PMK 99 TAHUN 2023

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2023 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penetapan tarif ini berdasarkan usulan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas barang/jasa yang diberikan oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores kepada pengguna layanan.

2. Jenis Tarif Layanan
   a. Tarif layanan sewa lahan kawasan, terdiri atas tarif kompensasi dasar, tarif bagi hasil (1%-20% dari pendapatan kotor), dan tarif service charge.
   b. Tarif layanan tiket masuk kawasan, dengan tarif perorangan Rp2.000 sampai Rp15.000 dan per kendaraan Rp2.000 sampai Rp25.000.
   c. Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan, meliputi listrik, telekomunikasi, air, gas, dan lainnya, dengan biaya per unit yang memperhitungkan penyusutan, penggunaan, dan peningkatan layanan maksimal 20%.
   d. Tarif layanan penunjang, seperti pameran, pertunjukan, kegiatan, penjualan produk, pendidikan, pelatihan, pemasaran, dan pemanfaatan fasilitas lainnya.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif kompensasi dasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar sewa hasil penilaian dikalikan faktor penyesuai.
   • Faktor penyesuai mempertimbangkan biaya investasi, tujuan penggunaan, jenis pengguna, lokasi, masa tenggang, jangka waktu, tingkat utilisasi, skala usaha, keberpihakan, dan tarif kompetitor.
   • Service charge mencakup biaya operasional, pemeliharaan, pengelolaan limbah, keamanan, dan pemasaran kawasan.
   • Tarif tiket masuk mempertimbangkan biaya investasi, tingkat utilisasi, segmen pengguna, musim liburan, keberpihakan, dan tarif kompetitor.
   • Tarif penunjang memperhitungkan biaya produksi, penyusutan, penyelenggaraan, fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu, jenis kegiatan, dan harga pasar.

4. Jasa Layanan dan Kerja Sama
   Badan Pelaksana dapat memberikan jasa layanan pariwisata dan nonpariwisata berdasarkan kebutuhan pengguna melalui kontrak kerja sama, termasuk pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain. Tarif ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

5. Tarif Khusus

   • Pengguna layanan warga negara asing dapat dikenakan tarif hingga 200% dari tarif standar.
   • Kegiatan tertentu (kenegaraan, bencana, sosial, misi khusus pemerintah, kegiatan nonkomersial) dan pengguna tertentu (usaha mikro/kecil, penduduk setempat, agen wisata, kontributor infrastruktur) dapat diberikan tarif sampai nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum.

6. Penetapan dan Pelaksanaan Tarif
   Kriteria, besaran, dan tata cara penetapan tarif dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Ketentuan Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.