PMK 94 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Kementerian Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik yang diterbitkan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan surat utang negara ritel serta penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik. Peraturan ini disusun berdasarkan pertimbangan untuk menyelaraskan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 dan Nomor 128/PMK.08/2012 serta memberikan pedoman pelaksanaan penjualan SUN dengan cara pengumpulan pemesanan. Tujuan penerbitan adalah memberikan satu regulasi komprehensif mengenai bentuk dan struktur produk SUN, mekanisme pemesanan, peran Mitra Distribusi, setelmen, serta tata pelaksanaan dan pengumuman hasil penjualan di pasar perdana domestik. Peraturan ini juga membentuk kerangka pemilihan, evaluasi, dan sanksi terhadap Mitra Distribusi serta ketentuan peralihan dari aturan sebelumnya.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Mendefinisikan istilah inti seperti Surat Utang Negara (SUN) baik dalam rupiah maupun valuta asing, SUN yang Diperdagangkan dan Tidak Diperdagangkan, Pasar Perdana Domestik, Pasar Sekunder, Menteri, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, KPA (BA 999.01), PPK, Mitra Distribusi, SID, Sistem Elektronik, Setelmen, dan Hari Kerja sesuai pengoperasian sistem pembayaran Bank Indonesia.
• Menetapkan KPA sebagai pejabat pada Direktorat Jenderal yang memperoleh penugasan untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan anggaran utang dan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan yang dapat menimbulkan pengeluaran anggaran terkait pelaksanaan penjualan SUN melalui pengumpulan pemesanan.

Ketentuan Penjualan SUN

• Menteri menerbitkan SUN di Pasar Perdana Domestik dalam bentuk SUN yang Diperdagangkan atau Tidak Diperdagangkan dan dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
• Penjualan SUN dilakukan dengan cara Pengumpulan Pemesanan; Menteri menentukan bentuk SUN, struktur produk, sasaran investor, mekanisme pemesanan, serta ketentuan dan persyaratan SUN, dan dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan dan penjualan melalui mandat kepada Direktur Jenderal.
• Penjualan dengan cara Pengumpulan Pemesanan dapat dibantu oleh Mitra Distribusi yang peranannya diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

Mekanisme Pemesanan Pembelian

• Pemesanan Pembelian dapat dilakukan secara tidak langsung melalui sarana/media elektronik atau gerai Mitra Distribusi, dan/atau secara langsung melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi secara online dan realtime ke Sistem Elektronik Kementerian Keuangan.
• Mitra Distribusi yang melayani pemesanan tidak langsung wajib menyampaikan data hasil pemesanan kepada Direktur Surat Utang Negara setelah masa penawaran berakhir, dan Direktur Jenderal atas nama Menteri berwenang menerima seluruh atau sebagian atau menolak seluruh pemesanan.

Jenis Dan Persyaratan Mitra Distribusi

• Mitra Distribusi terdiri atas Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Fintech, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berada di bawah pengawasan otoritas terkait dan harus memiliki kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian.
• Calon Mitra Distribusi harus mendaftarkan diri sesuai kemampuan layanan, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, menyediakan Sistem Elektronik yang memenuhi standar bila mengajukan layanan langsung, dan lulus pemilihan; persyaratan minimal meliputi berdiri/beroperasi di Indonesia dengan izin yang berlaku, pengalaman sebagai perantara/penjual/distributor produk keuangan domestik, layanan yang dapat diakses secara elektronik, kemampuan menjangkau investor termasuk ritel, serta rencana kerja dan strategi penjualan.

Proses Pemilihan Mitra Distribusi

• Pemilihan untuk layanan tidak langsung meliputi pengumuman, pendaftaran dan penerimaan dokumen penawaran, evaluasi dan penilaian berdasarkan persyaratan, klarifikasi teknis, rekomendasi kepada KPA, dan penetapan Mitra Distribusi.
• Pemilihan untuk layanan langsung mencakup tahap serupa namun menambahkan tahapan persetujuan pendahuluan pembangunan Sistem Elektronik, pembangunan dan pengujian Sistem Elektronik oleh calon, serta rekomendasi hasil pengujian sebelum penetapan; dokumen penawaran harus disampaikan melalui surat yang ditandatangani pejabat berwenang di perusahaan.

Penetapan, Perjanjian Kerja, Dan Imbalan Jasa

• KPA berwenang menyetujui atau menolak rekomendasi penetapan Mitra Distribusi; jika disetujui, PPK menyampaikan surat penunjukan dan menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat berwenang perusahaan.
• Perjanjian kerja paling sedikit memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian yang berlaku sampai dengan 31 Desember setiap tahun anggaran berjalan, besaran imbalan jasa, serta ketentuan evaluasi dan sanksi; perjanjian dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pemerintah dan perpanjangan dilakukan paling lambat sebelum perjanjian berakhir pada 31 Desember.
• Besaran imbalan jasa ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, besaran imbalan sebelumnya, dan kebijakan Pemerintah.

Hak Dan Kewajiban Mitra Distribusi

• Hak Mitra Distribusi meliputi memasarkan, menawarkan, dan/atau menjual SUN sesuai penetapan, memperoleh imbalan jasa, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran/penawaran SUN.
• Kewajiban Mitra Distribusi antara lain membantu investor dalam pembuatan SID dan rekening apabila belum tersedia, membantu penyusunan Memorandum Informasi, melakukan pemasaran/penawaran sesuai peraturan dan Memorandum Informasi, memastikan kebenaran dan pemutakhiran data investor, melayani pemesanan, memenuhi target penjualan yang ditentukan Pemerintah, serta melaporkan kegiatan pemasaran dan hasil penjualan.
• Kewajiban lain mencakup membantu pelunasan sebelum jatuh tempo untuk SUN Tidak Diperdagangkan, membantu penjualan SUN yang Diperdagangkan sampai masa jatuh tempo, memastikan pembayaran kupon dan pokok sesuai ketentuan, menjaga keamanan Sistem Elektronik untuk layanan langsung, menjaga kemitraan profesional, menghindari tindakan yang menurunkan nilai jual SUN, menjaga kerahasiaan data termasuk perlindungan data pribadi, dan melaksanakan kewajiban tambahan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja; KPA dapat membebaskan atau tidak mengikutsertakan Mitra Distribusi terhadap kewajiban tertentu setelah mempertimbangkan rekomendasi Direktur Surat Utang Negara.

Evaluasi Kinerja Dan Kelayakan Mitra Distribusi

• Direktur Jenderal melakukan evaluasi kinerja Mitra Distribusi berdasarkan pemenuhan kewajiban pada setiap penjualan SUN dan evaluasi kelayakan berdasarkan pemenuhan persyaratan dan hasil evaluasi kinerja; evaluasi kinerja dilaksanakan setelah penjualan SUN dan evaluasi kelayakan dilaksanakan setelah tahun anggaran berakhir, dengan kemungkinan evaluasi sewaktu-waktu.
• Hasil evaluasi disampaikan kepada KPA yang kemudian dapat mengambil tindakan administratif sesuai hasil evaluasi.

Sanksi Administratif Dan Pemberhentian

• KPA dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pencabutan sebagai Mitra Distribusi berdasarkan hasil evaluasi; peringatan tertulis dikenakan apabila Mitra Distribusi tidak melaksanakan rekomendasi atas ketidakpatuhan kewajiban.
• Pencabutan dapat dilakukan apabila Mitra Distribusi menerima 3 (tiga) peringatan tertulis dalam 1 (satu) tahun anggaran, direkomendasikan diberhentikan berdasarkan evaluasi kelayakan atau evaluasi sewaktu-waktu, tidak memenuhi target penjualan minimal dalam 1 tahun anggaran, menempati peringkat terbawah realisasi rata-rata penjualan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melakukan pelanggaran kewajiban kemitraan atau tindakan yang menurunkan nilai jual SUN, melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas pasar SUN, dinyatakan pailit, atau dikenai sanksi administratif dari otoritas terkait.
• Pemberhentian ditetapkan oleh KPA, ditindaklanjuti oleh PPK dengan surat pemberhentian dan pengakhiran perjanjian kerja sebelum jangka waktu berakhir; Mitra Distribusi yang diberhentikan dapat mendaftar kembali setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Dokumen Penerbitan SUN Dan Isi Minimum

• Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan SUN dan penjualan dengan cara Pengumpulan Pemesanan adalah Memorandum Informasi dan ketentuan serta persyaratan SUN.
• Memorandum Informasi paling sedikit memuat informasi mengenai struktur produk SUN dan tata cara pelaksanaan Pemesanan Pembelian, sedangkan ketentuan dan persyaratan SUN paling sedikit memuat seri dan nominal SUN, tanggal jatuh tempo, ketentuan hak untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo, ketentuan pengalihan kepemilikan, dan struktur produk SUN.

Penetapan Penerbitan, Tingkat Imbal Hasil, Dan Pelaporan

• Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan jenis dan tingkat kupon, tingkat diskonto, dan/atau tingkat imbal hasil (yield) SUN, jumlah nominal yang akan diterbitkan, hasil penjualan SUN, serta ketentuan dan persyaratan SUN; keputusan penetapan dilaporkan kepada Menteri.
• Penetapan tingkat kupon/diskonto/yield dilakukan sebelum masa penawaran dan disampaikan kepada publik, sedangkan penetapan hasil penjualan dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir masa penawaran.

Setelmen, Pencatatan, Dan Pembebanan Biaya

• Setelmen penjualan SUN untuk SUN dalam rupiah dilakukan paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan, sedangkan untuk SUN dalam valuta asing dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan penatausahaan surat berharga negara di Bank Indonesia.
• Seluruh hasil penerbitan SUN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan SUN dibebankan pada APBN.

Pengumuman Hasil Penjualan

• Hasil penjualan SUN diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan, dan pengumuman tersebut paling sedikit memuat bentuk SUN, seri dan nilai nominal SUN, tingkat kupon/tingkat diskonto/tingkat imbal hasil (yield), serta tanggal jatuh tempo.

Ketentuan Peralihan Dan Pencabutan Aturan Sebelumnya

• Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Mitra Distribusi yang telah ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan pemberhentian Mitra Distribusi; persetujuan pendahuluan pembangunan Sistem Elektronik yang diberikan berdasarkan Peraturan Nomor 27/PMK.08/2020 tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu persetujuan tersebut; serta calon Mitra Distribusi yang masih dalam proses diproses sesuai ketentuan Peraturan ini.
• Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding pada saat peraturan ini mulai berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya