PP 13 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan kembali jenis dan besaran tarif PNBP sehubungan dengan integrasi beberapa kementerian/lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peraturan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti konsideran mengenai perubahan struktur organisasi dan untuk melaksanakan ketentuan Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait kewenangan penetapan jenis dan tarif. Di samping itu, peraturan ini mencabut dan menggantikan aturan pelaksanaan sebelumnya dari instansi yang terintegrasi serta menyertakan lampiran tarif rinci untuk berbagai jenis layanan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

• Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional meliputi: pelayanan jasa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ketenaganukliran, dan keantariksaan; penyelenggaraan pelatihan fungsional; penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; jasa pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia; jasa penyelenggaraan eduwisata; jasa penggunaan kapal riset; royalti kekayaan intelektual; serta jasa pelayanan dan fasilitasi industri sesuai spesifikasi pengguna layanan (Pasal 1 ayat (1)).
• Tarif dan jenis untuk jenis PNBP huruf a sampai e dicantumkan secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; jenis pada huruf f sampai h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama (Pasal 1 ayat (2)-(3)).

Pelayanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

• Lampiran menetapkan perizinan penelitian/penempatan bagi peneliti dari kelembagaan iptek asing (per orang Rp500.000,00 per bulan) dan perizinan bagi orang asing/mahasiswa asing (per orang Rp150.000,00 per bulan).
• Ketentuan mengenai perizinan dan sebagian layanan teknis dapat dikecualikan untuk kelompok tertentu sesuai Pasal 3, yakni orang asing yang memiliki izin kerja tenaga asing di Indonesia dan orang asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia.

Registrasi, Asesmen, Surveilans, dan Sertifikasi

• Lampiran mengatur registrasi lembaga audit TIK/SPBE dengan tarif registrasi awal per lembaga Rp5.000.000,00 dan perpanjangan registrasi per lembaga Rp3.750.000,00 serta menyediakan registrasi auditor dan tarif terkait.
• Asesmen dan sertifikasi diatur per paket dan berdasarkan jumlah orang?hari asesor; sebagai contoh Lampiran mencantumkan tarif asesmen dalam negeri per paket (contoh: Paket A Rp21.360.000, Paket B Rp26.700.000) dan sejumlah paket luar negeri yang dinyatakan dalam USD (mis. USD 4.365; USD 5.820; USD 7.275; USD 8.730), sedangkan surveilans juga diatur per paket dengan tarif dalam USD untuk wilayah luar negeri dan dalam rupiah untuk pelaksanaan tertentu.

Pengambilan Sampel

• Pengambilan sampel ditetapkan per paket berdasarkan jumlah orang?hari asesor; Lampiran menetapkan pengambilan sampel untuk semua wilayah (dalam negeri maupun luar negeri: Asia/Pasifik, Afrika, Eropa, Amerika) dengan standar 5 orang?hari asesor per paket dan tarif sesuai Lampiran.
• Tarif untuk pengambilan sampel luar negeri dan komponen biaya terkait dinyatakan dan dibebankan sesuai ketentuan dalam Lampiran atau kontrak kerja sama jika pelaksanaan berdasarkan kontrak.

Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional

• Pelatihan fungsional diklasifikasikan menurut kategori jabatan fungsional (keahlian dan keterampilan) dan skema pelatihan (pelatihan klasikal, bauran/blended, dan jarak jauh/distance) dengan standar jumlah peserta dan durasi (mis. Klasikal: 30 orang, 15 hari kerja tatap muka + 10 hari penugasan mandiri).
• Lampiran menetapkan tarif per peserta sesuai skema; contoh tarif yang tercantum antara lain Rp8.900.000,00 untuk salah satu skema pelatihan keahlian, serta persentase/nominal berbeda untuk skema lain dan kategori keterampilan yang rinci tercantum dalam Lampiran.

Penggunaan Sarana dan Prasarana serta Kamar Wisma/Asrama

• Penggunaan ruang pertemuan/rapat/kursus/auditorium ditentukan berdasarkan lokasi (mis. Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Karangsambung versus non?lokasi tersebut), kapasitas peserta, dan periode (hari kerja atau hari libur) dengan tarif per 8 jam yang dicantumkan dalam Lampiran; sebagai ilustrasi untuk Jabodetabek tarif per 8 jam untuk kapasitas s.d. 30 orang tercantum Rp6.800.000,00 dan ada tarif berbeda hingga kapasitas di atas 2.000 orang yang juga diatur dalam Lampiran.
• Kamar wisma/asrama ditetapkan menurut tipe dan lokasi dengan tarif per kamar per hari untuk tipe A dan B serta kategori Deluxe/Standar sebagaimana dirinci dalam Lampiran.

Jasa Pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia

• Lampiran mengatur biaya pendidikan bagi mahasiswa berdasarkan periode pendaftaran: untuk mahasiswa dengan nomor induk mulai tahun akademik 2026/2027 ditetapkan biaya pendaftaran calon mahasiswa Rp200.000 per peserta dan biaya penyelenggaraan pendidikan per semester Rp4.200.000; skema serupa berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022/2023 sampai 2025/2026 dengan angka yang sama untuk pendaftaran dan penyelenggaraan per semester.
• Bagi mahasiswa angkatan sebelum 2022/2023 Lampiran menetapkan komponen biaya seperti sumbangan pendidikan per penyelenggaraan Rp1.250.000, biaya kuliah per SKS Rp50.000, biaya praktikum per SKS Rp100.000, biaya ujian semester per mata kuliah Rp20.000, dan biaya wisuda Rp400.000 per mahasiswa; terdapat pula pengaturan biaya untuk semester antara/pendek.

Jasa Penyelenggaraan Eduwisata dan Layanan Publik Lainnya

• Lampiran menetapkan tarif eduwisata untuk Kebun Raya (pembedaan hari kerja dan hari libur/nasional), paket Animalia/Plantae (paket dan tiket masuk), serta tarif Pusat Peragaan/Museum Sains dengan tarif per orang sesuai jenis layanan yang tercantum secara rinci dalam Lampiran.
• Selain layanan tersebut, Lampiran juga memuat tarif untuk penggunaan kapal riset, royalti kekayaan intelektual, dan fasilitasi industri, serta ketentuan bahwa beberapa layanan dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama dengan tarif nominal yang dicantumkan dalam kontrak (Pasal 1 ayat (3)-(5)).

Tarif, Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pengaturan Tarif Nol

• Lampiran merupakan batas tertinggi tarif; Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'tarif' merupakan batas tertinggi dan Pasal 1 ayat (4)-(5) mengatur bahwa jenis tertentu dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama serta tarif pada kontrak adalah nilai nominal yang tercantum dalam kontrak.
• Pasal 5 memberi kewenangan untuk, dengan pertimbangan tertentu, menetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); ketentuan rinci mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara penganaan tarif nol tersebut diatur dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pembayaran, Penyetoran, dan Ketentuan Lainnya

• Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional wajib disetor ke kas negara sesuai ketentuan perundang?undangan (Pasal 6).
• Pasal 4 menegaskan bahwa tarif penyelenggaraan pelatihan tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan peralatan laboratorium; biaya tersebut dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Peralihan, Pencabutan, dan Pencantuman Peraturan Sebelumnya

• Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari beberapa peraturan pemerintah sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini (Pasal 7).
• Peraturan Pemerintah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014, Nomor 8 Tahun 2019, Nomor 14 Tahun 2019, dan Nomor 62 Tahun 2021 sebagaimana terinci pada Pasal 8; ketentuan transisi dan pengundangan diatur untuk memberi kepastian hukum pada pelaksanaan integrasi layanan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya