PP 18 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan merupakan penyusunan kembali serta pengaturan ulang terhadap jenis dan tarif PNBP yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 yang dicabut oleh peraturan ini. Penerbitan didorong oleh kebutuhan penyesuaian jenis dan tarif PNBP Kementerian Pertahanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Menimbang. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup PNBP, mekanisme penetapan tarif (termasuk pengelompokan tarif I-V untuk layanan kesehatan), ketentuan kontrak kerja sama untuk beberapa jenis penerimaan, serta ketentuan teknis terkait pengenaan tarif nol, penyetoran ke kas negara, dan ketentuan peralihan terhadap peraturan terdahulu.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan tercantum di Pasal 1 ayat (1) dan berasal paling sedikit dari: layanan kesehatan; layanan hidro?oseanografi; produksi dan layanan lembaga farmasi; layanan psikologi; jasa pelatihan; serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.
• Jenis dan tarif PNBP sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang ditetapkan secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini (Pasal 1 ayat (2)).

Penjualan Produk Hidro?Oseanografi dan Royalti

• Penjualan produk publikasi hidro?oseanografi dan royalti atas penjualan produk tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama (Pasal 2 ayat (1)).
• Tarif untuk penjualan/royalti yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama ditetapkan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama (Pasal 2 ayat (2)).
• Untuk penjualan produk publikasi hidro?oseanografi yang selain tercantum dalam Lampiran dapat dilaksanakan melalui kontrak kerja sama dan tarifnya ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Pasal 4 ayat (1) dan (2)).
• Biaya pengiriman dan biaya asuransi untuk penjualan/penggunaan peralatan hidro?oseanografi tidak termasuk dalam tarif PNBP yang tercantum dan dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 5 ayat (1)-(3)).

Pengelompokan Tarif Layanan Kesehatan dan Penetapan Kelompok Tarif

• Tarif atas jenis PNBP layanan kesehatan dikelompokkan dalam Tarif I, Tarif II, Tarif III, Tarif IV, dan Tarif V (Pasal 3 ayat (1)).
• Penentuan pengenaan kelompok tarif (I-V) untuk setiap jenis layanan kesehatan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan mempertimbangan unit cost tiap layanan dan kebutuhan investasi (Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan pasal demi pasal).
• Lampiran memuat tabel tarif rinci per jenis layanan dan per kelompok tarif; contoh konkret yang tercantum dalam Lampiran: administrasi Rawat Jalan per hari untuk kelompok Tarif I-V masing?masing Rp45.000; Rp41.000; Rp37.000; Rp33.000; Rp29.000; serta contoh tarif Rawat Inap Kelas Super VIP per kamar per hari misalnya Rp1.925.000 (kolom Tarif I) dengan nilai turun pada Tarif II-V sesuai Lampiran.

Pelaksanaan Jenis?jenis Layanan atau Jasa Berdasarkan Kontrak Kerja Sama

• Beberapa jenis PNBP selain yang tercantum dalam Lampiran dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan pihak lain, termasuk agen atau distributor (Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan).
• Untuk jasa penelitian, pengembangan, dan produksi lembaga farmasi sesuai permintaan (Pasal 1 huruf c dan Pasal 7), pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama dan tarifnya berupa nilai nominal yang tercantum dalam kontrak (Pasal 7 ayat (1)-(2)).
• Layanan psikologi selain yang tercantum dalam Lampiran dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama dengan tarif sesuai nilai nominal dalam kontrak (Pasal 8 ayat (1)-(2)).

Rincian Lampiran-Kategori Barang/Jasa dan Sampel Tarif

• Lampiran memuat rincian sangat luas termasuk: layanan kesehatan (rawat inap/jalan, tindakan, operasi, hemodialisa, rehabilitasi medik), pelayanan gigi dan mulut, laboratorium teknik gigi, prostodontik, ortodontik, bedah menurut spesialisasi (thorax, jantung, digestif, tumor, anak, ortopedi, syaraf, plastik, urologi, dan lain?lain), reanimasi/ICU, penggunaan ambulans, medical check up, serta layanan lainnya.
• Tarif dalam Lampiran diberi per satuan (mis. per hari, per tindakan, per paket, per elemen) dan berbeda menurut kelompok Tarif I-V; contoh konkret ambulans: untuk Eksekutif 1 jarak 1 km s.d. 10 km tertera Lampiran Rp3.500.000 (Tarif I) dan turun bertahap pada Tarif II Rp3.325.000; Tarif III Rp3.158.750; Tarif IV Rp3.000.813; Tarif V Rp2.850.772, sehingga Lampiran memuat angka nominal spesifik untuk setiap kombinasi layanan?kelas.

Ketentuan Khusus atas Pelatihan, Pendidikan, dan Paket Lainnya

• Kementerian Pertahanan dapat menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan; tarif atas jenis PNBP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Pasal 6 ayat (1)-(2)).
• Untuk jasa pelatihan yang tercantum Lampiran, biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi biasanya tidak termasuk dalam tarif PNBP pelatihan dan dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan (Pasal 9 ayat (1)-(2)).

Pengaturan Kemudahan dan Pengecualian (Tarif Rp0/0%)

• Dengan pertimbangan tertentu (mis. masyarakat miskin, tidak mampu, korban bencana, atau peneliti/kelompok kerja yang dibuktikan dengan surat resmi), tarif dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) (Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan).
• Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif nol/0% diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dan besaran serta persyaratan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (2)-(3)).

Kewajiban Penyimpanan dan Penyetoran PNBP

• Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan wajib disetor ke kas negara sesuai ketentuan perundang?undangan (Pasal 11).
• Kontrak kerja sama penjualan produk publikasi hidro?oseanografi yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak kerja sama tersebut (Pasal 12).

Ketentuan Peralihan, Pencabutan, dan Hubungan Dengan Peraturan Lama

• Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini (Pasal 13).
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku (Pasal 14), sehingga peralihan menggabungkan dan menggantikan pengaturan sebelumnya.

Ketentuan Teknis Lainnya dan Peran Menteri Pertahanan

• Penetapan pengenaan kelompok tarif I-V untuk setiap jenis layanan kesehatan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan mempertimbangkan unit cost dan kebutuhan investasi; pengaturan teknis lainnya (mis. syarat tarif nol, tata cara kontrak) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Pertahanan (Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2)).
• Penjelasan pasal demi pasal menegaskan bahwa istilah "tarif" pada ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi, dan beberapa ketentuan teknis merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (Penjelasan Pasal 1 ayat (2), Penjelasan Pasal 9).

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diundangkan; berdasarkan pengundangan 27 Maret 2026, berlaku mulai 11 Mei 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya