PMK 98 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait tindakan pengamanan impor. Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan sebelumnya dan diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa sebagai anggota World Trade Organization Indonesia wajib menjaga tata niaga internasional yang adil, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 dan bukti hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan yang menunjukkan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam rangka pemulihan atau pencegahan ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Pokok Pengaturan

Definisi Bea Masuk Tindakan Pengamanan

• Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) didefinisikan sebagai pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah impor atas barang yang sama, barang sejenis, atau barang yang secara langsung bersaing, dengan tujuan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan oleh industri dalam negeri.

Ruang Lingkup Barang yang Diatur

• Peraturan ini menerapkan BMTP terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang tercantum dalam pos tarif: 5208.21.00; 5208.22.00; 5208.31.90; 5208.33.00; 5209.11.90; 5209.21.00; 5209.31.00; 5209.49.00; 5210.21.00; 5210.32.00; 5210.59.90; 5211.31.00; 5211.59.90; 5212.15.90; 5212.21.00; dan 5212.23.00.

Jangka Waktu Pengenaan dan Besaran Tarif

• BMTP dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
• Besaran tarif BMTP (dalam Rp per meter) untuk tiap tahun adalah sebagai berikut: untuk pos 5208.21.00; 5208.22.00; 5208.31.90; 5208.33.00; 5209.21.00; 5209.31.00; 5209.49.00; 5210.21.00; 5210.32.00; 5210.59.90; 5211.31.00; 5211.59.90; 5212.15.90; dan 5212.23.00 sebesar Rp3.300 (tahun pertama), Rp3.100 (tahun kedua), dan Rp2.900 (tahun ketiga); sedangkan untuk pos 5209.11.90 dan 5212.21.00 besaran sebesar Rp3.000 (tahun pertama), Rp2.800 (tahun kedua), dan Rp2.600 (tahun ketiga).

Kedudukan Terhadap Bea Masuk Lain

• Pengenaan BMTP merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang telah dikenakan pada barang impor yang sama.

Cakupan Negara dan Pengecualian

• Secara umum BMTP dikenakan terhadap importasi produk kain tenunan dari kapas berasal dari semua negara; namun pengenaan BMTP dikecualikan untuk importasi yang berasal dari negara-negara yang tercantum dalam Lampiran huruf B.
• Lampiran huruf B memuat daftar nama negara-negara anggota WTO yang berstatus negara berkembang yang dikecualikan dari pengenaan BMTP; daftar tersebut terdiri atas 122 (seratus dua puluh dua) negara sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Persyaratan Surat Keterangan Asal dan Verifikasi

• Importir yang mengimpor produk dari negara yang dikecualikan wajib menyerahkan surat keterangan asal (certificate of origin); apabila menggunakan surat keterangan asal preferensi, barang wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan peraturan yang mengatur pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
• Ketentuan asal barang tersebut harus memenuhi kriteria origin criteria, kriteria pengiriman (consignment criteria), dan ketentuan prosedural (procedural provisions), serta penelitian terhadap surat keterangan asal preferensi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan tarif berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Penanganan Surat Keterangan Asal Nonpreferensi dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

• Untuk surat keterangan asal nonpreferensi, penelitian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; jika importasi dari negara yang dikecualikan tidak memenuhi persyaratan surat keterangan asal atau ketentuan asal, atas importasi tersebut dipungut BMTP.
• Apabila terhadap surat keterangan asal preferensi sedang dilakukan permintaan retroactive check, maka selama proses tersebut atas importasi dari negara yang dikecualikan tetap dipungut BMTP.

Saat Pengenaannya dan Perlakuan pada Kawasan Khusus

• BMTP berlaku terhadap barang impor produk kain tenunan dari kapas ketika dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean (dalam hal penyelesaian menggunakan pemberitahuan pabean), atau ketika tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean (dalam hal tanpa pengajuan pemberitahuan pabean).
• Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan tersebut.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 10 Januari 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya