PMK 89 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 89 Tahun 2025 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 yang dicabut. Penerbitan PMK ini didasari pertimbangan perlunya peningkatan pengawasan dan pelayanan, simplifikasi proses bisnis, serta pengakomodasian perkembangan jenis penimbunan dan mutasi barang kena cukai. Peraturan ini menetapkan penyesuaian aturan teknis pelaksanaan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (5) Undang?Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang?Undang Nomor 7 Tahun 2021. Konteksnya adalah penyelenggaraan kewajiban kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan penggunaan dokumen elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi kunci seperti Kawasan Pabean, TPS (Tempat Penimbunan Sementara), TPB (Tempat Penimbunan Berikat), Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Penjualan Eceran, NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), Pengusaha Barang Kena Cukai, Kantor (Kantor yang mengawasi kewajiban kepabeanan dan cukai), Pejabat Bea dan Cukai, Dokumen Cukai, dan Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.
• Menegaskan bahwa NPPBKC merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir barang kena cukai, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran sesuai peraturan perizinan di bidang cukai.

Penimbunan Barang Kena Cukai

• Barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun dalam TPS atau TPB dengan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan di bidang kepabeanan.
• Barang kena cukai belum dilunasi yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dapat ditimbun di Pabrik atau di tempat pengguna fasilitas pembebasan cukai; Pengusaha Pabrik wajib menyelenggarakan pembukuan atas pemasukan, penimbunan, dan pemakaian atau, untuk pengusaha pabrik skala kecil, menyelenggarakan pencatatan dalam catatan sediaan sesuai format Lampiran Huruf A.

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai

• Setiap pemasukan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan dan setiap pengeluaran dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor yang mengawasi dan dilindungi dengan Dokumen Cukai.
• Dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan dan perlindungan Dokumen Cukai adalah barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya dengan pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai

• Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor, dan wajib melakukan pengawasan apabila terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara.
• Hasil pengawasan terhadap pemasukan atau pengeluaran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol menjadi dasar pembukuan dalam buku rekening barang kena cukai.

Keadaan Darurat

• Dalam keadaan darurat karena bencana alam, nonalam, dan/atau bencana sosial, barang kena cukai yang belum dilunasi dapat dikeluarkan atau dipindahkan tanpa dilindungi Dokumen Cukai.
• Pengeluaran atau pemindahan dalam keadaan darurat harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hari dimulainya pengeluaran atau pemindahan.

Ketentuan Umum Pengangkutan Barang Kena Cukai

• Pengangkutan barang kena cukai yang belum dilunasi wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai dan merupakan pengangkutan dengan fasilitas tidak dipungut cukai atau fasilitas pembebasan cukai sesuai ketentuan peraturan.
• Terdapat pengecualian kewajiban Dokumen Cukai untuk pengangkutan tertentu antara lain: (a) tembakau iris dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas tradisional tanpa merek/etiket; (b) minuman beralkohol hasil peragian/penyulingan rakyat secara sederhana untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; (c) impor dengan fasilitas pembebasan cukai menurut Undang?Undang Cukai; dan/atau (d) barang antar Pabrik atau Tempat Penyimpanan dengan NPPBKC yang sama.

Pengangkutan Barang Kena Cukai Tertentu (Etil Alkohol dan Minuman Beralkohol)

• Pengangkutan barang kena cukai tertentu yang sudah dilunasi cukainya, khususnya etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai; kategori pengangkutan yang diwajibkan tercantum meliputi pengangkutan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Kawasan Pabean, TPS/TPB serta dari peredaran bebas untuk pemusnahan atau pengolahan kembali.
• Pengecualian untuk kewajiban Dokumen Cukai pada pengangkutan etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol meliputi: antar Pengusaha Barang Kena Cukai dengan NPPBKC sama; etil alkohol dari Tempat Penjualan Eceran yang dikecualikan NPPBKC; etil alkohol sampai dengan 6 (enam) liter dari Tempat Penjualan Eceran; minuman beralkohol kadar sampai dengan 5% dari Tempat Penjualan Eceran; dan minuman beralkohol kadar >5% dalam jumlah sampai dengan 6 (enam) liter dari Tempat Penjualan Eceran.

Dokumen Cukai: Fungsi, Jenis, dan Penyampaian

• Dokumen Cukai dapat berfungsi sebagai pemberitahuan pengeluaran/pemasukan sekaligus pelindung pengangkutan, atau sebagai dokumen pemberitahuan atau pelindung pengangkutan secara tersendiri; jenis?jenis tersebut dirinci dalam Pasal 10 huruf a-f.
• Dokumen Cukai pemberitahuan mutasi (contoh format Lampiran Huruf B/CK?5) dan dokumen pelindung pengangkutan (contoh format Lampiran Huruf C/CK?6) harus disampaikan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, dan jika penyampaian elektronik tidak dapat dilakukan maka disampaikan langsung kepada Kepala Kantor yang mengawasi.

Pengangkutan Dalam Rangka Ekspor, Impor, dan Antar TPB

• Pengangkutan barang kena cukai untuk kegiatan ekspor, impor, dan antar TPB menggunakan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan kepabeanan dan pemberitahuan pabean tersebut berlaku dan dinyatakan sebagai Dokumen Cukai.
• Ketentuan pemberitahuan pabean sebagai Dokumen Cukai tidak diberlakukan apabila pengangkutan dilakukan oleh Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

Jangka Waktu Pengangkutan dan Perpanjangan

• Pengangkutan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Cukai, dengan jangka waktu ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau berdasarkan pemberitahuan Pengusaha Barang Kena Cukai.
• Jika hambatan operasional atau di luar kendali menyebabkan keterlambatan, Pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi dengan bukti pendukung sebelum berakhirnya jangka waktu; Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan lengkap, dan jika disetujui jangka waktu pada Dokumen Cukai disesuaikan.

Pembetulan dan Pembatalan Dokumen Cukai

• Pengusaha Barang Kena Cukai dapat mengajukan permohonan pembetulan data atau pembatalan terhadap Dokumen Cukai (pemberitahuan mutasi/CK?5 dan dokumen pelindung/CK?6) secara elektronik melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, dan jika tidak memungkinkan secara langsung kepada Kepala Kantor.
• Permohonan pembetulan data terhadap CK?5 tidak dapat mengubah elemen tertentu seperti nama dan kode Kantor, nomor dan tanggal pendaftaran, jenis/asal barang, cara pelunasan, status cukai, jenis pemberitahuan, keputusan/surat persetujuan fasilitas cukai, dan uraian barang dalam hal pelunasan dengan cara pembayaran; pembatalan dapat diajukan jika pembetulan tidak dapat diajukan atau barang belum dipasukkan ke tempat tujuan dan telah/berada di tempat asal; Kepala Kantor memutuskan persetujuan atau penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan lengkap dan wajib menyampaikan alasan penolakan.

Ketentuan Format dan Lampiran (A, B, C)

• Lampiran Huruf A memuat contoh format Catatan Sediaan Barang Kena Cukai sebagai bahan baku/penolong beserta tata cara pengisian kolom (mis. nama perusahaan, NPPBKC, jenis BKC, pemasukan, pengeluaran, saldo, data produksi).
• Lampiran Huruf B (CK?5) dan Huruf C (CK?6) memuat contoh format dokumen pemberitahuan mutasi dan dokumen pelindung pengangkutan beserta tata cara pengisian, kode?kode dan opsi pilihan (mis. kode jenis BKC, asal, cara pelunasan, status cukai, jenis pemberitahuan) serta contoh?contoh pengisian dan keterangan terkait nomor pendaftaran otomatis oleh Sistem Aplikasi dan contoh kode kantor seperti 070600.

Ketentuan Peralihan, Pencabutan, dan Berlaku

• Dokumen Cukai yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kegiatan penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku; Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya