencana.

Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

• Direktorat ini bertugas menyusun dan melaksanakan pedoman, penyediaan fasilitas, dan dukungan teknis untuk pengelolaan layanan, tata kelola data, manajemen kualitas data, pusat kontak layanan, dan kemitraan nasional/internasional dalam rangka pengelolaan INSW dan SINSW serta penguatan logistik nasional.
• Terdiri atas Subdirektorat Pengelolaan Layanan, Pengelolaan Data, dan Kemitraan - dengan seksi penjaminan mutu layanan, operasi pusat kontak layanan, manajemen kualitas data, analisis data, dan dua seksi kemitraan - yang bertugas menyiapkan katalog layanan, perjanjian tingkat layanan, survei kepuasan pengguna, tata kelola data, analisis big data, serta koordinasi kemitraan bilateral dan multilateral.

Tata Kerja, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal

• Seluruh unsur LNSW wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan pengendalian intern sesuai peraturan perundang?undangan, menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja efektif antar unit yang penetapannya menjadi kewenangan Menteri, serta menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas untuk seluruh jabatan.
• Kepala LNSW menyampaikan laporan berkala kepada Menteri; Sekretaris dan para Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Kepala LNSW; pejabat kepatuhan internal secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala LNSW dan secara administratif kepada Sekretaris, berhak meminta data/informasi dari unit terkait yang wajib diberikan.

Penataan Organisasi dan Perubahan Susunan

• Setiap perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LNSW sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (Menteri PAN?RB).
• Ketentuan penataan organisasi mengatur bahwa pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan.

Ketentuan Peralihan

• Pada saat peraturan mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat yang memangku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
• Bagi pegawai LNSW yang sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi tetap dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 78/PMK.01/2022 sampai jabatan baru dibentuk dan pejabat baru dilantik sesuai Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Penutup dan Pencabutan

• Peraturan ini menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dan sekaligus mencabut PMK Nomor 78/PMK.01/2022 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 417) pada saat peraturan ini mulai berlaku.
• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan lampiran berupa bagan susunan organisasi merupakan bagian yang mengikat dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya