PMK 9 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 adalah Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Perubahan ini diterbitkan untuk menyesuaikan nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya dengan tujuan meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri, sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang huruf a. Penerbitan perubahan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga perlu menetapkan perubahan atas Lampiran huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Perubahan

• Peraturan ini mengubah Ketentuan dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan; Lampiran yang diubah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal I).
• Perubahan tertuju pada tabel tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor berbagai komoditas dan produk turunan kelapa sawit yang tercantum dalam Lampiran A, termasuk penyesuaian tarif dalam satuan US$ per metrik ton dan tarif yang dinyatakan sebagai persentase dari Harga Referensi Crude Palm Oil.

Satuan Tarif dan Mata Uang

• Semua tarif yang ditetapkan dalam Lampiran dinyatakan per metrik ton (Per Metrik Ton) dengan mata uang acuan US$ untuk jenis barang yang tarifnya berupa nilai tetap dalam lampiran.
• Beberapa jenis barang tarifnya ditetapkan sebagai persentase dari Harga Referensi Crude Palm Oil yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan; Lampiran menyatakan persentase konkret untuk beberapa kelompok barang.

Tarif Kelompok I (Bahan Mentah/Partikel Besar)

• Kelompok I mencantumkan tarif tetap dalam US$ per metrik ton untuk beberapa komoditas: Tandan Buah Segar (pos 1207.99.50) tarif US$0 per metrik ton; Inti Sawit/Palm Kernel (pos 1207.10.10, 1207.10.30, 1207.10.90) tarif US$25 per metrik ton; Bungkil Inti Kelapa Sawit/Palm Kernel Expeller/Meal (ex 2306.60.10; ex 2306.60.90) tarif US$30 per metrik ton; Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruit Bunch (1404.90.92) tarif US$15 per metrik ton; dan Cangkang Kernel Sawit/Palm Kernel Shell (1404.90.91) tarif US$5 per metrik ton.
• Ketentuan kelompok ini memuat HS code untuk setiap jenis barang dan menyatakan tarif numerik tetap sesuai tabel Lampiran tanpa pengaturan tambahan atau pengecualian lain dalam teks Peraturan.

Tarif Kelompok II (Crude Palm Oil dan Produk Terkait)

• Untuk Minyak Sawit Mentah/Crude Palm Oil (termasuk low FFA, palm mesocarp oil, red palm oil, degummed palm mesocarp oil) dengan kode 1511.10.00, tarif ditetapkan sebesar 12,5% dari Harga Referensi Crude Palm Oil yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan (Lampiran, Kelompok II nomor 6).
• Kelompok II juga mencantumkan jenis-jenis lain seperti Minyak Inti Sawit/Crude Palm Kernel (1513.21.10), Palm Oil Mill Effluent Oil (ex 2306.60.90/ex 2306.90.90), Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit, dan High Acid Palm Oil Residue (ex 2306.60.90/ex 2306.90.90); untuk jenis-jenis tersebut Lampiran mencantumkan uraian dan kode HS namun tidak mencantumkan angka tarif selain yang secara eksplisit disebut pada tabel.

Tarif Kelompok III (Crude Palm Olein, Stearin, Dan Fraksi Lain)

• Crude Palm Olein (kode 1511.90.42 dan 1511.90.49) dikenai tarif sebesar 12% dari Harga Referensi Crude Palm Oil sebagaimana tercantum pada Lampiran (Kelompok III nomor 11).
• Kelompok III juga mencantumkan Crude Palm Stearin, Crude Palm Kernel Olein, Crude Palm Kernel Stearin, Palm Fatty Acid Distillate, Palm Kernel Fatty Acid Distillate serta berbagai produk split, minyak jelantah, soap stock, dan glycerine water dengan kode HS masing-masing; untuk sebagian jenis tersebut Lampiran hanya mencantumkan jenis dan kode tanpa angka tarif yang tertera di dokumen perubahan ini.

Tarif Kelompok IV (Refined Bleached And Deodorized Dan Produk Olahan)

• Refined Bleached and Deodorized Palm Olein termasuk Super Olein (ex 1511.90.36; ex 1511.90.37; ex 1511.90.39) dikenai tarif sebesar 10% dari Harga Referensi Crude Palm Oil (Kelompok IV nomor 23).
• Kelompok IV memuat pula RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, RBD Palm Kernel Oil, RBD Palm Kernel Olein/Stearin, sejumlah produk refined lainnya dan split refined products dengan kode HS; untuk jenis-jenis tersebut Lampiran mencantumkan uraian dan kode HS sementara nilai tarif ditunjukkan hanya pada baris yang secara eksplisit diberi persentase di Lampiran.

Tarif Kelompok V (Produk Berkemasan Dan Biodiesel)

• Untuk Refined Bleached and Deodorized Palm Olein dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ?25 kg (ex 1511.90.36) tarif ditetapkan sebesar 7,25% dari Harga Referensi Crude Palm Oil (Kelompok V nomor 33).
• Kelompok V juga mencantumkan Biodiesel Fatty Acid Methyl Ester (kode 3826.00.21; 3826.00.22; ex 3826.00.90) dan jenis lainnya; untuk biodiesel dan beberapa baris lainnya Lampiran menyajikan jenis dan kode HS tetapi tidak mencantumkan angka tarif baru dalam teks perubahan ini.

Barang Campuran Dari CPO Dan Biji Kakao

• Bagian B Lampiran menyatakan bahwa barang ekspor berupa barang/produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil dan/atau produk turunannya dikenai tarif "Tetap", sebagaimana tertulis di Lampiran; dokumen perubahan tidak mencantumkan angka tarif spesifik dalam teks selain menyatakan status tarif tetap.
• Bagian C menyatakan bahwa tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor biji kakao berdasarkan harga referensi juga dinyatakan "Tetap" dalam Lampiran; teks Peraturan tidak memuat besaran numerik dalam ketentuan perubahan ini.

Penetapan Harga Referensi dan Organ Yang Mengacu

• Persentase tarif yang disebutkan dalam Lampiran (12,5%; 12%; 10%; 7,25%) dirujuk kepada "Harga Referensi Crude Palm Oil" yang penetapannya menjadi kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, sebagaimana tercantum berulang dalam kolom tarif pada Lampiran.
• Peraturan menegaskan hubungan antara persentase tarif dan Harga Referensi sebagai dasar perhitungan pungutan untuk jenis barang tertentu, tanpa merinci mekanisme perhitungan harga referensi dalam teks perubahan ini.

Ketentuan Pengundangan dan Keberlakuan Lampiran

• Lampiran yang memuat daftar jenis barang, kode HS, satuan dan tarif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan menjadi acuan pelaksanaan pungutan dana perkebunan sebagaimana diubah (Pasal I).
• Peraturan ini memuat ketentuan efektif bahwa berlakunya perubahan diatur secara temporal dalam Pasal II, sementara pengundangan dilaksanakan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan pengundangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya