PP 30 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum diterbitkan untuk mengatur kembali jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian Hukum sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Penerbitan peraturan ini didasari oleh konsideran Menimbang yang menyebutkan perlunya penyesuaian akibat perubahan struktur organisasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang?Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup jenis PNBP, ketentuan umum mengenai tarif, mekanisme pengecualian atau keringanan, serta lampiran tarif rinci untuk berbagai pelayanan di Kementerian Hukum, termasuk ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan persetujuan Menteri Keuangan jika diperlukan.

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Jenis PNBP

• Pasal 1 menetapkan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum meliputi: pelayanan jasa hukum; pelatihan fungsional perancang peraturan perundang?undangan; pelayanan kekayaan intelektual; penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan pelayanan peraturan perundang?undangan.
• Tarif untuk masing?masing jenis PNBP pada huruf a sampai e di Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; khusus untuk imbalan jasa kurator dalam layanan kepailitan (huruf a) ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid (huruf c) ditetapkan berdasarkan ketentuan Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia.

Ketentuan Umum Mengenai Tarif dan Biaya

• Pasal 2 mengatur bahwa tarif untuk pelatihan fungsional perancang peraturan tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta yang dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Pasal 2 juga menetapkan bahwa tarif penggunaan sarana dan prasarana mencakup biaya transaksi perbankan/pembayaran internasional sesuai praktik internasional yang berlaku.

Lampiran Tarif Rinci dan Kategori Pelayanan

• Lampiran Peraturan Pemerintah memuat daftar tarif rinci dalam rupiah untuk kategori besar antara lain: I. Pelayanan Jasa Hukum (subkategori seperti Badan Hukum, Legalisasi, Advokat Asing, Penerjemah Tersumpah, Notariat, Wasiat, Kurator, Balai Harta Peninggalan, Fidusia, Layanan Daktiloskopi, Partai Politik, Layanan Kewarganegaraan, Penegak Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha Non Badan Hukum, Layanan Hukum Internasional); II. Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan; III. Pelayanan Kekayaan Intelektual (hak cipta, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, merek, indikasi geografis, konsultan, penegakan HAKI); IV. Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan V. Pelayanan Peraturan Perundang?undangan.
• Contoh tarif dari Lampiran yang menunjukkan skala besaran: pendaftaran pendirian perseroan persekutuan modal dengan modal dasar sampai Rp25.000.000 dikenakan tarif Rp300.000; pengangkatan notaris dikenakan tarif Rp5.000.000; pindah wilayah jabatan notaris ke Wilayah Jakarta dapat dikenakan sampai Rp500.000.000; pengesahan pendirian badan hukum partai politik dikenakan Rp100.000.000; pewarganegaraan berdasarkan permohonan warga negara asing dikenakan Rp75.000.000.

Ketentuan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan

• Bagian Lampiran mengenai pelatihan fungsional perancang peraturan menetapkan tarif per peserta berdasarkan jenjang dan metode: misalnya Ahli Pertama metode klasikal Rp22.966.000 dan metode pembelajaran jarak jauh Rp8.463.000; Ahli Muda klasikal Rp9.355.000 dan jarak jauh Rp3.719.000; Ahli Madya klasikal Rp8.220.000 dan jarak jauh Rp3.459.000; Ahli Utama klasikal Rp7.121.000 dan jarak jauh Rp2.923.000.
• Pasal 2 menegaskan bahwa tarif tersebut tidak mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian peserta yang menjadi beban peserta atau penyelenggara sesuai ketentuan berlaku.

Pengaturan Pelayanan Kekayaan Intelektual

• Lampiran memuat rincian tarif untuk hak cipta, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang, merek, indikasi geografis, konsultasi HAKI, dan penegakan HAKI; contoh konkret mencakup pendaftaran merek untuk usaha mikro/usaha kecil sebesar Rp500.000 per kelas dan untuk umum Rp2.800.000 per kelas, serta permohonan pendaftaran paten (maksimal 10 klaim) untuk umum Rp1.250.000 dan untuk usaha mikro/pendidikan Rp350.000.
• Pasal 5 mengatur keringanan untuk biaya tahunan paten: biaya tahunan mulai tahun ke?6 bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 10% dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C nomor 30 huruf a dan nomor 31 huruf a; dalam keadaan tertentu untuk lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah biaya tahunan dapat dikenakan Rp0; serta jika paten dihibahkan atau diwakalkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum biaya tahunan dikenakan Rp0.
• Lampiran juga memuat besaran biaya pemeriksaan substantif, percepatan, biaya tahunan menurut tahun perlindungan (misal untuk kategori umum: tahun ke?1 s/d ke?3 dasar Rp1.000.000 per tahun dan biaya tiap klaim Rp75.000; kenaikan pada tahun?tahun berikutnya hingga tahun ke?11 s/d ke?20 dasar Rp6.500.000 per tahun dan biaya tiap klaim Rp500.000), serta biaya pemeriksaan substantif lebih awal untuk umum Rp15.000.000.

Pengaturan Pendaftaran Fidusia dan Mekanisme Terintegrasi

• Lampiran menentukan tarif pendaftaran jaminan fidusia menurut nilai penjaminan dengan tarif berjenjang, misalnya untuk pendaftaran non?terintegrasi nilai sampai Rp25.000.000 dikenakan Rp50.000 per sertifikat, tarif meningkat sampai nilai penjaminan di atas Rp1 triliun yang dikenakan Rp14.300.000 per sertifikat; untuk pendaftaran dengan sistem Application Programming Interface (terintegrasi) tarif lebih tinggi pada tiap lapis, misalnya sampai Rp25.000.000 dikenakan Rp100.000 per sertifikat dan sampai Rp1 triliun dikenakan Rp28.600.000 per sertifikat.
• Ketentuan Lampiran juga mengatur pendaftaran fidusia atas objek hak kekayaan intelektual dengan tarif berjenjang yang serupa serta layanan pendukung seperti permohonan unduh data, perubahan sertifikat, dan hak akses layanan bagi korporasi dan perseorangan dengan tarif tertentu (contoh: permohonan hak akses layanan bagi perseorangan Rp50.000).

Ketentuan Pembebasan, Keringanan, dan Pengecualian Tarif

• Pasal 4 menetapkan sejumlah jenis pelayanan yang diajukan untuk kepentingan pemerintah (mis. penyelidikan, penyidikan, perpajakan, kemanusiaan) dikenakan tarif sebesar Rp0; pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi dikenakan tarif Rp0; ketentuan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0 diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.
• Pasal 5 dan penjelasan mengatur bahwa dalam keadaan tertentu (mis. paten belum komersial, hibah/wanhak untuk kepentingan sosial/umum, lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, usaha mikro dan kecil) dapat dikenakan tarif yang lebih rendah hingga Rp0 atau persentase tertentu (contoh: 10% dari tarif lampiran untuk biaya tahunan paten mulai tahun ke?6 bagi kelompok tertentu).

Kemampuan Menetapkan Tarif Nol dan Persyaratan Persetujuan

• Pasal 6 memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis PNBP tertentu dengan pertimbangan khusus yang antara lain meliputi penyelidikan, penyidikan, perpajakan, kemanusiaan, pelayanan bagi usaha mikro/kecil, lembaga pendidikan/penelitian pemerintah, masyarakat miskin, dan kondisi kahar.
• Pasal 6 mengharuskan ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara penetapan tarif nol tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai Pasal 6 ayat (3).

Kewenangan Pelaksanaan dan Peraturan Pelaksana

• Beberapa ketentuan batang tubuh menempatkan pelaksanaan teknis dan persyaratan administratif kepada Peraturan Menteri Hukum, misalnya persyaratan dan tata cara pengenaan tarif nol (Pasal 6 ayat (2)), serta persyaratan tata cara pengenaan tarif khusus pada Pasal 5 ayat (7).
• Pasal 3 menyatakan bahwa Kementerian Hukum dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan dan tarif untuk penilaian kompetensi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara.

Pengelolaan, Penyetoran, dan Akuntabilitas PNBP

• Pasal 7 mewajibkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum disetor ke Kas Negara tanpa pengecualian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang?undangan.
• Ketentuan Lampiran yang menyebutkan biaya transaksi pembayaran mengimplikasikan beban administrasi pembayaran yang menjadi bagian dari tarif yang ditetapkan.

Ketentuan Peralihan dan Pencabutan Aturan Sebelumnya

• Pasal 8 menyatakan bahwa pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang?undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
• Pasal 9 mencabut dan menyatakan tidak berlaku jenis dan tarif PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 untuk kategori yang disebutkan (pelayanan jasa hukum, pelatihan fungsional perancang, pelayanan kekayaan intelektual, penggunaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN).

Ketentuan Pelaksanaan Akhir dan Mulai Berlaku

• Pasal 10 menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan; dengan demikian ketentuan pelaksanaan teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan persetujuan Menteri Keuangan harus diselesaikan untuk tarif atau pengecualian yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut.
• Penjelasan pasal demi pasal menegaskan pengertian istilah yang digunakan (misalnya Protokol Madrid: World Intellectual Property Organization) dan contoh keadaan tertentu yang menjadi dasar pertimbangan keringanan atau pembebasan tarif.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya