PP 17 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dan diterbitkan untuk mengatur kembali jenis dan tarif PNBP pada BPK serta menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021. Penerbitan ini didasari pertimbangan penyesuaian jenis dan tarif PNBP sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan ini disusun dalam konteks upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan PNBP di lingkungan BPK sebagai sumber penerimaan negara untuk peningkatan pelayanan publik, khususnya terkait penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, penilaian kompetensi, pemanfaatan sarana/prasarana, pengembangan aplikasi audit, dan jasa pemeriksaan eksternal.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

• Peraturan menetapkan lima kelompok jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, yakni: (a) jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; (b) jasa penilaian kompetensi; (c) jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; (d) jasa pengembangan aplikasi audit; dan (e) jasa pemeriksaan eksternal.
• Lampiran Peraturan memuat jenis dan tarif untuk huruf a sampai d sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, sementara jasa pemeriksaan eksternal (huruf e) dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ketentuan Tarif dan Status Tarif

• Tarif yang tercantum dalam Peraturan ini dan Lampirannya merupakan batas tarif tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2).
• Pasal 2 memperbolehkan pelaksanaan beberapa jenis penerimaan (termasuk beberapa jasa pelatihan, penilaian kompetensi, dan pengembangan aplikasi audit) berdasarkan kontrak kerja sama dengan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam kontrak tersebut.

Tarif Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan Dokumen Sejenis

• Untuk jenis PNBP yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan, tarif yang dikenakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak atau dokumen sejenis tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2).
• Dokumen lain yang dipersamakan meliputi penunjukan resmi pemenang, proposal, nota kesepahaman, dan terms of audit engagements sebagaimana dirinci dalam penjelasan.

Metode Penyelenggaraan Pelatihan dan Perhitungan Tarif

• Peraturan menjelaskan empat metode penyelenggaraan pelatihan: klasikal/tatap muka, pembelajaran jarak jauh (distance learning), pembelajaran mandiri (self learning), dan pembelajaran campuran (blended learning).
• Tarif pelatihan dengan metode blended learning dihitung per peserta berdasarkan kombinasi metode pembelajaran yang diterapkan serta jumlah hari dan/atau jam pelatihan yang diselenggarakan (Pasal 4 ayat (1)).
• Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pengiriman bahan ajar dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 4 ayat (3) dan ayat (2)).

Tarif Pelatihan Teknis (Contoh Tarif Lampiran)

• Lampiran memuat tarif pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara per peserta per hari, antara lain: sampai dengan 3 (tiga) hari tarif klasikal Rp1.170.000,00 per peserta per hari dan jarak jauh Rp584.000,00 per peserta per hari.
• Untuk pelatihan 4 (empat) hari tercantum tarif klasikal Rp1.092.000,00 per peserta per hari dan jarak jauh Rp546.000,00 per peserta per hari, serta untuk 5 (lima) hari tercantum tarif klasikal Rp1.009.000,00 per peserta per hari; pengaturan lebih rinci dan tarif lain tercantum dalam Lampiran.

Workshop, Sertifikasi, Akreditasi, dan Ujian

• Lampiran mengatur tarif untuk workshop/seminar/pengembangan profesi dan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara dengan tarif per peserta dan per jam pelajaran untuk berbagai kelas dan jumlah peserta; contoh tarif unit yang tercantum antara lain tarif per jam pelajaran Rp20.000,00 dan tarif tertentu per peserta per hari (lihat Lampiran).
• Biaya akreditasi penyelenggara pelatihan tercantum berdasarkan jumlah akreditasi program dan/atau tingkat, dengan contoh besaran per lembaga diklat seperti Rp27.040.000,00 dan Rp31.870.000,00 untuk tingkatan akreditasi tertentu serta besaran lain hingga puluhan juta rupiah sebagaimana tercantum Lampiran.

Jasa Penilaian Kompetensi

• Jenis kegiatan penilaian kompetensi meliputi penilaian kompetensi individu, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja sebagaimana dirinci dalam Pasal 4 huruf b dan penjelasan.
• Lampiran memuat tarif penilaian kompetensi per peserta menurut kompleksitas metode; contoh tarif yang tercantum antara lain sekitar Rp4.000.000,00; Rp4.800.000,00; Rp5.700.000,00; dan Rp7.500.000,00 per peserta untuk tingkatan metode sederhana, sedang, kompleks dan jenjang tertentu sebagaimana tercantum di Lampiran.

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana

• Lampiran mengatur tarif pemanfaatan sarana/prasarana (kelas, aula/studio, auditorium, laboratorium komputer, laboratorium peradilan semu, wisma kelas VIP/A/B, gedung assessment center, pemakaian proyektor, dll.) dengan satuan per peserta, per jam atau per 8 jam; contoh yang tercantum antara lain Kelas Rp700.000,00 per peserta dan Auditorium Badiklat PKN Rp8.000.000,00 per 8 jam serta pemakaian proyektor Rp100.000,00 per jam.
• Untuk kelebihan waktu pemakaian sarana juga ditetapkan tarif berbeda (misalnya kelebihan waktu pemakaian aula/studio atau laboratorium) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Jasa Pengembangan Aplikasi Audit

• Jasa pengembangan aplikasi audit meliputi pengembangan modul aplikasi audit dan layanan terkait; Lampiran menyebutkan tarif per modul sebesar Rp50.000.000,00 untuk Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul.
• Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebut bahwa tarif pengembangan aplikasi audit tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi, sehingga biaya tersebut dibebankan kepada Wajib Bayar apabila timbul.

Pengaturan Tarif Nol, Peraturan BPK, dan Persetujuan Menteri Keuangan

• Pasal 5 memberikan kewenangan untuk menetapkan dengan pertimbangan tertentu tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk jenis PNBP tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
• Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang dapat ditetapkan sampai nol tersebut diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).

Penyetoran, Peraturan Pelaksanaan, dan Peralihan

• Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan Pasal 6.
• Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 81 Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini (Pasal 7), namun PP Nomor 81 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 8).
• Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan; ketentuan teknis pelaksanaan dan penyesuaian administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peralihan dalam teks Peraturan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu 26 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya