PMK 91 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2025 mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan. Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Penetapan tarif ini didasarkan pula pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait, dalam rangka mengatur imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLU tersebut. Peraturan berlaku bagi seluruh pengguna layanan dan pihak yang melakukan kerja sama dengan BLU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Tarif Layanan

• Tarif layanan BLU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa kepada pengguna layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan terdiri atas dua kelompok utama: tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang (Pasal 2).
• Tarif yang ditetapkan berlaku sebagai batas tarif tertinggi per satuan layanan dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (Pasal 3 ayat (2) dan Lampiran).

Tarif Layanan Utama dan Besaran Batas Tertinggi

• Tarif layanan utama mencakup layanan pengujian sarana kendaraan bermotor dan layanan kalibrasi serta pengujian lainnya pada kendaraan bermotor (Pasal 3 ayat (1)).
• Lampiran menetapkan batas tarif tertinggi untuk layanan pengujian standar nasional: Kendaraan Kategori L sebesar Rp2.155.000,00 per jenis pengujian; Kategori M1 dan N1 sebesar Rp3.525.000,00; Kategori lainnya sebesar Rp5.550.000,00. Untuk layanan pengujian standar internasional, misalnya pengujian active safety: Kategori L Rp41.847.000,00; Kategori M1 dan N1 Rp62.440.000,00; Kategori lainnya Rp83.778.000,00; pengujian passive safety: Kategori M1/N1 Rp497.714.000,00; Kategori lainnya Rp78.537.000,00. Untuk pengujian protection of the environment: Kategori L Rp32.174.000,00; Kategori M1/N1 Rp119.221.000,00; Kategori lainnya Rp640.628.000,00. Untuk pengujian general safety: Kategori L Rp14.426.000,00; Kategori M1/N1 Rp21.581.000,00; Kategori lainnya Rp14.426.000,00. Selain itu pada bagian II lampiran, kalibrasi peralatan uji ditetapkan Rp1.120.000,00 per jenis pengujian; pengujian lainnya pada kendaraan bermotor Rp38.490.000,00 per jenis pengujian; pendukung kegiatan pengujian sebesar Rp6.493.000,00 per kegiatan.

Kriteria Penetapan Tarif Layanan Utama

• Penetapan tarif layanan utama harus mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat (Pasal 3 ayat (3)).
• Kontinuitas dan pengembangan layanan minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional; asas keadilan dan kepatutan minimal mempertimbangkan jenis pengguna, jenis kegiatan, durasi pemberian layanan, dan kebijakan pemerintah (Pasal 3 ayat (4)-(5)).
• Tarif layanan utama tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi; biaya tersebut dibebankan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat (6)-(7)).

Jenis Tarif Layanan Penunjang

• Tarif layanan penunjang terdiri atas sekumpulan layanan yang meliputi penggunaan lahan, lintasan uji, gedung, ruangan, sarana olahraga, wisata edukatif; penggunaan workshop, laboratorium, dan perbengkelan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan sarana transportasi; jasa tenaga ahli; penanganan kendaraan uji dan non uji; penerbitan lisensi pengemudi pada test track proving ground; bimbingan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan kendaraan bermotor; tarif kekayaan intelektual; pemanfaatan barang limbah uji; serta layanan penunjang lainnya (Pasal 4 huruf a-k).
• Setiap jenis tarif penunjang dihitung per unit layanan dengan karakteristik dan komponen biaya yang berbeda sesuai jenis layanan (Pasal 4).

Komponen Perhitungan Tarif Penggunaan Fasilitas

• Tarif penggunaan lahan, lintasan uji, gedung, bangunan, ruangan, sarana olahraga, wisata edukatif, serta workshop, laboratorium, dan perbengkelan memperhitungkan minimal durasi/jangka waktu pemakaian, bahan habis pakai, tenaga kerja, pemilihan waktu/fasilitas, dan/atau harga pasar setempat (Pasal 5).
• Tarif penggunaan peralatan, mesin, dan sarana transportasi memperhitungkan bahan bakar, penyusutan, waktu pemakaian, jumlah dan jenis peralatan/alat transportasi, serta instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja dengan memperhatikan harga pasar setempat (Pasal 6).
• Tarif jasa tenaga ahli memperhitungkan minimal bahan habis pakai, peralatan, instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja, akomodasi, dan/atau transportasi (Pasal 7).

Komponen Perhitungan Tarif Penanganan, Lisensi, dan Pendidikan

• Tarif penanganan kendaraan uji dan non uji memperhitungkan biaya operasional, penyusutan alat transportasi, alat transportasi, dan/atau harga pasar setempat (Pasal 8).
• Tarif penerbitan lisensi pengemudi pada test track proving ground memperhitungkan minimal bahan habis pakai, alat transportasi training, penyusutan alat transportasi training, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli (Pasal 9).
• Tarif bimbingan, pelatihan, penelitian, dan perekayasaan memperhitungkan durasi/jangka waktu pendidikan, penggunaan fasilitas, bahan habis pakai, alat transportasi pendidikan, penyusutan alat transportasi pendidikan, biaya operasional, dan/atau instruktur/tenaga kerja/tenaga ahli (Pasal 10).

Penetapan Tarif Kekayaan Intelektual dan Limbah Uji

• Tarif kekayaan intelektual memperhitungkan nilai ekonomis, nilai moral, nilai historis, nilai sosial, dan/atau nilai budaya sebagai komponen penilaian (Pasal 11).
• Tarif pemanfaatan barang limbah uji dan layanan penunjang lainnya dapat ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar; harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan BLU untuk menghasilkan layanan (Pasal 12).

Kontrak Kerja Sama dan Penetapan Tarif Dalam Kontrak

• BLU dapat melakukan kontrak kerja sama untuk layanan barang dan/atau jasa di bidang pengujian kendaraan bermotor serta pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya untuk meningkatkan layanan (Pasal 13).
• Tarif layanan yang dihasilkan dari kontrak kerja sama ditetapkan dalam kontrak antara BLU dan pihak lain dan penyusunan kontrak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1)-(2)).

Layanan Nonreguler

• Layanan nonreguler dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan yang tercantum dalam Pasal 2 sebagai batas dasar (Pasal 15 ayat (1)).
• Layanan nonreguler didefinisikan sebagai layanan yang memiliki kriteria durasi layanan lebih cepat dan/atau layanan yang dilakukan di luar jam kerja (Pasal 15 ayat (2)).

Pemberian Tarif Sampai Dengan Rp0,00

• Pengguna layanan dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atas pertimbangan khusus (Pasal 16 ayat (1)).
• Kelompok yang dapat diberi tarif hingga nol rupiah meliputi industri mikro, kecil, dan menengah; keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar; kebijakan pemerintah; serta kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial, dengan pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi keuangan BLU (Pasal 16 ayat (2)-(3)).

Paket dan Kombinasi Layanan

• BLU dapat memberikan tarif dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan, dan tarif paket dapat dikenakan lebih rendah daripada tarif satuan yang tercantum dalam Pasal 2 (Pasal 17 ayat (1)-(2)).

Kewenangan Penetapan Kriteria dan Besaran Tarif

• Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13-17 ditetapkan oleh Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18).

Ketentuan Peralihan Kontrak Sebelumnya

• Perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara BLU dan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak tersebut (Pasal 19).

Ketentuan Mulai Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga sesuai data pengundangan dapat efektif diberlakukan pada 15 Januari 2026 (Pasal 20).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya