PMK 95 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan pedoman terpadu yang menggantikan dan/atau mencabut sejumlah ketentuan sebelumnya untuk menyederhanakan tata kelola serta meningkatkan kualitas hasil. Peraturan ini diterbitkan karena pertimbangan perlunya penyempurnaan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyediakan data beban kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit organisasi, serta mendukung kebutuhan pegawai yang berkesinambungan sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pembentukan sistem organisasi yang lincah dan dinamis serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit organisasi dan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Menguraikan definisi kunci termasuk ASN; Jabatan Manajerial (pemimpin unit organisasi dengan bawahan langsung); Jabatan Nonmanajerial; Analisis Jabatan sebagai proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan; serta Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai teknik manajemen sistematis untuk memperoleh informasi efisiensi dan/atau efektivitas kerja berdasarkan volume kerja.
• Menegaskan bahwa istilah dan ruang lingkup penerapan merujuk pada jabatan dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana ditentukan di bab-bab berikut.

Tujuan dan Prinsip

• Menetapkan bahwa pedoman digunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan ABK.
• Menyatakan prinsip pelaksanaan Analisis Jabatan (komprehensif, tidak tumpang tindih, relevan, lugas, sistematis) dan prinsip ABK (akurat, holistik, wajar dan realistis, singularitas, sistematis) yang harus dijadikan pedoman operasional.

Ruang Lingkup Analisis

• Analisis Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
• Menentukan komposisi Jabatan Manajerial meliputi jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta jabatan pimpinan pada unit organisasi noneselon yang memiliki rentang peringkat jabatan sama; dan Jabatan Nonmanajerial meliputi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
• ABK dilaksanakan terhadap unit organisasi dan jabatan ASN di lingkungan Kementerian Keuangan, baik untuk perencanaan tugas/jangka waktu tertentu maupun realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Analisis Jabatan

• Analisis Jabatan dilaksanakan secara berkesinambungan; untuk Jabatan Manajerial berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.
• Untuk jabatan fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai instansi pembina, pelaksanaan didasarkan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan/atau peraturan teknis jabatan fungsional; untuk jabatan fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai instansi pengguna dapat pula mengacu pada ketentuan tentang penunjukan Unit Pembina Internal (UPI).
• Untuk jabatan pelaksana, Analisis Jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai penggunaan dan/atau penetapan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
• Pelaksanaan Analisis Jabatan dapat didorong oleh rekomendasi hasil kajian organisasi dan/atau rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Analisis Jabatan.

Tahapan Analisis Jabatan

• Menetapkan tiga tahapan utama: (1) pengumpulan dan analisis data jabatan, (2) penelaahan hasil pengumpulan dan analisis data jabatan, dan (3) penetapan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan.
• Koordinasi pengumpulan, penelaahan, dan penetapan dilakukan oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang fungsional membidangi organisasi dan/atau ketatalaksanaan, dengan pengumpulan untuk manajerial dan fungsional dikoordinasikan pada tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi unit pimpinan tinggi madya atau unit noneselon terkait.
• Penetapan hasil dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang fungsional membidangi organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan, dan petunjuk teknis tahapan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pemanfaatan Hasil Analisis Jabatan

• Hasil Analisis Jabatan digunakan sebagai pedoman bagi pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas dan sebagai bahan masukan bagi unit organisasi untuk merumuskan kebijakan.
• Secara operasional hasil dapat dipakai untuk penyusunan peta jabatan, penyusunan peringkat jabatan menggunakan metode Hay Point atau metode lain yang ditetapkan, penataan organisasi, penyusunan standar operasional prosedur, dasar pelaksanaan ABK, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK)

• ABK dilaksanakan terhadap rencana pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi untuk jangka waktu tertentu dengan memperhatikan periode rencana strategis organisasi, serta terhadap realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi pada tahun sebelumnya.
• ABK dapat dilaksanakan secara selektif dan parsial khususnya untuk analisis realisasi tahun sebelumnya, sesuai kebutuhan unit organisasi.

Tahapan Dan Pengukuran ABK

• Menetapkan tahapan ABK: (a) pengumpulan data beban kerja, (b) pengolahan data beban kerja, (c) analisis atas hasil pengolahan data beban kerja, dan (d) pelaporan hasil ABK.
• Koordinasi pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan pelaporan dipimpin oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang fungsional membidangi organisasi dan/atau ketatalaksanaan, dengan pembagian tugas yang membedakan lingkup unit jabatan pimpinan tinggi madya/unit noneselon dan lingkup Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
• Dalam pelaksanaan ABK digunakan alat ukur perhitungan beban kerja yang meliputi norma waktu, volume kerja, dan jam kerja efektif, dan petunjuk teknis tahapan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pemanfaatan Hasil ABK

• Hasil ABK digunakan sebagai bahan pendukung untuk penyempurnaan sistem dan prosedur kerja serta penyempurnaan standar waktu kerja.
• Hasil juga dipakai untuk peningkatan kinerja kelembagaan, penataan struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, program mutasi, penyempurnaan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kesehatan organisasi.

Monitoring, Evaluasi, Koordinasi, Dan Pembinaan

• Terhadap hasil dan tahapan pelaksanaan Analisis Jabatan dan ABK dapat dilakukan monitoring dan evaluasi; petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan Analisis Jabatan dan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang fungsional membidangi organisasi dan ketatalaksanaan.

Petunjuk Teknis dan Penetapan

• Beberapa ketentuan teknis, termasuk petunjuk teknis tahapan pelaksanaan Analisis Jabatan dan ABK serta petunjuk teknis monitoring dan evaluasi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Penetapan hasil Analisis Jabatan dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk dan atas nama Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam tahapan pelaksanaan.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil Analisis Jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.01/2021 dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya hasil pelaksanaan Analisis Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
• Hasil pelaksanaan ABK pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan ABK tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.01/2020 tetap digunakan sampai ditetapkan laporan ABK berdasarkan Peraturan Menteri ini.
• Peraturan Menteri Keuangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat peraturan ini berlaku meliputi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 441/PM.01/2007 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (beserta Perubahan Nomor 238/PMK.01/2020); dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan (beserta Perubahan Nomor 130/PMK.01/2021).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2025.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya