KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022. Menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t id ak terp is ahkan dari Keputusan Menteri ini. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhatikan konsolidasi fiskal sebagai salah satu tahapan dalam rangka mengembalikan besaran defisit menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2023. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, mengoordinasikan waki l Pemerintah dalam pelaksanaan Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, melaporkan Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Menteri Keuangan, untuk se l anj utn ya dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, digunakan sebaga i acuan untuk penyusunan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. \ jdih.kemenkeu.go.id . MENTERI KEUANGAN REPUBL~K 4 N!)ONESIA KEENAM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salina11 Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Wakil Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal , para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat · Jenderal, Ken1enterian Keuangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2021 MENTER.I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI IAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KElJANGAN REPUBUK INDONESIA NOMOR 197 /KMI<.010/l.Ull TEJIITANG KERANGKA EXONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 20 2 2 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022 I. DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN RESPONS KEBIJAKAN I. 1. Pandemi COVID-19 Glooo.1 Sejak ditetapkan se oo.gai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO, kasus COVID-19 terus menyeoo.r ke seluruh dunia. Le bih dari 200 negara telah terjangkit dengan total kasus hingga 10 Mei 2021 mencapai 159,59 juta dan jumlah kematian 3,32 juta. Pada titik ini, gelomoo.ng- gelomoo.ng oo.ru muncul di beroo.gai negara sehingga kasus harian sempat mencapai lebih dari 900 ribu kasus pada akhir April, lebih tinggi dioo.nding puncak gelomoo.ng COVID-19 glooo.1 sebelumnya . Padahal, pada periode akhir Januari hingga awal Maret 2021, perkemoo.ngan COVID-19 glooo.1 sempat menunjukkan peroo.ikan seiring dengan optimisme yang didorong oleh vaksinasi serta penurunan rata-rata kasus dan kematian harian di beroo.gai negara. Grafik 1 Perkembangan Pandemi COVID-19 di Dunia 160 10 ro ro .., - Total Kasus - Total Kematian (RHS) .., : : : , : : : , -, -, 9 140 E E ~ 8 ~ ro ro "O 120 "O 7 100 6 11 Maret WHO 80 5 Menyatakan COVID-19 3,32 JUTA 4 60 sebagai 3 PANDEMI 40 2 20 1 Sumber: world.meters.info, 10 Mei 2021 (diolah) Mulai menurunnya jumlah kasus harian juga didukung oleh ke bijakan pemoo.tasan sosial yang kemoo.li diimplementasikan oleh beroo.gai negara khususnya sejak akhir 2020 dan berlanjut hingga awal tahun 2021. Namun demikian, beberapa negara mulai menjadikan momentum penurunan kasus harian untuk melakukan pelonggaran pemoo.tasan sosial yang berkontribusi pada kenaikan kemoo.li kasus harian, yang turut diperparah dengan adanya beroo.gai varian virus oo.ru. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Grafik 2 Kasus Harian clan Kematian Harian Global, Serta Kasus Harian India Kasus Harian Global Kematian Harian Global 20 1000 18 ~ 900 E 16 ~ 800 700 12 600 500 4 00 300 200 100 JFMAMJJASONOJFMA JFMAMJJASONOJFMA Kasus Harian India Kematian Harian India 450 j ~ 400 .; i 350 300 250 200 150 100 50 0 - ~ - - ~ ~ ~-•---....- ..: : ~~ - MA M J JASON OJ FM AM M A MJJASONOJ FM AM Sumber: worldometers.info , diolah Saat ini, India menjadi episentrum kasus COVID-19 glooo.l dengan tamoo.han kasus per hari sempat berada di atas 400 ribu kasus dan merupakan rekor tertinggi yangpernah terjadi di dunia . Beberalxl negara lain yang juga mengalami gelomoo.ng oo.ru Ixtndemi antara lain Brazil , Chile, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Turki, dan be beralxl negara Eroixt. Peningkatan kasus harian COVID-19 juga memicu kenaikan kematian harian di beroo.gai negara. Kondisi ini menciptakan be ran bagi sistem kesehatan di negara tersebut. Kejadianyangterjadi di dunia, khususnya di India, menjadi se buah pembelajaran pen ting oo.hwa Ixtndemi COVID 19 masih menjadi ancaman dan menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian. Kemunculan varian-varian oo.ru yang diduga lebih menular dan lebih kuat juga membutuhkan kewasixtdaan yang tinggi. oo.gi semua negara. Satu tahun lebih sejak Ixtndemi pertama kali diumumkan oleh WHO, dinamika yang diciptakannya begitu ceixtt dan sulit diteoo.k. Episentrum kasus juga kerap mengalami pergeseran hingga akhirnya Ixtda saat ini terjadi di India . Pada awal penye oo.ran di bulan Maret 2020, penyeoo.ran kasus COVID- 19 terpusat di negara-negara Eroixt, seperti Italia, Sixtnyol , Jerman, dan Perancis. Tingkat penanganan dan waktu pengambilan kebijakan yang berbeda antarnegara menyeoo.bkan perbedaan perkemoo.ngan COVID-19 antara satu negara dengan negara jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA lainnya. Namun demikian, secara umum Eroµ: t, Amerika Serikat, dan Amerika Latin secara bergantian menjadi pusat penyebaran virus yang menyumbang jumlah kasus positif dan kematian terbanyak, sebelum akhirnya India menjadi episentrum baru. Eskalasi penye baran virus yang terjadi di berbagai negara terse but tentunya diikuti oleh berbagai kebijakan penanganan COVID-19 yang semakin intensif. Kebijakanyang ditempuh terse but antara lain adalah peningkatan _testing_ dan _tracing_ maupun pengetatan atau perµ: tnjangan masa pembatasan sosial hingga _lockdown._ Ke berhasilan peneraµ: tn ke bijakan terse but umumnya akan diikuti oleh penurunan lajupenyebaran COVID-19 . Grafik 3 Kurva Pandemi di Berbagai Negara AMERIKA UTARA ASIA AS Me ksi ko P .a n1m 1 Dom . R epublk K anada JA~#Jv AM ERIKA SELATAN _£CM~_ _: J_ EROPA ~CJYJA Moro ko E th iopia Me,ir _: _ _1'_ _•_ _1_ A Nige ria A _A~ _)\J-,_ _JUl_N\ Sumber: worldometers.info, cliolah per 4 Mei 2021 Namun demikian, relaksasi _social,_ _distancing_ dan be beraµ: t tantangan lain seperti adanya gejolak sosial akibat keengganan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan demonstrasi menolak pembatasan sosial, kerap berdamµ: tk terhadapkenaikan kasus baru. Hal ini terlihat di negara-negaraLatinAmerika sepertiBrazil, Peru, Chile, dan Meksiko yang konsisten mencatatkan kenaikan kasus harian yang tinggi sejak Mei 2020 dan semµ: tt menjadi episentrum baru menggantikan Eroµ: t. Pola terse but menunjukkan bahwa relaksasi pembatasan sosial dan _lockdown_ tanµ: t perencanaan matang daµ: tt membawa risiko gelombang baru. Secara umum terdaµ: tt berbagai faktor yang daµ: tt memicu kenaikan kembali kasus COVID-19, antara lain karena warga negara yang kembali dari luar negeri seiring dibukanya akses masuk dan meningkatnya aktivitas sosial seperti yang pernah terjadi di Tiongkok dan Korea Selatan, adanya klaster baru dari pusat temµ: tt tinggal pekerja migran seperti yang terjadi di Singapura dan Malaysia, maupun karena abainya warga µ: tda protokol kesehatan se bagaimana yang tamµ: tk di Iran. Konsekuensinya, Pemerintah terkait harus kembali memberlakukan dan memperketat pembatasan sosial/ _lockdown_ serta melakukan _testing_ dan _tracing_ secara masif. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini menuntut dunia untuk terus memberi perhatian µ: tda sisi kesehatan. Protokol kesehatan dan vaksinasi harus secara konsisten ditingkatkan agar ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA p: i.ndemi dap: i.t betul-betul dikendalikan. Terkendalinya p: i.ndemi di seluruh negara menjadi prasyarat utama untuk pemulihan ekonomi gloool ya ng solid. 1.2. Vaksinasi COVID-19 secara Gloool Salah satu langkah penting ya ng ditempuh dalam menghadapi p: i.ndemi COVID-19 adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Perkemoongan pengadaan vaksin COVID-19 sendiri relatif sangat cep: i.t. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terdap: i.t vaksin yang sudah diizinkan penggunaannya. Hal ini diawali oleh pengembang CanSino Biologics yang mendap: i.tkan izin penggunaan di Tiongkok, tetapi hanya terootas untuk kebutuhan militer. Kemudian, Rusia muncul dengan vaksin Sputnik V yang diklaim telah disuntikkan p: i.da be berap: i. penduduknya di bulan Agustus. Be berap: i. bulan berikutnya, hasil studi uji klinis pun mulai muncul di mana Pfizer dan Moderna berhasil mencatatkan tingkat efikasi hingga 95 persen. Dan akhirnya, p: i.da pertengahan Desember 2020, Pfizer menjadi vaksin yang pertama kali mendap: i.tkan izin penggunaan di suatu negara, yakni Inggris, serta mendap: i.t emergency validation dari WHO. Hingga 10 Mei 2021 tercatat sudah ada 8 pengembang yang produk vaksinnya telah disetujui penggunaannya di beroogai negara. Meski cep: i.t, perkemoongan vaksin juga diwarnai dengan beroogai dinamika seperti dengan adanya 1su efektivitas (efikasi), efek samping, hingga hamootan distribusi. Tabel 1 Perkembangan Tahapan Pembuatan Vaksin Tahapan Fasel Fase II Fasem Terbatas Disetujui Keterangan Uji Melihat Melihat Penggunaannya Penggunaan keamanan efek tingkat diizinkan diizinkan pada samping efikas i han ya untuk untuk manusia. pada vaksin. tenaga medis mas yar akat Dilakukan manusia. Dilakukan ataupun militer luas pada 5-10 Dilakukan pada dua orang pada 20- grup 200 orang manusia dengan total 100 10.000 orang Jumlah 49 37 27 6 8 Pengembang Contoh Chula Genexine C ur evac CanSino Pfizer (AS), Pengembang (Thailand), (Korsel), (Jerman), (Tiongkok), Sinovac LG Chern Inovio (AS) Zydus Gamaleya (T ion gkok), (Korsel) (India) (Rusia) AstraZeneca (lnl.71.>"ris) Sum ber: WHO, GA VI The Vaccme Ahance, NY Times Coronav1rus Vaccme Tracker, r: er 10 Mei 2021 Pelaksanaan vaksinasi sendiri telah menunjukkan perkembangan yang cep: i.t di beroogai negara. Hingga 10 Mei 2021, tercatat vaksinasi telah dilakukan di 175 negara, di mana sekitar 1 ,3 1 milyar dosis vaksin sudah disuntikkan kep: i.da masyarakat (20, 7 juta dosis per hari). Ap: i.bila ditinjau dari sisi jumlah total dosis vaksinasi COVID-19, Tiongkok dan AS menjadi dua negara ya ng terdep: i.n. Namun, secara jangkauan vaksinasinya, negara kecil Gibraltar mencatatkan angka tertinggi. Ke dep: i.n, pelaksanaan vaksinasi diprediksi akan terus bergerak cep: ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 5 Se lain semakin banyaknya jumlah dosis vaksin yang didistribusikan di berbagai negara, telah ditemukan vaksin COVID-19 yang cukup satu dosis saja disuntikkan kepada manusia, yakni vaksin Johnson&Johnson. Me ski tingkat efikasinya relatif masih rendah, yakni 66 persen, vaksin ini telah disetujui oleh WHO dan dalam waktu dekat dikabarkan siap digunakan olehAS. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, pelaksanaan vaksinasi secara perlahan mulai menunjukkan hasil yang positif. Di be berapa negarayang tergolongcepat dalam melakukan vaksinasi, sepertiAS dan Inggris , sudah terlihat adanya penurunan tingkatkasus kematian harian maupun tingkat rawat inap pasien COVID-19 di rumah sakit (RS). Tercatat hingga pertengahan Mei, angka kematian akibat COVID-19 di AS turun sebesar 75,21 persen (ytd), sementara di Inggris juga mengalami penurunan 98,25 persen (ytd). Sementara itu, terjadi juga tren penurunan pada tingkat rawat inap RS di kedua negara terse rut sejak pertengahan Januari . Ini merupakan sebuah indikasi bahwa vaksin mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat keparahan akan pandemi COVID-19 karenajumlah pasien serta tingkat kematian akibat COVID-19 dapat ditekan. Grafik 4 Jumlah Total Dosis Vaksinasi yang diberikan di Berbagai Negara (Dalam Juta); (b) Jangkauan Vaksinasi terhadap Total Populasi 0 200 400 0 20 40 60 80 100 120 (1) China 324,31 (1) Gibraltar 09 , 20 (2) Falkland Islands 73,50 (2) us 261,60 (3) Seychelles 67,10 (3) India 172,63 (14) us 40,70 (4) Brazil 53,82 (15) UK 39,90 (5) UK 53,33 (31) Spain 21,30 (6) Germany ~ 35 , 10 (32) Germany 21,10 - (7) France 26,09 (40) Italy 20,30 (42) France (8) Turkey 25,14 - 19,40 20,10 (46) Si ngapor e (9) Italy 24,37 (65) Turkey 15,10 (10) Indonesia 22,25 (70) Brazil - 12,80 (11) Mexico 21,23 (74) China 11,60 (12) Spain I 19,83 (8 7) Mexico 8,30 (42) Cambodia 2,28 (91) Cambodia 6,90 (43) Singapore 2,21 (94) India 6,30 (103) Indonesia I 4,3o (47) Philippines 2,07 (117) Malaysia I 2,70 (50) Myanmar 1,88 (125) Laos J 2,00 (53) Thailland 1,81 (128) Myanmar I 1,80 (54) Malaysia 1,79 (136) Thailand 1,30 (77) Vietnam 0,85 (145) Phillipi nes 1 1,00 (103) Laos 0,28 (164) Vietnam 0,40 (a) (b) Sumber: Bloomberg Vaccine Tracker, per28 Maret2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Graf"lk 5 Tren Dampak Vaksinasi Harian di AS dan Inggris (a) Tingkat Kasus Kematian Harian (Rata-rata 7 Hari); (b) Tingkat Okupansi Pasien COVID-19 Rumah Sakit per 1 Juta Orang (a) (b) 700 4000 - As - 1nggris - AS - 1n gg ri s 560 420 280 140 l ~ ! 1 ! ~ _: _ ! 1 I Sumber: Ourworldindata , per 10 Mei 2021 1.3. Pandemi COVID-19 di Indonesia Berbeda dengan tren glooo.l secara umum, hingga saat ini Indonesia sedang mengalami tren pelandaian kasus COVID- 19. Kasus harian COVID-19 yang sempat eskalatifmulai menurun di awal Februari 2021. Per 10 Mei 2021, rata-rata tujuh hari kasus harian tercatat sebesar 5.224 kasus, turun sebesar 59,39 persen dari puncaknya di bulan Januari 2021 sebesar 12.865 kasus . Jumlah kasus aktif juga menurun di dua bulan terakhir, di mana per 10 Mei 2021 menjadi 96 . 742 kasus, turun sebesar 45,24 persen dari puncaknya di bulan Januari 2021 sebesar 176.672 kasus. Penurunan kasus harian tersebut diseoo.bkan antara lain oleh upaya penanganan pandemi oleh Pemerintah yang terus memoo.ik termasuk didukung pelaksanaan vaksinasi dan PPKM. PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilaksanakan secara le bih selektif, berimoo.ng, dan didasarkan pada kriteria tertentu sepertijika daerah tersebut memiliki tingkat kematian yang berada di atas angka nasional, tingkat kesembuhan di bawah angka nasional , kasus aktif di atas angka nasional, atau tingkat okupansi RS untuk ruang isolasi dan ICU di atas 70 persen. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 6 Tes Harian, _Positivity_ _Rate,_ Kasus Harian, serta Kasus Aktif COVID-19 Nasional ■ Kasus Aktif ■ Kasus Harian (Rata-Rata 7 Hari)-rhs 4S 70 --------------------------- ~ ~ 40 3S "' 1ao------- - ----- - ---- lW-------------- - --- 12 so 1~ ------------------- 40 100 ----------------- 30 80 - - -------------- 12,0 - 20 10 10 MAM JASONOJFMAM MJJ A SONDJ FM A M J Sumber: Kementerian Kesehatan, 10 Mei 2021 (diolah) Tren penurunan kasus harian terse but juga dibarengi dengan jumlah tes yang terjaga dan _positivi.ty rate_ yang juga dalam kondisi menurun, meski masih lebih tinggi dibandingkan standar yang dipersyaratkan oleh WHO yakni 5 persen . Perkembangan lainnya terkait tes adalah telah digunakannya alat deteksi COVID-19 Genose, serta mulai dilaJX>rkannya tes _rapid_ _antigen_ oleh Kementerian Kesehatan , bersama dengan tes _Polymerase_ _Cherin_ _Reaction_ (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang sudah didokumentasikan sebelumnya. Adapun _positivi,ty rate_ (jumlah kasus JX>Sitif dibandingkan jumlah tes yang dilakukan) yang masih tinggi dibandingkan dengan standar WHO dapat menjadi indikasi bahwa profil COVID-19 di Indonesia masih belum te rgambar se car a me nyel uruh. Un tuk i tu, di te ngah pe mulihan e konomi , Pemerintah tetapperlu untuk terus meningkatkan kapasitas 3T _(testing,_ _tracing, treatment)_ dan juga terus menegakkan protokol 3M (memakai masker, menjagajarak, mencuci tangan pakai sabun) di masyarakat. Sama halnya dengan situasi global , perkembangan COVID-19 di Indonesiajuga sangat dinamis. Sejakpertama kali menyebar hingga di penghujung tahun 2020, jumlah kasus harian COVID- 19 di Indonesia berada dalam trenyang terus meningkat, kecuali di akhir Oktober 2020 yang didorong oleh adanya pemberlakuan PSBB keta t DKI. Be berap: i.. faktor menjadi pendorong peningkatan kasus sepanjang 2020 adalah masih longgarnya disiplin masyarakat dalam penerapan 3M, 3T yang belum kuat, hingga adanya be berapa periode libur panjang. Se iring dengan terus didorongnya upaya perbaikan penanganan wabah, tren kasus harian akhirnya dapat kembali ditekan hingga saat ini. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 7 Total Kasus COVID-19 Per Provinsi Per 10 Mei 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Riau Banten Bal i DI Yogyakarta Sumatera Barat Kalimantan Selatan Sumatera Utara Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Papua Lampung Sulawesi Utara NTT Bangka Belit ung Kepulauan Riau Sulawesi Tengah Aceh Kalimantan Utara NTB Sulawesi Tenggara Papua Barat Kalimantan Barat Jambi Ma l uku Bengkulu Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Utara 69,673 61,663 49,437 48,129 - 45,832 ~ 41,204 : a.II 39,343 - - - - - - - - ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ I I I I I 33,658 30 , 147 21 , 771 20,928 20,428 16,635 15 , 682 15,362 15,041 12,541 12,540 11,898 11,871 10,774 10,455 9,095 8,680 8,447 7,596 7, 301 5,481 5,424 4,434 416 , 341 292 , 592 188,065 150,107 ■ Total Kasus Aktif ■ Tota l Sembuh ■ Total Kematian Sumber: KementerianKesehatan , Mei2021 (diolah) Berdasarkan kewilayahan , dari awal pandemi hingga 10 Mei 2021, Pulau Jawa ma s ih mendominasi total kasus COVID-19 di Indon e sia, walaupun mengalami penurunan dari sekitar 80 persen di awal Maret 2020 menjadi sekitar 60 persen per 10 Mei 2021. Provinsi DKI J akarta yang awalnya berkontribusi sekitar 60 persen total kasus nasional, hanya menjadi 25 persen saja per 10 Mei 2021 seiring de ngan peningkatan kasus di daerah lainnya dan ke bijakan pemoo.tasan sosial dan penanganan pandemi y ang semakin oo.ik di ibukota. Menilik se oo.ran COVID-19 per 10 Me i 2021 dari sisi jumlah kasus aktif, enam provinsi denganjumlah kasus aktif teroo.nyak ialah Jawa Ba rat (29 . 071), Papua (8.794), Jawa Te ngah (8. 782), DKI Jakarta (7. 850), Riau (5.796), dan DI Yogyakarta (3.017) . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Graflk 8 Sebaran Kasus COVID-19 Nasional Per 10 Mei 2021 100 90 lalnnya 80 70 60 50 40 30 20 10 0 M-20 A-20 M-20 J-20 J-20 A-20 S-20 0-20 N-20 0-20 J-21 F-21 M-21 A-21 Sumber: Kementerian Kesehatan, Mei2021 (diolah) Se iring dengan tren penurunan kasus nasional sejak akhir Januari 2021 yang didorong oleh pemberlakuan PPKM, peningkatan vaksinasi dan tingkat tes yang relatif terjaga, provinsi di Indonesia secara umum juga mengalami tren penurunan kasus harian hingga awal Mei 2021. Daerah-daerah yang mengalami penurunan kasus harian secara signifikan yang turut menggerakkan tren penurunan kasus harian COVID-19 nasiona l antara lain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Se lain se bagai kontributor kasus COVID-19 nasional signifikan, provinsi-provinsi tersebut juga merup: i.kan daerah dengan ukuran perekonomian besar. Penurunan kasus di provinsi - provinsi utama ini diharapkan dap: i.t mendorong ekonomi nasional untuk pulih le bih cep: i.t. Namun demikiandi saatyang sama (akhirJanuari s .d . Awal Mei 2021), terdap: i.t beberap: i. provinsi besar lainnya masih mengalami peningkatan dan stagnasi kasus antara lain Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua dan NTB. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafi.k 9 Kasus Harian COVID-19 Nasional di Sejumlah Provinsi Per 10 Mei 2021 Penurunan Kasus Harian Peningkatan dan Stagnasi Kasus Harian . . - . 1 I ~ ~ Papua i NTB ~ ~ I I ii : ~ •- I... I ... Sumber: KementerianKesehatan, Mei 2021 (diolah) Meskipun Indonesia sedang mengalami perbaikan tren kasus COVID-19 serta adanya optimisme terkait vaksinasi, kewaspadaan terhadap COVID-19 harus tetap dijaga, salah satunya karena risiko seperti mulai terdeteksinya mutasi virus di Indonesia . Mutasi virus COVID- 19 atau disebut varian B.1.1.7 yang pertama kali ditemukan di Inggris dideteksi telah masuk ke Indonesia pada 1 Maret 2021. Sifat mutasi virus yang menurut pakar dapat menye bar le bih cepat, berpotensi mendorong kembali kenaikan kasus harian COVID-19, se bagaimana yang telah terjadi di India dan be berapa negara lain . Indonesia harus belajar dari gelombang-gelombang COVID-19 baru di dunia, di mana penurunan kewaspadaan dan disiplin masyarakat dapat mengakibatkan peningkatan kasus harian dan kematian secara signifikan. Kenaikan yang banyak terjadi di negara berkembang karena pelonggaran pembatasan pergerakan manusia baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, patut diwaspadai agar tidak terjadi juga di Indonesia . Se lain itu, peningkatan kapasitas 3T dan akselerasi vaksinasi ole h Pe me rin tah juga harus te rus dilakukan. 1.4. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dapat menjadi _'game_ _changer'_ untuk pengendalian wabah yang le bih cepat dan menyeluruh. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana dilakukan kepada Presiden RI pada tanggal 13 Januari 2021, dilanjutkan dengan vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia. Mulainya program vaksinasi dilakukan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat Sinovac di tanggal 11 Januari 2021 dan MUI menjamin kehalalan vaksin tersebut pada tanggal 8 Januari 2021. Dibanding banyak negara berkembang, Indonesia memulai vaksinasi relatif cepat. Program vaksinasi di Indonesia ditargetkan pada 181,5 juta penduduk Indonesia dengan pemesanan vaksin se ban yak le bih dari 400 juta dosis beserta opsi tambahan oleh pemerintah Indonesia. Untuk jdih.kemenkeu.go.id I . 1 1 I MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11 pelaksanaannya, pentahaµ: m sasaran program vaksinasi dioo.gi menjadi dua gelomoo.ng. Gelomoo.ng pertama dilaksanakan µi..da bulan Januari - Juni 2021 yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sejumlah 1,46 juta orang, petugas publik sejumlah 16,9 juta orang serta lanjut usia (lansia) sejumlah 21,5 juta orang. Program vaksinasi lansia dimulai µi..da tanggal 8 Februari setelah BPOM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat Sinovac untuk kelompok lansia. Selanjutnya, gelomoo.ng kedua yang berlangsung dari Juni 2021 hingga Maret 2022 menyasar masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi sejumlah 63,9 juta orang dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin sejumlah 77,7 juta orang. Graf"lk 10 Rencana _Supply_ Vaksin Indonesia (dosis) 40 35 30 25 20 ~ tJ _ LiL J. 1 11 I I , I .._ _.._. .__. ._ ..__. ...,___. .___..___. ■ ■ ■ ■ ..., Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Des I Jan Feb Mar Apr May Jun ' Ql Q2 Q3 Q4 Ql Q2 2021 2022 ■ 5inovac ■ Novavax ■ Covax/Gavi ■ AstraZeneca ■ Pfizer Sumber: KementerianKesehatan, 29 April2021 Secara bertahap, sejumlah 75,8 juta dosis vaksin telah datang di Indonesia hingga 8 Mei 2021. Vaksin pertama yang tioo. di Indonesia adalah vaksin Coronavac produksi Sinovac Biotech Inc . asal Tiongkok µi..da tanggal 6 Desember 2020 se oo.nyak 1,2 juta dosis vaksin jadi yang kemudian disusul dengan gelomoo.ng-gelomoo.ng berikutnya. Hingga 10 Mei 2021, seoo.nyak 22,25 juta dosis vaksin telah diberikan untuk penduduk Indonesia, menjadikan Indonesia menemµi..ti urutan ke-10 tertinggi di dunia dalam pemberian dosis vaksin keµi..da penduduknya. Angka vaksinasi rata-rata 7 hari Indonesia saat ini berada di kisaran 260 ribu. Meskipun caµi..ian vaksinasi terus _her-progress,_ namun perlu untuk terus diakselerasi guna mengejar target tercaµi..inya _herd_ _immunity_ µi..da Maret 2022. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Graf1k 11 Tren Vaksinasi di Indonesia (Dosis) 900,000 ___ Vaksinasi Rata-Rata 7 Hari ___ Vaksinasi per Har i 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 ... ... C: ..c 7 "' ~ Cl. QI "' u.. LI") _ ~ en ~ • <: t ... I ... I ,_; N • I co ~ '; 4 '; 4 rti I I .,; '; 4 I I '; 4 I I I VIE CH N KOR, IN A : US SAU JPN GER SGP MAS T HA ZAF FR A M EX IT A PH P UK ._ ____ .J jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA i-----. ■ 2019 ■ 2020 .a. delta I I I I I I ID I I ...c, Ill o "': st - .... U'l g: ~ ---' t'"'I r-., 11? 0 \0 r.., '""! ,..__ ,-... . ~ ,..., .n lD ~ MAS Sumber: BPS , Kementerian Keuangan , IMF - WEO, April 2021 (diolah) Kontraksi pertumbuhan ekonomi mendorong respons stimulus di oo.nyak negara melalui peningkatan defisit fiskal. Penanganan pandemi COVID-19 menye oo.bkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan yang berimoo.s pada pengurangan penghasilan masyarakat dan penerimaan negara. Di saat yang sama, ke butuhan belanja Pemerintah meningkat tajam untuk dapat memenuhi dukungan yang dibutuhkan untuk meredakan dampak pandemi. Alhasil , kontraksi yang terjadi di negara-negara di dunia juga dioo.rengi dengan peleoo.ran defisit dan kenaikan tingkat utang. Hal ini menamoo.h tekanan terutama oo.gi ne gar a -ne gar a de ngan tingkat utang dan de fisi t yang sudah cukup tinggi sebelum pandemi . Dalam hal ini, respons defisit Indonesia relatif moderat dioo.nding negara lain namun mampu menahan kontraksi ekonomi yang tidak sedalam negara-negaralain. Menurut World Bank 1, kinerja pertumbuhan ekonomi di beroo.gai negara masih bergantung pada be berapa faktor utama, yaitu: (1) efisiensi pengendalian virus ; (2) kemampuan untuk memanfaatkan oo.ngkitnya pe re konomian dalam pe rdagangan oo.rang in te rnasional; dan (3) kapasitas pemerintah untuk memberikan dukungan fiskal dan moneter. Faktor-faktor tersebutjuga yang dapat menjelaskan mengapa Vietnam , Tiongkok, dan Korea Selatandapatmenghasilkan kinerjayanglebih oo.ik dioo.ndingkan negara lain. Benang merah di antara ketiganya adalah langkah penanganan pandemi yang cukup berhasil sejak awal. Hal ini memungkinkan Vietnam, Tiongkok, dan Korea Selatan memulai keml: : Bli aktivitas ekonomi le bih cepat, mempertahankan kinerja sektor manufaktur, serta mendukung pemulihan ekspor yang cepat khususnya alat elektronik (termasuk peralatan kesehatan dalam kasus Tiongkok). Lebih lanjut, dalam laporan yang sama World Bankjuga menyampaikan oo.hwa negara dengan kinerja paling le mah memiliki be berapa karakteristik, yaitu: 1) tingkat infeksi dan mortalitas COVID-19 tinggi, 2) mengandalkan pemoo.tasan sosial ketat dan berkepanjangan dioo.nding penguatan 3T , 3) ketergantungan tinggi terhadapsektor pariwisata, dan 4) ruang fiskal yang teroo.tas . Laporan Bank Dunia tentang Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pas i fik April 2021 jdih.kemenkeu.go.id 1 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 13 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor (persen yoy) ■ Ql ■ Q2 ■ Ql ■ Q4 : : . : : l Il l . II 1 ; ~" ~ - INFOJtMASI TIAN5"011TASI INTHMEDIASI INDusn 1 R(AL £STAT( KONSTllUICSI ,uoAGANGAN l AINNYA PUlTANIAN & ~ JASA 111: ENTA L& TU: NOlOGI UUANC.AN l: EHUTANAN PUlHOTHAN& LEASING ■ u••• ECO . AN lATUING ■ 201' ■ Ql2020 ■ QU020 ■ QJ2020 ••• ~ $ ~ AGltllCUlTUt MANUfAJtlUII& WHOUSALE, RETAIL, TIIANSPOITASI &. JASA UUANGAN UAL ESTATE I NfOKOM IONSTIUICSI fOOO f'EIIGUOANGAN Sumber: Bloomberg, CEIC Dampak pandemi COVID-19 secara umum tercermin di setiap komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran. Misalnya di Tiongkok, Vietnam, Perancis, dan Spanyol, tingkat konsumsi jatuh ke level negatif (kecuali Vietnam karena pengendalian pandemi yang sangat baik) akibat menurunnya mobilitas masyarakat dan aktivitas produksi di berbagai tempat usaha. Ketidakpastian pandemi juga mempe ngaruhi _confidence_ dan penundaan keputusan investasi . Aktivitas perdagangan internasional terhambat di tengah tren _lockdown_ dan terganggunya rantai pasok. Dalam situasi ini, konsumsi Pemerintah justru menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh di banyak negara. Hal ini terkait de ngan pe ran sen tral Pe me rin tah se bagai pe nopang dan pe ngge rak ekonomi di tengah krisis yang melumpuhkan berbagai aspek ekonomi . Stimulus-stimulus masifyang dikeluarkan se bagai bagian dari ke bijakan _countercyclical,_ baik dalam bentuk _relief_ _measures_ maupun _recovery_ _measures,_ mampu menahan kontraksi ekonomi le bih dalam. Di sisi produksi, kinerja berbagai sektor yang bervariasi juga mencerminkan pola pemulihan yang tidak merata. Setiap negara mengalami dampak dalam derajat yang berbeda di berbagai sektor ekonominya. Namun, krisis kesehatan dan sifat penularan COVID-19 membentuk suatu pola tertentuyang dapat menjelaskan perkembangan kinerja setiap sektor. Di tengah ke bijakan minimalisasi interaksi antar- manusia, sektor-sektor _contact-intensive_ dan sektor pendukungnya , seperti sektor pariwisata dan sektor jasa perhotelan/ catering mengalami pukulan paling dalam akibat pandemi. Di saat yang sama , kebijakan _stay_ _at_ _home,_ _work_ _from_ _home,_ dan _study_ _from_ _home_ mendorong pertumbuhan permintaan untuk produk-produk terkait teknologi dan ha.rang elektronik. Sementara itu, sektor-sektor lain seperti sektor kesehatan dan sektor terkait ke butuhan dasar seperti pertanian mampu tum buh posi tif. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 14 Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (persen YoY) AMERIKA EROPA ASIA ,. ,,, "' -,o -•o ,,, _~=_ Jermon Per-ands 7.0 •7.0 Italia ,,, lnaris 12,0 lO "" 171) "" - u• ,,. ·22.0 _·IJP_ Ql Q3 Q, Ql Q2 Q3 Q4 Q2 Ql _Ql_ Q3 Q4 Sum ber: Bloom berg, IMF, Kementerian Keuangan, 2021 Sinyal pemulihan ekonomi mulai terlihat sejak kuartal III setelah mengalami dampak terparahnya di kuartal II 2020. Keparahan dampak COVID-19 di kuartal II dipengaruhi oleh eskalasi COVID- 19 yang sangat cepat ke berl: agai benua dengan tingkat penularan tinggi, dibarengi dengan ke bijakan pemcatasan sosial yang ketat secara glol: al. Hampir semua negara mencatat kontraksi tajam yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali Vietnam dan Tiongkok yang justru berhasil memperoleh pertumbuhan positif. Meskipun demikian, perkembangan positif terus terjadi memasuki kuartal III dan berhasil meml: alikkan arah ekonomi dari masa terburuknya di tengah pandemi. Kontraksi ekonomi masih terjadi namun dalam level yang le bih 1: aik dil: and i ng se belumnya . Sinyal pemulihan ekonomi glol: al telah terjadi sejak kuartal ketiga 2020 dan hingga kini terus berlangsung. Peningkatan _confidence_ ekonomi glol: al didorong ol eh vaksinasi yang mulai berjalan di le bih dari 1: anyak negara serta kasus COVID-19 yang sempat menurun secara tajam . Ke bijakan restriksi terus disesuaikan dengan kondisi pandemi di masing-masing negara, namun secara umum tidak seketat restriksi di masa awal pandemi . Kenormalan 1: aru diperkenalkan pada bercagai aspek, mencol: a menciptakan keseimcangan antara bergeraknya aktivitas sosial ekonomi yang di sesuaikan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Di samping itu, kebijakan akomodatif juga terus diimplementasikan oleh berbagai negara untuk mendukung pemulihan dan _jump-stnrt_ perekonomian . Berbagai indikator ekonomi menunjukkan 1: ahwa aktivitas ekonomi termasuk aktivitas produksi terus berangsur meml: aik. Indeks manufaktur globa l _(Purchasing Manager_ _Index_ Manufaktur / PMI) telah berada di level ekspansif (di atas 50) sejakJuli 2020, dan bahkan c apaian PMI manufaktur glol: al pada April 2021 memecahkan rekor level tertinggi sejakApril 2010. Penguatan PMI terjadi secara luas khususnya di negara maju dan manufaktur besar seperti AS, Jerman, dan Inggris. Pembukaan kembali aktivitas industri yang mendorong kenaikan _output,_ perl: aikan permintaan domestik, maupun pemulihan perdagangan internasional menjadi faktor - faktor yang berkontribusi. Me ski secara umum tren PMI manufaktur global cukup positif, namun konsistensinya tidak terlalu merata khususnya di negara berkeml: ang. Be berapa negara seperti Filipina dan Thailand masih kesulitan menjaga kesinambungan ekspansi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA manufaktur di tengah tekanan COVID-19 yang masih terjadi serta dampak pada perekonomian yang cukup mendalam. Grafik 15 _Purchasing_ _Managers,_ _Index_ (PMI) Manufaktur Global 65 60 55,8 55 50 45 40 35 30 25 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..; ..; ..; ..; ..; "' ..; ..; "' ..; "' ..; "' ..; "' ..; "' ..; "' ..; N N N N N N N N N N N N N N N N "' "' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,_, ,_, ,_, ,_, ,_, >, C rl a. '-' > u C .0 >, C rl a. > u C .0 '-' : : , : : , <11 : : , "' (1) 0 : : , "' (1) u 0 <11 (1) <11 ~ : : ; : .., .., .,: _Cf)_ g z 2l ~ _IE_ ~ ~ ~ .., ,s _i_ _Cf)_ 0 z 2l .., : : ; : ~ ""' Sumber: Bloomberg, 2021 (diolah) Pemulihan ekonomi global juga tercermin dari perbaikan harga- harga komoditas. Secara umum harga-harga komoditas sudah kembali pada level se belum pandemi, termasuk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti batu bara, karet dan kelapa sawit. Mulai kembalinya aktivitas produksi mendukung perbaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas sebagai ha.rang input . Harga minyak mentah yang sempat jatuh ke teritori negatif juga te rus menunjukkan penguatan meskipun terdapatkontribusi dari faktor _supply_ di dalamnya. Seiring dengan terus pulihnya aktivitas ekonomi berbagai negara termasuk pada peningkatan kegiatan perdagangan global, harga - harga komoditas juga diperkirakan akan terus membaik serta memberi dukungan pada perekonomian negara-negarapenghasil. Grafik 16 Indeks Harga Komoditas (Jan 2020 = 100) 150 - Metal - crude Oil - coal 120 - Global Commodity Price Index 90 60 30 0 .-< N N N N N N N N N N N N N N N N I I I I I I I I I I I I I I I I ,.., ,_, ,... ,_, ,_, C .0 >, C a. '-' > u C .0 <11 (1) <11 <11 : : , : : , "' : : , (1) u 0 (1) <11 <11 a. .., : : ; : ~ : : ; : .., .., .,: _Cf)_ 0 z Cl .., _IE_ : : ; : .,: ""' Sumber: Bloomberg, 2021 (diolah) jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1.6. Respon Kebijakan Fiskal Menghadapi Pa ndemi COVID-19 Damµik COVID-19 yang begitu signifikan membuat Pem e rintah di berbagai negara harus mengeluarkan stimulus dalam jumlah y ang besar. Stimulus tersebut umumnya diberikan ke dalam dua bentuk, yakni fiskal dan moneter. Gambar 1 memberikan ilustrasi bahwa kebijakan penurunan tingkat suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh negara dunia. Hal terse but dilakukan dengan tujuan me ndorong aktivitas perekonomian, baik di sisi konsumsi maupun investasi, melalui penurunan bunga kredit perbankan . Tren ini diperkirakan akan terus be r Ian jut µida 2021 dimana bank sen tral akan ce nde rung me nurunkan atau mempertahankan tingkat suku bunga karena periode pemulihan ekonomi yang sedangberlangsung. Di awal periode penyebaran µindemi COVID-19, Pemerintah di berbagai negara telah memberikan stimulus dalamjumlah masif untuk menyelamatkan penduduk serta perekonomiannya . IMF _Policy_ _Responses_ to COVID-19 me ncatat se ban yak 196 ne gar a di dunia sudah mengeluarkan bantuan untuk perekonomiannya, dengan total nilainya yang mencaµii USD 11, 7 triliun ( setara dengan 12 persen PDB global). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh negara menyadari langkah _extraordinary_ perlu dilakukan agar perekonomian tidak jatuh terjerembablebih dalam akibat µindemi COVID-19. Gambar 1 Perkembangan Perubahan Suku Bunga Negara-Negara Selama COVID-19 .. Keterangan: - Suku bunga diturunkan - Suku bunga tidak berubah - Suku bunga dinaikkan Sumber: Bloomberg, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 17 Perbandingan Stimulus Fiskal G-20 (Terhadap persen PDB Negara) 0 : R '° I I I I co N : R 0 _'rasi maupun UMKM untuk mempercep: it proses pemulihan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan Jepang dengan mengeluarkan stimulus masif se besar USD708 miliar guna mempersiapkan pemulihan ekonomi di 2021. Dari USD708 miliar terse but, se besar USD384,2 miliar akan dialokasikan guna memberi subsidi maupun insentif guna mendorong perusahaan dalam mengimplementasikan investasi hijau dan proses digitalisasi. Sementara itu, Pemerintah Jepang juga akan meningkatkan bantuan finansial kepada perusahaan yang terpaksa merumahkan para karyawannya serta memberikan subsidi bagi restoran dan bar yang terpaksa harus mengurangi jam operasional akibat pan de mi ini. Pada bulan Maret 2021, Pemerintah AS secara resmi telah menyetujui paket stimulus USDl,9 triliun untuk mempercep: it pemulihan ekonomi. Fokus utama dari paket stimulus ini yaitu perpanjangan periode pemberian _unemployment_ _benefits_ serta penguatan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi. Pemerintah akan meneruskan bantuan se be sar USD300 per minggu bagi para penganggur yang memiliki _unemployment_ _insurance,_ sementara individu dengan pendapatan antara USD75 ribu per tahun akan mendapatkan bantuan tunai USD 1.400. Sementara itu, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID 19 Pemerintah akan mengucurkan dana USD20 juta, serta USD50 juta untuk _testing_ dan _contract tracing._ Paket stimulus ini tentunya akan meningkatkan besaran utang AS, tetapi Pemerintah menunjukkan bahwa segala sumber daya yang ada akan dikerahkan untuk mempercepatpemulihan ekonomi di 2021. II. DINAMIKA PEREKONOMIAN 2010-2020 Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menuntut pemahaman atas struktur dan dinamika perekonomian global dan domestik untuk memformulasikan kebijakan secara cepat dan tepat. Dinamika perekonomian global dan domestik dalam sepuluh tahun terakhir yang diwarnai dengan berbagai krisis dapat menjadi referensi penting untuk memahami indikasi - indikasi terjadinya krisis, dampaknya terhadap perekonomian dan kebijakan - kebijakan yang telah diambil untuk menghadapinya. Walaupun krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID- 19 bersifat _unprecendented,_ paling tidak pemahaman atas dampak krisis yang pernah terjadi terhadap perekonomian serta respons ke bijakan yang pernah diambil dapat me nun tun pengambil ke bijakan untuk terus menerus memperbaiki respons ke bijakan atas krisis yang terjadi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bab ini membahas dinamika perekonomian global dan domestikdalam periode tahun 2010-2020. 11.1. Perekonomian Global Perekonomian global menghadapi tantangan yang datang silih berganti dalam beberapa dekade terakhir. Krisis keuangan Asia _(Asian_ _Financial Crisis/_ AFC) menjadi salah satu peristiwa ekonomi paling penting, termasuk bagi Indonesia . Pasca AFC, dinamika perekonomian dunia mendapat pengaruh dari peristiwa serangan terorisme 9 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA September 2001 di AS, yang turut menurunkan pertumbuhan perdagangan glooo.l secara signifikan, serta mengganggu fase pemulihan pasca AFC. Di sisi lain, Republik Rakyat Tiongkok terus muncul se oo.gai kekuatan oo.ru ekonomi dunia dengan catatan pertumbuhan hingga _double_ _digit_ pada periode 2003 - 2007. Akselerasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yang ditopang oleh pertumbuhan industri dan investasi turut memberi keuntungan pada mitra dagang dan mendorong penguatan harga komoditas dunia termasukminyak mentahyang terus mengalami kenaikan. Grafik 18 Perkembangan & Peristiwa Ekonomi Global 2005 - 2020 ♦ G loba l GDP growth(%, VoYI ♦ Wortd Trade Vol Growth (%, yoy) ♦ I ndonesia GDP growth(%, yoy) Avg Global Oi l P rice ($/barrel - rhs) _Boom_ harga mlnyak _Pandemi_ _Global_ _Flnondal_ _Crisis_ T _COVID_ _-_ _19_ _Brexlt_ ■ --------... .---L--, ■ ■ 53.4 64.3 71.2 79.0 104.1 105 .0 104.l 96.2 so.a : : _Trade_ I _War_ 97.0 61.8 I I I I I I 42.8 52& 68.3 61.4 6.0 5.6 s .o 5.1 5.2 _i_ . ~ 3.S 3,S 3.5 3.0 I • I L I I _Taper_ _Tantrum_ _European_ " o., _O.,btCrisis_ 2005 2006 2007 2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: IMF , 2021 (diolah) Memasuki tahun 2007, _bubble_ pada sektor perumahan AS memicu terjadinya krisis keuangan glooo.l _(global_ _financial_ crisis/GFC). Guna memulihkan ekonomi, kebijakan suku bunga sangat rendah diadopsi negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang. Tidak hanya itu, ke bijakan non-konvensional seperti pembelian surat berharga Pemerintah oleh oo.nk sentral _(quantitative easing/QE)_ ditempuh dalam jumlah yang cukup besar dan periodik. Langkah-langkah kebijakan terse but yang dimaksudkan untuk mendorong pergerakan roda ekonomi di negara- negara maju berimplikasi pada peningkatan likuiditas glooo.l y ang akhirnya mengalir menu.ju negara-negara berkembang, didorong oleh perbedaan suku bunga serta prospek perekonomian negara berkemoo.ng yang progre sif. Di sisi lain, perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang _booming_ menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi negara- negara berkemoo.ngdi tengah kondisi kelompok negaramajuyangmasih sulit keluar dari krisis. Masuknya aliran modal yang didorong ke bijakan akomodatif negara maju serta perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang tumbuh signifikan berkontribusi pada perkemoo.ngan ekonomi negara berkemoo.ng yang positif serta mendorong kenaikan harga komoditas. Dalam rentang 2011 - 2013 rata-rata harga minyak mentah glooo.l bahkan berada di atas USDl00 per oo.rel. Dalam periode terse rut pertumbuhan ekonomi global berada di tingkat 3,8 persen. Di sisi lain, ongkos pemulihan krisis telah memicu be berapa isu lain seperti tingkat jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA utang yang melonjak bahkan hingga menciptakan krisis utang seperti yang dialami oleh Eropa di tahun 2012. Masuknya aliran modal yang tinggi ke negara berkembang membuat aktivitas investasi pasca GFC khususnya di pasar portofolio tumbuh pesat sehingga mendorong penguatan harga aset keuangan seperti indeks saham, penurunan imbal hasil surat utang, serta penguatan mata uang. Namun demikian, kondisi ini bukannya tanpa implikasi risiko. Aliran modal yang masuk ke pasar portofolio menciptakan kerawanan stabilitas ketika terjadi syok yang memicu pembalikan arus modal. Hal tersebut terjadi di tahun 2013 ketika The FED mengindikasikan akan mulai mengurangi program QE _(tapering)_ karena perekonomian AS sudah menunjukkan pemulihan. Hal ini m e micu terjadinya pembalikan arus modal dari pasar keuangan negara berkembang kembali ke AS dengan adanya konfirmasi prospek pemulihan ekonomi AS serta perubahan posisi investor untuk meminta imbal hasil yang lebih tinggi . Dinamika ini seketika meningkatkan volatilitas di pasar global khususnya negara berkembang dan pada akhirnya mengakibatkan depresiasi pada mata uang negara berkembang yang dikenal se bagai _taper_ _tantrum_ Be berapa negara dengan defisit transaksi berjalan besar seperti Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, dan Brazil mengalami tekananpasar keuangan dan depresiasiyangletih dalam sehingga dise but _The Fragile Five._ Adanya kenaikan harga minyak mentah global yang signifikan semakin menambah tekanan bagi beberapa negara seperti Indonesiadan India di tengah subsidi energidan im por bahan bakar yang tinggi. _Taper_ _tantrum_ yang kemudian diikuti oleh pengurangan QE serta normalisasi kebijakan moneter AS memberikan tantangan-tantangan stabilitas keuangan bagi dunia dan negara berkembang dalam satu dekade terakhir. Tapi di sisi lain, episode-episode tersebutjuga memberi pelajaran berharga untuk memperbaiki isu-isu struktural bagi beberapa negara berkembang seperti memperbaiki profil transaksi berjalan , meningkatkan daya saing ekspor, memperbaiki iklim investasi khususnya untuk investasi langsung, memperdalam pasar keuangan domestik, hingga mengurangi subsidi energi . Di tengah upaya perbaikan struktural bagi negara berkembang, berbagai dinamika global terus hadir dan memberi tantangan bagi pemulihan pertumbuhan global. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang sempat tumbuh sangat cepat dihadapkan pada isu stabilitas sektor keuangan akibat terlalu tingginya tingkat _leveraging_ dan _shndow_ _banking_ sehingga mendorong negara tersebut melakukan perubahan radikal pada sumber pertumbuhan ekonominya dari yang awalnya dimotori oleh investasi menjadi ditopang oleh konsumsi _(economic rebmancing)._ Diambilnya langkah ini membuat pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok mengalami tren perlambatan sehinggajuga menahan pertumbuhan global. Di saat yang sama, ekonomi global juga menghadapi tren peningkatan proteksionisme termasuk di negara maju. Di kawasan Eropa, sikap protektif dan _inward-looking_ mendorong terjadinya referendum Inggris yang berujung pada keluarnya negara terse but dari jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Uni Eroµt di tahun 2016 _(British_ Exit/Brexit). Sikap proteksionisme µtling signifikan terjadi µtda peningkatan ketegangan politik serta perang dagang antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2017 . Proteksionisme dan perang dagang berimplikasi µtda penurunan pertumbuhan ekonomi maupun gangguan stabilitas di µtsar keuangan karena perang dagang juga merembet µtda perang mata uang _(currency_ _war)._ Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global berada di titik terendahnya se belum µtndemi yakni µtda tingkat 2,8 persen. Berbagai tantangan yang datang silih berganti dalam le bih dari dua dekade terakhir semakin menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi global selalu menciptakan ketidakµtstian . Negara-negara harus selalu siap untuk menghadapi segala kejutan ekonomi melalui ke bijakan yang responsif dan adaptif. Di samping itu, perbaikan struktural harus dilakukan terus menerus guna memperkuat ketahanan ekonomi dalam situasi aµtpun . _GFC, taper_ _tmitrum,_ _China economic rebalancing,_ hingga perang dagang yang damµtknya sangat signifikan bagi perekonomian global ternyata belum menjadi puncak dari tekanan e konomi global. Tahun 2020 semµtt diperkirakan menjadi tahun pemulihan ekonomi global de ngan mulai adanya titik terang dari keseµtkatan dagangAS dan Republik Rakyat Tiongkok serta Inggris yang berhasil menghindari _Non-_ _deal_ _Brexit._ Akan tetapi duniajustru dikejutkan oleh µtndemi COVID-19 yang damµtknya sangat luar biasa _(extraordinary)_ dan _unprecedented._ Pandemi terse but masih terjadi hingga saat ini dan menunjukkan bahwa krisis ekonomi terbesar dalam era ini justru bersumber dari faktor nonekonomi yang seketika mengubah arah perekonomian global dari optimisme pemulihan menjadi salah satu resesi ekonomi global terburuk dalam sejarah. II.2. Perekonomian Nasional II . 2.1. Dinamika Ke bijakan Ekonomi Krisis keuangan global yang berawal dari Amerika Serikat di tahun 2008 mengakibatkan kontraksi volume perdagangan global se besar 10,4 persen dan mengakibatkan perekonomian global tumbuh negatif0,1 persen . Hargaminyakyang semµtt mencapai USD 130 per barel memberikan tekanan µtda defisit transaksi berjalan dan fiskal akibat besarnya subsidi BBM dalam negeri naik menjadi sekitar Rp190 triliun di tahun 2008 . Tekanan cukup besar juga terjadi di µtsar keuangan domestik tercermin µtda kenaikan _yield_ Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun yang di bulan Januari sebesar 9,95 persen menjadi 16,12 persen di November 2008. Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga mengalami tekanan, me le mah dari Rp9.400 menjadi Rpl 1. 700 dalam periode yang sama. Menghadapi hal terse but, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai langkah stabilisasi ekonomi untuk meminimalkan damµtk krisis keuangan global µtda sektor keuangan dan perekonomian dalam negeri, antara lain: (a) mengharuskan BUMN untuk menemµttkan hasil usaha berbentuk valas di bank dalam negeri; (b) mempercep: 1.t jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pembangunan infrastruktur yang sudah mendapatkan komitmen pembiayaan; (c) menghimoo.u BUMN tidak melakukan pemindahan dana dari oo.nk ke oo.nk, karena terdapat indikasi adanya segmentasi peroo.nkan yang berpotensi mengakioo.tkan pemilik dana memindahkan dananya ke oo.nk-bank besar; (d) melakukan _buyback_ di pasar SUN untuk menstabilkan pasar SUN; (e) memanfaatkan fasilitas-fasilitas pencegahan dan penanggulangan krisis, oo.ik dari Jaring Pengaman Keuangan bilateral (antara lain seperti _Bilateral,_ _Swap_ _Arrangement_ (BSA) dengan Bank of Japan, maupun _Bilateral,_ _Currency_ _Swap_ _Arrangement_ (BCSA) dengan _People's_ _Bank_ _of_ China (PBOC) maupun multilateral (IMF dan Chiang Mai _Initaitve_ _Multilateraliation/CMIM)_ untuk mengurangi tekanan terhadap Rupiah; (f) menyediakan fasilitas untuk mendukung ekspor; (g) menurunkan pungutan ekspor CPO menjadi nol persen per 1 November 2008 untuk memanfaatkan tingginya hargakomoditas glooo.l dalam mengurangi tekanan pada defisit transaksi berjalan; dan (h) melakukan berbagai bentuk penghematan anggaran untuk menjaga kesinambungan fiskal. Sementara itu, ke bijakan fiskal dalam periode krisis keuangan global 2008-2009 difokuskan pada perlindungan masyarakat miskin dan rentan yang terdampak krisis, realokasi dan _refocusing_ belanja APBN, optimalisasi pendapatan dan reformulasi dana perimoo.ngan yang le bih adil. Perlindungan pada masyarakat miskin terutama dilakukan melalui stabilisasi harga ke butuhan pokok dan peluncuran program bantuan sosial antara lain Beras Miskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Realokasi dan _refocusing_ belanja APBN dilakukan dengan realokasi belanja oo.rang ke belanja modal, mempercepat pemoo.ngunan infrastruktur termasuk program 10.000 MW untuk mengurangi ketergantungan pemoo.ngkit listrik terhadap minyak, menaikkan harga BBM domestik, dan mengupayakan penghematan konsumsi BBM dan listrik. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat upaya-upaya penegakan hukum dan koordinasi, antara lain pencegahan importasi ilegal dan pembentukan _task.force_ terpadu antarinstansi terkait perdagangan internasional. Dengan berbagai ke bijakan terse but, di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi nasionalyang melamoo.t pada tingkat 4 ,7 persen masih tercatat se oo.gai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor tiga setelah India dan Tiongkok dalam kelompok negara G20. Tahun 2010 menjadi tahun awal pemulihan ekonomi glooo.l setelah GFC 2008. Perekonomian glooo.l tumbuh sebesar 5,4 persen dan volume perdagangan glooo.l yang tumbuh negatif 10,4 persen di tahun 2009 mengalami _rebound_ di tahun 2010 dan tumbuh sebesar 12,8 persen. Pemerintah melakukan beroo.gai jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA upaya untuk memanfaatkan pemulihan ekonomi global terse b.lt untuk mendorong kinerja perekonomian domestik. Untuk mendorong kinerja perdagangan dan investasi, Pemerintah memanfaatkan pelayanan terpadu satu pin tu dan menyederhanakan perizinan investasi. Revisi daftar ne gatif investasi juga dilakukan untuk memperluas bidang-bidang usaha investasi selain upaya-upaya meningkatkan koordinasi antar Kementerian / Lembaga. Seiring dengan harga komoditas yang cukup tinggi , berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah mampu mendorong perekonomian nasional tumbuh 6 ,4 persen di tahun 2010. Periode tahun 2011-2012 diwarnai dengan berbagai dinamika global terutama krisis utang di Eropa dan mulai terjadinya _booming_ harga komoditas. Sinyal pemulihan global yang masih belum cukup kuat mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung peningkatan investasi domestikuntuk mendorong perekonomian melalui PP Nomor 52 Tahun 2011. PP tersebut mengatur mengenai fas i litas pajakpenghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/ a tau daerah tertentu. Se cara le bih spesifik beberapa kebijakan yang dikeluarkan antara lain (a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun dengan alokasi 5 persen per tahun, (b) penyusutan dan amortisasi y ang diper c epat, dan (c) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tapi tidak le bih dari 10 tahun. Melalui PMK Nomor 130 Tahun 2011, Pemerintah juga memberikan _tax_ _lwliday_ kepada beberapa industri antara lain industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi atau kimia dasar organik , industri permesinan, industri di bidang sumber da ya terbarukan dan industri peralatan telekomunikasi . Diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2011 dan 2012 mampu bertahan di angka 6,2 persen dan 6 persen. Dalam periode tahun 2013-2015 , perekonomian global terutama diwarnai dengan _booming_ harga komoditas , normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan _economic-rebal,ancing_ di Republik Rakyat Tiongkok. Pemulihan ekonomi y ang cenderung lemah di beberapa negara _emerging market_ (seperti Brazil , India , dan negara-negara ASEAN), masih le mahnya permintaan global serta harga komoditas yang walaupun tinggi tetapi cenderung _volatile_ dan mulai berakhir di tahun 2015, masih menjadi risiko-risiko yang dapat berdampak n e gatif bagi pemulihan ekonomi nasional. Setelah tumbuh dalam kisaran 5 6,4 persen dalam periode 2010 hingga 2014, di tahun 2015 perekonomian nasional melambat di bawah 5 persen (4,9 persen) seiring berakhirnya _boom_ harga komoditas. Di dalam negeri , berbagai tantangan yang muncul antara lain defisit transaksi berjalan, stabilitas harga dan sistem keuangan , pengelolaan fiskal , serta kual i tas pertumbuhan ekonomi yang le bih inklusif. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Untuk menghadapi tantangan eksternal dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat yang menimbulkan _taper_ _tantrum,_ Pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan langkah-langkah _preemptive_ dengan memperkuat _fiscal, buffers,_ melakukan perjanjian bilateral _swap,_ dan mempekuat kerangka kerja stabilisasi _bond_ _market._ Penguatan _fiscal,_ _buffers_ secara umum didukung dengan adanya pasal dalam UU APBN 2013 yang memberikan fleksibilitas pada Pemerintah untuk mengamtil langkah mitigasi cepat jika diperlukan, di mana DPR harus memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu maksimal 24 jam. Perpanjangan perjanjian BSA dilakukan dengan Bank of Japan se besar USD22, 76 miliar dilakukan pada 12 Desember 2013, meningkat dua kali lipat dari nilai sebelumnya sebesar USD12 miliar. Perjanjian ini kemudian diamandemen pada 14 Oktober 2018 dengan nilai fasilitas swap masih sama, yaitu sampai dengan US$22, 76 miliar. Peningkatan kerja sama melalui perpanjangan _Bilateral, Currency_ _Swap_ _Arrangement_ (BCSA) juga dilakukan pada 2 Oktober 2013 dengan _People's_ _Bank_ _of_ China (PBOC) sebesar CNYl00 miliar atau sekitar Rpl 75 triliun. Perjanjian ini kemudian diperbaharui 16 November 2018 dengan tambahan nilai BCSA menjadi CNY200 miliar (Rp350 triliun). Di dalam negeri, arah ke bij akan fiskal dan Pemerintah di tahun 2013 terutama diarahkan untuk memperkuat perekonomian domestik melalui peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Upaya terse but dilakukan dengan 4 pilar pembangunan, yaitu _pro-growth, pro-job, pro-poor_ dan _pro-envi,ronment._ Dukungan ke bijakan fiskal bagi 4 pilar pembangunan tersebut dihadapkan pada _fiscal,_ _space_ yang terbatas, terutama akibat _mandatory_ _spending_ dan porsi subsidi yang besar, serta penyerapan anggaran yang kurang optimal dengan pola yang menumpuk di akhir tahun. Seiring dengan pergantian Pemerintahan di akhir tahun 2014, terlihat kuatnya arah kebijakan untuk melakukan transformasi ekonomi. Ke bijakan fiskal dan moneter serta sektor keuangan diarahkan untuk memperkuat sektor industri terutama untuk mendorong industri berorientasi ekspor dan mendorong investasi. Perbaikan iklim usaha dilakukan dengan menjamin ketersediaan energi, kebijakan tenaga kerjayang lebih fleksibel serta reformasi birokrasi dan regulasi. Pada tanggal 11 September 2015, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I dalam bentuk deregulasi dan de birokratisasi yang bertujuan untuk (a) memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membe bani konsumen, dengan me le pas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; (b) mempercernt penyelesaian _gap_ daya saing industri (sistem pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan (c) menciptakan inisiatifbaru (seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, _trade financing, financial, inclusion, inland_ FTA, _logistics centre)_ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBUK INOONESIA agar industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor. Paket ke bijakan ekonomi tahap I tersebutjuga meliputi upaya penegakan hukum dan mendorong kepastian usaha . Pada tanggal 29 September 2015, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi II yang memiliki fokus pada upaya deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan investasi. Terobosan kebijakan yang dilakukan adalah memberikan layanan cepat pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di kawasan industri oo.gi investor dengan rencana investasi minimal Rpl00 miliar dan/atau memiliki rencana menyeraptenaga kerja Indonesia di atas 1.000 orang. Upaya mendorong investasijuga dilakukan dengan pemoo.ngunan infrastruktur secara masifyang dibiayai oleh Pemerintah dan swasta. Dari sisi Pemerintah, pembangunan infrastruktur secara masif ditunjukkan dengan realokasi belanja subsidi energike belanja infrastruktur. Belanja energi subsidi yang di tahun 2014 mencapai Rp350 triliun a tau le bih dari 18 persen dari total belanja negara dialihkan se oo.gian besar ke belanja infrastruktur. Di tahun 2014, belanja infrastruktur yang mencapai Rp155 triliun atau hampir 10 persen dari total belanja negara meningkat menjadi sekitar 15 persen di tahun 2015, oo.hkan hampir mencapai 20 persen di tahun 2017. Pemanfaatan hasil realokasi belanja subsidi energi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui belanja kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan desa melalui DAK dan subsidi pertanian. Di bulan Oktober 2015, Pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi III dan IV untuk memperkuat perlindungan sosi~l oo.gi masyarakat akioo.t pelemahan ekonomi yang terjadi di tahun 2015 dan meningkatkan investasi melalui kemudahan izin terkait pertanahan. Paket Ke bijakan Ekonomi III yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2015 meliputi (a) penurunan harga BBM, listrik dan gas; (b) perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan (c) penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi IV dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan 2 fokus utama yaitu (a) penguatan ekonomi masyarakat dan (b) kebijakan KURyang lebihmurah dan luas. Di bulan yang sama, Pemerintahjuga mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi V melalui deregulasiyang bertujuan untuk (a) revaluasi asset; (~ menghilangkan pajak berganda dana investasi _real, estate,_ property, dan Infrastruktur; serta (c) deregulasi di bidang peroo.nkan syariah untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Dalam periode tahun 2016-2018, perekonomian glooo.l terutama diwarnai dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok serta memoo.iknya harga komoditas yang cukup memoo.ntu perekonomian nasional. Dua hal yang memiliki dampak berbeda terhadap perekonomian nasional tersebut memoo.wa perekonomian nasional kemoo.li jdih.kemenkeu.go.id MENTERJ KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tumbuh sedikit di atas 5 persen. Di dalam negeri, ke bijakan fiskal di tahun 2016-2017 diwarnai terutamadenganadanyakebijakan _tax_ _amnesty._ Kebijakan _tax_ _amnesty_ dilakukan di tengah kesepakatan internasional melalui forum G20 dimana negara- negara sepakat memasuki era keterbukaan informasi perpajakan melalui mekanisme _Automa1ic Exchange_ _of_ _Information_ (AEol) untuk mengatasi aktivitas-aktivitas penghindaran pajak antarnegara. Selain itu, kebutuhan dana pemoo.ngunan yang sangat besar serta kepatuhan perpajakan yang masih relatif rendah juga menjadi latar belakang di dalam negeri atas kebijakan _tax_ _amnesty._ Dengan demikian, tiga tujuan utama kebijakan _tax_ _amnesty_ adalah peningkatan sumber pembiayaan pemoo.ngunan, peningkatan oo.sis dan penerimaan pajak, serta reformasi pajak yang lebih berkelanjutan . Dengan adanya _tax_ _amnesty,_ diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas oo.sis data perpajakan yang dapat mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan untuk pembiayaan pembangunan. Secara makro, _tax_ _amnesty_ juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan likuditas perekonomian domestik yang dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menurunkan tingkat suku bunga domestik. Di sisi belanja, yaitu belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terus meningkat seiring dengan upaya Pemerintah untuk menciptakan oo.sis pertumbuhan ekonomi yang le bih tinggi. Te r hi tung se j ak reformasi subsidi e ne rgi yang dilakukan di tahun 2015 hingga tahun 2018 , belanja infrastruktur dalam APBN meningkatsebesarlebih dari 165 persendari Rp155 triiun di tahun 2014 menjadi lebih dari Rp410 tril i un di tahun 2018 . Belanja pendidikan dan dan kesehatan yang masing-masing dialokasikan se besar 20 persen dan 5 persen terhadap PDB, mengalami kenaikan secara nominal sebesar 26 persen dan 86 persen seiring dengan realokasi belanja subsidi energi yang turun 73 persen dalam periode 2014-2018. Tahun 2018 juga diwarnai dengan ke bijakan Pemerintah melalui pengelolaan APBN yang ditujukan untuk percepatan dan peroo.ikan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasidan infrastruktur. Di tahun 2019, dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia yang mengalami kontraksi 0,87 persen, dioo.ndingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh 6,55 persen. Namun demikian, kinerja permintaan domestikyang cukup kuat masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 yang tumbuh 5,02 persen. Inflasi yang terkendali dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga memberikan optimisme memasuki tahun 2020. Namun demikian, kredit peroo.nkan terus menunjukkan pelemahan, di mana pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 6,08 persen dioo.ndingkan di tahun 2018 yang masih tumbuh dua digit sebesar 11,75 persen. Kinerja perekonomian yang cukup oo.ik di tahun 2019 merupakan buah dari sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank ; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Indonesia dan otoritas terkait. Di sisi ke bijakan fiskal, implementasi ke bijakan dilakukan melalui (a) mobilisasi pendapatan dengan tetap mendukung iklim investasi; (b) memperkuat kualitas belanja pada program-program prioritas; serta (c) mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan. Defisit APBN se oo.gai muara ke bijakan fiskal dapat dijaga pada level 2,2 persen terhadap PDB dan mampu menjaga tingkat utang Pemerintah pada level 30,2 persen dari PDB. Namun demikian, pandemi COVID-19 mengubah _trajectory_ perekonomian nasional di tahun 2020. Pandemi berimplikasi pada kinerja perekonomian dan beq: otensi mengganggu stabilitas sektor keuangan . Respons kebijakan Pemerintah terutama difokuskan pada penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dan dukungan untuk dunia usaha terutama UMKM melalui realokasi dan _refocusing_ APBN. Kondisi yang terus memburuk membuat Pemerintah melakukan langkah _extraordinary_ melalui penerbitan Perppu 1 Tahun 2020 untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Dari sisi fiskal, Perppu terse but memberikan keleluasaan pele oo.ran defisit APBN di atas 3 persen hingga tahun 2022. Dengan landasan hukum untuk menghadapi situasi luar biasa akioo.t pandemi, APBN berhasil meminimalkan dampak pandemi COVID-19 melalui ke bijakan _countercyclical_ yang dapat menahan kontraksi ekonomi le bih dalam. Secara le bih spesifik, melalui pele oo.ran defisitAPBN hingga 6, 1 persen terhadap PDB, Pemerintah melaksanakan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC- PEN) untuk menangani dampak pandemi. Program PC-PEN terse but terdiri dari be berapa klaster, dengan realisasi anggaran, yaitu (a) kesehatan se besar Rp63,5 triliun; (b) perlindungan sosial sebesar Rp220,4 triliun; (c) dukungan terhadap UMKM dan pembiayaan korporasi se besar Rpl 73,2 triliun; (d) insentifusaha dan pajak sebesar Rp56,1 triliun; dan (e) program prioritas Kemeterian/Lemoo.ga (K/L) dan Pemda sebesar Rp66,6 triliun. Peleoo.ran defisit APBN terutama melalui program PC-PEN terse but, bersama dengan ke bijakan moneter dan otoritas terkait, mampu menahan perekonomian Indonesia tidak terkontraksi le bih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan hingga akhir tahun 2020. Setelah mengalami kontraksi sangat dalam sebesar 5,32 persen di triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi membaik dengan tumbuh -3,49 persen dan -2, 19 persen di triwulan III dan IV tahun 2020. APBN se bagai instrumen kebijakan fiskal akan melanjutkan perannya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 dan selanjutnya. 11.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Dinamika kebijakan dan tantangan perekonomian mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2011-2013, kinerja perekonomian tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9 persen ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (YoY) . Hal ini tidak terleµ: i.s dari fenomena peningkatan permintaanyang besar atas komoditas yang terjadi secara global (boom komoditas). Seoo.gai negara penghasil dan eksportir komoditas seperti oo.tuoo.ra, CPO, dan komoditas logam, Indonesia mendaµ: i.tkan keuntungan dari kondisi terse but. Hal ini mendorong terjadinya kenaikan pendaµ: i.tan masyarakatyang µ: i.da gilirannya mendorong permintaan domestik oo.ik dari sisi konsumsi maupun aktivitas investas i, tercermin dari pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh sebesar 5,3 persen dan 7,7 persen. Kinerjaekspor dan impor juga meningkat dalam periode ini, oo.hkan tumbuh _double_ _digit_ di 2011. Sementaraitu, konsumsi pemerintahjuga tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhan rata - rata2011-2013 sebesar 5,6 persen, dimana µ: i.da tahun 2013 mampu mencatatkan pertumbuhan tertingginya selama satu dekade terakhir se besar6, 7 persen, terutama didorong oleh memoo.iknya realisasi belanja barang dan realisasi penyeraµ: i.n oo.ntuan sosial . Dari sisi penawaran, kondisi boom komoditas juga berdamµ: i.k positif terhadap kinerja sektor-sektor penghasil dan pengolah komoditas seperti sektor pertamoo.ngan, industri pengolahan, serta sektor terkait aktivitas perdagangan dan logistik seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan internasional. Pada periode 2014-2015, normalisasi kebijakan moneter di AS atau _tapering_ _off_ menye oo.bkan terjadinya pemoo.likan arus modal dari negara berkemoo.ng termasuk Indonesia ke negara maju yang memberi tekanan depresiasi nilai tukar rupiah sehingga berdamµ: i.k µ: i.da perekonomian domestik. Pada saat yang sama, pelemahan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok y ang meruµ: i.kan mitra dagang utama Indonesia mengakhiri periode boom komoditas. Pertumbuhanekonomi Indonesia di tahun 2014 dan 2015 mengalami perlamoo.tan dengan masing-masing tumbuh sebesar 5,0 persen dan 4,9 persen . Dari sisi pengeluaran, terjadi perlambatan laju investasi dan ekspor secara signifikan. Perlamoo.tan investasi terutama diseoo.bkan oleh kontraksi komponen impor oo.rang modal beruµ: i. me sin dan perlengkaµ: i.n , serta kendaraan. Tekanan nilai tukar yang terj adi dan re l atif tingginya suku bunga di dalam negerijuga menjadi kendala oo.gi kegiatan investasi dan pengemoo.ngan usaha. Ekspor juga mengalami perlamoo.tan oo.hkan mengalami kontraksi 2, 1 persen µ: i.da 2015 se iring de ngan re ndahnya pe rmin taan komodi tas dari negara mitra dagang . Dari sisi produksi, berakhirnya masa boom komoditas, menye oo.bkan sektor produksi berbasis komoditas primer mengalami tekanan terutama sektor pertamoo.ngan dan penggalianyang terkontraksi hingga 3,4% . Di tengah dinamika glooo.l, di dalam negeri, pemerintahan oo.ru yang terpilih µ: i.da saat itu mendorong refromasi struktural dengan mengalokasikan belanja infrastruktur secara masif dan diikuti dengan peluncuran berbagai Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendorong peroo.ikan iklim usaha dan investasi, serta memperkuat sektor industri . Berbagai langkah kehijakan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA terse but berhasil m e njaga pertumbuhan ekonomi nasional µtda 2016-2019 te rjagadi atas 5%. Tabel 2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran clan Sektoral Tahun 2011-2020 (persen, YoY) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PDB 6,2 6,0 5,6 5/J 4,9 5/J 5,1 5,2 5,0 -2,1 _Slsi_ _Pengefuaran_ Konsum si Rumah Tangga 5 ,1 5 ,5 5 ,4 5 , 1 5 ,0 5 ,0 4 ,9 5 ,1 5 ,0 -2 ,6 Konsumsi LNPRT 5 ,5 6 ,7 8 ,2 12 ,2 -0 ,6 6 ,6 6 ,9 9 ,1 10 ,6 -4 ,3 Konsums i Pemerintah 5 ,5 4 ,5 6 ,7 1,2 5 ,3 -0 , 1 2 ,1 4, 8 3 ,3 1,9 PMTB 8 ,9 9 , 1 5 ,0 4 ,4 5 ,0 4 ,5 6 ,2 6 ,7 4 ,5 -4 ,9 Ekspor Barang dan Jasa 14 ,8 1,6 4,2 1, 1 -2 ,1 - 1,7 8 ,9 6 ,5 -0 ,9 -7 ,7 lmpor Barang dan Jasa 15 ,0 8 ,0 1,9 2 , 1 -6 ,2 - 2, 4 8 ,1 12 ,1 -7, 4 -14 ,7 _Slsi_ _Produksi_ Pertanian, Kehutanan , dan Perikanan 3 ,9 4,6 4 ,2 4 ,2 3 ,8 3 ,4 3 ,9 3,9 3 ,6 1,8 Pertambangan dan Penggalian 4,3 3,0 2 ,5 0,4 -3 ,4 0 ,9 0 ,7 2 ,2 1,2 -2 ,0 lndustri Pengolahan 6 ,3 5 ,6 4 ,4 4, 6 4,3 4 ,3 4,3 4, 3 3 ,8 -2 ,9 Penga d aan Listrik d an Gas 5 ,7 I 0, 1 5 ,2 5 ,9 0 ,9 5 ,4 1,5 5,5 4 ,0 -2 ,3 Penga d aan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah dan Dau r Ulang 4,7 3 ,3 3 ,3 5 ,2 7 , 1 3 ,6 4 ,6 5 ,6 6 ,8 4, 9 Konstruksi 9 ,0 6 ,6 6 ,1 7 ,0 6 ,4 5 ,2 6 ,8 6 , 1 5 ,8 -3 ,3 Perdagangan Besardan Ece ran ; R e parasi Mobil dan Sepeda Motor 9 ,7 5 ,4 4,8 5 ,2 2 ,5 4 ,0 4,5 5,0 4 ,6 -3 ,7 Transportasi dan Pergudangan 8 ,3 7, I 7, 0 7, 4 6 ,7 7 ,4 8 ,5 7 ,0 6 ,4 -15 ,0 Penye di aan Akomodasi dan MakanMi n um 6 ,9 6 ,6 6 ,8 5 ,8 4,3 5 ,2 5 ,4 5 ,7 5 ,8 -10 ,2 Informasi dan Komuni kasi 10 ,0 12 ,3 10 ,4 10 ,1 9 ,7 8 ,9 9 ,6 7 ,0 9 ,4 10 ,6 Jasa Keuan g an dan Asuransi 7 ,0 9 ,5 8 ,8 4 ,7 8 ,6 8 ,9 5,5 4 ,2 6 ,6 3, 2 R e al Estate 7 ,7 7 ,4 6 ,5 5 ,0 4 , 1 4,7 3 ,6 3 ,5 5, 8 2 ,3 Jasa Pe ru sahaan 9,2 7 ,4 7 ,9 9 ,8 7 ,7 7 ,4 8 ,4 8 ,6 10 ,3 -5 ,4 Administrasi Pe merintahan, Pertahanan dan Jami nan Sosial 6 ,4 2 , I 2 ,6 2 ,4 4 ,6 3 ,2 2, 0 7 ,0 4 ,7 0 ,0 Wajib J asa Pendidikan 6 ,7 8 ,2 7, 4 5,5 7,3 3 ,8 3 ,7 5 ,4 6 ,3 2 ,6 J asa Kesehatan dan Kegiatan So sial 9 ,3 8,0 8 ,0 8 ,0 6 ,7 5 ,2 6 ,8 7 ,1 8 ,7 11 ,6 Ja sa Iainnya 8 ,2 5 ,8 6 ,4 8 ,9 8 ,1 8 ,0 8,7 9 ,0 10 ,6 -4 , I Sumber: BPS , 2021 (diolah) Sinyal peroo.ikan ekonomi terlihat dari kinerja investasi dan ekspor serta impor yang tumbuh tinggi di akhir tahun 2016 dan berlanjut µtda 2017 dan 2018 sejalan de ngan akselerasi pemoo.ngunan proyek-proyek infrastruktur serta pemul i han ekonomi glooo.l. Konsumsi rumah tangga seoo.gai kontributor utama mampu tumbuh stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 ,0 persen seiring terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasiyang relatif stabil. Dari sisi sektoral, periode ini juga ditandai dengan tingginya pertumbuhan sektor-sektor terkait dengan i nfrastruktur dan logistik diantaranya sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi . jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ekonomi Indonesia di tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,2 persen meningkat dan relatif stabil di tengah kondisi ketidakpastian global yang bersumber dari isu perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2018, perekonomian Indonesia mendapat pengakuan yang positif dari dunia internasional, setidaknya lima Lembaga rating dunia memberikan rating investment grade bagi Indonesia . Indeks daya saing global ( _Global, Competitiveness_ _Index)_ Indonesia juga mengalamiperbaikandari posisi 47 pada tahun 2017 menjadi45 pada tahun 2018 dari 140 negaradi dunia. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga yang stabil dan investasi yang tumbuh tinggi. Sementara dari sisi produksi, Industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama diikuti perdagangan besar-eceran, dan sektor konstruksi . Capaian kinerja ekonomi di 2018 juga tidak terlepas dari dukungan belanja pemerintah yang berdampak positif dan optimal di tengah kondisi ketidakpastian global. Be berapa ke bijakan dan tata Kelola keuangan negarayang baik tercermin dari pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti pemilihan kepala daerah serentak, penanganan bencana alam, serta pelaksanaan kegiatan strategis seperti Asian Games dan Asian Para Games, sertaIMF-WB _Annual, Meeting._ Di tahun 2019 , tekanan dari isu perang dagang _(trade_ _wa,)_ antara AS dan Tiongkok semakin intensif sehingga berdampak pada perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional kembali level 5,0 persen. Isu _trade_ _war_ tersebut berimplikasi pada perlambatan perdagangan global sehingga menekan kinerja ekspor nasional ke zona kontraksi. Tekanan terse but juga menyebabkan aktivitas investasi terganggu dan mengalami perlambatan. Kinerja ekonomi di 2019 ditopang oleh stabilitas konsumsi dan daya beli masyarakat. Berbagai program ke bijakan Bantuan Sosial juga mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan kinerja terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Di sisi lain, sektor-sektor jasa masih mampu tumbuh cukup tinggi dan menahan perlambatan ekonomi le bih dalam. Di tahun 2020, kinerja ekonomi nasional menghadapi guncangan akibat Pandemi COVID-19. Sifat virus yang mudah menular menye babkan pemerintah perlu menempuh langkah kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha sehingga perekonomian Indonesia terkontraksi 2, 1 persen di tahun ini. Dari sisi _magnitude_ dampak pandemi COVID-19, kinerja ekonomi Indonesia tersebut masih relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara peers di ASEAN dan G20 yang se bagian besar mengalami kontraksi cukup dalam, se · perti: AS -3,5%; Jerman -5,0%; Rusia -3, 1 %; Singapura -5, 8%; Filipina -9,5%. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Moderasi dampak pandemi terhadap ekonomi terutama ditopang keberhasilan peran sentral belanja pemerintah melalui instrumen APBN yang menjalankan kebijakan countercyclical dengan optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan APBN yang ekspansif dengan defisit mencapai 6, 1 persen dari PDB dengan pertumbuhan belanja negara se besar 12,2 persen sehingga kinerja konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh JX>Sitif 1,9 persen di tengah masa pandemi. Di samping berperan pada pengeluaran konsumsi pemerintah, belanja negara khususnya melalui pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, dan inve stasi publik. KomJX>nen ekonomi lainnya sepertikonsumsi rumah tangga, investasi serta eksJX>r dan imrx: >r mengalami kontraksi cukup dalam . Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 2,6 persen sepanjang 2020 seiring pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi. Hal ini terlihat dari jenis pengeluaran yang te rdampak yang paling be sar yakni konsumsi transrx: >rtasi dan komunikasi yang terkontraksi 9,6 persen diikuti dengan subkomJX>nen konsumsi restoran dan hotel sebesar -8,1 persen. Investasi juga terkontraksi sebesar 4,9 persen se1nng penundaaan berbagai rencana investasi termasukproyek-proyek pemerintah. Sementara itu, kinerja perdagangan internasional tumbuh negatif cukup dalam yakni sebesar -7,7 persen untuk eksrx: >r dan -14, 7 untuk imrx: >r. Dari s1s1 sektoral, pandemi yang mengharuskan dilakukannya pembatasan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat berakibat pada terhambatnya berbagai aktivitas ekonomi, produksi, dan juga pelemahan permintaan sejalan dengan pendapatan masyarakat yang menurun. Kondisi ini kemudian menyebabkan kinerja sebagian besar sektor ekonomi terdampak negatif. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata mengalami dampak negatif sangat dalam seperti sektor akomodasi makan & minum (tumbuh -10,2 persen), sektor transJX>rtasi dan pergudangan (-15,0 persen). Sementara beberapa sektor lain yang menjadi penyumbang utama ekonomi nasional juga mengalami pertumbuhan negatif namun relatif le bih mode rat diantaranya sektor industri pengolahan (-2,9 persen), sektor pertambangan (-2,0 persen), sektor konstruksi ( 3,3 persen) , dan juga sektor perdagangan (-3,7 persen). Hanya beberapa sektor yang mampu tetap tumbuh JX>Sitif tinggi , yakni sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh se besar 10,6 persen dan 11,6 persen. Hal ini sejalan dengan perubahan JX>la aktivitas dan adaptasi kebiasaan baru masyarakat di masa pandemi COVID-19. 11.2 . 3. Sektor Perdagangan Internasional Kondisi ekonomi dan perdagangan global memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian nasional, terutama dari faktor ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA harga komoditas. Sejak pulih dari _Asian_ _Financial_ Crisis di awal tahun 2000, periode pertumbuhan ekonomi tinggi di Indonesia selalu terkait dengan tingginya harga komoditas global. Perkembangan perdagangan internasional Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar akbat dinamika ekonomi global maupun domestik. Perkembangan terse but juga mempengaruhi pergerakan neraca pemba ya ran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan Indonesia. Setelah terkontraksi akibat dampak krisis 2009, nilai e kspor dan impor Indonesia (dalam USD) mampu tumbuh tinggi di tahun 2010 dan 2011. Namun demikian, hal terse but tidak berlangsung lama di mana ekspor dan impor Indonesia kembali mengalami tekanan di tahun 2012. Krisis utang dan ekonomi di kawasan Eropa dan perlambatan ekonomi Republ ik Rakyat Tiongkok turut menekan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Ekspor dan impor cenderung melemah dan mengalami kontraksi selama periode 2012 hingga 2015. Ekspor dan impor mulai membaik di tahun 2016 walaupun masih mencatat pertumbuhan negatif, dan baru kembali tumbuh positif di tahun 2017 . Grafik 19 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Du.nia dan Pertumbuhan Ekspor-Impor Komoditas Indonesia (USD) Pertumbuban Ekonomi dan Pertumbuban Ekspor-Impor Volume Perdagangan Dunia Komoditas Indonesia (USD) 15% 50% 40% 10% 30% 05% 20% 10% 00% 0 ..... N M _in_ .: : , r-- 000 /o ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... "' Q Q Q Q Q Q 0 Q N N N N N N N N -10% -0 5% -20% ~ World Trade Vol. -30% - 10 % ~ World GDP ~ Ekspor (fob ) ~ Impor (cif ) ~ Tiongkok GDP -15% Sumber: WEO- IMF clan BPS, 2021 Di tahun berikutnya , perkembangan ekspor kembali mengalami tekanan akibat munculnya isu perang dagang _(trade_ _wary_ yangjuga mempengaruhi ekonomi dan permintaan negara- negara mitra dagang Indonesia . Setelah mengalami perlambatan di tahun 2018, ekspor Indon e sia kembali mengalami kontraksi di tahun 2019. Di sisi lain, impor Indonesia masih mencata t pertumbuhan tinggi di tahun 2018 seiring meningkatnya kebutuhan bahan-bahan _input_ sejalan akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan kemudian turut mengalami kontraksi seiring perlambatan ekonomi domestik. Kontraksi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA terse but berlanjut di tahun 2020 karena mere baknya pindemi COVID-19 yang berdampik pida ekonomi dan permintaan global. Perkembangan eksJX)r dan imJX)r yang terjadi menyebabkan timbulnya tekanan pida neraca transaksi berjalan ( _current_ _accoun~._ Neraca Perdagangan _(trade_ _balance)_ mengalami defisit neraca transaksi berjalan ( _Current_ _Account_ _Deficit-CAD)_ sejak 2012 hingga tahun 2020. Apibila disimaklebihjauh, penurunan surplus neraca perdagangan yang terjadi terutama disebabkan mulai terjadinya defisit neraca perdagangan migas Indonesia. Penurunan kapisitas produksi minyak mentah Indonesia akibat sumur-sumur yang semakin tua, di tengah tingginya permintaan domestik telah menimbulkan tekanan defisit neraca migas, khususnya sejak tahun 2012. Defisit neraca migas yang terjadi juga dipengaruhi oleh tingginya harga minyak mentah di pisar dunia selama periode _commodity_ _boom_ (2012-2014) dan tidak adanya penurunan permintaan di dalam negeri akibat harga BBM domestik yang masih disubsidi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan CAD, tetapi juga beban fiskal yang semakin be rat se bagai akibat be ban subsidi BBM yang harus di tanggung APBN. Kondisi CAD dan be ban fiskal terse but menjadi perhatian Pemerintah untuk melakukan berbagai reformasi dan resJX>ns ke bijakan dalam mengatasi masalah terse but. Masalah ini juga telah menjadi dasar bagi Pemerintah untukmelakukan reformasi kebijakan subsidi harga BBM dalam negeri yang ditempuh pida tahun 2014. Kebijakan ini mampu berdampik pida penurunan defisit neraca migas di tahun-tahun berikutnya, walaupun tetap dibayangi oleh tekanan akibat kapisitas produksi minyak dalam negeriyangmasih belum pulih. Isu CAD kembali menjadi perhatian pida tahun 2018 dimana kembali terjadi peningkatan defisit dan telah membawa tekanan yang cukup be rat pida stabili tas nilai tukar. Ke butuhan imJX)r barang input untuk percepitan pembangunan ekonomi di tengah tekanan isu perang dagang _(trade_ _war),_ serta dampik kenaikan _Fed_ _Funds_ _Rate_ (FFR) pida penurunan arus modal masuk ke Indonesia telah mendorongtekanan nilai tukar rupiah. Hal ini telah mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penundaan terhadap beberapi proyek pembangunan dan infrastruktur domestik untuk mengurangi tekanan imJX)r dan CAD. Di samping itu, kebijakan - kebijakan untuk melakukan restrukturisasi industri dan investasi terus dilakukan, termasuk diantaranya strategi pengembangan biodiesel untuk mengurangi kebutuhan imJX)r bahan bakar. Perkembangan eksJX)r dan imJX)r dalam periode 2010-2019 menunjukkan pergerakan yang cepit berubah-ubah _(volatile)._ Pertumbuhan eksJX)r di tahun 2010 dan 2011 cukup tinggi, secara umum didorong oleh kenaikan harga komoditas _(commodity_ _boom)._ Di sisiimJX>r, pertumbuhan ekonomidomestik yang cukup tinggi juga mendorong terjadinya kenaikan imJX)r. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 36 - Kenaikan ekspor dan impor ini didominasi oleh ekspor dan impor ha.rang non migas. Di tahun 2012-2015 , terjadi krisis utang di Eropa yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Hal terse but juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik walaupun secara umum masih menunjukkan pertumbuhan di atas 5 persen. Pertumbuhan ekspor dan impor selama kurun waktu tersebutjuga mengalami kontraksi. Ekspor ha.rang mengalami penurunan signifikan sementara ekspor jasa relatif masih tumbuh. Pada tahun 2012 ekspor migas masih bertumbuh positif , namun pertumbuhan impor migas meletihi ekspor migas sehingga Indonesia mengalami neraca migas yang defisit. Defisit migas terus berkelanjutan sampai sekarang sehingga diperlukan reformasi struktural untuk memulihkan kondisi terse but. Grafik 20 Neraca Perclagangan Migas clan Non Migas, clan Neraca Transaksi Berjalan RI Neraca Perdagangan Migas dan Non Neraca Transaksi Berjalan RI Migas Q ~ 40 35 : : : i ; r., : : > 50 40 04% 03% 1. -~ _; i_ 30 25 20 I-, 30 E 20 : ; ; 10 02% 01% 15 0 -01% 10 - 02% OS -03% 00 -05 -10 -15 I O N 0 N N -30 -40 -50 - Trade Blnc - services - 04% - 05% - Prim. Income - Sec. Income ■ Non Migas {fob) ■ Migas {fob) ~ Curr.Ace. Sumber: BPS , 2021 Grafik 21 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (persen PDB) 06% 05% 04% 03% 02% 01% 00% - 20 10 2016 I 20 I 17 20 - 19 0 -0 1% -02% -03% -04% - Overal B alance - Cu rr. Acc. -+- Cap & Fin. Acc. Sumber: BPS , 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Memasuki tahun 2017 dan 2018, ekspor dan impor kembali meningkat dan mendorong perooikan kinerja pertumbuhan ekonomi domestik. Akselerasi pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu pendorong aktivitas ekonomi. Di sisi lain, hal tersebut mendorong kenaikan impor terutama impor ha.rang nonmigas dan mengakibatkan tingginya CAD. Selama tahun 2019, perkembangan ekspor dan impor juga menunjukkan penurunan yang dise babkan oleh pelemahan ekonomi global. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga melambat . Hal tersebutjuga mempengaruhi penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia . Di tahun 2020, pandemi COVID 19 yang melanda dunia mengakibatkan perekonomian terkontraksi cukup dalam . Ekspor ha.rang tertekan walaupun moderatsementaraimpor ha.rang tertekanlebihdalam . Di sektor jasa, ekspor dan impor jasa terkontraksi sangat dalam karena penurunan di sektor pariwisata akibat pembatasan pergerakan orang . 11.2.4. Inflasi Laju inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena memberikan gambaran tentang stabilitas harga. Inflasi diharapkan mencapai tingkat yang stabil dan rendah dengan tetap mencerminkan perekonomian yang sehat, yaitu menopang daya beli masyarakat yang terjaga , mendorong tingkat konsumsi, dan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha untuk berkembang dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang akseleratif. Sejak tahun 2005, inflasi ditetapkan mengikuti strategi _inflation t: argeting_ _framework_ dengan mengupayakan laju inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Secara umum, laju inflasi berada pada tren menurun dalam 10 tahun terakhir hingga mencapai kisaran 3 persen. Laju inflasi menurun seiring dengan upaya pengendalian inflasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Selain itu, implementasi _inflation t: argeting_ mampu menjadi jangkar ekspektasi inflasi masyarakat sehingga menopang terkendalinya inflasi secara umum . Bauran ke bijakan nasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia yang semakin diperkuat dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional mampu menjaga stabilitas harga hingga ke tingkat daerah . Tingkatinflasi pada tahun 2013 dan 2014 sempatmeningkat di luar batas atas sasaran inflasi, didorong oleh faktor cuaca e kstre m dan ke bij akan pe nye suaian harga e nergi dome stik dalam rangka agenda reformasi subsidi energi. Meskipun demikian, laju inflasi dalam be berapa tahun terakhir mampu bertahan pada kisaran 3 persen sebelum masa pandemi yang menekan inflasi hingga di bawah interval sasaran inflasi pada 2020. Terkendalinya laju inflasi dalam be berapa tahun terakhir tercermin pada pergerakan komponen inflasi yang juga mengalami penurunan secara umum. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafi.k 22 Realisasi dan Sasaran Inflasi, 2010-2020 (persen) 8. 38 8. 36 - Sasaran l nflasi -0- ln flasi I HK 5.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 1.68 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: BPS clan KementerianKeuangan, 2021 Terjaganya stabilitas inflasi terlihat dari tren penurunan pergerakan inflasi inti yang menggamoo.rkan keseimoo.ngan penawaran dan permintaan secara umum. Laju inflasi inti bergerak menurun hingga kisaran 3 persen dengan tetap menciptakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Ekspektasi inflasi yang terjaga juga mendorong laju inflasi inti bergerak menurun secara bertahap. Selain inflasi inti, pergerakan inflasi pangan juga menggambarkan penurunan tingkat volatilitas . Beroo.gai ke bijakan pangan nasional di sisi produksi dan distribusi serta baik di tingkat pusat dan daerah ditempuh untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menciptakan keterjangkauan harga. Pengelolaan risiko _administered price_ yang terukur juga menopang terjaganya inflasi agar berada dalam sasaran inflasi. Kebijakan energi dilakukan secara hati-hati dengan tetap memerhatikan kondisi daya beli masyarakat dan kesehatan fiskal APBN. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 6,96 persen (yoy) didorong terutama oleh tekanan inflasi _volatile_ _food_ yang dipengaruhi oleh faktor gangguan cuaca La Nina yang terjadi secara glooo.l. Hal terse but berdampak pada penurunan produksi pangan glooo.l dan dome stik sehingga mendorong kenaikan harga pangan secara umum. Kondisi tersebutjuga membuat sejumlah negara produsen mengeluarkan ke bijakan pembatasan / larangan ekspor komoditas pangan, utamanya beras. Hal ini berdampak pada kurangnya pasokan dalam negeri sehingga harga beras domestik meningkat tajam . Gangguan distribusi akioo.t cuaca juga turut berkontribusi pada meningkatnya harga-harga secara umum. Se lain karena faktor pangan, ke bijakan tarif listrik dan perpanjangan izin kendaraan turut menekan laju inflasi . Sementara itu, laju inflasi 2011 dan 2012 dapat terkendali hingga mencapai masing - masing 3,79 persen (yoy) dan 4,30 persen (yoy). Penurunan inflasi di tahun 2011 dan 2012 ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dipengaruhi oleh terjaganya inflasi _volatile_ _food_ dan _administered_ _price_ di tingkat yang relatif lebih rendah didukung dengan stabilnya inflasi inti . Rendahnya inflasi _volatile_ _food_ didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, serta stabilisasi harga pangan. Selain itu, dampak gangguan cuaca juga relatif minimal sehingga mendukung stabilitas harga pangan p: : >kok strategis. Meskipun begitu, harga pangan sempat mengalami peningkatan di tahun 2012 se oo.gai dampak dari kenaikan harga pangan internasional. Sementara itu, kebijakan harga energi domestik yang tidak beruoo.h memengaruhi rendahnya inflasi _administered price_ di tengah tekanan harga minyak mentah dunia yang masih relatif tinggi. Selanjutnya di tahun 2013 dan 2014, laju inflasi tercatat meningkat tajam mencapai kisaran 8 persen. Tingginya laju inflasi dua tahun berturut-turut tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang berdampak pada peningkatan harga komoditas energi dan oo.han pangan di pasar internasional. Selain itu, langkah kebijakan reformasi di bi.dang subsidi energi memberikan tekanan pada inflasi secara umum. Kebijakan reformasi energi tersebut ditempuh seoo.gai upaya untuk mengurangi be ban fiskal dan merealokasi anggaran belanja subsidi ke anggaran belanja yang le bih produktif, terutama belanja infrastruktur. Tekanan inflasi _administered_ _price_ yang mengalami peningkatan juga memiliki dampak lanjutan pada komp: : >nen inti dan _volatile_ _food_ _._ Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat konsumsi, salah satunya melalui skema program perlindungan sosial seoo.gai upaya memitigasi dampak penyesuaian harga energi terse but, terutama oo.gi masyarakat berpenghasilan rendah . Se lain itu, Pemerintah tetap melakukan sinergi ke bijakan fiskal, moneter, dan sektor riilyang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah bersama Bank Indonesia untuk dapat menahan tekanan komp: : >nen harga diatur pemerintah tersebut . Pada periode tahun 2015-2016, laju inflasi berhasil ditekan pada tingkat yang relatif rendah masing-masing di level 3,4 persen (YoY) dan 3,0 persen (YoY). Moderasi pertumbuhan ekonomi dan tren penurunan harga minyak mentah dunia didukung dengan stabilitas nilai tukar Rupiah menjadi faktor terkendalinya laju inflasi di tahun 2015, terutama inflasi komp: : >nen inti. Se lain itu , komp: : >nen _administered price_ terjaga di tingkatyang rendah didorong oleh penurunan harga BBM seiring dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Pemerintahjuga kemoo.li melanjutkan reformasi ke bijakan subsidi energi dengan mempertimoo.ngkan tren penurunan harga minyak dunia yang terjadi sejak akhir tahun 2014. Hal ini sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk melaksanakan akselerasi pembangunan infrastruktur. Momentum penurunan laju inflasi ini mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan di tahun-tahun selanjutnya dengan t jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mempertimoo.ngkan be saran damµ: ik inflasi, tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, serta kesinambungan fiskal dan target pemoo.ngunan. Di saat yang sama, Pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan beroo.gai ke bijakan yang mendukung pengendalian inflasi melalui pemoo.ngunan infrastruktur untuk memperlancar sistem distribusi dan logistik. Selain itu, Pemerintah juga tetap melaksanakan ke bijakan untuk menciptakan keterjangkauan harga, seperti operasi i: asar, serta program-program kesejahteraan dan jaminan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Sejak tahun 2015, laju inflasi daµ: it dikendalikandi kisaran3 persen (YoY). Meskipun sedikitmeningkatdi tahun2017, lajuinflasi tetap terkendali di tingkat 3,61 persen (YoY) . Pencaµ: iian laju inflasi ini terutama didukung oleh terkendalinya harga, terutama komoditas µ: ingan di seµ: injang tahun serta terjaganya keseimoo.ngan fundamental permintaan dan penawaran. Di sisi lain, tekanan inflasi di tahun 2017 utamanya berasal dari komponen harga diatur Pe me rin tah a tau _administered price,_ yai tu damµ: ik peroo.ikan skema subsidi listrik agar le bih teµ: it sasaran. Namun, tekanan komponen ini mereda memasuki semester II seiring berakhirnya penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan daya 900VA Rumah Tangga Mampu. Sementara itu, inflasi _volatile_ _food_ berada di tingkatyang rendah. Hal ini didukung oleh kondisi cuaca yang oo.ik dan dukungan pengawasan distribusi µ: ingan yang melioo.tkan penegak hukum sehingga daµ: it mengantisiµ: isi terjadinya permainan harga . Perkemoo.ngan laju inflasi kemoo.li menunjukkan caµ: iian positif sehingga secara konsisten berada dalam sasaran inflasi selama emµ: it tahun berturut-berturut. Laju inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 3,13 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Pencaµ: iian laju inflasi tersebut didukung oleh terkendalinya inflasi komponen _volatile food,_ rendahnya inflasi _administered price,_ dan relatif stabilnya inflasi inti di tengah tekanan eksternal yang meningkat, khususnya damµ: ik pelemahan nilai tukar rupiah. Sei: anjang tahun 2018, tekanan inflasi terbesar bersumber dari inflasi harga bergejolak yang didorong oleh tingginya harga beras di awal tahun serta meningkatnya harga daging dan telur ayam ras. Di sisi lain , laju inflasi harga diatur Pemerintah mengalami perlamoo.tan didukung oleh kebijakan harga energi Pemerintah mempertahankan harga µ: ida tingkat yang sama untuk tarif listrik dan be beraµ: i jenis oo.han oo.kar minyak. Sementara itu, inflasi inti masih bergerak pada kisaran 3 persen me ski pun mulai menunjukkan kecenderungan meningkat . Pada tahun 2019, pencaµ: iian positif perkemoo.ngan laju inflasi terus berlanjut dengan realisasi inflasi terendah dalam dua dekade terakhir, yaitu sebesar 2,72 persen (YoY) . Terkendalinya inflasi µ: ida tingkat yang rendah ini didukung oleh inflasi jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _administered price_ yang terus mengalami tren menurun serta inflasi inti yang masih terjaga p: tda kisaran 3 persen, di tengah inflasi _oolatile_ _food_ yang relatif mengalami tren meningkat sejak 2018. Peningkatan harga p: tda komoditas p: tngan terutama terjadi p: tda produk hortikultura, sepertianeka cabai dan bawang akibat damp: tk kemarau p: tnjang yang terjadi p: tda semester II 2019. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah terus berup: tya menjaga harga komoditas , dengan menjaga ketersediaan komoditas p: tngan di p: tsar , serta meningkatkan arus produksi dan distribusi bahan p: tngan. Sementara itu, tekanan p: tda komponen inti berasal dari tingginya inflasi emas dan perhiasan seiring meningkatnya harga emas global yang dipengaruhi oleh kecenderungan investor beralih p: tda _safe_ _haven_ _asset_ akibat faktor ketidakp: tstian global. Di sisi lain, rendahnya inflasi _administered price_ dipengaruhi oleh penurunan harga bensin nonsubsidi seiring menurunnya harga minyak mentah dunia , pemberian diskon tarif listrik golongan 900VA (RTM), serta ke bijakan Pemerintah dalam pengaturan tarif angkutan udara. Grafik 23 Realisasi dan Sasaran Inflasi, 2010-2020 2010 2011 2012 20 13 2014 2 01 5 20 16 2017 2018 2019 2020 - c ore - Adm inistered P ric e - volatile Foo d Sum be r: BPS, 2021 Memasuki tahun 2020, laju inflasi di awal tahun masih me nee rminkan pe rgerakan yang masih te r ke ndali se suai de ngan sasaran inflasi 3,0±1 ,0 persen (YoY). Namun, tekanan membayangi pergerakan inflasi seiring dengan eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang mulai meluas di berbagai daerah di Indonesia sejak Maret 2020. Pada bulan April 2020, penerap: tn ke bijakan pembatasan sosial juga berdamp: tk p: tda mulai berkurangnya mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi, produksi, serta distribusi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sepanjang 2020, laju inflasi inti melanjutkan tren perlambatan yang telah dimulai sejakOktober 2019, dipengaruhi oleh tekanan permintaan domestik yang masih terbatas dan melambatnya kredit konsumsi. Pandemi COVID-19 telah menekan tingkat permintaan secara umum dan daya beli masyarakat. Tren perlambatan inflasi terjadi pada komoditas- komoditas yang termasukdalam kelompok barang - barang tahan lama dan kelompok jasa. Di sisi lain, terdapat tekanan kenaikan harga emas perhiasan yang terimbas dari kenaikan harga emas internasional akibat ketidakpastian ekonomi global. Tekanan inflasijuga terjadi pada Kelompok Kesehatan sepanjang semester I 2020. Inflasi pangan sempat mengalami gejolak di awal masa pandemi mulai memasuki Indonesia . Terganggunya pasokan baik produksi maupun mendorong kenaikan harga pangan tertentu. Namun seiringdenganrespons kebijakan pangan di sisi produsen dan konsumen didukung dengan perbaikan distribusi mendorong harga mulai mengalami normalisasi. Di tengah konsumsi yang mengalami penurunan akibat pandemi, produksi terus tetap berlanjut untuk menjamin keberlangsungan pasokan pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional di tengah situasi pandemi . Me ski pun begitu, tantangan cuaca dan bencana yang terjadi di beberapa daerah mendorong kenaikan harga secara musiman sehingga masih terdapat risiko tekanan akibat kenaikan harga pangan. Di samping itu, tren kenaikan harga global akibat gangguan pasokan _supply_ global dan ke bijakan restriksi di beberapa negara produsen berpotensi menimbulkan tekanan di domestik. Untuk itu, Pemerintah tetap berupaya untuk terus menempuh ke bijakan untuk menjaga ketersediaan harga, menjaga keterjangkauan harga, dan menjaga ekspektasi inflasi. Tren perlambatan juga terjadi pada inflasi _administered_ _price._ Se bagai respons cepat mengahadapi dampak pandemi, Pemerintah mengupayakan kebijakan energi yang akomodatif untuk mendukung keberhasilan proses pemulihan ekonomi nasional. Harga energi domestik cenderung tidak berubah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli secara umum. Dukungan bantuan sosial energi dalam bentuk penggratisan dan diskon juga mendorong terjaganya konsumsi energi nasional. Meskipun terdapat tekanan inflasi transportasi akibat perubahan mekanisme pembentukan tarif, inflasi administered price masih cenderung rendah di sepanjang 2020 . Beberapa penyedia jasa transportasi melakukan penyesuaian tarif dengan mengakomodasi aturan protokol kesehatan sehingga meningkatkan biaya input. Me ski pun begitu, tingkat permintaan transportasi, terutama antar daerah masih relatif le mah seiring dengan ke bijakan pembatasan mobilitas serta ke bijakan pelarangan mudik. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Il.2.5 . Nilai Tukar Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dalam 10 tahun terakhir secara umum cenderung mengalami depresiasi, yang lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang turut berpengaruh pada beberapa variabel ekonomi makro domestik. Setelah mengalami apresiasiminor di tahun 2010 , rata-rata nilai tukar bergerak di kisaran Rp9.000 s.d. Rp9.300 per dolar AS di tahun 2011 dan 2012 . Pelemahan tersebutdipengaruhi antara lain oleh mulai terjadinya pelemahan _current account_ akibat menurunnya kinerja ekspor seiring pelemahan permintaan dunia akibat krisis hutang di Eropa dan mulai melambatnya ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia. Tekanan pada kinerja ekspor yang juga mendorong _Current Account Deficit_ masih terus terjadi hingga be berapa tahun selanjutnya . Di tahun 2013 , nilai tukar rupiah mengalami tekanan terbesar dalam satu dekade terakhir dimana nilai tukar terdepresiasi hingga mencapai Rpl2.189 per dolar AS di akhir tahun atau terdepresiasi 26 persen dibandingkan tingkatnya di akhir tahun 2012. Fenomena tersebut utamanya dipengaruhi dua faktor besar baik dari eksternal maupun dalam negeri. Mencuatnya rencana _taper_ _tantrum_ oleh The Fed (bank sentral AS) di akhir kuartal 1- 2013 telah menimbulkan gejolak sentimen investor di pasar global untuk mengalihkan danan ya keluar negara-negara berkembang , termasuk dari Indon e sia . Gejolak y ang terjadi telah menimbulkan tekanan pada pasar keuangan domestik dan nilai tukar Rupiah . Di tahun yang sama , tekanan tinggin ya harga minyak mentah global telah mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian subsidi harga BBM dalam negeri sehingga menye babkan peningkatan inflasi yang cukup tinggi . Faktor-faktor _Current Account Deficit_ yang disertai penurunan capital _inflow,_ serta inflasi yang tinggi menjadi faktor- faktor signifikan pada pelemahan nilai tukar di tahun terse but . Tren pelemahan nilai tukar terus berlanjut hingga tahun 2015. Pada periode terse but faktor dampak implementasi ke bijakan _taper tantrum_ oleh the Fed dan masih tingginya _Current_ _Account_ _Deficit_ menjadi faktor kunci pelemahan nilai tukar Rupiah di periode terse but. Di tahun 2016 hingga 2017 , nilai tuka r Rupiah relatifterjaga pada tingkat rata-rata pada kisaran Rp13 . 300 per dolar AS. Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi oleh mulai membaiknya kinerja ekspor dan _Current Account_ Indonesia, yang disertai pula dengan mulai masukn ya kembali arus modal asing ke dalam negeri. Pelaksanaan reformasi kebijakan fiskal, diantaranya reformasi kebijakan subsidi harga BBM dan belanja modal/infrastruktur tel a h mampu mengembalikan keperca y aan investor pada kinerja ekonomi domestik. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 24 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah 16600 14600 12600 10600 8600 6600 -• _1 __ • __ 4600 2600 600 2010 20 11 20 1 2 2013 20 14 2015 2016 20 17 20 18 2019 2020 App/dep .,._ A vg .,._ EoP Sumber: Bloomberg, 2021 Di tahun 2018, tekanan nilai tukar sempat kemooli terjadi, khususnya di tiga kuartal pertama . Peningkatan defisit CAD akioot tingginyaimpor untuk memenuhikebutuhan oohan input untuk akselerasi pemoongunan dan peningkatan suku bunga FFR oleh the Fed telah mendorong _capital outflow_ yang terjadi sempat memberi tekanan pada pergerakan nilai tukar Rupiah . Selain itu, adanya perang dagang antara dua negara besar di dunia , yakni Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok turut menamooh kepanikan di pasar keuangan domestik sehingga turut menekan pergerakan nilai tukar rupiah. Namun , tekanan tersebut kemooli mereda di kuartal terakhir 2018, seiring respons oouran kebijakan fiskal dan moneter di dalam negeri untuk mengatasi tekanan nilai tukar yang terjadi. Di kuartal terakhir terse but, arus modal asing kemooli mengalir masuk ke dalam negeri yang menandakan kemoolin ya kepercayaan investor gloool pada kondisi ekonomi domestik Penguatannilai tukar pun terus berlanjutdi tahun 2019 dimana pergerakan nilai tukar relatif stabil pada kisaran rata-rata Rp13 . 900 s.d. Rp14.100 per dolar AS dan mencatatkan tren a pre siasi di akhir tahun 2019 . Di tengah periode pandemi COVID-19 tahun 2020, nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akioot kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan terse hlt terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestikyakni di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020 . Namun demikian, respons kebijakan Pemerintah dan otoritas sektor moneter dan ke uangan yang cepat, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mampu mengembalikan kepercayaan investor gloool dan stabilitas nilai jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tukar. Se lain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin COVID 19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2020, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp14.105, atau terdepresiasi 1,5 persen di oondingkan akhir tahun 2019. 11.2.6. Suku Bunga SUN 10 Tahun Dalam APBN 2021, tingkat suku bunga yang digunakan se oogai asumsi dasar ekonomi Makro (ADEM) adalah suku bunga Obligasi Negara 10 tahun. Perkemoongan pasar keuangan gloool sangat mempengaruhi perkemoongan tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Selama periode 2008-2010, pasar keuangan goool mengalami pengetatan likuiditas akioot adanya _Global, Fznancial_ _Crisis_ mengakiootkan adanya _capital outflow_ dari _emerging_ _market,_ termasuk Indonesia. Kondisi ini mengakiootkan nilai tukar rupiah dan _yield_ SUN tertekan. Selanjutnya, kondisi pasar keuangan gloool mulai memooik pada periode 2010-2012 yang me ngaki oo tkan _capital_ _inflow_ ke _emerging_ _market_ dan menurunkan tekanan terhadap pasar keuangan dalam negeri. Kondisi ini mendorong pemulihan ekonomi nasional dan perooikan kinerja fiskal seiring penigkatan tren harga komoditas. Dalam periode selanjutnya, peruoohan kondisi pasar keuangan gloool dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dengan pertimoongan ekonomi Amerika Serikat telah memooik, suku bunga acuan FFR dinaikkan dari 0.25 persen meniadi 0,5 persen pa_da bulan Desember 2015 . Hal ini selaniutnya memberikan tekanan pada pasar keuangan dalam negeri. Rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada 2015 mencapai level yang relatif tinggi se besar 8, 18 persen sejalan dengan likuitas pasar keuangan gloool yang ketat. Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2017, tingkat suku bunga SUN 10 tahun mengalami penurunan masing-masing menjadi rata-rata 7,57 persen dan 6, 95 persen. Namun, seiring normalisasi ke bijakan moneter AS, rata-rata SUN 10 tahun meningkat kemooli menjadi 7,38 persen pada tahun 2018. Dalam menyikapi perkemoongan likuiditas keuangan yang ketat, Pemerintah melakukan strategi pembiayaan dan pengelolaan fiskal secara _prudent_ guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi yang diterbitkan. Pada tahun 2019, ketidakpastian ekonomi gloool semakin nyata akioot eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan respons kebijakan moneteryang longgar di negara maju. Meskipun demikian pengelolaan stabilitas nasional yang ooik dapat menekan rata-rata tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada level 7,51 persen. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11 . 2. 7. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Secara fundamental, kondisi permintaan dan penawaran minyak mentah dunia mempengaruhi pergerakan harga. Selain itu, faktor nonfundamental, seperti kondisi geopolitik dan gangguan cuacajuga berdampak pada kondisi harga. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau _Indonesia_ _Crude_ _Oil Price_ (ICP) mengikuti perkemoo.ngan harga minyak mentah dunia, antara lain Brent dan WTI. Sesuai formula, ICP juga dibentuk melalui pendekatan harga minyak mentah Brent guna meningkatkan daya saing karena mayoritas harga minyak mentah mengacu pada pergerakan harga Brent. Harga minyak pada periode 2010 -2014 berada dalam masa _commodity boom,_ berada tingkat harga yang relatif tinggi. Harga minyak meningkat dari kisaran USD70/oo.rel pada 2010 hingga mencapai di atas USD120/oo.rel pada pertengahan Maret 2012 setelah sebelumnya mengalami penurunan yang tajam karena faktor krisis ekonomi glooo.l di 2009 . Mengikuti pola harga minyak mentah dunia , ICP juga mencapai titik tertinggin ya di bulan Maret 2012 yang mencapai USD128/oo.rel. Naiknya harga minyak terse but didorong oleh pulihnya perekonomian Amerika Serikat dan meredanya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, yaitu ancaman penutupan Selat Hormuz yang mengganggu distribusi pasokan minyak. Harga bergerak di level tinggi dan bertahan selama dua tahun berturut-turut . Menjelang akhir Desember 2014 , harga min y ak mentah mengalami penurunan yang siginifikan hingga mencapai kisaran USD60/oo.rel. Melanjutkan tren penurunan di akhir tahun 2014, harga minyak mentah cenderung berada di level yang rendah seiring dengan berakhirnya era _commodity_ _boom_ oo.hkan mencapai titik terendah pada USD30/oo.rel pada tahun 2015 hingga awal tahun 2016. Harga minyak mentah Indonesia sendiri mencapai USD28/oo.rel. Penurunan yang signifikan ini dipengaruhi oleh faktor pelemahan aktivitas perekonomian glooo.1 yang berdampak pada turunnya permintaan minyak, naiknya produksi _shale_ _gas_ Amerika Serikat, serta pasokan minyak glooo.l yang meningkat dari OPEC. Peningkatan cadangan minyak negara-negara OPEC didukung oleh meredanya ketegangan konflik AS -Iran dengan pencabutan sanksi nuklir terhadapiran. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, harga minyak kemoo.li meningkat sejakawal 2016 . Mengikut pola yang sama dengan min y ak dunia, ICP juga bergerak secara bertahap mencapai kisaran USD50-60/oo.rel sepanjang 2016 - 2017. Tren peningkatan harga ini didorong oleh peroo.ikan aktivitas ekonomi glooo.l, terutama peningkatan permintaan oleh Tiongkok dan India. Di samping itu, ke bijakan pemangkasan produksi oleh 0 PEC dan 11 ne gar a non -0 PEC pada paruh pe rtama 201 7 turut menjaga harga berada dalam tren meningkat. Kesepakatan pemangkasan produksi tersebut terus dilanjutkan hingga akhir jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tahun 2018 dan mendorong harga meningkat hingga kisaran USD60- 70 /oo.rel. Harga minyak mentah 2018 meningkat dari tahun sebelumnya dan mencapai USD80/oo.rel pada pertengahan tahun . Hal tersebut dipengaruhi oleh ketegangan politik AS de ngan Iran dan Suri ah se rta konflik internal di be be rapa ne gara produsen di Afrika. Produksi minyak mentah dunia turun semakin dalam akioo.t gangguan politik yang terjadi Venezuela juga menjadi faktor yang mempengaruhi harga . Namun menjelang akhir 2018, harga minyak dunia me le mah dioo.yangi oleh ketegangan perang dagang antara AS dan Tiongkok meskipun OPEC telah berkomitmen untuk melakukan pemotongan produksi. Lemahnyaharga minyak mentah tersel: ut berlanjut hingga 2019, hingga sempat menyentuh USD77 /oo.rel pada September2019. Kondisi perekonomian glooo.l 2019 yang melemah semakin mendorong penurunan harga bergerak pada kisaran USD60 65/oo.rel, lebih rendah dioo.ndingkan angka 2018. OPEC dan Rusia (OPEC+) berupaya untuk menjaga harga agar tidak turun lebih dalam dengan melanjutkan kesepakatan pemotongan produksi hingga triwulan I 2019. Harga sempat meningkat pada kisaran USD70/oo.rel, didorong oleh penurunan cadangan minyak AS. Memasuki pertengahan tahun 2019, harga kemoo.li tertekan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 2019 yang semakin me le mah, naiknya tensi perang dagang Republik Rakyat Tiongkok - AS, serta naiknya cadangan minyak negara-negara non -OPEC, seperti AS dan Kanada. Naiknya cadangan minyak AS selaras dengan keinginan AS menjadi net eksportir minyak di 2020. Pada 2019, pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh ke bijakan IMO2020 yang memoo.tasi emisi sulfur kapal. Regulasi terse but mewajibkan penggunaan _low_ _sulfur_ _fuel_ _oil_ (LSFO) sehingga mendorong naiknya permintaan LSFO, termasuk be be rapa j e nis min yak Indonesia . Pada Desember akhir 2019 dan awal 2020 , harga minyak mentah mulai mengalami tren peningkatan di atas USD60/oo.rel. Hal ini dipengaruhi oleh sentimen positif terjadinya kesepakatan dagang AS - Republik Rakyat Tiongkok. Harga minyak terus terdorong naik hingga pertengahanJanuari 2020. Namun, harga kemoo.li menurun pada pertengahan Januari seiring dengan penyeoo.ran waoo.h COVID-19 . Harga terus menurun seiring ekskalasi waoo.h secara glooo.l, tidak terkecuali Indonesia. Mewaoo.hnya virus tersebut berdampak pada jatuhnya harga minyak mentah hingga menyentuh kisaran USD40-50/oo.rel pada awal Maret 2020 seoo.gai dampak dari penurunan aktivitas perekonomian glooo.l yang signifikan. Harga minyak mentah melanjutkan penurunan yang sangat tajam seiring dengan gagalnya kesepakatan OPEC+ untuk kemoo.li melakukan pemotongan produksi minyak untuk merespons relatifrendahnya harga. Terjadinya _supply_ _war_ antara Rusia dan Arab Saudi jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 48 memperparah anjloknya harga. Se lain itu, rendahnya hargajuga dipengaruhi oleh melimpahnya stok minyak sehingga mengurangi kapasitas penyimpanan di tengah permintaan yang belum kunjung membaik. Grafik 25 Pergerakan Harga Minyak (USD/Barel) 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2 01 4 2015 2016 2017 2 01 8 2019 202 : '\-.~: ~·: "/~: ~){tt~t NegaraMaju -4.7 4 .3 I 5.1 3.1 3.6 AS -3.5 5.1 6.4 2.5 3.5 Zona Eropa -6.6 4 .2 4.4 3.6 3.8 Jerman -4 .9 3.5 3.6 3.1 3.4 Perancis - 8.2 5 .5 5.8 4 . 1 4.2 Inggris -9.9 4.5 5.3 5.0 5.1 Jepang -4.8 3 . 1 3.3 2.4 2.5 Korsel -1.0 3.1 3.6 2.9 2.8 Negara - 2.2 6.3 6.7 5.0 5.0 Berkembang Tiongkok 2.3 8.1 8.4 5.6 5.6 India -8.0 11.5 12.5 6.8 6.9 Indonesia - 2.1 4 .8 4.3 6.0 5.8 Brazil -4.1 3.6 3.7 2.6 2.6 Rusia - 3.1 3.0 3.8 3.9 3.8 Arab Saudi -4.1 2.6 2 .9 4 .0 4.0 Afsel -7.0 2.8 3 . 1 1.4 2.0 ASEAN-5 - 3.4 5.2 4.9 6.0 6.1 Indonesia -2.1 4.8 4 .3 6 .0 5.8 Malaysia -5.6 7.0 6.5 6 .0 6 .0 Singapura -5.4 5.0* 5.2 2.6* 3 .2 Tha i land -6 . 1 2.7 2.6 4.6 5.6 Filipina -9.5 6 .6 6.9 6 .5 6.5 Vietnam 2.9 6.7* 6.5 7.4* 7 .2 * Proyeksi WOO 0kt 2020; Sumber: IMF WOO April 2021 Prospek pemulihan ekonomi di negara maju lain seperti Eropa, Jepang, dan Korea Selatanjuga cukup menjanjikan. Meski demikian, selama pandemi Eropa tercatat se bagai salah satu benua dengan kasus COVID-19 terparah. Kondisi ini, diperparah dengan pelaksanaan vaksinasi di antara negara Eropa yang tidak merata, sehingga diperkirakan masih akan membayangi _outlook_ ekonominya ke depan . Selain itu, faktor stimulus juga akan mempengaruhi _outlook_ ekonomi Eropa di tahun 2022 mengingat mulai terbatasnya ruang fiskal dalam meningkatkan pemberian bantuan serta adanya pengalaman krisis utang di Eropa yang terjadi pa.sea GFC. Isu lain yang masih akan dihadapi Eropa yakni terkait penurunan produktivitas yang disebabkan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA kondisi demografi penduduknya yang sebagian besar sudah memasuki usia lanjut ( _aging population)._ Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang diprediksi P3-da tingkat 6,7 persen dan 5,0 persen masing-masing di tahun 2021 dan 2022 . Proyeksi terkini P3-da kelompok negara-negara berkembang (seperti yang tercermin P3-da WEO IMF April) menunjukkan _trajectory_ pemulihan tidak cukup signifikan, seperti P3-da kelompok maju dikare nakan adanya ke kha watiran P3-da ke mampuan pe laksanaan vaksinasi dan pemberian stimulus yang lebih beragam dan cenderung tidak sekuat negara maju. Meskipun demikian, Tiongkok memiliki tren yang berbeda dibanding negara berkembang lainnya. Berkat kemampuannya mengendalikan P3-ndemi sejak awal 2020, Tiongkok berhasil menghindariresesidi 2020 dan diperkirakan tumbuh kuat P3-da tingkat 8,4 persen di tahun 2021, tetapi kemudian diperkirakan kembali melambat di tingkat 5,6 persen di 2022 dikarenakan tantangan struktural (antara lain tingkat utang, stabilitas sektor keuangan, ketergantungan BUMN dan Pemda terhadap Pemerintah Pusat) dan penuaan populasi. Fokus Tiongkok diperkirakan masih P3-da Up: lya reformasi struktural untuk mendorong _rebalancing economy_ demi melindungi stabilitas. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan stimulus P3-da tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan ke berlanjutan pemulihan dan di saatyang sama beruP3-ya menjaga stabilitas domestik (terutama di tengah risiko tingkat utang tinggi dan stabilitas sistem keuangan akibat _shadow_ _banking)._ UP3-ya Tiongkok ini tertuang dalam strate gi j angka me ne ngah yang dise but _The_ _14th Five-Year Plan,_ de ngan fokus P3-da pencaP3-ian pertumbuhan ekonomi yang le bih berkualitas melalui strategi _dual_ _circulation_ (penguatan eksternal dan domestikyang berimbang), penguatan inovasi dan teknologi, dan pendekatan _green_ _economy._ Pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan global juga akan ditoP3-ng oleh pemulihan ekonomi yang diperkirakan terjadi P3-da India. Pada April 2021, IMF memproyeksi pertumbuhan negara tersebut di tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 12,5 persen dan 6,9 persen. Me ski realisasi jumlah dosis vaksin India cukup tinggi tetap. masih jauh untuk menjangkau keseluruhan populasi. Kondisi terse tut serta Up: lya pengendalian COVID-19yang masih menghadapi tantangan besar memberikan risiko terhadap _outl.ook_ ekonomi India terse but. Bahkan saat ini India sedang menghadapi gel om bang baru kasus harian COVID-19 dan menjadi episentrum kasus COVID-19 global. Jika akhirnya India dap: lt melakukan pengendalian P3-ndemi dengan baik, berbagai institusi melihat konsumsi masyarakat yang besar akan menjadi motor pemulihan ekonomi . MelimP3-hnya sumber daya manusia tetap menjadi faktor keunggulan bagi ekonomi India di 2022 yang dap: lt menjadi sumber produktivitas. Selain itu, investasijuga akan menjadi faktor pendorong lainnya, terutama di sektor digital, infrastruktur, dan energi, sebagai damp: lk kebijakan serta reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah India. Di sisi lain, India juga masih dihadapkan P3-da jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK tNDONESIA tantangan tingginya tingkat kemiskinan serta kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai, terutama di pedesaan/pinggiran. Pada kelompok negaraASEAN-5, pola yang sedikit berbeda terjadi. Pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 di 2022 masih dalam arah peningkatan ke tingkat 6,1 persen dari proyeksi 4,9 persen di 2021. Kondisi ini ditopang oleh arah pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan Thailand yang terus melanjutkan peningkatan hingga 2022. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 akan didukung oleh ke berlanjutan reformasi struktural. Akselerasi pertumbuhan Thailand di 2022 didorong sektor pariwisata yang oo.ru akan pulih pada periode tersebut. Kondisi pandemi yang masih menantangmembuat pemulihan sektor pariwisata di 2021 belum akan terlalu kuat. Sementara itu, Vietnam di tahun 2020 masih dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dilihat dari progres investasi dan manufaktur. Kondisi sektor pariwisatayangmasih lemahjuga menjadi tantangan oo.gi beberapa negara ASEAN lainnya yang mengandalkan sektor ini seperti Filipina. Kondisi pandemi yang masih penuh ketidakpastian serta ketergantungan pada sektor jasa, khususnya di ibukota Manila, membuat risiko oo.gi Filipina masih besar. Me ski pun demikian, kontraksi yang sangat dalam di 2020 menimbulkan _base_ _effect_ sehingga proyeksi pertumbuhan Filipina diperkirakan _rebound_ pada tingkat 6,9 persen, dan diikuti proyeksi pertumbuhan 6,5 persen di 2022 seiring dengan kondisi pandemi yang diperkirakan le bih oo.ik dan pemulihan sektor pariwisata. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura diperkirakan sebesar 6,0 persen dan 3,2 persen di 2022 didorong oleh pemulihan sektor perdagangan intemasional. Posisi kedua negara yang memiliki _trade_ _openness_ tinggi diperkirakan menguntungkan untuk meraih manfaat dari pemulihan mitra dagang. Namun, terdapat risiko apabila pemulihan mitra dagang tidak sesuai ekspektasi atau adanya tekanan lain seperti terjadinya tren prote ksionisme. 111.2. Perdagangan dan Harga Komoditas Glooo.l Periode pemulihan ekonomi yang diperkirakan masih akan terus berlangsung mendorong kinerja perdagangan mengalami _technical_ _rebound_ pada tahun 2021. IMF memprediksi volume perdagangan glooo.l akan tumbuh 8,4 persen di 2021 yang diseoo.bkan adanya kenaikan pada produksi oo.rang maupun komoditas . Meski demikian, sektor jasa yang berkaitan dengan _cross-border,_ seperti pariwisata maupun transportasi diprediksi masih berada pada _level_ yang rendah sampai pandemi COVID-19 dapat dikendalikan di beroo.gai negara. Restriksi pada perjalanan internasional serta keengganan masyarakat untuk bepergian selama periode pandemi ini tentunya akan memberi dampak pada pemasukan yang diperoleh dari perdagangan jasa. Se iring dengan pertumbuhan ekonomi glooo.l yang mengalami stabilisasi, pertumbuhan perdagangan glooo.l di tahun 2022 juga sedikit melamoo.t pada tingkat 6, 5 pe rse n. Ne gar a - negara de ngan sektor pe rdagangan yang be sar seperti Tiongkok, AS, dan Eropa diperkirakan menjadi motor yang menggerakkan pertumbuhan perdagangan di 2022. jdih.kemenkeu.go.id 15 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 28 Proyeksi Pertumbuhan Volume Perdagangan Global (persentase) 10 5 8,42 _I,.._ 6,51 ..... _I_ _I_ _I_ _I_ 0 20 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201 _202 J_ 2021 2022 _I_ -5 -8,50 Sumber: IMFWEO, April 2021 Di sisi lain, faktor risiko yang mempengaruhi kinerja perdagangan selain COVID-19 juga perlu untuk tetap diwasµidai. Hubungan antara AS dan Tiongkok masih menjadi faktor utama, di mana tensi di antara keduanya relatif masih cukup tinggi, terutama dalam hal perdagangan, hak intelektual properti, serta keamanan siber. Selanjutnya, terdaµtt j uga risiko ke ce nderungan prote ksionisme dari ne gara -negara yang akan menghambat pertumbuhan dari perdagangan global. Proteksionisme ini salah satunya sedang terjadi dalam penyediaan vaksin maupun obat- obatan terkait COVID-19 akibat mulai berkurangnya suplai yang dimiliki oleh setiap negara. Tindakan ini tentunya berpotensi membebani pemulihan ekonomi ke deµin karena pelaksanaan vaksinasi hampir daµit diµistikan akan berjalan lebih lambat. Sebagian besar harga komoditas sudah mengalami _rebound_ dari titik terendahnya di pertengahan 2020. Perbaikan harga komoditas ini didukung ole h ke bij akan pe longgaran re striksi dan pe mulihan permintaan, terutama dari Tiongkok, seperti yang terjadi µida harga logam (termasuktembaga dan besi baja) sertaproduk pertanian. Selain itu, sentimen positif atas perkembangan vaksin di akhir 2020 juga turut mengangkat harga komoditas lebih tinggi . Pemulihan harga minyak mentah terbilang cukup tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Setelah mencaµii titik terendah di 2020 , harga minyak mentah diproyeksikan naik hingga ke level se belum µindemi yang didorong peningkatan permintaan minyak mentah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Hal ini juga didukung oleh keseµikatan anggota OPEC untuk menurunkan produksi dari minyak mentah yang berdamµik µida kenaikan harga minyak mentah global. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 29 Proyeksi Indeks Harga Komoditas (2016 = 100) 200 - c rud e Oil - coal - F ood & Beverage - Agriculture - Metals 180 160 140 120 100 80 60 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber: WFD IMF , April 2021 Pada tahun 2021, harga-harga komoditas secara umum akan melanjutkan penguatan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin cepat didukung dengan vaksinasi. Kenaikan harga terutama diperkirakan terjadi pada komoditas energi dan logam. Sementara itu, harga komoditas pertanian dan pangan relatif stabil dengan kenaikan tipis di 2021. Pemulihan ekonomi di negara-negara besar, seperti Tiongkok, AS, dan India akan menentukan pergerakan harga komoditas ke depan, sebagaimana yang dilakukan oleh Tiongkok pada 2020. Pada tahun 2021, stimulus masif AS yang kembali diluncurkan diharapkan mampu mendorong permintaan beroogai komoditas seiring prediksi terus bergulirnya aktivitas produksi. Di tahun 2022, harga komoditas akan mengalami stabilisasi seiring dengan tren yang juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan gloool. Sementara itu, beberapa _downside_ risks masih memooyangi _outlook_ harga komoditas, antara lain ketidakpastian pandemi, kecepatan pemulihan ekonomi, potensi disrupsi perdagangan internasional, dan ke bijakan energi te roorukan. Di jangka menengah, pergerakan harga komoditas diooyangi oleh perekonomian Tiongkok yang akan melanjutkan strategi _rebalancing_ _economy._ Dengan kondisi tersebut, _commodity_ _boom_ yang terjadi pa.sea GFC kemungkinan kecil akan terulang, oohkan proyeksi harga komoditas di jangka menengah secara umum diperkirakan cenderung stagnan atau melamoot . Dalam jangka menengah, juga terdapat perhatian yang le bih besar terhadap isu peruoohan iklim dan lingkungan, yang diperkirakan turut membe ooni prospek harga beberapa jenis komoditas, seperti minyak mentah, ootuoora, dan CPO. Komitmen negara-negara yang lebih besar atas investasi hijau _(green_ _investmen~_ dan pengurangan emisi karbon akan menurunkan permintaan terhadap konsumsi komoditas yang dianggap tidak ramah lingkungan terse but. } jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pada saatyang sama, prospek permintaan terhadapkomoditas lain, seperti nikel, diperkirakan semakin tinggi. Penggunaan nikel, antara lain seoogai oohan ooku ooterai, diperkirakan semakin terakselerasi. Hal ini didorong rencana beroogai negara besar, termasuk Tiongkok yang me ski pun pertumbuhannya melamoot tetapi menargetkan pertumbuhan berkualitas, yang berorientasi pada teknologi dan _green_ _economy._ Perkemoongan _green_ _economy_ juga diperkirakan akan semakin signifikan te rj adi di AS dan Ero pa an tar a lain te rmasuk pe nggunaan mobil listrik. Kondisi Indonesia yang dianugerahi nikel melimpah, oohkan dengan produksi terbesar di dunia (IFP Energies Nouvelles, 2021), bisa menjadi keunggulan dari adanya tren tersebut. III.3. Perekonomian Nasional III. 3.1. Pertumbuhan Ekonomi _Baseline_ Perekonomian Domestik 2021 Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akioot pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Rilis PDB kuartal I/2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Meski demikian, proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan beroogai perkemoongan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional diproyeksi akan tumbuh di kisaran 4,5-5,3 persen di tahun 2021. Tren pemulihan ekonomi tersebut akan didorong oleh beroogai faktor, terutama dari upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang masif. Peranan APBN di tahun 2021 yang tetap ekspansi f meskipun mulai konsolidatif akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN akan difokuskan pada penguatan Konsumsi Rumah Tangga dengan ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai, mendorong Konsumsi Pemerintah dari beroogai jenis belanja yang produktif khususnya dalam mendukung penanganan sisi kesehatan, serta mendorong investasi sektor publik khususnya dalam bentuk infrastruktur ya ng didukung oleh program padat karya. Grafik 30 Tren Pertumbuhan Ekonomi (persen) ,5,3 s.o--s.1--s.2-s.o , 2016 2017 2018 2019 2020 Proyeksi 2021 Sumber: BPS clan KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga didorong oleh sinergi antara kebijakan otoritas fiskal, moneter, legislatif dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selain itu, Implementasi Reformasi Struktural melalui Undang-undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, termasuk pembentukan _Indonesia_ _Investment Authority_ (INA) diperkirakan mulai berdampak dan memberikan sinyal pemulihan yang berkelanjutan. Konsumsi Rumah Tangga Masih cukup tingginya risiko penye 1: : : aran virus COVID-19 di tahun 2021 menyel: : : abkan tertahannya pemulihan konsumsi masyarakat di awal tahun. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang sempat naik di akhir tahun 2020, harus turun pada dua bulan pertama tahun 2021 seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas kenaikan jumlah kasus yang terjadi di periode terse but. Penambahan jumlah kasus di awal tahun 2021 mencapai rekor tertingginya, yaitu seoo.nyak 14.518 kasus pada tanggal Januari 2021. Meres pons tren kenaikan kasus terse but, pemerintah keml: : : ali menerapkan peml: : : atasan mobilitas masyarakat atau yang disebut dengan Pemberlakuan Peml: : : atasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di sejumlah daerah yang rawan peningkatan kasus. Se 1: : : agai konsekuensinya, tingkat penjualan ritel juga turut melaml: : : at pada bulan Januari, Fe bruari hingga Maret 2021. Perlaml: : : atan ini diikuti dengan menurunnya berbagai indikator konsumsi lainnya. Tingkat penjualan kendaraan bermotor terus turun hingga 38,2 persen (yoy) pada bulan Fe bruari 2021. Se lain itu tren kontraksi kredit konsumsi juga berlanjut hingga -1 ,2 persen pada periode yang sama. Pemerintah telah melakukan berl: : : agai upaya untuk menjaga tingkat konsumsi. Dari aspek kesehatan, pemerintah terus me ngakse lerasi program vaksinasi. Ke te rsediaan pasokan vaksin dan tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan penyuntikkan vaksin terus ditingkatkan . Upaya ini berjalan cukup progresif. Total dosis vaksinasi COVID-19 yang telah diberikan terus meningkat. Bersamaan dengan promosi protokol kesehatan secara intensif, tingkat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia mulai me nurun se j ak Maret 2021. Upaya mendorong konsumsi rumah tanggajuga dilakukan dengan memberikan program-program untuk menjaga dan menstimulasi daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelompok berpendapatan rendah dan rentan terdampak pandemi, pemerintah telah memperluas program perlindungan sosial, sel: : : agaimana tergabung dalam program PEN, termasuk perluasan penerima dan manfaat PKH dan Kartu Seml: : : ako, Bantuan Seml: : : ako Jabodetabek, Bantuan Seml: : : ako Tunai, BLT Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai PenerimaKartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu PraKerja, Diskon Listrik, ' jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Subsidi Kuota Internet. Perluasan program perlindungan sosial ini mampu menahan pemburukan tingkat kemiskinan dari yang telah diprediksi se belumnya. Di sisi lain, pemerintahjuga melihat adanya peluang untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat berpendapatan kelas menengah yang mampu menjadi katalis pemulihan ekonomi dari sisi permintaan. Hal ini diindikasikan dengan relatif stabil dan meningkatnya akumulasi tabungan dengan saldo di atas 250 juta. Se lain itu, di masa pandemi, aktivitas konsumsi yang biasa dilakukan oleh masyarakat kelas terse but tertahan karena adanya pemoo.tasan mobilitas ke kanal-kanal penjualan modem seperti pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, ataupun pariwisata lintas daerah. Menyikapi hal terse but, pemerintah mengemoo.ngkan beberapa kebijakan yang tidak hanya menjaga keberlangsungan dunia usaha namun juga menstimulasi aktivitas konsumsi masyarakat kelas menengah . Program stimulus ini diberikan dalam bentuk fasilitas PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian kendaraan bermotor dan/atau rumah hunian. Dengan ke bijakan-ke bijakan strategis dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi tersebut, kondisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terus memoo.ik pada tahun 2021. Pada triwulan I, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melanjutkan tren peroo.ikannya dari titik terdalamnyadi triwulan 11-2020, meskipun masih terkontraksi 2,23 persen. Penjualan retail mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman dan temoo.kau; sandang; suku cadang dan aksesoris; oo.han oo.kar kendaraan serta oo.rang lainnya. Akioo.tnya, komponen subkonsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel masih mengalami kontraksi masing-masing se besar 4,24 persen dan 4, 16 persen. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mulai tumbuh positif sejak triwulan 11-2021 akioo.t dari _base_ _effect_ pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terkoreksi cukup dalam pada triwulan 11-2020 (-5,5 persen yoy) dan mulai pulihnya akt ivitas konsumsi masyarakat pada periode tersebut . Hal ini sejalan dengan peroo.ikan indikator-indikator terkait yang cukup signifikan sejak bulan Maret 2021. Tren pemulihan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 3, 7 - 4,3 persen. Pe me rin tah te rus me nge moo.ngkan ke bij akan -k e bi j akan yang dapat secara efektif mendorong pemulihan dari sisi permintaan. Program vaksinasi yang masih akan terus ditingkatkan untuk segera mencapai _herd_ _immunity._ Sementara itu, program-program stimulus juga akan memberikan dampak positif oo.gi pertumbuhan konsumsi rumah tangga . jdih.kemenkeu.go.id MENTER IKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA lnvestasi Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, kinerja Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) atau investasi juga diperkirakan akan mengalami _rebound_ di tahun 2021 dengan tumbuh di kisaran 5,7 - 7,0 persen. Di triwulan 1/2021 PMTB masih terkontraksi tipis sebesar 0,23 persen. Komµmen Mesin dan Perlengkaµ: m tumbuh 3,48 persen sedangkan komponen kendaraan tumbuh sebesar 2,08 persen. Namun komponen bangunan yang mengambil porsi terbesar dalam PM1B masih mengalami kontraksi se besar 0, 74 persen . Perbaikan investasi mulai ditunjukkan pada pertumbuhannya di triwulan 11-2021. Tren pemulihan investasi diperkirakan terus berlanjut pada triwulan selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat konsumsi semen yang terus meningkat. Selain itu, indikator lainnya seperti impor baja dan penjualan mobil niaga terus mengalami perbaikan secara signifikan. Melihat struktur PMTB yang didominasi oleh sektor bangunan yang berkontribusi 75,9 persen di tahun 2020, ke berlanjutan pembangunan proyek-proyek infrastruktur akan menjadi pendorong utama pemulihan kinerja PMTB di tahun 2021. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastrukturyang sempat tertunda di tahun lalu. Pembangunan infrastruktur konektivitas terutama diharapkan mampu memberikan kemudahan akses pengadaan bahan baku , ha.rang modal, dan akses pemasaran, serta mewujudkan efisiensi biaya logistik. Selain itu, pulihnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor seperti industri pengolahan diperkirakan akan mendorong ekspansi usaha perusahaan sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap komponen investasi mesin produksi serta ha.rang modal lainnya . Indikasi pemulihan PMTB terlihat dari be berapa indikator seperti konsumsi semen, impor besi dan baja serta impor ha.rang modal yang telah menunjukan _turning_ _point_ sejakawal tahun. Pemulihan kinerja PMTB juga didukung oleh implementasi berbagai ke bijakan reformasi struktural dalam kerangka Undang- undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi , kemudahan berusaha serta percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) . Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Dae rah serta an tar Kementerian/Lembaga menjadi salah satu kendala utama bagi kegiatan investasi di Indonesia. Proses yang berlarut-larut, persyaratan yang berlebihan, dan proses yang memakan waktu cukup lama menyebabkan peningkatan biaya sehingga menurunkan tingkat efisiensi dari ke giatan inve stasi . Penge7 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UU Cipta Kerja menjadi terobosan solusi masalah kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi. Selain itu, Pemerintah telah menerapkan sistem _Online Single_ _Submission_ (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem OSS yang akan me ngin te grasikan se 1 uruh pe rizinan akan te rus diperkuat dan dikemoo.ngkan, sehingga diharapkan dapat meringkas waktu pengurusan perizinan serta memberikan kepastian oo.gi investor. Agenda lainnya dari UU Cipta Kerja adalah meromoo.k ketentuan daftar positif investasi (DPI) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor penting mencakup proyek strategis nasional (PSN), padat karya, padat modal, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, serta orientasi pengemoo.ngan dan penelitian serta inovasi. Melalui adanya DPI pemerintah memberikan dukungan pengemoo.ngan bidang usaha prioritas yang terdiri dari 245 bidang usaha. Untuk menarik investasi, dalam DPI, Pemerintah memberikan beroo.gai insentif fiskal berupa _tax_ _holiday,_ _tax_ _aHowance,_ serta pembeoo.san bea masuk atas impor mesin maupun oo.rang dan oo.han untuk pemoo.ngunan pabrik. Se lain itu, insentif nonfiskal juga diberikan meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi dan oo.han oo.ku, keimigrasian, serta ketenagakerjaan . Dengan DPI diharapkan investasi makin oo.ik dan efisien sehingga menjadikan Indonesia jauh lebih menarik seoo.gai negara tujuan investasi . Terobosan lainnya dalam UU Cipta Kerja yang akan meningkatkan kinerja investasi adalah pembentukan _Sovereign_ _Weal,th_ _Fund_ (SWF) yaitu Lemoo.ga Pengelola Investasi (LPI) yang diberikan nama _Indonesia_ _Investment_ _Authority_ (INA). Pembentukan LPI akan menjadi salah satu saluran investasi ke Indonesia melengkapi skema investasi yang sudah ada, seperti skema KPBU maupun investasi langsung lainnya . Kehadiran LPI akan menjadi alternatif sumber pembiayaan infrastruktur, sehingga pendanaan pemoo.ngunannya tidak hanya tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama Penyertaan Modal Negara (PMN). Konsumsi Pemerintah Peran konsumsi pemerintah tahun 2021 diperkirakan masih sentral dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Program PEN diperkuat pada tahun ini dengan peningkatan alokasi anggaran PEN sebesar Rp699,43 triliun atau 21 persen lebih tinggi dioo.ndingkan realisasi sementara PEN 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Pada tahun 2021, seoo.gian alokasi program PEN diarahkan untuk memfasilitasi intervensi kesehatan seperti penyediaan vaksin gratis untuk masyarakat, pemberian subsidi iuran JKN, penyediaan APD, dan alat kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19. Se lain itu belanja sosial non tunai juga masih terus dilanjutkan pada tahun 2021. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pada tahun 2021, aktivitas pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah juga mulai meningkat. Hal ini sejalan dengan prioritisasi program vaksin untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjalan dengan baik di awal tahun 2021. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang umumnya dilakukan secara fisik mulai dilaksanakan secara bertahap dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Aktivitas mobilitas ASN seperti perjalanan dinas juga diperkirakan akan meningkat di tahun 2021. Pada tahun 2021, pertumbuhan konsumsi pemerintah diperkirakan masih cukup tinggi dalam kisaran 4,3 - 5,4 persen . Akselerasi penyerapan anggaran yang sudah dilakukan sejak triwulan I membawa pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I se besar 2,96 persen seiring dengan realisasi belanja triwulan 1/2021 yang mencapai Rp523 triliun, naik dibanding realisasi triwulan 1/2020 yang mencapai Rp452,4 triliun. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah terutama dise babkan oleh kenaikan realisasi beanja barang dan jasa yang tumbuh 40,5 persen serta belanja bantuan sosial yang naik 16,52 persen . Kenaikan belanja bantuan sosial terutama terjadi pada belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Di sisi lain, belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,0 persen. Ekspor dan Impor Kinerja ekspor impor yang cukup baik juga tercermin dalam pertumbuhan komponen ekspor dan impor dalam PDB Indonesia . Pada triwulanl - 2021, pertumbuhan ekspor tercatatsebesar6 , 74 persen , sementara impor sebesar 5,27 persen. Hal ini sejalan dengan proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Secara umum, perbaikan ekonomi terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang yang sebagian besarnya merupakan negara mitra dagang utama Indonesia. Sebagai dampaknya, aktivitas perdagangan global diperkirakan akan menunjukkan perbaikan pada tahun 2021. Tren perbaikan ini tidak hanya baik bagi peningkatan pasokan bahan baku dan permintaan atas produk- produk unggulan nasional, namun juga memperbaiki pasokan kontainer yang selama ini menjadi hambatan kegiatan ekspor impor di masa pandemi. Meskipun sinyal-sinyal perbaikan ini terus berlanjut, namun risiko perlambatan perdagangan global masih cukup tinggi. Risiko peningkatan kasus di berbagai negara di dunia masih dapat menghambat pemulihan ekonomi global. Selain didukung oleh tren perbaikan ekonomi global, perbaikan kinerja ekspor impor Indonesia juga didorong oleh perbaikan iklim usaha di dalam negeri. Dengan membaiknya iklim perdagangan internasional serta berbagai program stimulus dalam negeri, pertumbuhan PDB ekspor tahun 2021 diperkirakan mencapai 7,3 - 11,5 persen. Sementara seiring dengan pemulihan ekonomi nasional baik dari sisi permintaan maupun produksi, pertumbuhan PDB impor tahun 2021 ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diperkirakan mencapai 8,6 - 14,2 persen, sebagaimana tren peningkatan ke butuhan bahan baku dan barang penunjang hingga saat ini. Sisi Produksi Dorongan pemulihan ekonomi berasal tidak hanya dari sisi permintaan, namun dari sisi produksi. Sektor-sektor unggulan nasional mulai menunjukkan pemulihan yang cukup baik pada triwulan 1-2021. Pertumbuhan PDB triwulan 1-2021 di sektor pertanian tercatat se be sar 2, 95 persen. Sementara itu, wa laupun porsinya kecil sektor informasi dan komunikasi mampu tumbuh sebesar 8,72 persen. Sektor pertambangan masih mengalami kontraksi se besar 2,02 persen sementara sektor manufaktur mulai menunjukkan pemulihan secara bertahapdengan tumbuh sebesar -1,38 persen atau l ebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar -3,14 persen. Sektor perdagangan masih mengalami kontraksi sebesar 1,23 persen, namun angka terse but le bih baik dari triwulan se belumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,64 persen . Sektor konstruksi mengalami perbaikan yang cukup besar walaupun masih dalam zona kontraksi. Di triwulan 1/2021 sektor konstruksi tumbuh se besar -0 , 79 persen setelah di triwulan se belumnya mengalami kontraksi cukup dalam se besar 5,67 persen. Sektor transportasi masih mengalami tekanan yang dalam, tumbuh -13, 12 persen di triwulan I/2021, tidak banyak berubah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh -13,42 persen. Demikian juga sektor akomodasi dan makan minum yang masih mengalami kontraksi sebesar 7,26 persen setelah di triwulan sebelumnya terkontraksi 8,88 persen . Di tahun 2021, sektor pertanian diproyeksi tumbuh lebih kuat pada kisaran 2,9 - 3,6 persen. Cuaca yang cukup kondusif dengan siklus yang kembali normal menjadi salah satu faktor utama peningkatan produksi sektor ini. Selain itu, potensi peningkatkan industri makanan dan permintaan serta membaiknya perekonomian dapat menarik pertumbuhan pada sektor ini. Hal ini merupakan angin segar bagi sektor pertanian, setelah pada tahun 2020 secara umum nilai konsumsi pangan mengalami penurunan se bagai dampak Pandemi COVID-19. Sektor strategis lainnya yaitu sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dengan kontribusi terhadappertumbuhan PDB nasional sekitar 18 persen di tahun 2020. Sektor industri pengolahanjuga merupakan sektor andalan untuk ekspor, mampu menyerap tenaga kerja yang besar, dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lainnya. Seiring pemulihan aktivitas perdagangan global, industri pengolahan di tahun 2021 diperkirakan tumbuh se besar 4,2 - 4,8 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Perkiraan pertumbuhan industri pengolahan terutama didorong oleh industri yang mampu bertahan selama krisis, yakni industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri makanan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan minuman, serta industri logam dasar. Sementara itu, industri pengolahan lainnya diperkirakan akan mengalami pemulihan seiring dengan peningkatan utilisasi produksi, perbaikan permintaan dan iklim usaha, serta dukungan kebijakan insentif pemerintah . Dalam mendorong pemulihan aktivitas industri alat angkutan, Pemerintah telah memberikan fasilitas pajak PPnBM sebesar nol persen untuk jangka waktu tertentu guna mendorong penjualan mobil. Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan industri pengolahan dan menopang pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan, maka diperlukan tambahan perhatian pada peningkatan daya saing sektor industri pengolahan. Struktur industri pengolahan nasional masih didominasi oleh industri yang berbasis komoditi, yakni dengan porsi se besar 47,4 persen. Meningkatnya permintaan global akan olahan komoditas nasional seperti minyak kelapa sawit atau feronikel diharapkan dapat menopang pertumbuhan industri manufaktur. Sementara itu, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri dan pariwisata, diharapkan industri makanan dan minuman dapat kembali tumbuh tinggi. Sementara itu dengan perbaikan permintaan serta dukungan dari pemerintah, industri otomotif diharapkan dapat kembali pulih dan tumbuh le bih tinggi. Industri otomotif merupakan industri berbasis teknologi yang dapat mendorong adaptasi teknologi yang le bih tinggi dalam meningkatkan daya saing industri pengolahan nasional. Sektor konstruksi diharapkan dapat tumbuh pada rentang 5,5 - 6,5 persen di tahun 2021 seiring pemulihan aktivitas investasi bangunan . Pemerintah berkomitmen untuk kembali mempercepat pembangunan infrastruktur terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sempat tertunda di tahun 2020. Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat total 104 PSN te lah se le sai dan pada 2021 die stimasikan total PSN selesai bertambah menjadi 137 proyek. Sebagai upaya komitmen Pemerintah untuk tetap fokus dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan turunan UU Cipta Kerja, antara lain PP Nomor 42 Tahun 2021 ten tang Kemudahan Proyek Strategis Nasional guna memberikan segala bentuk kemudahan perizinan atau non perizinan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi , konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk PSN. Di samping ke berlanjutan PSN, berbagai ke bijakan pemerintah yang terkait sektor ini di tahun 2021, seperti program konstruksi padat karya di berbagai Kementerian/Lembaga teknis serta insentif pembebasan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perumahan diharapkan dapat turut mendorong kinerja sektor ini beserta sektor pendukungnya, termasukjasa _real_ estate . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sementara itu, kinerja sektor perdagangan diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas program vaksinasi yang sedang berjalan. Se lain itu, aktivitas perdagangan _online_ diprediksi turut menjadi pendorong perkembangan di sektor perdagangan di tahun 2021. Dengan berbagai faktor pendorong tersebut, pertumbuhan sektor perdagangan diharapkan akan mengalami perbaikan pada kisaran 4,0 - 5 ,0 persen. Sektor pariwisata, se bagai sektor yang mendapatkan tekanan paling dalam di masa pandemi, diperkirakan mulai membaik. Pada tahun 2021, sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan tumbuh 4,8 - 5,6 persen. Sementara sektor terkait lainnya, yaitu sektor transp: : >rtasi diharapkan mampu tumbuh 4,5 - 5 ,5 persen. Program vaksinasi COVID-19 di sepanjang tahun 2021 akan meningkatkan kembali aktivitas pariwisata. Meskipun demikian, kondisi sektor ini diperkirakan belum akan sepenuhnya pulih . Sektor pariwisata diperkirakan masih akan bertumpu kepada turis domestik maupun turis lokal daerah setempat . Dorongan dari pemerintah diharapkan menjadi kunci bagi sektor ini agar mampu bertahan dan sepenuhnya pulih pada tahun 2022. Penerapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE ( _Cleanlines, Health, Safety,_ _and_ _Envi,ronmen~_ juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas pariwisata. Proyeksi Kinerja Perekonomian Domestik Tahun 2022 Tahun 2022, perekonomian Indonesia juga diperkirakan mulai keluar dari bayang-bayang pandemi COVID-19 . Meskipun belum sepenuhnya hilang, penye ha.ran virus diperkirakan sudah le bih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasiyang dilaksanakan secarakonsisten. Pada pertengahan tahun 2022, jangkauan pelaksanaan vaksinasi diperkirakan mampu mewujudkan kekebalan komunitas _(herd_ _immunity)_ di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19, perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari krisis dan menjalankan proses normalisasi dan pemulihan berkelanjutan. Pola ke biasaan di masa pandemi yang minim interaksi fisik serta penggunaan intensif teknologi informasi dan komunikasi digital diperkirakan tetapmenjadi norma standar yang dijalani se bagian masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya di perkotaan. Secara keseluruhan perekonomian di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh dalam rentang 5,2 - 5,8 persen, dengan rincian kinerja komp: : ,nen dan sektor yang ditunjukkan pada Tabel 4. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga se bagai komp: : ,nen perekonomian terbesar diperkirakan mampu kembali ke level pertumbuhan normalnya, yakni di kisaran 5, 1 - 5,2 persen seiring dengan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONES1A yang le bih ooik. Ke berhasilan pengendalian µ: i.ndemi mendorong _confidence_ masyarakat dalam berbelanja dan beraktivitas kemooli ke level sebelum µ: i.ndemi. Seoogai uµ: i.ya menjaga _confidence_ masyarakat, pemerintah juga menguµ: i.yakan stabilitas inflasi secara berkelanjutan bersama otoritas moneter. Inflasi di 2022 akan dijaga µ: i.da rentang 3 ± 1 persen guna mendukung keterjangkauan harga kebutuhan pokok oogi seluruh masyarakat. Faktor penting lainnya adalah dukungan ke bijakan pemerintah yang konsisten memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat mi skin dan rentan sehingga mampu tetap memenuhi ke butuhan dasarnya. Beroogai penguatan dan penyempurnaan program perlindungan akan terus dilakukan guna memastikan penyaluran oontuan sosial daµ: i.t le bih efektif dan teµ: i.t sasaran. Hal ini mencakup integrasi data, perooikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan. Peranan pemerintah diperkirakan masih sangat penting dalam memperceµ: i.t pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, belanja negara di tahun 2022 akan tetap eksµ: i.nsif dan konsolidatif guna menjalankan fungsi ke bijakan _countercyclical,_ guna memulihkan kesehatan masyarakat , melindungi masyarakat miskin dan rentan, serta memoontujump-startdunia usaha yang terdamµ: i.k µ: i.ndemi. Tahun 2022 meruµ: i.kan tahun ketiga sekaligus tahun terakhir implementasi relaksasi defisit fiskal di atas 3 persen sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Oleh karena itu, beroogai program pemulihan ekonomi masih akan dilanjutkan secara efisien dan terarah. Dari sisi operasional, belanja pemerintah akan terus melanjutkan pola belanjayang efisien dengan mengedeµ: i.nkan _spending_ _better_ dan _refocusing_ belanja guna meningkatkan fungsi pelayanan publik yang le bih optimal, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan beroogai faktor terse but, konsumsi pemerintah diperkirakan tetap tumbuh positif µ: i.da kisaran 3,2 - 4,4 persen di 2022. Di samping peran ke bijakan fiskal yang _countercyclical,_ kebijakan reformasi struktural yang konsisten dijalankan pemerintah juga mendukung perbaikan tingkat konsumsi masyarakat di tahun 2022. Kebijakan reformasi diharapkan daµ: i.t mendorong terciptanya laµ: i.ngan kerja berkualitas ( _decent_ jobs) yang menaikkan level pendaµ: i.tan masyarakat . Penciptaan _decent_ _jobs_ meruµ: i.kan buah dari implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Beroogai aturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan memperooiki iklim investasi di Indonesia. Sebelumnya, krisis ekonomi akioot µ: i.ndemi COVID-19 telah mengakiootkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan kualitas pendaµ: i.tan tenaga kerja nasional. lmplementasi UU Cipta Kerja, terutama melalui LPI, diperkirakan mampu mendorong arus investasi masuk dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi baik yang berasal dari penanaman modal ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam negerimaupun penanamanmodal asing, sehinggamampu kemoo.li menyerap tenaga kerja yang menganggur dan angkatan ke rj a oo.ru de ngan pe nghasilan yang me madai. Se iring implementasi ke bijakan reformasi struktural yang dilaksanakan secara konsisten, aktivitas investasi di tahun 2022 diprediksi akan meningkat tajam pada kisaran 5,4-6,9 persen. Iklim investasi yang oo.ik menjadikan inv estor menaruh kepercayaan dalam 1: : : >erinvestasidi Indonesia. Peringkat _sovereign_ _credit rating_ Indonesia yang stabil juga turut meml: : : >erikan dampak positif dalam menjaga kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek ekonomi Indonesia. Selain dari investasi langsung sektor swasta , pemoo.ngunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung upaya pemulihan dan transformasi ekonomijuga terus dilaksanakan . Pemerintah akan memenuhi komitmen penyelesaian 1: : : >erbagai proyek strategis nasional yang diyakini mempunyai _multiplier_ _effect_ tinggi terhadappertumbuhan ekonomi di masa depan. Hal ini termasuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pemerataan akses terhadapteknologi digital serta mencegah terjadinya kesenjangan masyarakatdalam penggunaan teknologi _(digital divide)._ Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor dan impor Indonesia di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat sejalan dengan arah pemulihan dan peroo.ikan proyeksi pertumbuhan ekonomi glooo.l. Peroo.ikan ekonomi terjadi oo.ik di negara maju maupun negara 1: : : >erkemoo.ng yang merupakan negara mitra dagang utama Indonesia. Program vaksinasi masif yang terus 1: : : >erjalan secara glooo.l menjadi faktor positif yang mengemoo.likan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Peroo.ikan ekonomi glooo.l tersebut akan mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional dan peroo.ikan harga komoditas. Kinerja ekspor dan impor di tahun 2022 diproyeksi tumbuh masing-masing pada kisaran 4,3 - 6,8 persen dan 3,6 - 7,8 persen. Se lain didukung oleh peroo.ikan ekonomi glooo.l, ke bijakan reformasi struktural juga turut mendukung peroo.ikan kinerja ekspor dan impor Indonesia. Peningkatan investasi yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional oo.ik untuk ekspor maupun pemenuhan kebutuhan domestik Ke bijakan untuk mendorong ekspor juga ditempuh melalui strategi penguatan industri domestik guna meningkatkan daya saing dan produktivitas. Kebijakan penguatan industri domestik terse but akan 1: : : >erdampak pada dua sisi, yakni penguatan daya saing produk domestik di pasar internasional sehingga meningkatkan kontribusi ekspor, serta peroo.ikan daya saing produk nasional dengan produk impor di pasar domestik sehingga mampu mengurangi ketergantungan akan impor. Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan ekspor adalah me!alui penguatan program Pembiayaan Ekspor Nasional ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _(National,_ _Interest_ _Account-NIA)_ serta peningkatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka : pJtensi pasar baru untuk produk eks: pJr Indonesia, khususnya di negara - negara non tradisional. Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor utama kontributor PDB dan sumber penyerapan tenaga kerja akan terus didorong sejalan dengan langkah reformasi struktural. Kebijakan reformasi struktural diarahkan untuk peningkatan investasi dan eks: pJr didukung antara lain dengan industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, pengembangan pariwisata , serta penguatan sektor pendukung infrastruktur , penyangga ketahanan pangan dan energi. Tabet 4 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran dan Produksi Tahun 2021-2022 (persen, YoY) Outlook 2021 Proyeksi 2022 PDB 4,5 5,3 5,2 5,8 _Sisi_ _Pen_ _eluaran_ Konsumsi Rumah Tangga 3 ,7 4,3 5 ,1 5,3 Konsumsi LNPRT 0,5 1,9 6,0 7 ,8 Konsumsi Pemerintah 4,3 5,4 3,2 4 ,4 PMTB 5,7 7,0 5,4 6 ,9 Ekspor Barang dan Jasa 7,3 11 ,5 4 ,3 6 ,8 Impor Barang dan Jasa 8,6 14,2 3 ,6 7 ,8 _Sisi_ _Produksi_ Pertanian , Kehutanan , dan Perikanan 2 ,9 3,6 3 ,6 4,0 Pertambangan dan Penggalian 0 ,7 1,2 1,8 2,2 Industri Pengolahan 4,2 4,8 5 ,3 5,9 Pengadaan Listrik dan Gas 5,0 6 ,0 5,5 6 ,1 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang 5 ,4 6 ,4 5,2 5 ,6 Konstruksi 5 ,5 6 ,5 6 ,0 6 ,8 Perdagangan Besar dan Ec e ran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,0 5,0 4, 8 5,6 Transportasi dan Pergudangan 4 ,5 5,5 7,5 8,0 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4 ,8 5,6 6 ,0 6,7 Informasi dan Komunikasi 9 ,1 10,1 9,8 - 10 ,3 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,0 5,0 5,5 5 ,9 Real Estate 3,2 4,2 5 ,3 5 ,7 Jasa Perusah a an 4,8 5 ,3 7 ,5 8 ,0 Administrasi Pemerintahan , Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,0 3,5 3,2 3,7 Jasa Pendidikan 2,7 4,1 5,5 6 ,1 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,7 5 ,8 6 ,9 7 ,4 Jasa lainnya 4,6 5,2 6 ,7 7,3 Sumber: Estimasi Kementerian Keuangan clan Bappenas jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Industrialisasi dengan fokus pada Pengembangan Manufaktur Bernilai Tambah Tinggi Proses industrialisasi diharapkan daµi.t kembali meningkatkan peran sektor manufaktur terutama pengembangan hilirisasi komoditas dan industri yang menggunakan teknologi menengah tinggi. Salah satu bentuk hilirisasi yang sedang dikemoo.ngkan adalah pengemoo.ngan industri berm.sis komoditas nikel yang diarahkan untuk menghasilkan produk industri logam dasar dengan pemoo.ngunan _smelter-smelter_ yang terus bertumbuh, serta pengemoo.ngan industri oo.terai (oo.rang logam dan elektronik) yang investasinya sudah dimulai dan akan menjadi industri andalan di masa deµi.n. Selain itu, uµi.ya peningkatan peningkatan kinerja dan daya saing manufaktur dilakukan dengan memberi dukungan µi.da kaµi.sitas industri pengolahan eksisting. Dengan memperhatikan daya tahan masing-masing sektor selama krisis 2020, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap industri terdamµi.k untuk tetap bertahan dan segera pulih , terutama keµi.da industri yang mampu mendukung uµi.ya substitusi oo.rang impor. Sinergi antara industri hulu dan hilir di dalam negeri perlu diperkuat, sehingga industri hulu memiliki daya saing terhadap industri luar negeri namun kaµi.sitas produksinya daµi.t memenuhi kebutuhan industri hilir nasional . Partisiµi.si industri pengolahan nasional dalam _Global Value_ _Chai.n_ (GVC) meruµi.kan syarat mutlak untuk akselerasi penguatan kinerja industri dalam negeri . Partisiµi.si industri pengolahan nasional dalam GVC saat ini se oo.tas µi.da _fonvard_ _participation,_ sehingga memerlukan uµi.ya untuk meningkatkan porsi _backward_ _participation_ yang le bih be sar. _Backward_ _participation_ mengacu µi.da keadaan suatu perekonomian yang mengimpor oo.han oo.ku untuk menghasilkan komoditas ekspor, sedangkanfonvard _participation_ le bih mengacu µi.da nilai tamoo.h domestik yang dihasilkan dan diekspor ke negara lain untuk menjadi input proses produksi selanjutnya dan dijual melalui GVC. Untuk mewujudkannya, perlu dikemoo.ngkan industri pengolahan nasional yang menggunakan teknologi _medium_ atau _high_ untuk menghindari ketergantungan µi.da industri berm.sis komoditas. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses input dan pemasaran serta mewujudkan efisiensi biaya logistik. Peningkatan produktivitas industri manufaktur juga membutuhkan peningkatan investasi baik dari dalam dan luar negeri di industri pengolahan, mengingat adanya kebutuhan revitalisasi me sin produksi di be berapa industri pengolahan serta _shifting_ ke industri berbasis teknologi tinggi yang akan memerlukan biaya yang besar. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu melalui UU Cipta Kerja yang diyakini akan mampu mendukung peningkatan investasi di industri pengolahan, melalui penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi dipermudah dan percepatan pengadaan tanah untuk kawasan industri. Hingga April 2021, terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki izin dan telah beroperasi. Sementaraitu, terdapat 38 kawasan industri masih dalam tahap konstruksi. Pengembangan Pariwisata Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan perdagangan di sektor jasa, khususnya jasa pariwisata. Meskipun diperkirakan pulih lebih lambat, aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan dan dikembangkan guna meraup kesempatan saat pembukaan aktivitas ekonomi secara penuh dengan terkendalinya COVID-19. Pengembangan destinasi wisata baru akan te rus dilaksanakan ten tun ya de ngan te tap memperhatikan protokol kesehatan . Pengembangan infrastruktur pendukung akan terus ditingkatkan dan diharapkan dapat memberikan daya dorong bagi pengembangan ekonomi di daerah . Sebelum pandemi COVID- 19, Pemerintah berkomitmen untuk menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang menjadi penopang ekspor jasa nasional. Pada 2019, kegiatan pariwisata berhasil meraup devisa sebesar USD 19,29 miliar darijumlah kunjungan wisatawan mancanegara se banyak 16, 1 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target devisa dan kunjungan wisatawan mancanegarayang le bih tinggi di 2020. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan kawasan wisata, termasuk adanya pembatasan mobilitas penduduk antarnegara. Oleh karena itu , upaya utama yang dilakukan dalam jangka pendek adalah memberikan dukungan penuh untuk proses pemulihan kinerja pariwisata, khususnya pada bidang usaha transportasi, penyediaan akomodasi (hotel) dan restoran. Berbagai strategi disiapkan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun melalui dukungan peme rintah daerah. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Selanjutnya, sejalan dengan proses pemulihan, Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen pemoo.ngunan µiriwisata, melalui pengemoo.ngan destinasi super prioritas yang diawali µida lima kawasan, yakni: Danau Tooo., Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likuµing. Pengembangkan µiriwisata super prioritas terse but dilakukan melalui peningkatan µida aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan µida 2P (peningkatan promosi dan peningkatan µirtisiµisi pelaku usaha swasta). Pemerintah akan menggunakan pendekatan _storynomics_ _tourism_ yang mengedeµinkan narasi, konten kreatif, dan _living_ _culture_ serta menggunakan kekuatan budaya. Program ini nantinya akan membuka peluang penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam memoo.ngun pusat- pusat hiburan seperti _theme_ _park_ yang akan menyerap oo.nyak wisatawan, sehingga diharapkan daµit memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawanasingdan domestik. _Enabling_ _Environment_ Se lain fokus µida industrialisasi dan pengembangan sektor bernilai tamoo.h tinggi, kinerja ekonomijuga perlu didukung oleh instrumen _enabler_ yakni ketahanan di sektor µingan, energi, dan infrastruktur. Aspek ketahanan µingan tetap menjadi prioritas pembangunan. Dalam hal ini, sektor pertanian (secara luas) yang meruµikan sektor yang sangat strategis terutama se oo.gai sumber penyedia µingan nasional harus terus mampu meningkatkan _output_ produksinya. Sektor inijuga hingga saat ini menjadi sumber utama laµingan kerja rakyat Indonesia meskipun dengan level produktivitas yang relatif rendah dioo.nding sektor lainnya. Hal ini menye oo.bkan tingginya kelompok masyarakat miskin di Indonesia yang berasal dari sektor usaha ini, khususnya µida keluarga petani dan nelayan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan guna memastikan penyediaan µingan yang memadai serta mendorong peningkatan produktivitas dengan mengembangkan konsep kelompok usaha _(group_ _of_ enterprises) sehingga daµit merasakan hasil yang le bih tinggi. Di samping itu, proses mekanisasi dan penggunaan teknologijuga terus ditingkatkan untuk mendorong efisiensi produksi. Aspek ketahanan energi juga menjadi salah satu modal pembangunan penting untuk mendukung proses transformasi ekonomi. Dalam hal ini, ketahanan energi harus dicaµii dengan menjaga _supply_ komoditas yang menjadi sumber energinasional, oo.ik energi konvensional, yang mayoritas ditoµing sektor pertamoo.ngan seperti batuoo.ra, minyak dan gas bumi, maupun energi oo.ru dan teroo.rukan (EBT), seperti pengemoo.ngan biodiesel, µinas bumi, dan sumber energi alternatif lainnya. Salah satu isu utama yang menghamoo.t pencaµiian ketahanan ene rgi adalah adanya _mismatch_ kete rsediaan _supply_ dan _demnnd_ _~_ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA energi . Saat ini ke butuhan energi berbasis minyak dan produk turunannya masih sangat dominan sementara produksi minyak nasional terus mengalami penurunan baik di hulu migas ( _lijti,ng_ minyak dalam tren menurun) maupun di hilir (kap: 1.sitas kilang minyak domestik yang terbatas). Untuk itu, pemerintah terus mendorong aktivitas eksplorasi sumber-sumber min y ak baru serta meningkatkan kap: 1.sitas produksi kilang nasional. Di sisi lain, up: 1.ya diversifikasi energijuga akan terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Berbagai proyek pengembangan EBT khususnya sebagai sumber energi listrik dan transportasi akan terus didorong guna meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi. Up: 1.ya ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia p: 1.da Penanganan Perubahan Iklim dalam _Paris_ _Agreement_ serta mengacu p: 1.da Rencana Umum Energi Nasional. Up: 1.ya pengembangan sumber energi y ang ramah lingkungan mendap: 1.tkan dukungan pemerintah baik dari melalui APBN dalam bentuk insentif perp: 1.jakan, dan belanja negara _(budget_ _tagging),_ maupun dari skema pendanaan kreatif non -APBN seperti _green_ _sukuk,_ Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), inisiatif _carbon_ _pricing,_ SDG _Indonesia_ _One,_ serta akses pendanaan internasional antara lain me lal ui _Green Climate_ _Fund_ dan _Green_ _Envi.ronmental Facility._ Sementaraitu, aspek penguatan infrastruktur tetapmenjadi prioritas mengingat masih tingginya _gap_ infrastruktur Indonesia baik untuk infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang telah masuk dalam proyek strategis nasional akan terus dilanjutkan dan diselesaikan sesuaijadwalnya. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi fokus prioritas. Infrastruktur TIK yang memadai sangat pen ting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan dunia usaha guna mendorong efisiensi dan produktivitas nasional tidak han ya di masa p: 1.ndemi tetapi juga masa setelah p: 1.ndemi berakhir. IIl.3.2. Infla si Hingga akhir tahun 2020 , laju inflasi inti masih mencerminkan tekanan akibat p: 1.ndemi yang terus berlanjut . Meskipun penurunan semakin melandai , perlambatan inflasi inti masih menggambarkan permintaan domestik yang terbatas di tengah up: 1.ya pemulihan ekonomi nasional. Hingga Maret 2021, laju inflasi inti masih menggambarkan tingkat permintaan y ang tumbuh terbatas seiring _confidence_ mas y arakat y ang masih belum sepenuhnya pulih. Inflasi p: 1.ngan juga semp: 1.t mengalami tekanan di akhir tahun 2020 seiring masuknya musim tanam, gangguan cuaca ekstr e m dan iklim, serta naiknya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Meskipun begitu , di awal tahun 2021 , tekanan inflasi p: 1.ngan mulai mereda karena faktor masuknya puncak p: 1.nen raya p: 1.di dan melimp: 1.hnya p: 1.sokan p: 1.ngan. Sejalan dengan perlambatan inflasi inti, inflasi _administered price_ juga mengalami pelemahan dipengaruhi oleh ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA aktivitas masyarakat yang masih teroo.tas . Aturan pelarangan mudik di tahun 2021 akan secara signifikan mengurangi mobilitas masyarakat antardaerah . Me ski pun begitu, Pemerintah tetap mendorong konsumsi masyarakat di tengah dinamika pandemi COVID-19. Mempertimoo.ngkan faktor-faktor di atas , laju inflasi secara umum diperkirakan masih mengalami tekanan sepanjang 2021. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada masih teroo.tasnya tingkat _confidence_ masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, seiring dengan tren penurunan kasus harian COVID-19 didukung oleh proses vaksinasi secara nasional, Pemerintah berharap perekonomian domestik dapat pulih dan mencapai pertumbuhan positif di tahun 2021. Selaras dengan harapan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi 2021, yaitu sebesar 3,0±1,0 persen. Pergerakan inflasi pada sasaran diharapkan dapat mencerminkan tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan yang menggamoo.rkan pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih. Meksipun begitu, tantangan kasus harian yang masih tinggi, ke bijakan pemoo.tasan sosial yang masih diperpanjang, aturan larangan mudik akan menjadi faktor penahan laju inflasi. Dengan konsistensi pelaksanaan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mengendalikaninflasi, lajuinflasi tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 3,0 persen. Sementarapada tahun 2022, laju inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi 3,0±1,0 persen. Pencapaian target inflasi terse but akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Dae rah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi-strategi terse but tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi ke bijakan terse but juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup krusial dalam masa pemulihan perekonomian nasional. Dengan ekspektasi pandemi yang mulai berakhir, kondisi perekonomian diharapkan berada dalam fase akhir pemulihan sehingga tingkat permintaan masyarakat sudah memoo.ik. Dukungan ke bijakan pengendalian inflasi diperlukan untuk menjamin terjaganya daya beli masyarakat dan mengendalikan dampak dari penamoo.han likuiditas. Seiring dengan pelaksanaan reformasi struktural, termasuk di sektor pangan, laju inflasi diharapkan dapat tetap bergerak sesuai dengan sasaran inflasi . Target inflasi diharapkan menjadi momentum reformasi nasional yang mencerminkan aktivitas ekonomi secara riil dengan tetap memberikan ruang insentif lngi dunia usaha untuk menge mlnngkan bisnis i: asc~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemulihan ekonomi. Dalam tiga tahun ke dep: ln p: ida periode 2022-2024, laju inflasi diperkirakan mencap: li kisaran 3,0±1,0 persen p: ida 2022 dan 2023 dan kemooli menunjukkan penurunan p: ida 2024, yaitu 2,5±1,0 persen seoogai cerminan peningkatan efisiensi p: lSar. Untuk mencap: li target inflasi terse but, Pemerintah akan menempuh strategi kebijakan sesuai dengan aspek-aspek pengendalian inflasi nasional. Dalam menciptakan keterjangkauan harga, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan kebijakan oontuan sosial dan subsidi dengan penyaluran yang semakin tep: lt sasaran , serta menempuh kebijakan perlindungan sosial lainnya guna mendukung pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Pemerintah akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan melaksanakan beroogai ke bijakan, antara lain, operasi p: lSar , p: lSar murah , serta penetap: ln harga acuan dan harga eceran tertinggi , dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Secara jangka p: lnjang, Pemerintah terus berup: lya meningkatkan kap: lsitas produksi pertanian melalui pemoongunan infrastruktur dalam rangka menjamin ketersediaan p: lSokan. Se lain itu , ke bijakan pemenuhan ke butuhan melalui impor dilakukan secara selektif dan terukur untuk mengantisip: lsi terjadinya fluktuasi harga . Kerja sama antardaerah dan pengelolaan produk p: lSCap: lnen terus didorong untuk memenuhi ketersediaan p: lSokan antarwaktu dan antarwilayah sehingga dap: lt mengantisip: tsi terjadinya disp: lritas harga. Se oogai dukungan terhadap aspek kelancaran distribusi, pemoongunan infrastuktur konektivitas ooik melaluijalur darat, laut, maupun udara terus diup: lyakan. Dana transfer ke daerah dan dana desajuga diharapkan dap: lt mendukung pemoongunan terse but, salah satunya melalui pemoongunan infrastruktur yang terintegrasi agar biaya logistik le bih efisien . Pengawasan distribusi oleh penegak hukum juga akan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan harga dan menciptakan struktur p: lSar yang le bih ooik, dengan tetap memperhatikan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus melakukan komunikasi yang efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi masyarakat yang rendah sehingga mendukung tercap: linya sasaran inflasi. Up: iya pencaP3-ian sasaran inflasi tidak lep: ls dari tantangan-tantangan. Kelanjutan ke bijakan reformasi energi di satu sisi akan memberi damp: lk jangka pendek terhadap inflasi. Namun demikian, hal tersebut perlu ditempuh dalam rangka penguatan dan kesinambungan fiskal, serta menciptakan perekonomian yang le bih sehat. Efektivitas penyaluran subsidi tep: lt sasaran dan peningkatan kualitas belanja melalui akan terus diup: lyakan se oogai salah satu bentuk reformasi di sektor jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA fiskal. Untuk itu, pengelolaan ke bijakan _administered_ _price_ perlu ditempuh secara hati-hati serta bersifat strategis dan terukur. IIl.3.3. Nilai Tukar Memasuki awal tahun 2021 , aliran modal asing mulai kemoo.li masuk ke pasar keuangan domestik sejalan dengan dimulainya program vaksinasi di awal tahun sehingga mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Nilai tukar sempat mengalami apresiasi hingga menyentuh level di oo.wah Rp14.000 pada bulan Januari. Namun, tekanan mulai terjadi di bulan Februari yang menyebabkan nilai tukar Rupiah terdepresiasi. Faktor utama tekanan bersumber dari naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 Tahun _(yield_ _UST_ _Bill_ _10_ _Years)_ se bagai dampak dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai le bih cepat dari perkiraan. Aki bat naiknya _yield_ _UST_ _Bill_ _10_ _Years_ terse but , mendorong terjadinya _capital_ _outflow_ terutama di pasar obligasi pemerintah sehingga menekan pergerakan nilai tukar Rupiah. Di sepanjang triwulan-I 2021 ini, rata-rata nilai tukar Rupiah mencapai Rpl4.185/USD dan di akhir triwulan-I nilai tukar berada pada level Rp14.572/USD atau terdepr e siasi 3,3 persen dibandingkan akhir tahun 2020. Secara umum , perkembangan nilai tukar di sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih akan mendapatkan tekanan terutama berasal dari faktor global. Kenaikan _yield_ _UST_ _Bill_ _10_ _Years_ diperkirakan masih berlangsung seiring dengan upaya pemulihan perekonomian Amerika Serikat dengan dukungan dari stimulus fiskal maupun moneter, meskipun di saat yang sama _The_ _Fed_ masih dalam stance kebijakan akomodatif dengan menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Kemajuan vaksinasi Amerika Serikat yang cukup tinggi dibandingkan negara lain juga turut mendorong optimisme investor bahwa ekonomi Amerika Serikat akan pulih dalam waktu dekat. Selain itu, tingginya biaya pemulihan ekonomi di berbagai negara turut meningkatkan persaingan likuiditas di pasar keuangan global. Faktor terse rut diperkirakan dapat memicu pergerakan arus modal investor terutama dari _emerging market,_ termasuk Indonesia ke negara maju (safe _haven),_ sehingga diperkirakan akan menekan pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2021 ini. Di sisi lain, upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga _appetite_ investor asinguntuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi iklim investasi melalui implementasi UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi teru t ama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Konsistensi pemerintah dalam melakukan program vaksinasi dan pengendalian kasus COVID-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ekspor sehingga dap: lt mendukung penguatan _supply_ mata uang valas di dalam negeri. Dari sisi moneter, respons kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneteryang dimilikijuga akan turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah ke dep: ln. Berdasarkan berbagai macam faktor terse but, rata-rata nilai tukar Rupiah di sep: lnjang tahun 2021 diperkirakan akan berada p: lda kisaran Rp14.450 / USD. Di tahun 2022 , pergerakan nilai tukar rupiah masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari global dan domestik. Dari sisi global, arah ke bijakan moneter yang akan diambil oleh _The_ _Fed_ sebagai otoritas moneter Amerika Serikat akan menjadi perhatian utama. Potensi ke berlanjutan _stance_ ke bijakan moneter akomodatif akan sangat bergantung p: lda pencaP3-ian tingkat inflasi dan pengangguran di tahun se belumnya . Se lain itu, ketidakp: lstian di p: lsar keuangan global juga akan turut mempengaruhi pergerakan aliran modal ke negara _emerging_ _market,_ te rmasuk Indonesia . Dari sisi domestik, Up: lya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan serta reformasi struktural terutama di sektor infrastruktur diharapkan dap: lt mendorong kepercayaan investor se hingga inve stasi a sing di dalam ne ge ri te tap te rj aga . Se lain i tu, dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola investasi di Indonesia, diharapkan dap: lt memberikan kemudahan dan ke amanan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan koordinasi dengan otoritas terkait di sektor keuangan, salah satunya melalui program pendalaman p: l.Sar keuangan serta reformasi struktural di sektor keuangan, yang diharapkan dap: lt menjaga stabilitas ekonomi makro dan dinamika di sistem keuangan domestik Selain itu, Up: lya perbaikan _current account deficit_ juga terus diup: lyakan melalui koordinasi dengan berbagai _stakeholders_ untuk akselarasi peningkatan kinerja baik di sektor neraca perdagangan maupun neraca jasa. Pada akhirnya, Up: lya tersebut diharapkan dap: lt meningkatkan arus masuk modal asing masuk ke Indonesia dan dap: lt menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah tekananyang berasal dari faktor global. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar Rupiah sep: lnjang tahun 2022 diperkirakan akan berada p: lda kisaran Rp13.900 hingga Rpl5.000 per dolar AS. 111.3.4. Suku Bunga SBN 10 Tahun Pada tahun 2020, perkembangan tingkat suku bunga SUN 10 tahun mula-mula semp: lt bergerak naik hingga diatas level 8 persen p: lda pertengahan tahun . Namun, suku bunga SUN 10 tahun kemudian bergerak menurun seiring pelonggaran likuiditas global akibat kebijakan penurunan suku bunga beberap: l negara maju dalam merespons damp: lk p: lndemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan fiskal yang pruden yang jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA didukung sinergi dengan Bank Indonesia dalam skema pembiayaan anggaran juga mendorong sentimen positif p: isar keuangan domestik. Pada akhir tahun , tingkat SUN 10 tahun oo.hkan berada level rendah yakni 5,86 persen dan selanjutnya , rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun 2020 berada pada level 6,95 persen . Stabilitas p: isar keuangan glooo.l, pengelolaan dan kinerja fiskal yang kuat, dan tren inflasi yang tetap terjaga akan mendorong suku bunga SUN 10 Tahun yang rendah . Hal ini akan memberikan damp: ik efisiensi belanja APBN khususnya belanja bunga utang. Pada tahun 2021 , rata-rata suku bunga SUN ditargetkansebesar7,29 persen. Samp: ii dengan 30 Maret 2021 , telah dilaksanakan seoo.nyak 7 kali lelang SUNdengan rata-rata yield untuk SBN 10 tahun yang dimenangkan sebesar 6, 36 persen. Pada awal tahun 2021 suku bunga SBN 10 tahun masih relatif rendah , yakni se besar 5,89 persen, namun selanjutnya bergerak naik didorong oleh faktor sentimen investor terhadap proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang dap: it memicu kebijakan pengetatan moneter. Kondisi ini juga mengakioo.tkan adanya capital ouflows dan tekanan terhadapnilai tukar Rupiah . Grafi.k 31 Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 12,0 Rerata 2015= 8, 19 Rerata 201 9= 7,50 10 ,0 8 ,0 6,0 4,0 Rerata sd April 2,0 2021 6,35 Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan , 2021 Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun di tahun 2022 diperkirakan p: ida kisaran 6,32-7,27 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun sangat dipengaruhi oleh ke butuhan fiskal dan risiko ketidakp: istian kondisi p: isar keuangan y ang diperkirakan masih akan berlangsung dalam be berap: i tahun ke dep: in. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun memiliki peluang melanjutkan tren penurunan di tahun 2022 seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA III.3.5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Harga minyak melanjutkan kecenderungan meningkat di awal 2021 seiring dengan permintaan yang mulai meningkat karena perekonomian global yang diprediksi semakin membaik. Dalam tiga bulan pertama, harga cenderung meningkat pada kisaran rata-rata US$60/barel. Meskipun begitu, risiko tekanan terhadap harga masih tetap membayangi seiring dinamika pandemi COVID-19 secara global yang masih berpotensi menunjukkan adanya gelombang baru . Di sisi lain, OPEC+ masih melanjutkan kesepakatan pemotongan produksi minyak mentah hingga April 2021 meskipun harga sudah mencapai kisaran US$60/barel, hampir mendekati tingkat harga sebelum masa pandemi . Setelah periode April, OPEC+ berencana melakukan pertemuan kembali untuk memutuskan bersama strategi pengaturan produksi di tengah kondisi harga yang mulai membaik namun dibayangi risiko akibat pandemi yang masih berlangsung. Mengikuti perkembangan harga min y ak mentah dunia , pergerakan ICP juga mengalami peningkatan sepanjang semester II 2020 dan terus berlanjut hinggal awal tahun 2021. Mengikuti perkembangan harga Brent, ICP berada di kisaran US$63,5/barel pada Maret 2021. Harga masih diperkirakan meningkat secara bertahap seiring ekspektasi meredanya wabah sehingga permintaan minyak secara global mulai membaik meskipun masih di bawah tingkat sebelum pandemi . Dengan mempertimbangkan faktor-faktor terse but, ICP diperkirakan berada di tingkat US$55/barel pada 2021. Harga minyak mentah dunia diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring sinyal positif dari perkiraan perekonomian global yang membaik. Permintaan minyak akan naik seiring kembali pulihnya aktivitas perhubungan serta perdagangan dan industri secara global. Tingkat permintaan pada 2022 diperkirakan meningkat hingga level yang sama dengan se belum masa pandemi. Hal 1m menjadi sentimen positif bagi perkembangan harga minyak ke depan yang bergerak pada kisaran US$50-65/barel. Di sisi lain, perkembangan pandemi juga masih menjadi faktor penting yang harus tetap diwaspadai me ski pun proses vaksinasi telah berjalan masif secara global. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 32 Indikator Harga Minyak 70 65 60 55 50 45 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Sumber: KementerianESDM, 2021 Me ski pun begitu, OPEC+ dinilai akan le bih responsif dalam menjaga harga melalui kesep: 1katan dalam pengaturan produksi ke dep: 1n. Faktor berkembang pesatnya penggunaan energi alternatif juga akan menjadi faktor penahan peningkatan harga yang tinggi di masa recovery. Mulai beralihnyapenggunaan energi yang lebih ramah lingkungan akan menekan perkembangan permintaan minyakmentah ke dep: 1n. Selain faktor fundamental, konflik geopolitik juga masih menjadi faktor yang dap: 1t berdamp: 1k p: 1da perkembangan harga minyak Mempertimbangkan faktor-faktor terse but, ICP diperkirakan bergerakp: 1da kisaran US$55-65/barel p: 1da 2022. IIl.3.6. _Lifting_ Minyak dan Gas Bumi Kinerja _lifting_ migas di tahun 2021 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko penurunan akibat permasalahan fundamental penurunan alamiah p: 1da sumber produksi utama dan damp: 1k p: 1ndemi COVID-19. Meski demikian harga minyak global yang kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas hulu migas. Peningkatan harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu migas yang sedang dikembangkan dan diharapkan dap: 1t berdamp: 1k positif p: 1da kinerja _lifting_ migas. Pe me rin tah akan te rus me ndorong pe laksanaan program rutin KKKS sesuai dengan komitmennya dalam _Work_ _Program_ _and_ _Budget_ (WP&B). Di tahun 2021, pemerintah dan KKKS telah menyep: 1kati penge boran se banyak 616 sumur a tau dua kali lip: 1t dari realisasi pengeboran di tahun 2020. Se lain penge boran up: 1ya perawatan dan kerja ulang sumur juga dilakukan untuk menjaga level produksi di lap: 1ngan eksisting tidak mengalami penurunan. jdih.kemenkeu.go.id lEiOO 1400 1200 1000 800 600 400 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 80 - Lebih lanjut, 14 proyek hulu migasjuga diperkirakan akan _on_ _stream_ dan menjadi tambahan liftingmigas nasional di tahun 2021 dan 2022, diantaranyaproyek Jambaran Tiung Biru (JTB), proyek LNG Tangguh Train-3, Proyek KLD, serta Pengembangan Lapangan Sidayu dan West Pangkah. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut , lifting minyak dan gas bumi diperkirakan sesuai dengan asumsi APBN 2021, yaitu masing- masing sebesar705 ribu BPH dan 1.007 ribu BSMPH. Di tahun 2022, upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sebagai rangkaian dari upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong sektor hulu migas untuk dapat kembali meningkatkan level produksinya. Program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang , perawatan sumur, serta opimalisasi fasilitas produksi akan terus dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti _Enhanced_ _Oil_ _Recovery_ (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan _plan_ _of_ _development_ dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumberdaya yang ada menjadi tambahan produksi dan _lifting._ Grafik 33 Proyeksi LiftingMinyak (ribu BPH) dan Gas (ribu BSMPH) 1437 1297 __ ... 1208 --- 1103 _ _.,,. 983 _Lifting_ 1007 ---- - ---------4---- .. ,c ..... - 1091 1097 1117 1031 811 778 752 _Lifting_ Minyc: 607 558 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sumber: SKKMigas, 2021 (diolah) Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi yang diikuti kenaikan kebutuhan energi juga diprediksi akan meningkat sejalan dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi yang mendorong penggunaan moda transportasi dan peyerapan gas oleh sektor industri. Dengan mempertimbangkan kondisi terse but, lifting minyak dan gas bumi di 2022 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 686 -726 ribu BPH dan 1.031-1.103 ribu BSMPH. jdih.kemenkeu.go.id MENTER IKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA 111.4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Pandemi COVID-19 diprediksi memberikan dampak negatif secara berkelanjutan _(scarring effecq_ terhadap perekonomian, khususnya dari sisi _supply._ Guncangan yang terjadi akioo.t restriksi yang dilakukan untuk menekan pandemi mengakibatkan oo.nyak aktivitas dunia usaha yang berhenti dan diikuti dengan _lay-off_ pekerja. Meskipun diprediksi akan pulih secara bertahap, laju pemulihannyadiperkirakan akan lebih lambat seoo.gaimana terjadi pada krisis-krisis sebelumnya. Normalisasi dunia usaha yang terjadi secara gradual mengindikasikan proses penamoo.han tenaga kerja _(re-hiring)_ juga akan dilakukan secara bertahap. Hal ini akan tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka yang akan le bih lama mencapai level se belum krisis me ski pun dampak langsung dari krisis telah usai. Estimasi terkait dampak permanen dari krisis akioo.t pandemi lebih sulit diukur mengingat krisis ini belum pernah terjadi se belumnya. Analisis _European_ _Central,_ _Bank_ _2_ menunjukkan oo.hwa dampak permanen dari krisis akioo.t suatu epidemi diprediksi le bih pendek dioo.ndingkan dengan dampak akioo.t krisis keuangan. Namun demikian, analisis terse but juga memberikan catatan oo.hwa epidemi yang se belumnya terjadi relatif ringan dan bersifat lokal. Oleh karenanya, analisis tersebut memperkirakan oo.hwa potensi dampak pandemi COVID- 19 bisa sajasamadenganyang diakioo.tkan olehkrisiskeuangan glooo.l, dimana dampak krisis akan mempengaruhi seluruh faktor produksi oo.ik stok kapital, tenaga kerja, dan produktivitas. Dampak pandemi terhadap stok kapital terlihat pada sektor yang padat modal yang menghadapi guncangan permintaan sangat dalam (seperti industri peneroo.ngan). Dampak terhadap ketenagakerjaan terlihat dari adanya pemoo.tasan mobilitas yang dilakukan sejak awal pandemi sehingga berdampak pada sektor padat karya dan tercermin dari tamoo.han angka pengangguran. Derajat dampak permanen yang dihadapi suatu perekonomian sangat bervariasi antarsektor dan antarnegaradipengaruhi oleh sifat dan kondisi masing-masing sektor. Sejalan dengan tren ekonomi glooo.l terse but, ekonomi Indonesia juga diperkirakan mengalami _scarring_ _effect_ dari pandemi COVID-19 terhadap faktor produksi. Hasil estimasi terhadap fungsi produksi mengindikasikan adanya deviasi penurunan yang cukup signifikan dari pertumbuhan potensial dengan akumulasi potensi kehilangan mencaµu 6, 7 poin persentase (pp) dalam lima tahun ke de pan (Grafik 34). Penurunan potensi pertumbuhan tersebut terutama dikontribusikan oleh stok kapital mencapai 4,4 pp diikuti penurunan produktivitas (1,8 pp) dan tenaga kerja (0,5 pp). Kontribusi penurunan stok kapital diperkirakan sesuai dengan apa yang lazim terjadi di masa krisis . Dunia usaha cenderung menghentikan atau mengurangi aktivitas investasi di saat prospek usaha penuh risiko dan ketidakpastian. Bahkan ketika krisis telah usai, dunia usaha cenderung _wai.t_ _and_ _see_ sehingga proses pemulihan relatiflamoo.t . Dalam ECB Economic Bulletin , Issue 8/2020 , https: //www.ecb.europa.eu/pub/economic- bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202008 01 ~e038be451 O.en . html jdih.kemenkeu.go.id 2 . MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA hal pandemi COVID-19 di Indonesia, dampak terhadap penurunan investasi terlihat nyata dimana PMTB mengalami penurunan cukup dalam mencapai -4, 9 persen di 2020. Penurunan terse but terutama disumbang oleh sektor padat modal yang menghadapi guncangan permintaan seperti transportasi udara, penyediaan akomodasi, dan industri alat angkutan . Berbagai analisis memasukkan sektor-sektor terse but dalam kelompok yang perlu waktu lama untuk pulih ( _lagging)._ Grafik 34 Estimasi Dampak Kumulatif Covid-19 Jangka Menengah Devlas i Pertu mb uhan Po ten slal Akl ba t Pa n dem lC o vl d-19 Estl ma sl O am pak Ku mu la tlf Cov l d-19 Oa la mian gka Me nen gah ... 1))0 ------ .e..4 ◄ ~, • ., ◄ l _.o>_ ,., : ~•■■■• u •i..t-,v.: 1.c4~U-u .... uo u ... , . "" 10. 1 0 ,an JD.ll JIii) Jtl.'-4 Jilt\. /WO JOH JOH JQH _}01-4,_ /QI~ JJJ) Mo&I Tot.ti Growth -0, 'J .,. __ e '1rwt&M-.U , . ... a 1t-,...11ni,, 1.e ·~ , .. . ... ·1 .S •Mt_-dM ·U _>JJO_ ·U f".-o.1h~.....,. ... '" ~I ·2,0 ,. .... u .... u , .... , .• .... ,.,, IW> ,.,,. ,.,, ,... ,.,, ,.,, ,.,. ,.,.. ,.,. ,.,. ,.,, _]OJI_ ,.,, ,.,, ~'\ '"" - Sum ber: Estimasi Analis Kementerian Keuangan, 2021 Sementara dampak terhadap tenaga kerja, secara kuantitas diprediksi akan relatifterbatas. Hal ini disebabkan adanya pergeseran te naga ke rj a dari se ktor formal ke se ktor pe rtanian dan informal di mas a pandemi, sehingga penambahan angka pengangguran terbuka dapat diminimalisir. Namun dari sisi kualitas, pergeseran terse but berdampak pada penurunan tingkat produktivitas mengingat pada umumnya level upah di sektor pertanian dan informal relatifle bih rendah dibandingkan dengan sektor formal. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang menyatakan bahwa sebagian tenaga kerja mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan jam kerja atau berpindah ke jenis pekerjaan dengan upah le bih rendah di masa pandemi . Momentum Reformasi Struktural Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mewujudkan Transformasi Ekonomi Secara umum, gambaran hasil estimasi dampak permanen terhadap potensi pertumbuhan memberikan petunjuk bahwa reformasi struktural harus dijalankan untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperlukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kembali ke jalur alamiah di masa sebelum pandemi sekaligus menyongsong pencapaian visi Indonesia maju 2045. Pascakrisis akibat pandemi COVID-19 juga harus diikuti dengan reformasi besar dan fundamental. Upaya peningkatan potensi ekonomi harus dilakukan untuk mendorong perbaikan di sisi _supply,_ baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur dan kapital, serta produktivitas . Terkait hal terse but, reformasi yang bersifat fundamental pada dasarnya telah dimulai dengan fokus pembangunan di infrastruktur dan sumber daya manusia, serta upaya perbaikan berbagai jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA aspek kemudahan berusaha dari penerbitan Undang-undang Cipta Kerja. Arah ke bijakan reformasi struktural terse but harus terus dijalankan dan diperkuat dengan fokus µ: tda uµ: tya peningkatan daya saing dan produktivitas. Implementasi UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi harus mampu meningkatkan investasi dan ekspor se bagai _driver_ pertumbuhan ekonomi. Indonesia masih memiliki potensi investasi yang sangat besar µ: tda sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi. Berbagai uµ: tya peningkatan kemudahan berusaha diharapkan mampu me ndorong arus penanaman modal langsung secara signifikan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing _(foreign_ _direct investmen~._ Tingginya investasi diyakini akan menciptakan laµ: tngan kerja formal berkualitas ( _decent_ _jobs)_ dengan produktivitas tinggi sehingga menaikkan level pendaµ: ttan. Gambaran damµ: tk reformasi struktural terse but akan tercermin dari perbaikan sisi _supply_ terutama dari sisi peningkatan kontribusi modal dan produktivitas yang le bih tinggi di banding kondisi skenario tan i: a adanya re formasi struktural ( Grafik 35). Grafik 35 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1994-2025 7,9 ■ Produktivitas ■ Tenaga Kerja Modal Growth ( Rata •r.i ta ) ------, I 6,o I _s,s_ S,4 S,2 I S,2 I I I I I -2,S I / I I I AF C GF C Covi d- 19 I B au Reform I 1994·1996 1997-1999 2000·2008 2009 2010·2019 2020 I Pr oy e ksi 20 21-2025 I L------ Sumber: BKF, Kementerian Keuangan / Estimasi Analis Kementerian Keuangan , 2021 Ke berhasilan reformasi struktural akan menjadi pembeda _trajectory_ pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Hasil asesmen terhadap proyeksi pertumbuhan jangka menengah reformasi struktural mutlak diperlukan guna membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan mengakselerasi pertumbuhan ke level di atas 6 persen . Tani: a reformasi, kinerja ekonomi kembali µ: tda pola _business_ _as_ _usual._ di kisaran 5 persen. Menciptakan _productivi.ty_ _loss_ yang daµ: tt mencaµ: ti Rp2.301 triliun (kumulatif2021 - 2025). jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tabet 5 Estimasi _Productivity_ _Loss_ Indonesia Jangka Menengah _Business_ _as_ 15.83 15.43 16.53 17.91 19.42 20.99 22.69 _Usual. (BAU)_ 2 4 2 3 9 0 8 _Refonn_ 16.65 18.15 19.83 21.61 23.59 8 3 9 6 6 Estimasi _Productivity_ _Loss_ (Reform minus BAU) Sumber: BKF, Kementerian Keuangan / Estimasi Analis Kementerian Keuangan, 20'21 Selain reformasidi sektor riil, upaya reformasi strukturaljuga harus didukung dengan reformasi fiskal (APBN) sebagaimana terjadi pada reformasi pascakrisis se belumnya. Hal ini dilakukan agar peran APBN tetap dapat mempercepat pemulihan ekonomi berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi menuju pencapaian visi Indonesia Maju . Reformasi sisi fiskal dilakukan dengan mengedepankan pada pola _spending_ _better_ yang fokus pada belanja prioritas untuk pelayanan publik yang efisien , reformasi sisi pendapatan yang memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta strategi pembiayaan yang makin hati- hati (prudent), efisien, dan _sustai.nable._ Se lain itu , pada tahun 2023 konsumsi pemerintah diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal guna mengembalikan defisit di bawah 3 persen terhadapPDB. Hal ini diperlukan untukmenjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Konsolidasi anggaran pemerintah berimplikasi pada belanja negara yang terkontraksi pada tahun 2023. Namun demikian, akan diikuti dengan reformasi fiskal melalui _spending_ _better,_ dengan salah satu fokusnya ialah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Efisiensi terse but diperkirakan berdampak pada perlambatan konsumsi pemerintah dalam periode konsolidasi fiskal. Konsumsi pemerintah pasca-konsolidasi fiskal diproyeksikan akan kembali tumbuh positif seiring dengan meningka t nya kapasitas belanja pemerintah. Pada tahun 2024-2025, konsumsi pemerintah akan naik cukup cukup signifikan didorong peningkatan belanja pemerintah pusat dan penguatan kemampuan belanja pemerintah daerah . Secara jangka menengah , Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil se bagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Se bagai upaya mencapai target , Pemerintah melalui strategi penetaµm sasaran inflasi dengan tren menurun ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Stratregi ini diharapkan secara bertahap dapat menciptakan jangkar baru pada ekspektasi yang mencerminkan kondisi perekonomian domestik yang semakin efisien. Terkendalinya inflasi jangka menengah jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA juga didukung dengan upay a -upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara nasional, peroo.ikan sistem distribusi melalui dukungan infrastruktur pertanian dan konektivitas, sehingga sistem logistik yang efisien, serta pengelolaan risiko-risiko gejolak oo.ik dari sisi pangan , maupun harga energi. Dengan begitu, terciptanya stabili tas harga diharapkan mampu dicapai bahkan hingga ke tingkat daerah . Koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diupayakan untuk mendukung tren penurunan laju inflasi nasional pada jangka menengah yang diperkirakan dapat terke ndali pada kisaran 1,5-4,0 persen . Pergerakan nilai tukar Rupiah dalamjangka menengah ak a n sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi maupun faktor teknikal, seperti sentimen di pasar keuangan. Perekonomian domestik yang diperkirakan akan te rus me mbaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Selain itu , kewajiban pemoo.yaran utang oo.ik dari sektor publik maupun korporasi juga turut menamoo.h ke butuhan valas di dalam negeri. Sementara itu, peningkatan ekonomi glooo.l terutama dari mitra dagang utama Indonesia diharapkan mampu mendorong kegiatan ekspor sehingga pada akhirnya dapat men d ukung _supply_ valas domestik. Di sisi lain , upaya reformasi struktural diharapkan dapat menopang fundamental perekonomian domestik yang le bih oo.ik. Strategi dalam ke bijakan fiskal yang responsif diharapkan dapat menjaga iklim investasi semakin kondusif, sehingga diharapkan mampu mendorong arus modal masuk , oo.ik dalam bentuk penanaman modal asing jangka panjang maupun dalam bentuk portofolio. Koordinasi dengan beroo.gai _stnkeholder_ terutama Bank Indonesia se oo.gai otoritas moneter juga terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan inflasi dalam level yang rendah . Namun demikian, pasokan valas ke dalam negeri diperkirakan akan mendapat tantangan terutama berasal dari _The_ _Fed_ yang diperkirakan akan menormalisasi ke bijakan moneter Amerika Serikat. Hal ini selanjutnya akan mendorong persaingan likuiditas di pasar keuangan glooo.l dan diperkirakan dapat menurunkan _capital_ _inflow_ ke negara berkembang. Berdasarkan gamoo.ran dan faktor-faktor terse but di atas, nilai tukar selama tahun 2023 hingga 2025 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rpl3.500-15.000 per dollar AS. Dalam jangka menengah, suku bunga SUN 10 tahun akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan konsolidasi fiskal yang akan mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan anggaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan suku bunga SUN 10 tahun. Dari sisi eksternal, The Fed diperkirakan tetap akan menahan suku bunga rendah dalam mendukung pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, sehingga akan mendorong _capital inflow_ ke negara _emerging market,_ te rmasuk Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Secarajangka menengah, perkiraan tingkat permintaan akan mulai melandai dengan perkembangan pesat energi altematif. Sejalan dengan agenda pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara global, tingkat konsumsi minyak mentah akan mengalami melambat seiring naiknya penggunaan energi alternatif yang le bih ramah lingkungan. Untuk itu, pergerakan harga minyak mentah dunia diperkirakan relatif p: 1.da kisaran yang le bih stabil. Mempertimbangkan faktor-faktor terse but, harga minyak mentah Indonesia atau ICP akan bergerak p: 1.da kisaran USD50-60/barel secara jangka menengah. Meskipun begitu, konflik geopolitik tetap menjadi faktor yang dap: 1.t berpengaruh p: 1.da fluktuasi harga minyak ke dep: 1.n. Dalam jangka menengah , pemerintah akan terus menjalankan strategi peningkatan produksi dan investasi secara konsisten, antara lain pelaksanaan program pengeboran rutin, percep: 1.tan _plan_ _of_ _development,_ eksplorasi lap: 1.ngan baru yang masif , serta peningkatan _recovery factor_ lap: 1.ngan eksisting dengan _Enhaced_ _Oil Recovery._ Hal ini sejalan dengan arah transformasi hulu migas yang telah menjadi komitmen pemerintahyaitu target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Tabel 6 Perkiraan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Pe rtumbuhan Ekonomi 5,3 - 6,1 5,4 - 6,3 5,5 - 6,5 (persen, yoy) Inflasi (persen) 2,0 - 4,0 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 Nilai Tukar 13 . 800 - 13.600 - 13.500 (Rupiah/USD) 15.000 15.000 15.000 Suku Bunga SUN 10 Tahun 5. 19-7.48 5.08 - 7.65 4.99 - 7. 80 (persen) ICP (US$) 55-65 55-65 55-65 Lifting Minyak 657 - 752 607 - 778 558 - 811 (Barel per Hari) Lifting Gas (Barel Setara 1.091 - 1.208 1.097 - 1.297 1.117 -1.437 Minyak per Hari) Sumber: Hasilrapat antar Kementerian/Lembaga, 6 Mei 2021 Aktivitas eksplorasi yang masif di berbagai wilayah sangat penting dilakukan guna menambah cadangan sumber daya, terutama p: 1.da cekungan (basin) yang masih belum tersentuh . Be berap: 1. potensi proyek pengembangan lap: 1.ngan migas besar _(giant field)_ yang diharapkan dap: 1.t meningkatkan produksi, antara lain Blok _Indonesian_ _Deep_ _Water_ (IDD) di perairan Sulawesi, Blok Mase la di Maluku, serta Sakakemang di wilayah Sumatera . jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Guna mendukung hal terse but , pemerintah akan berupaya melakukan berbagai perbaikan, baik dalam hal peningkatan daya tarik investasi dari sisi _fiscal terms,_ yakni melalui perbaikan skema kontrak bagi hasil _(production sharing contract/PSC)_ baik pada PSC _gross_ _split_ maupun _cost recovery,_ maupun dengan terus melakukan reformasi birokrasi untuk mendorong kemudhan berusaha dan menciptakan proses perizinan yang simpel dan efisien. Dari sisi teknis , pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas data geologi sehingga meningkatkan daya tarik eksplorasi pada wilayah kerjayang ditawarkan . Dengan melihat kondisi _baseline,_ potensi peningkatan ya ng ada, serta upaya reformasi ke bijakan dan tata kelola hulu migas, produksi dan lifting migas dalam jangka menengah (di tahun 2025) diprediksi berada pada kisaran 558-811 ribu BPH untuk minyak bumi dan 1.117 1.437 ribu BSMPH untuk gas bumi. 111.5. Kesejahteraan Masyarakat Se lama Se lama satu dekade se belum mere baknya pandemi COVID 19 , perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju ke arah yang positif. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan terus menurun, sebaliknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) turut meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyentuh titik terendah yaitu 5,23 persen di tahun 2019, turun dari 7, 14 persen pada tahun 2010. Demikian juga tingkat kemiskinan menunjukkan capaian terbaik yaitu 9,22 persen dari 13,3 persen pada periode yang sama. Pembangunan yang berjalan merata tidak han ya mampu menciptakan lapangan kerja yang le bih luas dan menurunkan kemiskinan , tetapi turut menurunkan kesenjangan . Indikator ketimpangan yang diukur melalui rasio gini menunjukkan tren terus membaik menjadi 0,380 di tahun 2019 , turun dari 0,414 pada 2014. Selain itu , kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (1PM) turut membaik menjadi 71,92 di tahun 2019, meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 . Namun , tren perbaikan indikator di atas berubah arah di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Kontraksi PDB akibat pandemi mendorong TPT naik menjadi 7,07 persen pada tahun 2020, atau naik cukup signifikan dibandingkan capaian tahun 2019. Jumlah penganggur naik 2,67 juta orang dari tahun lalu hingga mencapai 9, 77 juta orang. Secara alamiah, angkatan kerja naik 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2020, namun lapangan kerjayang tercipta turun sebanyak 310 ribu orang dibandingkan tahun lalu . Berdasarkan data survei BPS, pandemi COVID- 19 berdampak kepada 29, 12 juta orang penduduk usia kerja. Di antara mereka sebanyak 2,56 juta orang menjadi penganggur baru. Selain itu, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi . Kemudian dari sisi intensitas pekerjaan , 24,03 juta orang mengalami penurunan jam kerja di kondisi pandemi, dan me ngaki batkan pe nghasilan mas y arakat yang turun. Imbas penurunan lapangan kerja dan penghasilan masyarakat, tingkat kemiskinan turut naik dan kembali ke angka _double_ _digit,_ yaitu sebesar 10 , 19 persen per September 2020 setelah beberapa periode ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA se belumnya semµit mencaµii _single digit._ Jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah µida tahun 2020 sebanyak 2,76 juta orang terhadap tahun 2019, sehingga total penduduk miskin menjadi sebanyak 27,55 juta orang. Selain terjadi penurunan konsumsi karena menurunnya penghasilan rumah tangga, kenaikan harga komoditas konsumsi yang diukur dalam garis kemiskinan (GK) turut andil mendorong meningkatnya kemiskinan. GK meningkat µida tahun 2020 sebesar 4, 18 persen hingga mencaµii Rp458 . 947 /kapita/bulan . Secara sµisial, sumber pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata menjadikan angka kemiskinan bervariasi antarprovinsi maupun antarperkotaan dan perdesaan di Indonesia. Banyaknya sektor ekonomi di perkotaan yang terimbas COVID-19 µida tahun 2020 baik sektor formal maupun informal menjadikan angka kemiskinan di perkotaan pun tumbuh le bih ceµit dibandingkan dengan perdesaan . Tingkat kemiskinan di perdesaan per September 2020 menjadi 13,20 persen dan tingkat kemiskinan di perkotaan menjadi 7,88 persen. Di sisi lain, Pulau Jawa sebagai episentrum µindemi COVID- 19 berakibat µida aktivitas sosial-ekonomi yang semakin menurun di wilayah tersebut sehingga menimbulkan lonjakanjumlah penduduk miskinmenjadi sebesar 14,75 juta jiwa. Hal ini menjadikan Pulau Jawa se bagai pulau dengan tambahan penduduk miskin baru terbesar di Indonesia . Berdasarkan sensus Penduduk tahun 2020, Pulau Jawa juga meruµikan pulau dengan jumlah Penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu se besar 56, 10 persen dari total Penduduk Indonesia dan meruµikan pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, µindemi COVID 19 le bih terlihat damµiknya terhadap demografi dan kesejahteraaan penduduk di wilayah terse but. Sementara itu, kenaikan angka kemiskinan Pulau Papua dan Maluku adalah yang terendah meskipun memiliki persentase penduduk miskin yang terbesar. Di sisi lain, µida tahun 2020, Maluku dan Papua meruµikan pulau dengan distribusi penduduk µiling sedikit, yaitu hanya se besar 3, 17 persen . Damµik COVID-19 terhadap kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, namun tren peningkatan kemiskinan terjadi secara global. Kemiskinan global yang terjadi akibat µindemi COVID-19 telah menye babkan kemunduran be beraµi tahun ke belakang atas pencaµiian target kemiskinan global yang telah diperoleh hingga tahun 2019. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, seµinjang tahun 2020 diperkirakan terdaµit 100 juta orang yang terjatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Bahkan di Timur Tengah dan Afrika Utara tingkat kemiskinan hampir mencaµii dua kali liµit. Sementara itu, emµit per lima bagian dari total penduduk miskin baru diestimasikan akan muncul di negara berpendaµitan menengah dan wilayah Asia Selatan, di mana estimasi menunjukkan 49 juta penduduk yang terkena damµik be rat dan masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kenaikan kemiskinan global, kenaikan kemiskinan Indonesia termasuk mode rat. Akibat adanya µindemi COVID- 19, pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM turut terhambat. Angka Rasio Gini kembali mengalami kenaikan µida 2020 menjadi 0,385. Padahal tren penurunan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Rasio Gini masih berlanjut di periode se belumnya hingga menyentuh 0,380, turun dari tahun 2014 yang sebesar 0,4 1 4. Meskipun meningkat, Rasio Gini 2020 sebesar 0,385 menunjukkan tingkatketimrangan yang sedang atau moderat 3 • Pandemi COVID- 19 yang mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020 berdamrak hampir ke beroo.gai sektor kehiduran, termasuk terhadap kualitas SDM Indonesia. Caraian IPM Indonesia rada tahun 2020 hanya naik sebesar 0,02 µ: >in menjadi 71,94 dari 71,92 rada tahun 2019. Lemahnya kenaikan IPM Indonesia rada tahun 2020 ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya daya beli masyarakat Indonesia akioo.t randemi COVID-19, sehingga menye oo.bkan pengeluaran per kapita riil penduduk le bih rendah dioo.ndingkan tahun se belumnya. Indikator ini turun dari 11,30 juta rupiah rada tahun 2019 menjadi 11, 01 juta rupiah rada tahun 2020. Pemoo.tasan mobilitas mengakioo.tkan aktivitas ekonomi semua sektor, kecuali pertanian dan perdagangan, menurun. Sekali lagi sektor pertanian menjadi penyelamat di tengah krisis yang terjadi. Se oo.gian tenaga kerja yang terdamrak di perkotaan terutama rada sektor industri manufaktur berpindah ke sektor informal, diantaranya ke sektor pertanian . Para petani mengalami peningkatan kesejahteraan di tengah randemi. Hal ini tergamoo.r dari Nilai Tukar Petani (NTP) . Meskipun semrat menurun di oo.wah 100 rada periode Mei-Juni 2020, NTP terus menguat hingga akhir tahun mencarai 103 ,3. Angka NTP terus bertahan di atas 103 hingga April 2021. Selaras dengan NTP, indikator kesejateraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN) juga mengalami pemoo.ikan di atas 100 per Juli 2020 dan terus meningkat hingga mencarai 103,70 rada April 2021. Me ski pun indikator kesejahteraan masyarakat selain NTP dan NTN melemah di tahun 2020, namun Pemerintah telah berhasil menahan penurunan kesejahteraan masyarakat lebih dalam melalui beroo.gai program yang dijalankan. Selain mengopt i malkan peran APBN 2020 dalam mendorong roda perekonomian, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil menahan kontraksi PDB tahun 2020 hanya menjadi 2,1 persen _(yoy)._ Seoo.gai bagian program PEN, Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah diperluas guna mengurangi damrak negatif randemi COVID- 19 rada daya beli rumah tangga, terutama rada penduduk miskin dan rentan. Perluasan Perlinsos tersebut terdiridari perluasan penerima dan manfaat PKH dan Kartu Semoo.ko, Bantuan Semoo.ko Jabodetabek, Bantuan Semoo.ko Tunai, BLT Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Semoo.ko, Subsidi Gaji/Urah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, dan subsidi kuota internet. Program Perlinsos untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencarai realisasi Rp220,4 triliun di seranjang 2020. Program ini mampu menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi krisis sehingga darat mencegah kemunduran kesejahteraan yang lebih dalam. Seranjang tahun 2020, menurut survei yang 3 Menurut Oshima , nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kat egori ketimpangan y ang rendah , nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat , dan nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dal= ketimp=gan y=g tinggi. } jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dilakukan oleh Bank Dunia, hampir semua rumah tangga di kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu oo.ntuan sosial. Selain itu, persentase rumah tanggayangmenerima oo.ntuan sosial pun mengalami peningkatan hingga 73 persen . Dengan adanya Program Perlinsos yang diberikan sep: tnjang tahun 2020, penurunan konsumsi rumah tangga dap: tt tertahan dengan efektif dan menunjukkan arah peroo.ikan. Konsumsi ke butuhan pokok menunjukkan pertumbuhan positif meskipun pemulihan konsumsi lainnya masih tertahan karenamasih terdap: ttnya pemoo.tasan mobilitas akioo.t p: tndemi COVID-19 . Dengan melihat perkemoo.ngan indikator ekonomi hingga April 2021, Pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat akan mengalami peroo.ikan di tahun 2021 dan 2022. Program PEN yang tetap berlanjut hingga tahun 2022 akan turut menjadi katalisator pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan berada p: tda rentang 4,5-5,3 persen _(yoy)_ yang akan berdamp: tk p: tda penciptaan lap: tngan kerja oo.ru dan mampu mencegah terjadinya PHK di 2021. Selain itu, program vaksinasijuga akan turut mendukung ekonomi pulih lebih cep: tt. Tanda- tanda pemulihan ini telah terlihatdi triwulan 1-2021, dimana kontraksi PDB mengecil menjadi 0,74 persen _(yoy)_ _._ Seriring dengan pulihnya ekonomi, TPT p: tda Februari 2021 turun menjadi 6,26 persen dari Agustus 2020 lalu yang semp: tt menyentuh 7,07 persen. Pada akhirnya kondisi ini akan mendorong peningkatan penghasilan rumah tangga sehingga tingkat kemiskinan diharapkan akan memoo.ik dan kemoo.li menjadi _single_ _digit_ Selain itu, pemerataan pemoo.ngunan juga terus berjalan dengan beroo.gai proyek infrastruktur Pemerintah di beroo.gai daerah dan dengan terus menyalurkan Program Perlinsos oo.gi penduduk miskin dan rentan. Sehingga, rasio gini diharapkan akan kemoo.li turun di tahun 2021. Demikian juga dengan terus mendorong perbaikan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, 1PM diharapkan akan mengalami peroo.ikan di 2021 setelah semp: tt stagnan di tahun lalu. Peroo.ikan indikator kesejahteraan ini diharapkan terus berlanjut di tahun 2022. Tabel 7 Indikator Pembangunan Nasional 2010 - 2021 Indikator 2010 201120122013 20142015 20162017 2018 2019 2020 2021 Kemiskinan (% ) 13 ,3 3 12,4 11 ,7 11 ,5 11,0 11,1 10,7 10,1 9,66 9 , 22 10,1 9 9,2-9,7 enganggur an( %) 7,14 7 , 48 6 ,13 6, 17 5 , 94 6,18 5, 6 1 5,5 5,3 5,2 3 7,07 7,7-9,1 Rasio Gini 0,37 8 0 , 39 0,41 0 , 41 0 , 41 4 0,40 2 0,39 4 0,39 1 0,38 4 0,38 0 0,38 5 0,377 0,379 1 PM 66 ,5 3 67 ,0 9 67 ,7 0 68, 3 1 6 8,9 0 69 ,5 5 70,1 8 70,8 1 71, 3 9 71 ,9 2 71 ,9 4 72,78 72 , 95 NilaiTukar etani 102, 75 105, 75 105 , 87 101, 96 101 , 32 102, 83 101 , 49 103, 06 103 , 16 104, 46 103, 25 102- 1 04 NilaiTukar 102 , 102 , 105, 109, 112, 113, 114 , 102, n.a. n.a. n.a . 102 - 104 Ne layan 66 97 8 58 51 53 29 00 Sumber: a) BPS, realisasi s.d 2020, b) APBN 2021 \ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA IV. REFORMASI STRUKTURAL DAN FISKAL IV. l. Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah Secara umum kebijakan makro fiskaljangka menengah diarahkan untuk meresp: ms dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural , dan mendukung pencap: iian target pemoo.ngunan se oo.gaimana tertuang dalam rencana pemoo.ngunan j angka menengah . Selaras dengan hal terse but maka pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga _fiscal, sustai.nability_ dalam jangka menengah- p: : lnjang. APBN diarahkan lebih fokus p: ida program prioritas, efisien, dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons ketidakp: istian sehingga keberlanjutan fiskaljangka pendek, menengah, dan p: : lnjang daµit dijaga. Kerangka kebijakan fiskaljangka menengahjuga merup: ikan _aggregate control_ untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjemoo.tani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka µ: lnjang melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati, dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal terse but maka pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsif, integratif, komprehensif, dan efektif untuk memperkuat fondasi dalam rangka keluar dari _middle_ _income trap_ menuju Indonesia Maju . Namun demikian, di tengah Up: iya yang kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Maju µida tahun 2045, gelomoo.ng p: indemi glooo.l COVID 19 telah melanda hampir seluruh belahan dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga mengancam perekonomian dan stabilitas sis tern keuangan . Se oo.gai gamoo.ran, damp: ik p: indemi COVID- 19 di samping mengancam kesehatan masyarakat , juga menciptakan ketidakp: istian yang berdamp: ik µida penurunan ekspektasi p: isar, penurunan permintaan global, juga penurunan mobilitas oo.rang dan orang sehingga berdamp: ik µida perlamoo.tan kinerja perdagangan dan pelemahan kinerja ekspor dan impor. Kombinasi terse but µida akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan berdamp: ik p: ida penurunan aktivitas ekonomi serta mengganggu kinerja sektor riil dan sektor keuangan. Gamoo.ran damp: ik p: indemi COVID- 19 se oo.gaimana ditunjukan µida Gamoo.r 2. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 2 Dampak Pandemi COVID-19 • AKTMTAS T SEKTOR T SEKTOR EKONOMI ., RIil ¥ KEUANGAN ¥ X.A e '"""-1si ~ mondulasis SDA • Belanja operasional yang TANTANGAN STRUKTURAL: menurun masih besar • Bldanc Pffldidibn, Kesehabn, • ~or Informal clan _dig/ta/_ • _Mandatory_ _~ndlng_ .-.-1! Pfflinsos, lnfmtruktur, don _~conamy_ belum ~uhnya cukup besar Pencu,bn Refonnosi Blroluasl tertangkap di perpajakan 1 1 11 • Untut< pencuabn day.a SJ i nc dalom RISIKO ASICAL ME NI NGKAT ASKAL HARUS KONSOUDATIF perokonomlan , serta penlncbbn _M_ _·1_ produlrtMtas tona1• krrja dalam • _Def/dt_ _primary_ _balanu_ • Deflsit kemball maks 3" momentum bonus demolrafi mel~bar POBd i 2023 • O..flsit APBN ma si h besa r • MenJaga level belanja • _Debt ratio_ meningkat untuk operasional P£RUBAHAN IKUM & ~~lntahan dan OISR U PS I EKONOMI DIGITAL mendorong ~elconomlan Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Meskipun menjadi tantangan berat dalam pengelolaan APBN, konsolidasi fiskal pada tahun 2023 tetap harus dilakukan. Urgensi konsolidasi fiskal dapat dilihat dari be berapa perspektif yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, risiko makro fiskal, dan konsistensi ke bijakan. Urgensi konsolidasi fiskal dalam perspektif pertumbuhan ekonom i berkelanjutan antara lain: (i) dalam kondisi ketidakpastian yang masih tinggi, fungsi ke bijakan fiskal se bagai alat stabilisasi dan distribusi le bih efektif, (ii) peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir terus melemah, sehingga hanya mengandalkan belanja negara saja sebagai instrumen mendorong pertumbuhan menjadi kurang efekt if, (iii) memanfaatkan hasil reformasi struktural yang dilakukan antara lain UU Cipta Kerja, sebagai instrumen untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, (iv) dapat menghindari terjadinya _crowding_ _out_ pada pasar keuangan yang memicu peningkatan _yield_ sehingga menghambat investasi swasta. Dalam perspektif risiko makro fiskal, urgensi konsolidasi fiskal antara lain: (i) menjaga tingkat kerentanan ( _vulnerability)_ fiskal dalam kondisi _manageable._ Pele baran defisit yang tinggi berdampak pada peningkatan risiko utang _(debt_ _ratio,_ _interest ratio,_ _debt_ seroi.ce _ratio),_ sehingga berpotensi mengganggu solvabilitas, sustainabilitas, dan kredibilitas fiskal yang merupakan jangkar perekonomian, (ii) konsolidasi fiskal menjadi momentum untuk akselerasi reformasi fiskal terutama reformasi perpajakan dan belanja negara _(spending better),_ (iii) ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA menghindari penyempitan ruang fiskal, mengingat peningkatan stok utang akan menambah be ban biaya utang (JX)kok dan bunga). Sementara itu dalam perspektif menjaga konsistensi kebijakan, urgensi konsolidasi fiskal antara lain: (i) langkah konsolidasi merupakan satu kesatuan utuh dalam serangkaian kebijakan dalam penanganan COVID- 19 dan pemulihan ekonomi, dan (ii) menjaga komitmen UU Nomor 2 tahun 2020 yang mengamanatkan agar defisit kembali maksimal 3 persen PDB ditahun 2023. Konsol i dasi fiskal di tahun 2023 merupakan bagian dari upaya menjaga kredibi l itas Pemerintah . Gambar 5 Urgensi Konsolidasi Fiskal • Ke bij akan fis kal lebih efektif • Mengendal l kan risiko utang • Konsistensi kebijakan untuk fungsi stabilisasi dan _(debt_ _mtio,_ _interest_ _mtio,_ _debt_ penanganan COVI0-19 dl st rlbusi; _service_ mtfo), _(extraordinary poli_ _cy,_ _reop_ _eni_ _ng_ _pol_ _icy_ dan _recovery_ • Mengopt l malkan reformasl • Mempercepat reformasl flskal _don_ _r_ _efo_ _rms_ _poli_ _cy_ da n _fi_ _sc_ _al_ structural (UU CI KA, LPI) se bagai (per pajakan dan _s_ _pending_ _conso_ _li_ _dation)_ lnstrumen untuk a kse lera si _better); _ pertu mbu h an e ko nom i • Ko m ltmen me n jaga amanat • Menghindarl penyempltan UU No. 2 Ta h un 2020: defi sit • Menghindari _aowding_ _out_ ya ng ruang fiskal kemba li maks i mal 3% di ta hun menaikkan _y_ _ie_ _ld_ SBN dan 2023 , me nghambat inv estas i swas ta Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Arah dan Strategi Konsolidasi Fiskal Konsolidasi fiskal merupakan upaya untuk pendisiplinan fiskal dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskaljangka menengah-panjang. Namun demikian , konsolidasi fiskal tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara penguatan _countercyclical,_ untuk akselerasi _recovery_ dengan pengendalian risiko untuk memelihara ke berlanjutan fiskal jangka menengah-panjang . Sejalan dengan hal tersebut, agar langkah konsolidasi dapat berjalan optimal maka harus disertai reformasi fiskal yang komprehensif. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 6 Agenda Reformasi Fiskal yang Komprehensif Penln gkata n Pe ndapat,in Pengua tan _~ndl119_ l>dter Pe mbl ayaa n lnovatff & _susta/nable_ • Reform asl Perp ajau n yang • Pe nerapan _zero_ _based_ _budgtt/119: _ • Utang sebagai lnstrumen u ntuk se hat, a dil , dan kom petlt lf, a.I: ✓ Efisiensi belanja kebutuhan dasar; ✓ lnova sl pengg a llan poten sl ✓ F okus program prioritas; _countercycllca/_ namun dikelola unt uk pen l ngka u 1n _toJt_ _ratio_ secara _prudent_ dan _sustainable_ ✓ Be rorientasi pada hasil /result ✓ Perlua sa n ha .sis per p, J a ka n ( al. _based); _ • Mendorong efektivitas pemb i ayaan _e_ _+e_ _ommerce_ _,_ cukal pfastl k, ✓ Daya tahan _(automatic stabilize_ _r)_ investas i a.I pember i an PMN ke optlmall sui PPN) BUMN di lakukan s ecara selektif • Subsldl yang tepat sasaran dan ✓ Si st em perpaja kan yang seja l an terintegrasi ; • Pendalaman pasar _(financi_ _al_ deng an s trulc.tur perekonomlan _deepening)_ • Efektivitas perlinsos (akurasi data dan ■ Opt i malisasi pengelolaan ase t integrasi at au si nergi program) • lnovas i pembiayan dengan dan inova s i layanan penguatan peran SWF dan SMV • Pen guat..n desen trallsasl flskal untuk • Peng uatan tata kelola dan serta sk ema KPBU ; kebijakan melal ui peningkatan kemandlrlan, slnergl • Penguatan manajemen leas untuk dan keadllan menj a ga _fiscal_ _buffer_ yang handal lmplementasi peraturan • Penguatan _Quality_ _control_ TKOO pelaksa n aan UU P NBP . dan efis ien Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Reformasi fiskal yang komprehensif terse but meliputi optimalisasi pendap: 1..tan, penguatan _spending_ _better,_ inovasi pembiayaan , dan penguatan _fiscal_ _buffer_ yang andal dan efisien. Pada prinsipnya, re formasi pendaµ: 1..tan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Upaya reformasi pendapatan ditempuh antara lain melalui inovasi penggalian potensi perpajakan, perluasan basis perpajakan, penyesuaian sistem perpajakan agar sejalan dengan struktur perekonomian , optimalisasi pengelolaan aset dengan pendekatan _high_ _and_ _best_ uses _(HEU) ,_ inovasi layanan, serta penguatan tata kelola . Sedangkan penguatan kebijakan _spending_ _better_ ditempuh dengan implementasi _zero_ _based_ _budgeting_ _(ZEB),_ yaitu pemanfaatan anggaran fokus terhadap program prioritas, efisiensi untuk ke butuhan dasar, dan penguatan pelaksanaan anggaran berbasis hasil _(result_ _based),_ serta implementasi _automatic_ _stabilizer_ untuk antisipasi ketidakpastian . Sementara itu , reformasi pada sisi pembiayaan dilakukan dengan inovasi pembiayaan melalui penguatan peran _Special_ Mi.ssion _Vehicle_ (SMV) dan _Sovereign Wealth_ _Fund_ (SWF), pendalaman pasar keuangan _(financial deepening),_ dan mendorong efektivitas pembiayaan investasi dimana pemberian PMN dilakukan secara selektif dan terukur sesuai urgensi dan kebutuhan. Pada sisi lainjuga dilakukan penguatan _fiscal_ _buffer_ yang andal dan efisien antara lain melalui penguatan manajemen kas yang fleksibel dan terkoneksi dengan pasar keuangan, sinkronisasi penerbitan SUN dan kondisi kas, sertafiscal _buffer_ yang optimal. Reformasi sisi pembiayaan juga didukung oleh arah ke bijakan pengelolaan pembiayaan jangka menengah yang turut mendukung rencana konsolidasi fiskal di 2023, yaitu: (i) pengendalian rasio utang terhadap PDB pada batas aman memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan pa.sea COVID-19; (ii) optima l isasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang luar negeri se bagai pelengkap; (iii) pengembangan pasar SBN melalui diversifikasi instrumen untuk mendorong efisiensi biaya dan risiko, serta ke butuhan pasar; (iv) perluasan basis investor, (v) pengelolaan portofolio utang antara lain melalui mekanisme _liabilities_ ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _management,_ (vi) penguatan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara; (vii) pengembangan pembia y aan kreatif termasuk pemberian jaminan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan ke butuhan defisit APBN; (viii) transparansi pengelolaan utang dan ke waj i ban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berk a la. Graf'tk 37 Simulasi Arab Konsolidasi Fiskal di Tahun 2023 Pendapatan Negara (% PDB) ,.00 It00 1 ~00 10,00 ..... ~ ... ,--- .. I lo.ft I ll.OI 10 , 44 I I : ll.11 = 1.00 t o.ti I 10,tt I 10,n I I lo.JI •.oo •.oo I I I I L---• (>,70) - bat as ~ h - blt asar..s >.00 - Bat as bawah - batas at• s (6,13) ■ batu bawah ■ bitas atas 2020 20 21 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 202 3 20 24 2025 Sumber: KementerianK e uangan , 2 021 Langkah konsolidasi dan reformasi fiskal diharapkan menjadi kunci untuk perc e patan pemulihan dan penguatan fondasi perekonomian se ka ligus me melihara ke berlanjutan fiskal jangk a menen g ah dan panjang. Se lain itu , penanganan COVID-19 y ang efektif dihar a pkan a kan be rkontribusi terhadap perc e patan pemulihan e konomi . K ombin a si ke bijakan ini diharapkan akan menjadi bantalan pelaksanaan re formasi struktural untuk mewujudkan pertumbuhan e konomi y ang cukup tinggi. dan berkelanjutan serta terpeliharany a kesinambungan fi skal jangka menengahdan panjang. Graf'tk 38 Trajektori Pertumbuhan Ekonomi Indoensia Jangka Menengah -=- Bu siness as usual -=- Re form 20 18 2019 2020 2021 20 22 20 23 2024 2025 S umber: BPS , Kement e rian Ke uan g an , 2 021 (diolah) jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan _countercyclical._ Ke berlanjutan fiskal jangka menengah difokuskan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari _middle_ _income trap._ Mempertimbangkan kinerja makro fiskal 10 tahun terakhir dan volatilitas di masa pandemi, serta proyeksi makro ekonomi, maka kebijakan makro fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk percepatan pemulihan dan mendukung reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Sejalan dengan hal terse but, maka langkah-langkahyang perlu dilakukan adalah: Pertama, tetap menempuh ke bijakan ekspansif konsolidatif secara bertahap untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kedua, mengendalikan risiko fiskal melalui reformasi yang komprehensif dengan cara optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, serta inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjagarasioutang dalam batas aman . Ketiga, mendorong inovasi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dengan memanfaatkan momentum bonus demografi. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tetapmemberikaninsentiffiskal untukdayasaingdan investasi. Keempat, mendorong keseimbangan primer menuju p: : >sitif dalam jangka menengah. Melalui berbagai langkah terse but, diharapkan dalam jangka menengah pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas perekonomian, belanja semakin efektif, dan defisit akan kembali dibawah 3 persen PDB di tahun 2023 . Secara umum , gambaran arah makro fiskaljangka menengah ditunjukan pada Tabel 8 . Tabet 8 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah 2021-2025 URAIAN Per alaon PNBP Hibah PD8Nonnal Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 99 IV .2. Reformasi Struktural IV.2.1. Reformasi Anggaran Pendidikan Sejalan dengan amanah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah telah melakukan pemenuhan _mandatory_ anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Upaya ini dilakukan secara konsisten mengingat sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama pembangunan nasional. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang semakin canggih , tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh SDM yang kuat dan berkualitas. Se lain itu, pengembangan SDM menjadi faktor yang penting dalam menuju Indonesia menjadi negara maju tahun 2045, sehingga diperlukan penguatan pendidikan se bagai bekal agar SDM Indonesia siapdalam menghadapi revolusi industri 4.0, serta mampu bersaing di kancah internasional. Anggaran pendidikan dalam APBN meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp370,8 triliun di tahun 2016, menjadi Rp550,0 triliun di tahun 2021, atau mencapai rata-rata pertumbuhan 6,09 persen per tahun. Anggaran Pendidikan sebesar Rp550,0 triliun yang dialokasikan di tahun 2021 meningkat 16,59 persen (yoy) dari tahun 2020, sejalan dengan peningkatan belanja negara dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada Grafik39. Grafik 39 Perkembangan Anggaran Pendidikan (Rp Triliun) 9,52% 6,31% 6,79% 2,31 % 550 ,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Real Sementara APBN - Belanja Pem. Pusat - TKDD Pemb ia yaan ...._ Growth( %) Sum ber: Kementerian Keuangan, 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempunyai porsi terbesar dalam Anggaran Pendidikan, yaitu rata-rata mencapai 62,96 persen dari total realisasi Anggaran Pendidikan tahun 2016-2020. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan dasar dan menengah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, Anggaran Pendidikan yang disalurkan melalui Belanj) jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemerintah Pusat menca~i rata-rata 34,54 persen , sedangkan sisanya melalui Pembiayaan Anggaran . Beroo.gai ke bijakan yang telah dilakukan selama periode tahun 2016-2020, antara lain : (i) realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari belanja K/ L ke belanja TKDD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2016 , terutama untuk memastikan kete~tan sasaran dan pemanfaatann y a; (ii) penera~n BOS beroo.sis kinerja yang diimplementasikan mulai tahun 2019; (iii) perce~tan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan melalui Kementerian PUPR; (iv) perluasan program beasiswa afirmasi/Bidikmisi melalui KIP Kuliah; (v) penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui pengembangan BLK Komunitas; serta (vi) pengalokasian Dana Ara.di di bidang pendidikan yang hasil pengelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, pemajuan ke budayaan, penguatan perguruan tinggi , dan pengemoo.ngan riset. Melalui beroo.gai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan terse but, terda~t beroo.gai ca~ian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain: (i) pemberian oo.ntuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) ke~da 20, 1 juta siswa per tahun; (ii) pemberian beasiswa Bidikmisi y ang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah ke~da 324 ,9 ribu mahasiswa di tahun 2016 dan meningkat menjadi 845,36 ribu mahasiswa di tahun 2020 ; (iii) pemberian BOS dari 5 3, 4 juta siswa di tahun 2016 meningkat menjadi 54, 7 juta siswa di tahun 2020; (iv) pemberian oo.ntuan beasiswa melalui Lemoo.ga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah diberikan ke~da 24.926 orang sam~i dengan akhir tahun 2019 dan bertamoo.h seoo.nyak 3.069 orang ~da tahun 2020; (v) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (vi) memperkuat peran lemoo.ga pengelola dana aoo.di pendidikan se oo.gai _Sovereign Wealth_ _Fund_ (SWF) Pendidikan. Selanjutnya Anggaran Pendidikan se besar Rp550,0 triliun yang telah dialokasikan tahun 2021, antara lain diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor _Programme_ _for_ _International_ _Student_ Assessment (PISA), penguatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta peningkatan kompetensi guru. Secara le bih rinci, Anggaran Pendidikan da~t dilihat ~da Tabel 9. Anggaran Pendidikan tahun 2021 yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat terse oo.r di be bera~ K/L , terutama melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp81,5 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp55,9 triliun. Alokasi anggaran ~da Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain untuk mendukung program merdeka belajar , kampus merdeka, dan organisasi penggerak. Adapun alokasi anggaran ~da Kementerian Agama antara lain untuk melanjutkan kegiatan prioritas dalam rangka penguatan pendidikan keagamaan . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Tabet 9 Anggaran Pendidikan tahun 2021 (Rp Triliun) Rincian Anggaran Pendidikan APBN 202 1 1. Belanja Pemerlntah Pusat 184,5 ,_ 2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 299 ,1 a. DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendid i kan 156,6 ,~ b. Dana Transfer Khusus 135,1 I - OAK Fisik ,~ 18,3 - OAK Non fisik 116,8 C. Dana otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 6,0 l d. DID untu k mendukung digitalisasi pendidi k an 1,4 I 3. Pengeluaran Pemblayaan 66 ,4 Total Anggaran Pend l dlkan 550,0 Belanja Negara 2.750,0 Raslo Anggaran Pendldlkan thd BelanJa Negara (%) 20,0 ~ Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 Sernenta ra i tu, Anggaran Pend idi kan tahun 2021 rnelalui TKDD dial okasikan se besar Rp299, 1 triliun dengan rincian : (i) perkiraan Da na Transfer U rnurn (DTU) se besar Rp156,6 triliun, rneliputi angga r an gaji pendidik, non gaji pendidik, serta Dana Bagi Hasi l (DBH) tarnbahan rni gas Aceh dan Papua Barat; (ii) DAK Fisik sebesar Rp 1 8,3 tri li un u nt u k peningkatan sarpras dan ketersediaan akses; (iii) DAK Nonfisik se besar Rpl 16,8 triliun untuk peningkata n rn ut u layanan pe n didikan da n rnendukung program rnerdeka belajar; (iv) Dana Insentif Dae rah (DID) se besar Rpl,4 triliun antara lain untuk rnendukung digitalisasi pendidikan; serta (v) perkiraan Dana Otonorni Khusus se besar Ri: 6,0 triliun antara lain untuk pernbangunan sarpras serta teknologi info r rnasi dan kornunikasi dalarn rangka perluasan akses dan pen in gkatan efektivitas layanan pendidikan di daerah otonorni khusus. Angga r an Pendid i kan tahun 2021 rnelalui investasi Pernerintah dalarn pos pengeluaran pernbiayaan dialokasikan sebesar Ri: 66,4 tr il iun, yang di tujukan untuk rnelanjutkan penguatan investasi Pernerintah di bidang pendidikan, dalarn bent u k Dana Pengernbangan Pendidikan Nasional (DPPN) , Dana Abadi Pene l it i an, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Ti nggi. DPPN bertujuan untuk rnendukung pen ingkatan kua l itas SDM Indonesia antara lain dalarn bentuk beasiswa pendidikan. Dana Abadi Penelitian yang dialokasikan sejak tahun 2019 ditujukan unt u k rnendukung pengernbangan riset di Indonesia. Serne n tara itu, Dana Abadi Ke budayaan dan Dana Abad i Perguruan Tinggi yang dialokasikan sejak tahun 2020 , rnasing - rnasing ditujukan untuk pernajuan kebudayaan dan rnewujudkan perguruan tinggi di Indonesia berkelas dunia _(world_ _class university)._ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tantangan Pembangunan Bidang Pendiclikan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen APBN sudah dilakukan sejak tahun 2009 sebagaimana amanat konstitusi . Namun demikian, masih terdapat be berapa tantangan y ang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan yang masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan dengan indikator _Human_ _Capital._ _Index_ (HCI) yangbelumoptimal, rendahnyarata-ratalama sekolah, skor PISA yang tidak meningkat signifikan, ketimpangan akses pendidikan terutama pendidikan menengah ke atas, ketersediaan sarpras yang belum merata, tingkat partisipasi PAUD yang masih harus ditingkatkan, dan masih adanya _rrdsmat; ch_ pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Bank Dunia mengukur kualitas atau produktivitas SDM se buah negara melalui HCI. Nilai HCI dipengaruhi oleh tiga komponen yang membentuk kualitas SDM, yaitu: (i) _survi.val,_ (ii) _expected_ _years_ _of_ _quality-adjusted_ _school,_ dan (iii) _health_ _envi.ronment_ Komponen pertama digunakan untuk mengukur sejauh mana seorang anak dapat bertahan hidup sampai dengan dia dapat menempuh pendidikan formal, yaitu melalui tingkat mortalitas balita. Komponen kedua adalah komponen yang erat kaitannya dengan capaian pendidikan sebuah negara , yaitu mengukur harapan lama sekolahyangdapat dicapai oleh seorang anak pada usia 18 tahun yang disesuaikan dengan kualitas pendidikan. Sementara itu, komponen ketiga berkaitan dengan lingkungan kesehatan yang diukur melalui prevalensi _stunting_ dan _adult_ _survi.val rate._ Graf'lk 40 Perkembangan _Human_ _Capital_ _Index_ Beberapa Negara Singapore 0,88 Korea, Rep. 0,80 Vietnam 0,69 Malaysia 0,61 Thailand 0,61 Indonesia 0, 54 Philippines 0,52 Lao PDR 0,46 Timor-Leste 0,45 Sumber: Bank Dunia, 2020 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Peroo.ndingan nilai HCI dari be berapa negara ditunjukan dalam Grafik 40 Nilai HCI Indonesia tahun 2020 adalah 0,54, masih di oo.wah be berapa negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand, serta hanya le bih unggul dari Filipina , Laos, dan Timor Leste. Fakta terse but menunjukkan oo.hwa kebijakan di bidang pemoo.ngunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan, dihadapkan pada tantangan yang cukup besar untuk mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN lainnya. Kebijakan pada kedua sektor tersebut memainkan peranan yang sangat penting untuk memperkuat investasi di bidang SDM, guna mendukung daya saing Indonesia di masa yang akan datang. Peroo.ndingan rata-rata lama sekolah dari be berapa negara di Asia Tenggara ditunjukkan pada Grafik 41. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah 8 tahun , atau dengan kata lain seoo.gian besar penduduk mengenyam pendidikan hanya sampai dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Apabila dioo.ndingkan dengan negara lainnya , rata-rata lama sekolah tersebut merupakan salah satu yang paling singkat. Hanya ada dua negara di ASEAN dengan rata-rata lama sekolah di oo.wah 8 tahun , yaitu Thailand (7 ,6 tahun) dan Myanmar (4,9 tahun). Hal ini menunjukkan oo.hwainvestasi pada pendidikan perlu menjadi perhatian penting agar Indonesia menjadi le bih kompetitif. Dengan revolusi industri 4.0, daya saing se buah negara akan ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi yang antara lain dipengaruhi oleh lamanya sekolah . Grafik 41 Rata-rata lama sekolah beberapa negara di Asia Tenggara 12 10 - Indo n esia -- V ietnam 8 - singapura - Filipina 6 - Th ailand 4 - Malaysia -"i-- Myanmar 2 0 ..,. ..,. ..,. 0 0 0 0 0 N a) 0 N a) 0 N r-- a) "' 0 0 0 "' 0 0 rl rl rl "' rl '° "' "' "' "' "' "' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "' "' "' "' "' "' rl "' "' rl "' rl rl rl rl rl rl rl N N N N N N N N N Sumber: OurWorldin Data (Lee-Lee (2016), Barro-Lee(2018) andUNDP(2018)) Lama sekolah erat kaitannya dengan tingkat partisipasi sekolah, dimana semakin rendah tingkat partisipasi sekolah maka akan semakin rendah pula lama sekolah. Partisipasi sekolah sendiri juga ditentukan oleh seberapa mudah akses pendidikan yang dimiliki. Adanya ketimpangan dalam akses ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 104 pendidikan akan menyebabkan adanya ketimpangan capaian pendidikan antardaerah, yang pada akhirnya akan menentukan rata - rata lama sekolah masyarakat Indonesia. Se oo.gai negara kepulauan dengan variasi kondisi geogra: fis yang cukup beragam, masih terjadi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah . Wilayah dengan tingkat kesu l itan geografis yang tinggi umumnya akan memiliki jumlah infrastruktur pendidikan yang teroo.tas, berdampak pada re ndahnya akses pendidikan dan rendahnya tingkat pendid i kan. Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan tingkat pendidikan dari tiap kabupaten/kota di Indones ia tahun 2019 ditunjukkan pada Gambar 7. Secara umum ter l ihat oo.hwa untuk seoo.gian besar wilayah, APM Sekolah Dasar (SD) sudah cukup tinggi mendekati angka 100 persen . Akan tetapi , untuk beberapa wilayah di Kawasan Timur Indonesia (di sekitar Pegunungan Jayawijaya, Papua), ternyata APM SD relatif sangat rendah apabila dibandingkan dengan kawasan lainnya di Indonesia . Hal terse but berkorelasi dengan tingkat kesulitan geografis pada daerah tersebut. Tingkat kesulitan geografis berdampak pada semakin jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk menuju ke sekolah dan akan berdampak pada semakin tingginya bia ya transportasi dan lamanya waktu yang dibutuhkan. Pola yang hampir sama ditemui pula pada variasi APM SMP. Dengan demikian, faktor geografis diperkirakan menjadi penentu utama ketimpangan akses pendidikan pada tingkat SMP ke oo.wah. Gambar 7 Sebaran angka partisipasi murni menurut tingkat pendidikan Ar,gu hrtWpaM Mwnl SNI' ~ ~lwriSO Angka P art lslpasl Mu ml SMA Sumber: BPS, SusenasMaret2019 (diolah) jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pola yang cukup berbeda ditunjukkan pada se baran APM Sekolah Menengah Atas (SMA). Seba.ran APM SMA cenderung le bih bervariasi apabila dibandingkan dengan APM SD dan SMP. Pada Gambar 7. terlihat masih banyak kabupaten/kota dengan nilai APM SMA kurang dari 50 persen. Rata-rata nasional APM SMA adalah se besar 74,3 persen, cukup rendah apabila dibandingkan dengan APM SD dan SMP yang masing-masing se besar 98,4 persen dan 95, 7 persen. Rendahnya APM SMA tercermin pula pada rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia selama 8 tahun. Hal tersebut menyiratkan bahwa se bagian besar siswa sekolah berhenti sekolah se belum kelas tiga SMP. Dengan demikian, perluasan akses untuk SMP dan SMA menjadi salah satu faktor kunci untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah bagi mayoritas masyarakatlndonesia. Relatif tingginya capaian APM SMA antarwilayah sebagaimana ditunjukkan Gambar 7, salah satunya dipengaruhi oleh beragamnya kondisi geografis di daerah yang berimplikasi terhadap jauh/ dekatnyajarak menuju sekolah. Kabupaten/Kota dengan rata-rata jarak menuju sekolahnya relatif dekat cenderung memiliki capaian APM SMA yang tinggi, antara lain seperti Yogyakarta. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi seperti daerah di sepanjang pegunungan Jayawijaya di Provinsi Papua menunjukkan capaian APM SMA yang rendah. Sulitnya kondisi geografis menyebabkan terbatasnya ketersediaan layanan pendidikan yang antara lain terefleksi dari jauhnya jarak menuju sekolah. Untuk daerah dengan kondisi geografis sulit, perlu dilakukan intervensi ke bijakan terutama dari sisi penawaran, antara lain dengan mendorong peningkatan jumlah sekolah yang dibangun/ direhab serta penyediaan akses transportasi. Di sisi lain, terdapatjuga daerah-daerah yang capaian APM SMA nya rendah meskipun jarak menuju sekolah relatif dekat. Rendahnya capaian di daerah tersebut tersebut antara lain dipengaruhi banyaknya kesempatan untuk bekerja sehingga membuat biaya oportunitas bersekolah menjadi tinggi, misalnya daerah dengan kawasan industri. Untuk daerah dengan karakteristik tersebut, perlu dilakukan intervensi kebijakan terutama dengan mendorong sisi permintaan, antara lain melalui pemberian bantuan tunai bersyaratyang diberikan kepada anak usia sekolah yang diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Graflk 42 Skor PISA siswa Indonesia 410 403 402 400 390 380 370 360 360 - Matematika -A- Sains Membaca 350 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Sumber: OECD, 2018 Salah satu indikator kualitas r: ,endidikan yang sering digunakan secara internasionaladalah skor PISA. Dalam r: ,eriode tahun 2000 s.d. 2018, skor PISA Indonesia belum menunjukkan r: ,erkembangan yang signifikan. Skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 yang merupakan skor paling rendah di ASEAN. Pada masa revolusi industri 4.0, r: ,enguasaan atas ilmu matematika dan sains menjadi salah satu faktor r: ,enentu utama se beraµ=t cepat adaptasi sebuah negara terhadap r: ,erkembangan r: ,esat teknologi di masa yang akan datang . Dengan demikian , r: ,eningkatan kualitas r: ,endidikan juga menjadi salah satu hal r: ,enting yang r: ,erlu dir: ,erhatikan guna mendukung daya saing sumber daya manusia Indonesia. Kondisi sarana dan prasarana (sarpras) r: ,endidikan yang tersediajuga r: ,erlu mendapat r: ,erhatian. Grafik 43 menunjukkan kondisi ruang kelas dari tiap jenjangr: ,endidikan . Terlihat bahwa secara umum ruang kelas dengan kondisi baik jumlahnya lebih sedikit dari ruang kelas yang mengalami kerusakan. Padajenjang Sekolah Menengah Atas (SMA & SMK), hanya terdapat sekitar 45 r: ,ersen ruang kelas dengan kondisi baik. Bahkan, proporsi ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat SMP dan SD jauh lebih sedikit, yaitu se besar 31,28 r: ,ersen untuk SMP dan 27,40 r: ,ersen untuk SD. Adapun proporsi kondisi ruang kelasyang mengalami kerusakan berat dan rusak total adalah SD 8,69 r: ,ersen, SMP 7,40 r: ,ersen, SMA dan SMK masing-masing4 , 12 r: ,ersendan 1,87 r: ,ersen. Hal tersebut menyiratkan bahwa r: ,erbaikan sarpras r: ,endidikan masih menjadi salah satu r: ,ersoalan yang harus segera diatasi guna menciptakan kegiatan belajar menga j aryang kondusif. Tantangan yang juga dihadapi di sektor r: ,endidikan adalah tingkat partisipasi pada PAUD yang masih r: ,erlu ditingkatkan. Me ski pun menunjukkan trenyang meningkat, akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia masih le bih rendah dari rata-rata negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Bahkan, APK Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Malaysia yang sudah mendekati 100 persen. Pelajar yang memperoleh akses pendidikan saat usia dini menunjukkan nilai PISA yang le bih tinggi dari mereka yang tidak memperoleh pendidikan usia dini (OECD, 2015). Grafi.k 43 Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan (persen) Tahun 2020 SMK SMA SMP SD SLB 0 ,0 10 ,0 20,0 30,0 40 ,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90 ,0 100 ,0 ■ Baik ■ Rusak Ringan ■ Rusak Sedang Rusak Berat & Rusak Total Sum ber: Kementerian Pendidikan dan Ke budayaan, 2021 Grafik 44 Perbandingan Angka Partisipasi Kasar PAUD (persen) Vietnam Thailand Malaysia Indonesia Rata2ASEAN 0 20 40 60 80 100 ■ 2016 ■ 2017 2018 Sum ber: Bank Dunia, 2020 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Inve stasi pe ndidikan yang dilakukan µ3.da anak usia dini memiliki peranan penting dalam menciptakan SDM unggul karena meletakkan fondasi yang kuat dalam keterampilan kognitif dan sosio-perilaku . Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh saat usia dini tersebut akan terakumulasi dan mempengaruhi karakter di masa remaja dan dewasa sehingga daµtt menciptakan generasiyang le bih produktif dan terampil di masa mendatang (OECD and ADB 2015) . Bahkan, investasiyang dikeluarkan untuk pendidikan usia dini akan menghasilkan inve stasi ( _return_ _on_ _investmen~_ yang le bih tinggi dari µ3.da investasi yang dilakukan µ3.da jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Investasi µ3.da pendidikan usia dini tidak hanya memberikan peningkatan produkt i vitas individu dan nasional , tetapi secara simultanjuga daµtt mengurangi ketimµtngan sosial dan ekonomi di masa mendatang . Bel um optimalnya tingkat µ3.rtisiµ3.si pendidikan usia dini di Indonesia antara lain dipengaruhi di sµtritas ketersediaan akses dan fasilitas yang belum merata. Saat ini, fasilitas PAUD lebih oonyak tersedia di daerah perkotaan dariµtda perdesaan. Saatini masih terjadi disµtritas ketersediaan akses PAUD antarda e rah yang beragam (Grafik 45) . Untuk itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan akses dan mutu penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penga l okasian Transfer ke Daer a h dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Grafik 45 Tingkat Pengembalian Investasi atas SOM Hasil investasi pend id ikan di usia din i / Pi!rkembanpn otak manusia Usia Sumber: Bank Dunia, 2020 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 109 - Graf"lk 46 Disparitas Ketersediaan PAUD 90 80 70 .... 60 3 so ..5 40 ii: 30 20 0 oO 0 0 0 0 ■ Jumlah ruang kelas (ribu) o APK Paud (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 80 70 60 so~ , 40 ~ Cl) 30 c.. 20 10 0 Sumber: KementerianPendidikandan Kebudayaan, BPS, 2020 Persoalan _mismatch_ antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri masih menjadi tantangan yang harus diatasi . Pendidikan vokasi (termasukSMK/kejuruan) mempunyai tujuan utama agar peserta didik memiliki keahlian dan keterampilan , ooik secara teori maupun praktek ten tang karakter dan ke butuhan dunia kerja. Untuk itu , pendidikan vokasi seharusnya mempunyai skema pengajaran melalui pendidikan dan pelatihan, serta memiliki kurikulum yang _link_ _and_ _match_ dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dengan demikian , lulusan pendidikan ini diharapkan siap memasuki dunia kerja dan me moon tu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Namun demikian, pendidikan vokasi (akademi/diploma dan kejuruan/SMK) 1m justru masih menyumoongkan pengangguran terbuka oohkan menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Kondisi terse but menjadi indikasi masih perlunya penguatan _link_ _and_ _match_ antara materi kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diajarkan di sekolah vokasi/kejuruan dengan yang dibutuhkan oleh DUDI. Graf"lk 47 Pengangguran Lulusan SMK clan Akademi/Diploma 25,11% 24,23% 23,31% 22,75% 2M4 2M5 2M6 2M7 2M8 2 M9 - Juta orang ~ % thd Total Pengangguran Terbuka Sumber: BPS, 2019 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kemajuan teknologi di Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja Indonesia . Diperlukan pengemoo.ngan kurikulum pendidikan terutama pendidikan vokasi agar mampu secara lebih optimal meningkatkan skill tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI menuju ekonomi digital. Untuk memanfaatkan peluang dalam Revolusi Industri Keempat, sistem pendidikan vokasi perlu disesuaikan agar dapat menyediakan sistem pembelajaranyang mengajarkan keterampilan praktis dan pada saat yang bersamaan juga cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan peruoo.han teknologi yang cepat. Namun demikian, sistem pendidikan vokasi di Indonesia masih menghadapi tantangan antara lain masih kurang memadainya proporsi tenaga pengajar vokasi yang memiliki kualifikasi keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan industri (BKF dan Prospera, 2020) . Untuk itu , perlu dilakukan review terhadap persyaratan tenaga pengajar vokasi agar dapat difokuskan pada keterampilan teknis yang dibutuhkan daripada sekedar kualifikasi formal (persyaratan minimal S1/D4). Hal ini akan memungkinkan praktisi industriyang terampil dan handal dapat mengajar meski tidak memiliki gelar sarjana atau pengalaman mengajar. Tabel 10 menggamoo.rkan beberapa aspek penting yang harus dipenuhi dalam menciptakan sistem pendidikan vokasi yang berhasil , berdasarkan peroo.ndingan antarnegara . Tabel 3 Aspek Penting dalam Keberhasilan Sistem Pendidikan Vokasi Kurikulum yang relevan Ke te rikatan yang kuat dengan p: 1.sartenagakerja Sekolah berkualitas tinggi Insentifbagi penyedia pelatihan dan kompetisi an tar penyedia pelatihan Standar pelatihan yang tinggi Melibatkan semua pemangku ke~ntingan (pemerintah , pengusaha , mitra sosial, leml: aga pendidikan) dalam pengembangan kurikulum , dengan bidang tanggungjawabyangjelasyang ditugaskan kep: 1.da masing-masingpihak. Menetapkan mekanisme ump: 1.n balik berkelanjutan untuk menjaga keterlil: atan pengusaha, dan sektor swasta dalam sistem pendidikan, serta sistem pendidikan harus mampu menginformasikan tentang Jems keterarnpilan yang diperlukan di p: 1.sar tenaga kerja Memberikan pendanaan yang cukup untuk memastikan ketersediaan bahan ajaryangsesuai dan guru y ang terlatih Memberikan pendanaan yang bersumber dari pemernitah dan swasta, serta otonomi dalam keputusan pengajaran dan kepegawaian Membangun sistemdesentralisasi akreditasi elm jaminan kualitas , serta memastikan adanya jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sistem persaingan yang konstruktif antara penyedia pelatihan Kemuclahan peralihan antara Memastikan bahwa kompetensi clan kualifikasi jalur pendidikan umum clan yang diperoleh di jalur kejuruan cukup untuk vokasi memungkinkan siswa beralih ke jalur umum Sumber: Eichhorst et al. (2012 , 4-5), clalam Sri Mulyani Indrawati &Ari Kuncoro (2021) Di era glooo.lisasi, pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam mendukung pengemoo.ngan SDM Indonesia menuju transformasi industrialisasi. Pendidikan tinggi memiliki peran penting antara lain dalam menciptakan, mengadaptasi serta menyeoo.rluaskan pengetahuan yang merupakan aspek penting oo.gi negara berkemoo.ng agar dapat memanfaatkan glooo.lisasi (Indrawati 2018). Akumulasi pengetahuan yang terdapat di pendidikan tinggi memungkinkan negara berkembang untuk terus mengembangkan inovasi oo.ru. Untuk itu, perguruan tinggi di Indonesia perlu terus didorong agar tidak hanya menjalankan peran seoo.gai institusi pengajaran, tetapi juga mampu secara lebih optimal menjalankan fungsi sosial pendidikan tinggi yaitu menciptakan, mengadaptasi, dan menye oo.rluaskan pengetahuan. Tabel 11 menggamoo.rkan kolaborasi ke bijakan yang dapat dilakukan Pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendorong penguatan sistem inovasi di Indonesia . Tabet 4 Kolaborasi Kebijakan dalam Mendorong Penguatan Sistem Inovasi di Indonesia Pemerintah lnstitusiPerguruan Tinggi Pemerintah clan institusi Perguruan Tinggi • Menyediakan dukungan penclanaan untuk mendorong penelitian kolaboratif; • Melakukan reformasi regulasi untuk menyederhanakan prosedur dalam pelaksanaan kolaborasi penelitian. • Menjalin kerja sama un tuk meningkatkan keterampilan penelitian; • Menyelenggarakan berbagai forum dan kegiatan untuk mempromosikan kerja sama antara institusi dalam dan luarnegeri. • Mendorong pertukaran penelitijangka pendek, yang clapat didanai oleh pemerintah atau institusi, untuk mendukungpeningkatan kapasitas clan mempromosikan kerja sama di antara para peneliti; • Membangun portal penelitian untuk menghubungkan peneliti internasional clan Indonesia, mernpromosikan kekuatan clan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; '; .: ~· ,--·· -_,~: · . ~. . : ...- ~-·..,._··~ ·, .... -~_": ._: _~~; : _ : ~.L-~L~_: _.._: __ l~· ... ·~· ~-~- _ •-~ --~ _ _,_, _ __ ·-- _ _~---: _-_ •- ___ -~-: : ...: ·~· ; _~.,; : •~2~~i~: ~ pe ga g g •• • repositori untuk penelitian kolaboratif; • Melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi bi dang keahlian penelitian dari peneliti Indonesia dan internasional. Sumber: Sri Mulyani Indrawati &Ari Kuncoro (2021) Pada sisi lain, semangat otonomi daerah menimbulkan tuntutan dan ke butuhan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kondisi sumber daya dan kearifan lokal pada masing-masing daerah. Fenomena munculnya sekolah-seko l ah yang beroo.sis vokasi/kejuruan di daerah - daerah di Indonesia harus dioo.rengi dengan penyediaan guru yang kompeten di bidangnya masing- mas1ng . Secara umum, kompetensi guru di Indonesia masih harus ditingkatkan . Pemerintah secara konsisten terus mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi guru, antara lain dengan pemberian insentif berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) oo.gi guru yang memiliki sertifikat pendidik, Tamoo.han Penghasilan (Tamsil) oo.gi guru yang belum bersertifikat dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) oo.gi guru yang bertugas di daerah khusus termasukdaerah sangat tertinggal. Namun demikian, pemberian beroo.gai insentif peningkatan kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya disertai dengan peningkatan kompetensi guru yang diukur dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) . Grafik 48 menunjukkan hasil UKG yang masih belum optimal. Graf"lk 27 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru l SMK 58,4 i SMA 62,3 i SMP 58,6 SD 54,8 ..J 0 20 40 60 80 100 Skar UKG (nilai maksimal 100) Sumber: KementerianPendidikandan Kebudayaan, 2020 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2022 Memperhatikan berbagai tantangan yang diuraikan ters e but di atas dan meres: p: ms dinamika pembangunan di bid a ng pendidikan, maka secara umum arah ke bijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2022 antara lain akan difokuskan untuk mendukung : 1. peningkatan sinergi antara Pe merintah Pusat dan Pe merintah Daerah dan antar Kementerian/Lembaga , terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standarisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi; 2. penguatan penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penguatan dukungan anggaran BOP PAUD dan Dana Desa ; 3. pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan de ngan memperceµ: i.t rehabilitasi sarana prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK; 4. peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program sertifikasi berbasis kompetensi, mendorong peneraµ: i.n remunerasi danjenjang karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar; 5. penguatan pendidikan vokasi, antara lain melalui perbaikan kurikulum dengan memperbanyak muatan t eknis, standardisasi mutu melalui pengajaran yang _hybrid,_ pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan dukungan operasional pendidikan vokasi. 6. penguatan investas i Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi TIK, pemajuan ke budayaan dan penguatan perguruan tinggi kelas dunia. IV.2.2 . Reformasi Layanan Kesehatan Kesehatan meruµ: i.kan salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Uµ: i.ya pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatanyangditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahaµ: i.n perkembangan kehiduµ: i.n manusia sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 8 . Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan mulai dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit , serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. Selain itu, Pemerintah menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasiona l (JKN) untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sejak tahun 2016, Pemerintah telah mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk anggaran kesehatan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Anggaran kesehatan dalam periode 2016 - 2019 tumbuh rata-rata sebesar 7,0 persen. Di tahun 2020, realisasi sementara anggaran kesehatan tumbuh signifikan se besar 70,60 persen menjadi Rp193,8 triliun, terutama karena adanya penanganan COVID-19 yang tercatat sebesar Rp63,5 triliun (sekitar 32,7 persen dari total realisasi anggaran kesehatan) dan adanya kenaikan iuran JKN yang dibayarkan Pemerintah bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dari Rp23.000 , 00 per orang per bulan menjadi Rp42.000,00 per orang per bulan. Gambar 8 Program Kesehatan Bagi Semua PROGRAM KESEHATAN BAGI SEMUA lbu . ii o ff a\t, fl Dewasa I Bayt& II •i Anak- , ,. Lansla • \ ~ Remaja . Hamil Ballta .. Anak .llmlnln IIMllltal Nlllonal Penl,.icatan penyedlaan clan akses plllhan pancan sehat Glnbn Mnyanklt Hldups...t (GERMAS) Pen l ngkatJn F asllitas Kesehata n Bagi lbu & Anak --Mldlc: IICllldtUp Suplemen Gizi Makro (Makanan Tambahan) dan Glzl Mlkro (Tablet Tambah Darah, Kapsul VltJmln A) " ' "" · '.... .. • PemantJuan Pertumbuhan Promosl& clan Penembangan Ballta Konsellng • Menyusu i lmunlsasl Dasar LencbP Penl~ <: akupan ASI Eksklusif s.- Pmwllll din Tenap ICesehltan Selanjutnya, anggaran kesehatan pada APBN tahun 2021 mencapai Rp169,7 triliun, namun diperkirakan akan meningkat menjadi Rp296,4 triliun dalam rangka penguatan penanganan COVID-19 . Sebagian besar anggaran kesehatan tahun 2021 dialokasikan melalui kementerian lembaga, khususnya Kementerian Kesehatan yang utamanya untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dan pembayaran bantuan iuran PBI JKN. Tingginya pertumbuhan anggaran kesehatan yang ditujukan untuk penanganan COVID-19 dan bantuan iuran PBI JKN memberikan dampak pada terlampauinya mandatory minimal anggaran kesehatan se besar 5 persen, dimana rasio anggaran kesehatan terhadaptotal belanja negara tercatat sebesar7,5 pada realisasi sementara tahun 2020 dan 6,2 persen pada APBN 2021. Anggaran kesehatan juga dilaksanakan melalui alokasi TKDD. Pada periode tahun 2016-2021, realisasi belanja kesehatan melalui TKDD meningkat seiring dengan peningkatan anggaran TKDD dan penambahan jenis TKDD yang di-eannark untuk pelaksanaan belanja kesehatan . Pada tahun 2016-2021 , ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 115 jenis TKDD yang digunakan untuk belanja keseh a tan antara lain terdiri dari DAK Fisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik (BOK dan BOKB), dan Dana Otsus. Kemudian mulai tahun 2020, jenis TKDD yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kesehatan diperluas dengan menamoohkan DBH (Tamoohan Migas dan CHT) sertaearmarkDID, earmarkDAU/DBH, dan earmark Dana Desa untuk kesehatan yang diarahkan utamanya untuk penanganan COVID-19 . Grafik 49 Perkembangan Anggaran Kesehatan (Triliun Rp) 2016 2017 2018 2019 202 0 20 21 Unaudited A PB N - KL - Non KL - TKDD Pembiayaan -+- Persen thd Bel. Negara *) Dalam tahun 2021 clilakukan penyesuaian anggaran kesehatan dari Rpl69 ,7 triliun menjacli Rp296 ,4 triliun Sumber: Kementerian Keuangan , 2021 Realisasi Sementara belanja kesehatan TKDD µida tahun 2020 sebesar Rp46,9 triliun . Peningkatan realisasi belanja kesehatan melalui TKDD meruµikan wujud dari komitmen Pemerintah dalam pemenuhan penyediaan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh daerah terutama dalam rangka perceµitan penanganan COVID-19 µida tahun 2020. jdih.kemenkeu.go.id • • • •• MENTERIKEUANGAN Grafik 50 Perkembangan Perkembangan Anggaran Kesehatan dalam TKDD (Triliun Rupiah) 46,9 2016 2017 2018 2019 2020 2021* ■ DAK Fisik: Bidang Kesehatan ■ DAK Nonfisik: BOK dan 80KB ■ Dana Otsus ■ Dana lnsentif Dae rah ■ Dana Bagi Hasil (Tambahan Migas dan CHT) ■ Earmark DTU untuk Kesehatan ■ Earmark Dana Desa untuk PEN COVID-19 Earmark DID untuk Kesehatan Sumber: KementeriaKeuangan, 2021 Dalam rangka mendukung penanganan COVID-19, anggaran belanja kesehatan melalui TKDD tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp76,3 triliun atau 106 persen lebih tinggi. dari tahun 2020, yang terdiri dari: (a) DAK Fisik: Bidang Kesehatan Rp19,8 triliun; (b) DAK Nonfisik: BOK dan BOKB Rp12, 7 triliun; (c) Dana Otsus Rp2 ,9 triliun; dan (d) anggaran PEN Kesehatan Rp39,9 triliun . Grafik 51 Belanja Kesehatan Publik (persen PDB) dan Log Pendapatan (GNI) per Capita 3.5 3 • • • Braz il 2.5 2 Ca m~ I 1.5 • t.. n f _Jf_ e : '-\_ Srll.ank• I nd ia ..Je ~ Malaysia e • lndOflffla e • L aoPDR 0.5 0 5 9 11 13 Sum ber: World Bank WDI dan ASPIRE _(Indonesia_ _Public_ _Expenditure_ _Retiew_ _2019),_ 2019 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 117 - Meskipun mengalami peningkatan , anggaran belanja kesehatan publik di Indonesia relatif lebih rendah ai: a-bila dioo.ndingkan dengan negara lain, se oo.gaimana ditunjukkan dalam Grafik 51. Realisasi belanja kesehatan publik di tahun 2016 tercatat 1,4 persen PDB , lebih rendahdioo.ndingkan negara lain dengan tingkat pendai: a-tan serui: a- (rata-rata se besar 2, 7 persen PDB). Peningkatan belanja kesehatan setiap tahun diikuti dengan peroo.ikan i: a-da be berai: a- cai: a-ian indikator kesehatan, diantaranya yaitu: (i) menurunnya rasio biaya penge luaran prioo.di ( _out-of-pocket expenditure)_ dari 46, 7 persen di tahun 2013 (sebelum JKN) menjadi 31,9 persen di tahun 2018 dari Total Belanja Kesehatan, terutama karena adanya perluasan cakui: a-n JKN yang mencai: a-i 80 persen populasi i: a-da tahun 2018; dan (ii) menurunnya prevalensi _stunting_ i: a-da oo.lita dari 37 ,2 persen i: a-da tahun 2013 menjadi 27,7 persen i: a-da tahun 2019 . Me ski pun demikian, masih ditemukan adanya be berai: a- cai: a-ian indikator yang belum menunjukkan peroo.ikan, diantaranya yaitu: (i) meningkatnya persentase perokok usia 10-18 tahun dari 7,2 persen i: a-da tahun 2013 menjadi 8,8 persen i: a-da tahun 2018; dan (ii), meningkatnya prevalensi obesitas i: a-da penduduk usia di atas 18 tahun dari 14,8 persen i: a-da tahun 2013 menjadi 21,8 persen i: a-da tahun 2018. Perkembangan beberai: a- cai: a-ian indikator kesehatan dai: a-t dilihat i: a-da tabel 12. Tabel 12 Capaian Indikator Kesehatan 1. Perluasan cakui: a-n PBI JKN 91, 1 96 ,8 .. Uutajiwa) (2016) (2020) 2. Penyediaan makanan tamoo.han 1,1 1, 7 .. oo.gi ibu hamil kurang energi (2016) (2019) kronis dan oo.lita kekurangan gizi Uutajiwa) 3. Penyediaan makanan tamoo.han 1,8 1,1 ... oo.gi oo.lita kurus Uutajiwa) (2018) (2019) 4. Sampel ooo.t, ooo.t tradisional , 52 . 029 58 . 993 .. kosmetik, dan suplemen (2016) (2019) ke se ha tan yang di pe riksa (sampel) 5 . Angka Kematian lbu (per 346 230 ... 100.000 kelahiran hidup) (2015) (2020} 6 . Angka Kematian Bayi (per 32 24 ... 100.000 kelahiran hidup) (2012) (2017) 7 . Prevalensi stuntingi: a-da oo.lita 37,2 27,7 ... (persen) (2013) (2019) 8. Insidensi Tube r kulosis (per 346 272 ... 100 . 000 penduduk) (2015) (2020) usia 10-18 tahun (2013) (2018) ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 118 10. Prevalensi obesitas µtda 14,8 21,8 A penduduk umur > 18 tahun (2013) (2018) 11. Prevalensi Diabetes Melitus 6,9 8,5 A (persen) (2013) (2018) 12 . Persentase imunisasi dasar 59,2 57,9 A lengkap µtda anak usia 12-23 (2013) (2018) bulan 13. Persentase puskesmas tanp: t 7,7 6 ~ dokter (2017) (2020) Sumber: NotaKeuangan TA 2021, Riskedas , Kementerian Kesehatan. Ke deµtn, pelaksanaan sistem kesehatan Indonesia akan tetap menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penganggaran program kesehatan baik di pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, hingga tahun 2021 belanja untuk program pelayanan preventif masih relatifrendah, di mana dari 75 persen anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk belanja program, mayoritas dialokasikan untuk pelayanan kuratif seperti bantuan iuran untuk PBI JKN (80,03 persen) dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (antara lain Layanan TB, HIV/ AIDS sebesar 8,52 persen). Se baliknya, be saran anggaran untuk pelayanan preventif relatif rendah, yaitu hanya 0,51-2,26 persen dari belanja program, antara lain untuk penyediaan makanan ibu hamil dan balita serta imunisasi. Di sisi _supply,_ anggaran untuk belanja sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan masih relatifrendahyaitu 4,5 persen. Grafi.k 52 Rincian Belanja Program Dalam Anggaran Kesehatan 2021 • lbu Hamil & bayi dalam kandungan • Balita Pendidikan Tenaga Kesehatan ■ PBI JKN • Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Rumah Sakit dan Puskesmas (Sarana dan Prasarana) • lntervensi Makanan Sehat Anak Sekolah • Lainnya (lntervensi Makanan Sehat; Registrasi, Perizinan dan Pengawasan Obat) Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Sementara itu , ta ntangan yang dihadapi dalam penganggaran kesehatan di daerah, yaitu masih rendahnya anggaran untuk belanja alat kedokteran dan laboratorium penunJang sarana dan prasarana kesehatan apabila ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dibandingkan dengan alokasi belanja lainn y a. Hal in i terlihat : rnda rata-rata realisasi APBD tahun 2016 - 2020 dimana realisasi belanja alat kedokteran dan lalx>ratorium penunjang tercatat masing-masing sebesar Rp8,9 triliun dan Rµ),7 triliun . Angka realisasi terse but relatif kecil bila dibandingkan dengan re alisasi belanja gaji dan tunjangan (Rp33,7 triliun), belanja BLUD (Rp22,0 triliun), belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan (Rp12,7 triliun), belanja jasa kantor (Rpl0,8 triliun), dan tambahan penghasilan pegawai (Rpl0 ,0 triliun). Selain itu , tantangan lainnya : rnda sistem kesehatan diantaranya adalah te rhambatnya u: rnya penurunan _stunting_ akibat : rnndemi COVID-19. U: rnya pencegahan _stunting_ terkendala disebabkan menurunnya akses terhadap makanan bergizi . Daya beli masyarakat terhadapmakanan bergizi melemah akibat banyakn ya kelompok masyarakat yang mengalami penurunan atau bahkan kehilangan penda: rntan. Hal ini da: rnt terlihatdari meningkatnya angka kemiskinan tahun 2020 akibat : rnndemi . Pandemi juga menghambat akses terhadap layanan kesehatan, yaitu kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas mengalami penurunan sekitar 53 persen. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena penundaan kunjungan ke fasilitas kesehatan akan berdam: rnk : rnda terlambatnya imunisasi balita dan pengecekan kesehatan ibu hamil, serta da: rnt menghambat u: rnya pencegahan _stunting._ Grafik 53 Perkembangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan 18,7 18,7 - ■ ■ I 13,6 1 .1 10,3 1,9 O ■ 0,1 - - 1,9 I 5 _-4A_ ■ 6 ,8 .- 3,6 . I I •1 -k usia anak yaitu PIP (Program Indonesia Pintar) dan PKH (Program Keluarga Haraµ: tn). Kedua program ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan akses anak usia 6-21 tahun untuk mendaµ: ttkan pendidikan tingkat dasar hingga menengah. Terdaµ: tt 20, 11 juta siswa penerima PIP dari tingkat SD /MI/ sederajat hingga SMA/MA/ sederajat yang dikelola oleh Kemendikbud dan Kemenag. Di sisi lain, terdaµ: tt 12,46 juta anak SD SD/MI/sederajat hingga SMA/MA/sederajat yang menjadi anggota KPM PKH yang dikelola oleh Kemensos . Kondisi ini berp: : >tensi menye babkan permasalahan _exclusion_ dan _inclusion_ _error._ Integrasi PIP dan PKH diharapkan daµ: tt meningkatkan efektivitas program untuk meningkatkan akses ke pendidikan, meningkatkan keteµ: ttan sasaran, memperceµi.t penyaluran bantuan, dan menghemat biaya penyelenggaraan program. Mengintegrasikan dua program besar yang telah berjalan cukup lama harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di sisi cakuµ: tn, penerima PKH saat ini seharusnya juga menjadi penerima PIP. Namun, dalam prakteknya masih terdaµ: tt penerima PKH yang tidak menerima PIP. Untuk tahap awal, program yang diintegrasikan diberikan keµ: tda penerima PIP dan/atau PKH. Namun, ke depan perlu dilakukan reviu target sasaran yang dibatasi hanya µ: tda penerima PKH atau penerima PIP. Di sisi manfaat, besaran bantuan untuk integrasi PIP-PKH perlu disesuaikan de ngan kebutuhan biaya pendidikan, sehingga tidak sekedar menjumlahkan bantuan PKH dengan bantuan PIP saatini. Salah satu opsi besaran bantuan adalah dengan melihat komp: : >nen jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA biaya pendidikan khususnya biaya operasional bagi kelompok masyarakat 40 persen berpenghasilan terendah. Integrasi PIP dan PKH perlu dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu memastikan kesiaµin pelaksanaan, antara lain yaitu ketersediaan data yang akurat dan pengaturan kelemoo.gaan yang jelas. Pada tahap awal, sinkronisasi Data Terµidu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan Data Kependudukan dan Cata tan Sipil (Dukcapil) telah dimulai sejak tahun 2020. Perbaikan kualitas data dilanjutkan dengan pemutakhiran DTKS µida tahun 2021. Hal lain yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan kelemoo.gaan serta proses transisi antara lain meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan tugas insitusi yang terlibat guna memastikan tujuan peningkatan akses pendidikan tercaµii . Selanjutnya , transisi yang oo.ik dan sosialisisasi yang intensif keµida seluruh pemangku kepentingan akan sangat mempengaruhi keberhasilan integrasi PIP dan PKH. Bansos Lansia Indonesia sedang mengalami transisi demografi yang tercermin dari menurunnya populasi usia anak, meningkatnya usia kerja hingga sekitar tahun 2050, serta tumbuhnya populasi usia lanjut. Di sisi lain, data tingkat kemiskinan berdasarkan kelompok usia µida tahun 2019 menunjukkan oo.hwa kelompok penduduk usia lanjut cenderung memiliki tingkat kemiskinan le bih tinggi dioo.ndingkan kelompok usia anak dan usia produktif. Di kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), tingkat kemiskinan cenderung naik seiring dengan kenaikan usia, oo.hkan tingkat kemiskinan kelompok usia lanjut 85 tahun ke atas mencaµii dua kali liµit dari tingkat kemiskinan nasional per September 2019. Saat seseorangmemasuki usia lanjut, terdaµit tantangan secara ekonomi yang harus dihadapi yaitu menurunnya produktivitas dalam memperoleh pendaµitan serta meningkatnya pengeluaran terutama untukkesehatan . Hal tersebut menyeoo.bkan kelompok lansia relatif le bih rentan jatuh miskin, terutama oo.gi mereka. yang tidak tercakup dalam perlinsos. Meskipun tingkat kemiskinan kelompok usia lanjut cenderung le bih tinggi, saat ini cakuµin program perlinsos oo.gi kelompok ini sangat rendah. Program yang secara khusus didesain oo.gi kelompok usia lanjut, yaitu Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu LU/ semula ASLUT) memiliki cakuµin yang sangat rendah . Cakuµin program perlinsos lain untuk kelompok lansia seperti PBI-JKN, dan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun PKH juga masih sangat teroo.tas. Pada tahun 2021 , lansia yang telah menerima oo.nsos melalui PKH dan Bantu LU hanya sekitar 1, 1 juta jiwa. Padahal berdasarkan data BPS, di tahun 2019 terdaµit 25,64 juta lansia di Indonesia (9,6 persen dari total populasi), dan sekitar 11,05 jutajiwa (43,7 persen) masuk dalam kelompok penduduk miskin jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan rentan (kelompok desil 1-4). Di sisi lain, besaran manfaat untul<: lansia dalam PKH dan Bantu LU belum cukup ideal yaitu sebesarRp2 ,4 jutaper tahun atauRp200 ribu per bulan. Secara total, alokasi anggaran terse but baru mencaµii 0,02 persen terhadapPDB, jauh di bawah negara-negara lain. Bahkan se bagai salah satu negara termiskin di Asia, Neµil telah mengalokasikan sekitar 1,3 persen PDB untuk bantuan keµida lansia, yang mencakup semua penduduk berusia 65 tahun ke atas dan semua perempuan yang hidup sendiri berusia di atas 60 tahun (TNP2K- MAHKOTA, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memperluas cakuµin dan meningkatkan besaran bantuan bagi kelompok lansiayang sangat rentan ini. Pemberian bansos untul<: lansia perlu dilakukan dengan mengintegrasikan bagian PKH lansia dengan Bantu LU/ ASLUT yang diselenggarakan terpisah di luar PKH agar le bih bersinergi, efektif, dan efisien. Dalam jangka menengah, Pemerintah daµit memperluas cakuµin program bansos untuk lan sia secara bertahap agar daµit mencakup lansi a miskin dan rentan yang berusia di atas 70 tahun. Reformasi bansos untuk lansia diharapkan memberikan damµik yang le bih baik terhadap penurunan kemiskinan dan ketimµingan. Bantuan tersebut diharapkan daµit membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar perluasan bansos lansia secara bertahap daµit berjalan lancar, terdaµit be beraµi faktor pen ting yang harus disiapkan yaitu: (i) dalam hal penargetan, perlu ditentukan sasaran dan kriteria penerima yang jelas, termasuk mekanisme verifikasi dan validasi, (ii) skema penyaluran harus dibuat sederhana dan mudah diakses mengingat kondisi lansia yang mobilitasnya semakin terbatas, serta (iii) diperlukan kesiaµin institusi pelaksana program dalam semua aspek teknis dan regulasi. Bansos untuk Penyandang Disabilitas Kondisi disabilitas sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan dikarenakan penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya le bih akibat kondisinya. Lingkungan penunjang maupun fasilitas publik yang belum memadai dalam mengakomodasi ke butuhan individu penyandang disabilitas turut memperburuk kondisi terse but . Akibatnya, biaya untuk mobilitas µira penyandang untuk mengakses kebutuhannyajuga semakin meningkat. Berdasarkan data BPS tahun 2019, setengah penyandang disabilitas sedang/berat berada di kelompok masyarakat rentan dan miskin (desil 1-4) . Namun demikian, cakuµin perlinsos bagi kelompok penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Pada tahun 2021 hanya terdaµit sekitar 150 ribu penyandang disabilitas yang mendaµitkan bantuan melalui program PKH dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (At ensi) Penyandang Disabilitas . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tn perlinsos oo.gi kelomfX)k ini semakin menekankan pentingnya perluasan oo.nsos untuk penyandang disabilitas. Hal ini daµ: tt dilakukan dengan mengintegrasikan oo.gian PKH disabilitas dengan program Atensi untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan terpisah di luar PKH agar le bih efektif and efisien. Perluasan cakuµ: tn program yang dilakukan secara bertahap dengan mempertimoo.ngkan ketersediaan data, kesiaµ: tn implementasi program, dan juga ketersediaan anggaran. Perluasan oo.nsos untuk penyandang disabilitas daµ: tt dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh penyandang disabilitas dalam DTKS yang berumur di oo.wah 70 tahun. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas yang berusia 70 tahun ke atas daµ: tt dicakup dalam program oo.nsos untuk lansia. Saat ini, berdasarkan DTKS, jumlah terse but mencap: ti sekitar 1,05 juta jiwa atau tujuh kali lip: tt dioo.ndingkan cakuµ: tn program _exi.sting._ Besaran manfaat pun daµ: tt disesuaikan dengan mempertimoo.ngkan meningkatnya ke butuhan biaya hidup. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja clan Jaminan Kematian bagi Pekerja Informal Rentan Pekerja/buruh informal meruµ: tkan salah satu kelomfX)k yang rentan, terlebihjika pekerja terse but mengalami kecelakaan kerja/kematian sehingga menyeoo.bkan rumah tangganya jatuh miskin atau semakin miskin. Akan tetapi, perlinsos oo.gi kelomfX)k pekerja informal ini masih sangat teroo.tas jika dioo.ndingkan dengan kelomfX)k pekerja formal. Untuk memberikan perlindungan oo.gi kelomfX)k pekerja informal yang rentan, Pemerintah daµ: tt memberikan oo.ntuan iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Pemberian oo.ntuan ini melengkapi oo.ntuan iuran JKN yang saat ini telah diberikan oo.gi 96,8 jutajiwa. Pemberian oo.ntuan iuran JKK dan JKm diharapkan daµ: tt meningkatkan produktivitas pekerja informal karena mereka merasa terlindungi . Dengan meningkatnya produktivitas diharapkan daµ: tt meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan rumah tangga pekerja tersebut. Besaran iuran JKK dan JKm untuk pekerja informal saat ini relatif kecil, yaitu sekitar Rp16.500 per bulan. Untuk cakuµ: tn program, daµ: tt dimulai dengan cakuµ: tn yang teroo.tas dan kemudian diperluas sesuai dengan kesiaµ: tn implementasi dan ketersediaan anggaran. Untuk tahaµ: tn awal, bantuan daµ: tt diberikan kep: tda pekerja informal rentan dalam DTKS. Agar PBI JKK dan JKm daµ: tt dilaksanakan, maka perlu dipersiapkan regulasi, sasaran dan kriteria, serta mekanisme pelaksanaan program. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi dengan program seruµ: t yang memberikan oo.ntuan keµ: tda kelomfX)k pekerja informal miskin dan rentan seperti asuransi nelayan. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jaminan Kehilangan Pekerjaan Reformasi perlinsosjuga menyasar pekerjayang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diamanatkan oleh UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program 1n1 bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan . JKP melengkapi empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan (JKK, JKm, Jaminan Pensiun/ JP, dan Jaminan Hari Tua/ JHT) se rta ke bij akan pe sangon. De ngan adanya JKP, para peke rj a yang mengalami PHK diharapkan dapat menjaga daya beli sekaligus meningkatkan kemampuan agar dapat kemoo.li ke pasar tenaga kerja. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan program JKP melalui PP Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP . JKP dilaksanakan dengan mekanisme asuransi sosial dengan adanya urun iuran antara pemberi kerja dan Pemerintah . Manfaat yang diberikan berupa uang tunai, diberikan setiap bulan paling oo.nyak 6 bulan upah dengan skema 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya . Manfaat lain dari program JKP adalah akses kepada informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Untuk memperoleh akses informasi pasar kerja, pekerja akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jam.tan berupa penyediaan data lowongan pekerjaan, asesmen diri, dan konseling karir. Manfaat pelatihan kerja diberikan berupa pelatihan berm.sis kompetensi melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) . Untuk cakupan kepesertaan , program ini menyasar peserta yang aktif dalam jaminan sosial lainnya oo.ik di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ke te nagakerj aan. JKP perlu ditempatkan dalam kerangka perlinsos secara keseluruhan dan sejalan dengan program Pemerintah lainnya. Terdapat be berapa hal pen ting yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan penyelenggaraan program, antara lain adanya tamoo.han kebutuhan anggaran untuk porsi iuran yang dioo.yarkan Pemerintah, skema rekomposisi di pembiayaannya, serta mitigasi atas potensi _moral_ _hazard_ yang dapat terjadi. Untuk itu , harus dilakukan perhitungan dengan cermat atas besaran dana kebutuhan pelat i han dan akses infomasi pasar kerja serta kebutuhan pemoo.yaran manfaat uang tunai. Selain itu, perlu dilakukan sinergi dengan program lainnya yang memberikan manfaat sejenis seperti Kartu Pra Kerja serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja yang mengalami PHK . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Rumah Tangga (RT) Berdasarkan analisis data Susenas 2019, subsidi non targeted menimbulkan ke bocoran manfaat, terutama subsidi LPG ta bung 3 Kg dan subsidi listrik rumah tangga (RT) 450 VA yang masih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu (inclusion error). Subsidi LPG Tabung 3 Kg bersifat regresif , dimana 40 persen golongan masyarakat terkaya menerima manfaat se besar 39,5 persen dari total subsidi LPG tabung 3 Kg, le bih be sar di bandingkan de ngan manfaat yang di te rima ole h 40 pe rse n golongan masyarakat te rmiskin yang se be sar 36, 4 pe rsen. Sementara itu, pada subsidi listrik masih terjadi inclusion error . Meskipun telah ada upaya perbaikan ketepatan sasaran untuk golongan RT R 1 900 VA yang hanya di be rikan bagi RT mi skin dan rentan sesuai DTKS, namun demikian subsidi listrik golongan RT Rl 450 VA masih diberikan kepada seluruh pelanggan. Berdasarkan data PTPLN pada tahun 2021, jumlah pelanggan Rl 450 VA adalah 24 ,5 juta. Setelah dipadankan dengan data kemiskinan DTKS, ditemukan bahwa hanya 9,3 juta pelanggan yang tercatat sebagai penduduk miskin dan rentan di DTKS, sedangkan 15,19 juta pelanggan tidak tercatat di DTKS atau dapat dise but se bagai golongan masyarakat mampu. Selain masalah ketepatan sasaran, evaluasi pelaksaan subsidi energi selama periode 2016-2020 menunjukkan adanya tambahan be ban APBN yang dise babkan oleh munculnya kewajiban pembayaran kompensasi. Hal ini terjadi karena tidak diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga BBM (solar jenis bahan bakar tertentu, premium jenis bahan bakar khusus penugasan) sejak tahun 2016 maupun penyesuaian tarif listrik _(tariff_ _adjustmen~_ sejak tahun 2017. Harga BBM maupun tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah selalu di bawah harga keekonomian yang berfluktuasi, sehingga Pemerintah harus mengganti kerugian BUMN dalam bentuk kompensasi . Fluktuasi harga keekonomian terutama disebabkan oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga minyak mentah dunia. Semakin tinggi harga minyak mentah dan semakin lemah nilai tukar rupiah, semakin tinggi harga keekonomian. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan tren penurunan harga minyak mentah dan gas yang mendorong turunnya harga keekonomian BBM, listrik, maupun LPG. Kondisi ini menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah untuk menerapkan kembali kebijakan penetapan harga sesuai dengan harga keekonomian dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Permasalahan ketidaktepatan sasaran dan semakin besarnya be ban fiskal untuk subsidi energi membuat Pemerintah harus mendesain ulang kebijakan maupun mekanisme penyaluran subsidi energi . Mengacu pada keberhasilan program bansos untuk mengurangi _inclusion error_ melalui ke bijakan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA penyaluran oo.nsos secara targeted, Pemerintah berupaya mentrasformasikan subsidi energi (LPG Tabung 3 Kg dan Listrik RT) yang beroo.sis komoditi _(non_ _targeted)_ menjadi subsidi berbasis orang _(targeted)._ Target sasaran penerimanya adalah 40 persen golongan masyarakat miskin dan rentan yang tercatat dalam DTKS. Mengingat mempunyai target sasaran yang sama dengan program bansos, maka pelaksanaan transformasi terse but dapat diintegrasikan dengan program oo.nsos lainnya seperti program Kartu Semoo.ko. Mekanisme transfromasi subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi listrik RT harus menerapkan dua konsep utama, yaitu harga komoditas LPG tabung 3 Kg maupun tarif listrik golongan rumah tangga harus disesuaikan dengan harga keekonomian _(getti.ng_ _the_ _price_ _right)_ dan melindungi masyarakat miskin dan rentan _(protect the_ _poor,._ Dengan penerapan harga keekonomian, otomatis akan terjadi kenaikan harga eceran untuk LPG tabung 3 Kg dan tarif listrik. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, untuk melindungi golongan masyarakat tersebut, Pemerintah harus terus memberikan bantuan agar tetap menjaga daya beli. Secara umum, mekanisme transformasi subsidi energimenjadi oo.ntuan langsung non tunai dapat dilihat pada Gamoo.r 11. Gambar 11 Konsep Transformasi Subsidi Energi Kondisi _existing_ Konsepsi Reformasi • Subsl di lerbuka bersifat regresif, lebih banyak dlnikmati golongan kaya _(inclusion_ error); • Program per1indungan sosial berbasls orang dapat mengurangi _inclusion_ _error,_ serta efektif menurunkan kerniskinan dan ketimpangan; Harga barang dikembalikan pada l'@IIHl: : fh mekanisme harga pasar sesuai dengan harga keekonomian yang efisien T ransformasi ke Subsidi Berbasis Orang (P rogram Perl indungan Sos ial) 41 _Protect_ • Penyesuaian HJE LPG tabung 3 Kg secara bertahap, disertai upaya transformasl subsidi LPG dan Milan serta tistrik sebagai bagian dari per1insos _th_ _e Poor_ S rt '~ mulai 2022; • Penerapan kebijakan _tariff_ _adjustment_ listrik untuk pelanggan non subsldi; Kelompok masyarakat tertentu (miskin dan ren tan) per1u dilindungi melalui • Subsldi tepat sasaran untuk R1 450 VA sesuai DTKS (2022); mekanisme bantuan , sehingga tetap dapat mempunya l daya beli untuk _Catalan: _ _TrtJnMOml_ _ui_ _&ubsidi_ _jug•_ harus diserlai _dengen_ kebijlllagaan O idanai oleh AP B N Manfaat Pasti (DB) Skema Pen d anaan SETELAH FORMULA D I TENTUKAN MAKA B esar man f aat telal ditent u kari AKAN DI LAKUKAN TRAHSFORMASI _P_ _ay_ _As_ _You_ _Go/_ KELEMBAGAAN TERMASUK PEHGETATAN ( _define_ _be_ _n_ _efif)_ _Fu_ _lly_ _Funded_ PELAPORAN , PEHGAWASAN, DAN PENGUKURAN KINERJA I NVESTASI Ske ma manfaat _Fully_ _Funded_ _De_ _fine_ _d_ _Be_ _ne_ _fiV_ Selain P egawai juga melibalka n _Defined_ _Controution_ P emerintah Pu sat dari P emda membayar porsi iurari J uran Pasti (DC) Besar manfaat berdasarkan iurari dan hasil pengembangannya Sumber: KementerianKeuangan , 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 13 Skema Pensiun Indonesia Dibandingkan Negara Lain 90 80 70 60 so 40 30 20 10 0 Adequacy Sustainability Integrity ■ Rata-rata 37 negara I Indonesia ■ Malaysia ■ Filipina ■ Singapura Thailand Sum ber: Melbourne Mercer Global Pension Index 2019 ( 100 = Sangat baik) Hasil laporan pada tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 27 dari 37 negaradengan skor sebesar 52,2 (skor 100 adalah terbaik) . Sistem pensiun terbaik adalah Belanda dengan skor 81, diikuti oleh Denmark (skor 80,3), dan Australia (skor 75,3) . Di kawasan Asean, sistem pensiun terbaik adalah Singapura yang menempati peringkat 7 (skor 70,8), Malaysia peringkat 16 (skor 60,6), Philipina 34 (skor 43,7), dan Thailand sebagai peringkat terakhir 37 (skor 39,4). Rata-rata skor sistem pensiun pada 37 negara untuk indikator adequacy adalah sebesar 60,6; Sustainability sebesar 50,4; dan Integrity sebesar 69,7 . Sementara skor sistempensiun Indonesia untuk indikator adequacy se besar 46, 7; Sustainability sebesar 47,6; dan Integrity sebesar 67,5. Dari ketiga indikator terse but, Indonesia te rtinggal pada indikator adequacy di banding rata-rata dari 37 negara. Manfaat pensiun yang diterima masih terlalu rendah. Upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pensiun yang dapat meningkatkan besaran pensiun dengan risiko fiskalyang terkendali merupakan suatu keniscayaan. IV.3. Reformasi Fiskal IV.3.1. Penguatan Kualitas Belanja _(Spending_ _Better)_ Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dari sisi pelaksanaan belanja negara adalah ruang fiskal yang belum optimal. Terbatasnya ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah dipengaruhi belum optimalnya capaian pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan, serta terdapat belanja wajib ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESlA (mandatory spending) yang relatif cukup besar. Setiap tahunnya, Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 persen dan Anggaran Kesehatan 5 persen dari APBN seoo.gaimana diamanatkan konstitusi. Selain itu, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan berupa belanja yang bersifat mengikat yang masih perlu dikendalikan, antara lain seperti belanja operasional, pemoo.yaran bunga utang, pembayaran pensiun PNS. Teroo.tasnya ruang fiskal dapat mengurangi fleksibilitas Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja pada program - program prioritas lainnya. Di sisi lain, Pemerintahjuga masih menghadapi tantangan dalam melakukan peroo.ikan pola dan penyerapan anggaran agar dapat secara le bih efektif menghasilkan output/ outcome yang optimal oo.gi masyarakat dan perekonomian. Pemerintah secara konsisten menempuh beroo.gai strategi kebijakan yang diarahkan untuk penyehatan fiskal. Dari sisi belanja, upaya yang dilakukan adalah dengan terus melakukan penguatan kualitas belanja _(spending_ _better)._ _Spending_ _better_ pada esensinya adalah kebijakan untuk mendorong pengelolaan belanja agar dapat dilakukan secara lebih efisien namun efektif memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, peningkatan kualitas belanja tidak hanya dilakukan melalui proses realokasi dari belanja konsumtif ke belanja produktif, tetapi juga harus dilakukan peningkatan kualitas penyerapannya serta mengedepankan _value_ _for_ _money_ agar dapat lebih efektif memberikan stimulasi oo.gi roda perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan. Di tengah beroo.gai tantangan pengelolaan fiskal, Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran , terutama dari sisi pengelolaan belanja. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengedepankan kerangka _zero-based_ _budgeting_ dalam proses pe re ncanaan dan pe nganggaran. De ngan demikian, pengalokasian anggaran tahun berikutnya tidak harus disertai dengan kenaikan anggaran ( _incremental basis)_ dari anggaran tahun se belumnya. Pengalokasian anggaran dengan konsep _zero-based_ _budgeting_ akan mengedepankan pengelompokkan ke butuhan alokasi belanja menjadi tiga kelompok besar yaitu (i) belanja ke butuhan dasar yang diarahkan untuk efisiensi birokrasi ( _basic_ _spending),_ (ii) belanja yang diarahkan untuk intervensi pemerintah pada program prioritas _(priority_ _spending),_ serta (iii) belanja yang disiapkan se oo.gai _buffer_ dalam mengantisipasi berbagai risiko _(automatic stabilizer)._ _Basic_ _spending_ pada dasarnya merupakan belanja minimum yang harus dialokasikan untuk mendukung operasional K/L dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untukmemenuhikewajibm Pemerintah kepada pihak ketiga seperti pemoo.yaran bunga utang dan pembayaran manfaat pensiun PNS. Meskipun sifatnya ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA adalah belanja dasar, Pemerintah terus mendorong dilakukannya efisiensi pada _basic_ _spending_ antara lain dengan melakukan penguatan standarisasi biaya berdasarkan kegiatan , jenis layanan/ _output_ yang dihasilkan, dan tingkat kemahalan wilayah . Pemerintah secara konsisten terus meningkatkan kualitas pada belanja yang diarahka n se oo.gai intervensi pemerintah pada program-program prioritas da l am mencapai target pemoo.ngunan nasional. Program-program prioritas tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur. Penguatan dukungan fiskal pada program-program prioritas terse but diper l ukan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing oo.ngsa . Pengalokasian anggaran untuk belanja prioritas terse but senantiasa di l akukan berm.sis kinerja _(performance-based_ _budgeting)_ dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan _output_ dan _outcome_ yang diharapkan ( _result-based budgeting)._ Gambar 14 Model Reformasi Penguatan Kualitas Belanja TANTANGAN PELAKSANAAN APBN REFORMASI : FOIWS , ERSIEN, SINERGIS , BERBASIS HASI L _lllllkSpenclng_ i-_..., L, Gajl & Operaslonal, _Raultbo-,J_ _""tformana,bawl_ o.l. belonjo peg•wol, opero,lonol, a.I. kesehatan, Pe rti nsos, o.l. ~npn untuk bunga utan& BPJSASN, penslun Pendldlbn, lnlrostruktur kebutuhan mend ... k Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Di sisi lain, alokasi anggaran yang disiapkan se bagai _buffer_ juga diperlukan dalam mengantisipasi beroo.gai ketidakpastian, seperti risiko ekonomi, bencana alam serta penye oo.ran waoo.h penyakit. Untuk itu, perlu didorong pelaksanaan _anticipatory_ _spending_ yang dapat berperan se oo.gai _automatic_ _stabil_ _izer_ sehingga dalam keadaan mendesak penyelamatan ekonomi dapat segera di l akukan secara cepat dan pengelolaanAPBN yang sehat tetap terjaga. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Untuk tahun 2022, Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan penguatan kualitas belanja yang diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan, mendorong penyehatan fiskal, serta berkontribusi pg.da peroo.ikan neraca pemerintah. Secara umum, penguatan kualitas belanja di tahun 2022 akan dilakukan an tar a lain me lal ui: a . Fokus pg.da priori tas dan orie n tasi pg.da hasil ( _result based); _ b. Peningkatan efektivitas birokrasi disertai dengan peroo.ikan pengelolaan belanja pegawai; c . Efisiensi belanja non-prioritas pusat dan daerah yang meliputi: • Penghematan belanja barang, antara lain oo.rang non operasional (honor, oo.han dan ATK), perjalanan dinas, dan pg.ke t _meeting._ • Penajaman dan sinkronisasi antara K/L dan Pemda dalam belanja oo.rang yang diserahkan ke masyarakat/ Pemda . • Penguatan belanja modal, antara lain melalui _refocusing_ belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi (TIK, konektivitas , energi dan pg.ngan), pemoo.tasan pengadaaan pemoo.ngunan gedung dan kendaraan dinas oo.ru. d . Antisipg.si terhadap ketidakpg.stian melalui program jaring pengaman sosial yang adaptif yang juga berfungsi se oo.gai _automatic stabilizer; _ e. Peningkatan efektivitas oo.nsos dan subsidi antara lain dilakukan melalui penyempurnaan data, integrasi dan sinergi program, oo.nsos yang komprehensif serta transformasi subsidi ke bansos. N.3.2 . Optimalisasi Pendapg.tan Reformasi Perpajakan Pandemi COVID-19 yang terjadi pg.da tahun 2020 mengakioo.tkan penerimaan perpg.jakan turun cukup dalam, yaitu berkurang -16,88 persen dari tahun 2019 . Hal tersebut selanjutnya mengakioo.tkan rasio perpg.jakan turun menjadi 8,33 persen atau terendah dalam dua dekade terakhir. Se oo.gai resp: ms atas penurunan rasio perpg.jakan terse but, Pemerintah melakukan serangkaian ke bijakan untuk kembali meningkatkan penerimaan perpg.jakan, a tau dikenal se oo.gai reformasi perpg.jakan. Reformasi perpg.jakan yang mulai dilakukan pg.da 2020 tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpg.jakan melalui perluasan oo.sis pemajakan, namun juga merefleksikan peran Pemerintah untuk turut mendorong perekonomian nasional melalui pemberian insentif perpg.jakan. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam rangka memitigasi pandemi COVID-19, Pem e rintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cep: lt, dan terukur. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menahan damp: lk p: lndemi terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi p: l.SCap: lndemi. APBN bekerja keras melalui pengalokasian anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional p: lda tahun 2020 dan 2021. Alokasi anggaran terse but digunakan untuk melindung i masyarakat dan mendukung dunia usaha agar tidak terpuruk le bih dalam selama masa p: lndemi COVID-19. Dengan belanja negara yang semakin meningkat dan pendap: ltan negara yang menurun di saat p: lndemi, defisitAPBN mele bar menjadi 6, 1 persen terhadapPDB tahun 2020 dan diperkirakan menjadi 5,7 persen terhadapPDB p: lda tahun 2021. Defisit APBN yang cukup besar tersebut menimbulkan potensi risiko ke berlanjutan pengelolaan APBN di masa mendatang, berup: l risiko bertambahnya pembiayaan dan hutanguntuk mendanai belanja negarayangmeningkat terse but. Sementara itu, Pemerintah juga harus mendorong pemulihan ekonomi guna memastikan kesinambungan fiskal dan pembangunan nasional, dengan meningkatkan pendap: ltan negara, mengefisienkan belanja negara, serta membatasi terjadinya peningkatan hutang . Untuk itu , diperlukan adanya langkah terobosan guna menyiapkan APBN yang handal dan berkelanjutan dalamjangka p: lnjang serta mampu segera mendorong pemulihan ekonomi . Re formasi ke bij akan dan administrasi pe rp: lj akan yang di te mpuh melalui perubahan UU KUP dap: lt menjadi opsi untuk meningkatkan sumber pendap: ltan negara dalam mendanai APBN. Perubahan aturan perp: ljakan ditujukan untuk menciptakan sistem perp: ljakan yang le bih sehat dan adil, serta kompetitif yang mendukung sustainabilitas penerimaan j a ngka p: lnjang. Reformasi terse but dilaksanakan antara lain melalui perluasan basis perp: ljakan, peningkatan kep: ltuhan sukarela Wajib Pajak , perlakukan prinsip perp: ljakan yang adil dan setara yang sejalan dengan perubahan struktur perekonomian yang terus berkembang, serta penguatan administrasi perp: ljakan . Dari sisi peraturan perp: ljakan , reformasiyang dilakukan antara lain meliputi perubahan materi atas UU KUP, UU PPh , UU PPN, pengenaan Pajak Karbon , dan perubahan atas materi UU Cukai . Pada tahun 2020, sebagai langkah awal perluasan basis pemajakan, Pemerintah memberlakukan pengenaan PPN atas Pe rdagangan Me lal ui Sis tern Ele ktronik (PMSE). Pe nge naan p: lj ak atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kep: lda pelanggan domestik terse but diberlakukan seiring dengan pesatnya pertumbuhan penggunaan produk digital luar negeri di Indonesia. Penerap: ln PPN atas PMSE diharapkan dap: lt menjadi sumber penerimaan p: ljak baru di masayang akan datang. Se lain itu, pemungutan PPN atas PMSE bertujuan untuk menciptakan keadilan p: ljak bagi penyedia produk digital dalam dan luar jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA negeri, sehingga pen y edia produk digital dapat bersaing de ngan sehat . Selanjutnya, perluasan basis pemajakan dilakukan melalui pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menggantikan UU Nomor 13 Tahun 1985 yang telah berlaku selama 35 tahun. Dalam UU y ang baru tersebut, selain menaikkan tarif meterai , Pemerintah juga memperluas je nis dokumen y ang dapat dikenakan bea meterai, yaitu dokumen elektronik. Dengan demikian , mulai tahun 2021 Pemerintah dapat menarik bea meterai atas transaksi digital m e lalui _e-_ _commerce._ Seiring de ng a n berkembangnya transaksi digital di tanah air , ketentuan baru tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pen e rimaan negara dari bea meterai. Masih terkait dengan produk digital , Pemerintah masih mengkaji pengenaan pajak atas industri _Financial Technology_ (Fin te ch). Hal ters e but karena terdapat potensi penerimaan PPh atas bunga yang diterima _lender_ dalam transaksi _Peer-to-Peer_ _Lending_ y ang nilai transaksinya cukup signifik a n dalam be be rapa tahun terakhir. Selain itu , pengenaan PPN atas penjual a n pulsa telepon prabayar telah diberlakukan pada awal tahun 2021. Di samping tujuan utamanya untuk memperluas basis pemajakan, kebijakan pengenaan pajak atas produk digital yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk me n y esuaikan ketentuan pajak dengan perkembangan teknologi. serta kelaziman praktik pemajakan internasional. Dalam menyongsong era digitalisasi, ke bijakan terse but menjadi pen ting dalam memberikan kepastian hukum bagi penyedia produk digital. Se lain pajak atas _Fintech,_ ke bijakan lain y ang masih dalam tahap kajian antara lain: penurunan _threshold_ Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penurunan omset PPh Final. Dari s1s1 c ukai, sebagaimana diketahui sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena Cukai (BKC) yang menjadi obyek pungutan cukai hanya terdiri dari 3 jenis , y aitu: Hasil Tembakau (rokok), Etil Alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Masih sedikitnya oqjek cukai terse but dirasa tidak lagi sejalan dengan perkembangan praktik cukai di dunia , dimana y ang menjadi obyek pemungutan cukai mencakup ha.rang dan jasa. Dengan dinamika perkembangan kesadaran masyarakat atas kondisi lingkungan hidup dan kesehatan , be berapa negara menerapkan perluasan pungutan cukai terhadap ha.rang yang atas konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya plastik, minuman berpemanis , BBM, dan beberapa ha.rang lainnya. Hal-hal tersebut yang kemudian direspons Pem e rintah dengan melakukan upaya ekstensifikasi Barang Kena Cukai. Pada tahun 2020 , Komisi XI DPR RI telah memberikan persetujuan untuk memungut cukai atas kantong plastik yang rencananya akan diimplementasikan di tahun 2021 . Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan di s aa~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang bersamaan akan daµ: i.t menamoo.h penerimaan negara dari sektor cukai . Diharapkan dengan langkah awal ini, rencana ekstensifikasi cukai akan daµ: i.t dikemoo.ngkan sesuai dengan perkemoo.nganjaman dengan mengadopsi _best_ _practice_ di negara lain yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah beruµ: i.ya mendorong pemulihan perekonomian melalui relaksasi ke bijakan perµ: i.jakan se oo.gai · salah satu instrumen fiskal. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen µ: i.da tahun µ: i.jak 2020 dan 2021, dan menjadi 20 persen mulai tahun µ: i.jak 2022. Kebijakan ini tentu berdamµ: i.k µ: i.da menurunnya penerimaan negara. Namun demikian, penurunan tarif PPh Badan diharapkan mampu memperoo.iki iklim investasi di dalam negeri menjadi lebih kompetitif dan menarik oo.gi investor. Adanya investasi oo.ru, terutama µ: i.da sektor-sektor dengan nilai tamoo.h tinggi, sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penurunan tarif PPh Badan menjadi penting untuk dilakukan seoo.gai salah satu alternatifmendorongperekonomian nasional. Masih dalam rangka mendorong investasi, Pemerintah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus pengenaan PPh atas Dividen aµ: i.bila dividennya diinvestasikan kemoo.li di dalam negeri. Kebijakan ini meruµ: i.kan bentuk insentifkeµ: i.da pemilik dana agar memanfaatkan dividen yang diperolehnya untuk berinvestasi µ: i.da kegiatan produktif. Dengan demikian, perekonomian nasional daµ: i.t merasakan adanya penamoo.han investasi. Selain itu, penghapusan PPh atas Dividen diharapkan daµ: i.t menurunkan tarif efektif µ: i.jak serta mengurangi potensi pengenaan µ: i.jak berganda sehingga berinvestasi di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Pemerintah juga terus berkomitmen memperoo.iki iklim investasi melalui penurunan tarif PPh Pasal 26 atas Bunga Obligasi dan penurunan tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi. Ke bijakan ini dilakukan karena perekonomian membutuhkan lebih oo.nyak investasi dari swasta, terutama di masa µ: i.sca µ: i.ndemi COVID 19. Se lain itu, ke bijakan terse but diharapkan daµ: i.t mendorong keµ: i.tuhan yang le bih oo.ik dengan sistem µ: i.jak yang le bih adil dan berkeµ: i.stian. Dari sisi administrasi, reformasi perµ: i.jakan diarahkan mencakup lima pilar, yaitu menjadi organisasi yang adaptif terhadap peruoo.han lingkungan eksternal, meningkatkan kaµ: i.sitas dan kaµ: i.bilitas sumber daya manusia (SDM), melakukan pembenahan sistem informasi dan oo.sis data, menyederhanakan proses bisnis sesuai dengan praktik internasional, serta menyempurnakan regulasi untuk memberikan aspek keµ: i.stian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Reformasi administrasi perµ: i.jakan juga dilakukan dalam rangka mengantisiµ: i.si tantangan ekonomi digital _(Digital_ _Ecorwmic Dismption)_ dan meningkatnya jumlah wajib pajak ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA akioo.t bonus demografi _(Derrwgraphic Divi.dend)._ Reform a si administrasi perpajakan yang telah dilakukan pada tahun 2020 , antara lain dengan akselerasi pemanfaatan teknologi untuk meminimalisasi pelayanan tatapmuka demi mencegah penularan COVID-19. Dari s1s1 kepabeanan, Pemerintah teru s mengoptimalkan pemanfaatan _Artificial Intelligence_ (Al) dan _Smart_ _Customs_ untuk memperlancar proses keluar masuk oo.rang dari kawasan pa.bean atau oo.ndara. Selain itu , Pemerintah memoo.ngun _National_ _Logistic_ _Ecosystem_ (NLE) untuk meningkatkan kinerja sistem logistik, terutama mempersingkat waktu penyelesaian dokumen logistik dalam rangka memperoo.iki. _Ease_ _of_ _Doing_ Business (EoDB). IV.4. Reformasi Struktural Melalui Pe roo.ikan Regulasi IV.4. 1. Reformasi Struktural Melalui Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja Komitmen Pemerintah untuk menjalankan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan oo.hwa "tiap-tiap warga ne gara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak oo.gi kemanusiaan" , sangat kuat . Di sisi lain, cita - cita untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 juga turut mendorong se mangat dan komitmen peruoo.han yang signifikan . Pada tahun 2045 , jumlah penduduk diperkirakan mencapai 318 juta, dimana 65 persen merupakan usia produktif , 73 persen tinggal di perkotaan , dan 70 persen merupakan golongan menengah . Dari sisi ekonomi , PDB diperkirakan masuk 5 besar dunia, dengan pendapatan per kapita USD23.199, serta terjadi peralihan ke arah sektor yang produktif dengan pertumbuhan jasa yang signifikan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa prakondisi atau prasyarat, seperti ketersediaan infrastruktur, kualitas dan produktivitas serta daya saing sumber da ya manusia, perkemoo.ngan teknologi, dan ekosistem regulasi yang kondusif. Namun demikian, prasyarat tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga upaya mencapai tujuan tersebut menjadi sulit dan lamoo.t. Meskipun beroo.gai regulasi telah oo.nyak digulirkan , namun ternyata belum secara efektif menyelesaikan permasalahan struktural yang ada. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Gambar 15 Struktur Ketenagakerjaan Indonesia, 2019 Str u ktur Keten agakerjaan In donesia , Agustus 2 01 9 Penduduk Usia Kerja Angfultan Kefja Buka11 Angklltan Keljl Boko~a Penganggura n : -tt Peltbr}a r.nul\ : 89 . 96 JU\a CM'an9 Pek61j3 Paruh Wal!.1U : 28 ,41 pa orang Se119ng&n Pengangur · -S . 14 )Uta ctang Sum be r: Ke menterian Koordinator Perekonomian , 2019 Kondisi ketenagakerjaan saat ini mendorong perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih signifikan, dan ini dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi . Pertama, jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi, yaitu sekitar 45,84 juta angkatan kerja, terdiri dari 7, 05 juta pengangguran; 8,14 juta setengah menganggur ; 28,41 juta pekerja paruh waktu ; dan 2,24 juta angkatan kerja baru. Sementara itu, penciptaan lapangan kerja masih sekitar 2,5 juta per tahun. Kedua, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal masih sangat ban y ak, y aitu sekitar 70,49 juta orang, atau sekitar 55,72 persen dari total penduduk yang bekerja . Ketiga, adanya kebutuhan terhadap upaya kenaikan upah seja l an dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Semen tar a i tu, daya saing dan daya tarik inve stasi Indonesia masih tertinggal dengan negara lain. Lebih dari 20 tahun terakhir, indeks restriksi investasi di sektor industri di Indonesia tidak banyak berubah. Hal ini mengakibatkan investasi y ang masuk ke Indonesia relatif le bih rendah, termasuk jika dibandingkan Vietnam . Rasio aliran masuk modal asing ke Indonesia terhadapPDB periode 2009 - 2018 sekitar 1 ,95 persen, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 5,99 persen (WDI, World Bank). Indikator lain yang menye babkan masih rendahnya inve stasi masuk ke Indonesia adalah faktor kemudahan berusaha . Dilihat dari peringkat kemudahan berusaha (EODB 2020), Indonesia menempati peringkat 73, jauh dibawah Malaysia (peringkat 12) dan Thailand (peringkat 21). Di sisi lain, inefisiensi birokrasi (tumpang tindih kewenangan) merupakan masalah utama yan i jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dihadapi dunia usaha. Laporan _Executive_ _Opinion_ _Suroey_ WEF 2017 menempatkan inefisiensi birokrasi sebagai faktor yang paling bermasalah setelah faktor korupsi bagi dunia usaha/bisnis. Ditambah lagi kompleksitas regulasi yang menjadi penghambat pertumbuhan dan kegiatan investasi . Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia. Melihat fakta dan data, serta tujuan yang ingin dicapai terse but, maka penerbitan UU Cipta Kerja diharapkan menjadi salah satu pembuka jalan menuju tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut mencakup: (i) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (ii) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (iii) kemudahan , pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan UMKM; dan (iv) peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Sementara itu , UU Cipta Kerja memiliki ruang lingkup pengaturan se bagai berikut: (i) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (ii) ketenagakerjaan; (iii) kemudahan , perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; (iv) kemudahan berusaha ; (v) dukungan riset dan inovasi; (vi) pengadaan tanah; (vii) kawasan ekonomi ; (viii) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; (ix) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan (x) pengenaan sanksi. Pemerintah hingga saat ini terus berupaya menyelesaikan berbagai peraturan turunan yang merupakan amanat UU Cipta Kerja. Terdapat 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang telah diselesaikan hingga saat ini . Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian imlementasi UU Cipta Kerja sehingga peraturan di Kementerian teknis dapat segera diimplementasikan. Urgensi dan upaya penerbitan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya telah dan terus diselesaikan . Tentunya berbagai substansi regulasi terse but diharapkan akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian. IV.4.2. Lembaga Pengelola Investasi Undang-undang Cipta Kerja mengamanatkan pendirian _Sovereign Wealth_ _Fund_ _(SWF)_ atau Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) . Lembaga ini merupakan badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Pemerintah . Tujuan pembuatan SWF adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta untuk percepatan proyek strategis nasional. Maksud dan tujuan investasi Pemerintah Pusat meliputi: a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaatlainnyayang ditetapkan sebelumnya ; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA b. memberikan sumbangan bagi perkembangan pereko nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; nomian c. memperoleh keuntungan; dan/atau d. menyelenggarakan kemanfaatan umum termasuk namun tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja. Modal awal LPI dalam undang-undang ditetapkan paling sedikit RplS triliun berupa dana tunai. Namun , dalam PP Nomor 74 tahun 2020 , modal awal ini diperbesar menjadi Rp75 triliun . Dalam hal apabi la modal investasi berkurang secara signifikan, pemerintah dapat menambah modal kembali. Penyertaan modal awal ditetapkan dengan PP yang dapat dilakukan secara bertahap. Sumber investasi ini berasal dari aset negara dan aset BUMN yang dipindahtangankan ke LPI atau perusahaan patungan yang dibentuk. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan carajual beli, dijadikan penyertaan modal, atau cara lain sesuai peraturan. Struktur organisasi LPI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI oleh Dewan Direktur. Dewanini terdiridari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga Dewan Pengawas dari unsur professional yang pengangkatannya dikonsultasikan kepada DPR sebelum ditetapkan dan diangkat Presiden. Sementara itu, untuk menyelenggarakan urusan operasional LPI dibentuk Dewan Direktur. Dewan Direktur ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Pengawas. Nominasi Dewan Direktur dilakukan melalui proses seleksiyang dilakukan Dewan Pengawas. Dapat dibentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari professional independen atau yang mewakili mitra strategis LPL Berdasarkan tujuan pendirian dan sumber modalnya , LPI le bih sesuai berbentuk _Investment_ _and_ _development_ _fund_ serta _stabilization_ _fund_ dengan pertimbangan bahwa sumber dana berasal dari APBN. Mengingat APBN dalam kondisi defisit, maka imbal hasil pengelolaannya harus le bih tinggi dari cost _of_ _fund_ APBN. Namun, mengingat Indonesia masih membangun banyak proyek strategis, maka LPI diharapkan juga dapat menjadi katalisator pembangunan. Selain itu, risiko pendapatan juga masih tinggi mengingat pendapatan negara masih berbasis SDA yang harganya fluktuatif. LPI diharapkan juga dapat menjadi _buffer_ penerimaan negara ketika harga komoditas turun. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Boks 1 Urgensi RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Di banyak negara, peran sektor keuangan sangat besar dalam mengakumulasi tabungan dan modal nasionalnya untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor keuangan Indonesia saat ini masih belum cukup berkembang . Berdasarkan ukuran _(size),_ sektor keuangan di Indonesia tergolong masih kecil khususnya untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Pensiun, dan sektor keuangan lainnya . Inklusi keuangan sudah baik namun literasi keuangan masih rendah. Dari kedua indikator yang masih rendah tersebut, diperlukan upaya pengembangan untuk sektor keuangan nasional. Di sisi lain, perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks juga memerlukan penguatan lembaga jasa keuangan, khususnya untuk meningkatkan pengawasan agar dapat meminimalkan risiko yang berdampak kepada masyarakat. Berbagai undang - undang di sektor keuangan yang ada saat ini kurang relevan terhadap perkembangan sektor keuangan sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan. Memperhatikan permasalahan terse but di atas , diperlukan satu Omnibus Law Sektor Keuangan melalui RUU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan . RUU ini diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan, mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan perkembangan global dan domestik (teknologi dan inovasi bisnis) , dan menyesuaikan struktur konglomerasi yang membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi. Melalui RUU terse but diharapkan: (i) Akses ke jasa keuangan dapat ditingkatkan, (ii) Sumber pembiayaan jangka panjang dapat diperluas, (iii) Daya saing dan efisiensi meningkat, (iv) Instrumen keuangan berkembang dan terdapat penguatan dari sisi mitigasi risiko lembaga jasa keuangan dan pasar keuangan secara keseluruhan, (v) Perlindungan investor dan konsumen meningkat sehingga kepercayaan terhadap sektor keuangan meningkat . Ke butuhan untuk merevisi undang-undang lembaga dan sektoral secara komprehensif melalui metode Omnibus Law diperlukan mengingat seluruh isu mendesak di be berapa undang-undang di sektor keuangan tidak memungkinkan untuk dibahas bersamaan mengingat keterbatasan waktu dan undang- undang yang dibahas dalam Program LegislatifNasional. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2022 V.1 . Arah Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2022 Kebijakan makrofiskal APBN tahun 2022 masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Tantangan pembangunan antara lain percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespons dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sementara itu tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: (i) penerimaan melemah , yang ditandai dengan menurunnya _tax_ _ratio,_ _tax_ _buoyancy_ berada di bawah 1 (satu), pendapatan dari Sumber Daya Alam menurun, sektor informal dan _digital,_ _economy_ belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan; (ii) ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja _mandcaory_ yang besar; (iii) risiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan dari pele baran de fisi t ke seim bangan primer, de fisi t APBN yang se makin be sar, dan rasio utang yang meningkat; dan (iv) pelaksanaan konsolidasi fiskal, yaitu defisit kembali menjadi paling tinggi 3 persen terhadap PDB di tahun 2023. Pendapatan negara yang me le mah diikuti dengan porsi belanja yang mengecildapat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa _fiscal,_ _gap_ semakin mele bar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Di samping itu, pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja , sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelebaran defisit sejak tahun 2013 di atas 2 persen terhadap PDB, dan rasio utang terhadap PDB cenderung meningkat sejaktahun 2015 terutama untuk mendukung infrastruktur. Graf"'ik 59 Rasio Pendapatan dan Belanja (persen terhadap PDB) 17 4 18,1 18,2 16 ,2 ___ , ------ 16,8 15 7 16,8 15 6 = ---........,__ , 15 __ 1 _ 8 _4_ ,9 .,.~ , ___ __ _,0 _ 4, _ 1 __ 14 15,5 16,3 16,2 15 8 ............... ' 14,7 --------- 13,1 12,5 12,3 13,1 10 ,7 9,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Pendapatan - Belanja Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTER IKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA - 151 - Grafik 60 _Growth_ Pendapatan Negara dan Belanja Negara (persen) _Growth_ _Growth_ Pendapatan Belanja Tumbuh rata-rata 10tahun Risiko . - men i ngkat bfti Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Peningkatan faktor risiko fiskal dan stimulus yang teroo.tas harus dikelola dengan oo.ikdan benar agar kesinambungan fiskal dalamjangka menengah-panjang tidak terganggu. Pada saat Pemerintah merespons penanganan/penanggulangan dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021, terdapat peleoo.ran defisit melebihi 3 persen terhadapPDB. Pele oo.ran defisit merupakan konsekuensi dari pendapatan negara yang menurun tajam, sehinggarasioutang terhadapPDB meningkatmenjadi 39,39 persen di tahun 2020 dan 41,05 persen di tahun 2021. Grafik 61 Defisit Anggaran dan Rasio Utang (persen terhadap PDB) Defisit (% PDB) Debt Ratio(" PDB) 2010 2011 20U 20U 2014 2015 2011 2011 2011 zm, zazo 2at1 24,A _u.,_ 22,' 24,9 24,7 275 21,3 _: Z,,A_ ~ - _.._. .....-4 .._. .. 1 0 731 ' ( 1,14 1 ll,15) I l 12.141 l1.12 I 2,22 (2.59) (2,A9) (2,Sl) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21117 2018 21119 1020 2Gll (6, ll) (S,70) Sumber: KementerianKeuangan , 2021 Dalam rangka merespons tantangan kebijakan makrofiskal tahun 2022, postur makrofiskal diarahkan untuk mendorong pengua t an fondasi dengan mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi. Penyusunan postur makrofiskal tahun 2022 didasarkan pada perkemoo.ngan APBN 2021 yang menjadi _baseline._ Hal terse but mempertimoo.ngkan oo.hwa APBN 2021 masih menjadi instrumen utama dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19, pelaksanaan program vaksinasi , dan akselerasi pemulihan ekonomi, serta menjaga defisit 5,7 persen terhadap PDB. Postur makrofiskal terse but secara le bih lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tabet 5 Postur Makrofiskal APBN 2022 (persen terhadap PDB) Bellnja Puslt 10 , 38 - 10,97 I 1.859.6 1.991. &J Transfer b DNnh dan Danal>asa 4, 30- 4,32 Oefisit (771.0 785,0J (4,51) (4,85) 0,01 0, 02 11807,0) (881,3)( ( 1.8 l ,u( Keterang; ,n: "POB (Rp Triliun] RasloUta111 APBN 2021 ~ · li · Rit _A~_ : l: 41, 05 Sejalan dengan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal, maka arah ke bijakan fiskal tahun 2022 adalah ekspansif - konsolidatif secara bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 adalah seoogai berikut: 1. Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain melalu i: a . Perluasan oosis perpajakan antara lain _e-commerce,_ cukai plastik, optimalisasi PPN; b. Penguatan sistem perpajakan y ang sejalan dengan struktur pe re konomian; c. Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berk e adilan ; d. Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif antara lain dengan penerapan _High.est_ _and_ _Best_ _Use_ (HSU) ; e . Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU; 2. Mendorong penguatan belanjayang berkualitas , antara lain melalui : a . Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan da ya saing dan kapasitas produksi (penguatan SDM, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta reformasi institusional); b. Penyesuaian cara kerja ooru dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas; c. Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif; d . Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perootasan, tertinggal, terluar , dan terdepan (3T), serta permukiman kumuh perkotaan; jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA e . Reformasi sistem penganggaran dengan penguatan _spending_ _better,_ subsidi tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. 3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui: a. Fleksibilitas pembiayaan utang se oo.gai instrumen _countercyclical_ namun tetap menjaga rasio utang dalam oo.tas aman seoo.gaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan; b. Mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum/BLU, _Sovereign_ _Wealth_ _Fund/SWF,_ dan _Special Mi.ssion_ _Vehicle/SMV)_ dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional; c. Meningkatkan akses pembiayaan oo.gi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), Usaha Mikro (UMi) , dan perumahan oo.gi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). V.2. KebijakanPendapatan Negara Pandemi COVID-19 telah memengaruhi kinerja pendapatan negara dalam setahun terakhir. Pendapatan negara mengalami kontraksi pada tahun 2020, terendah dalam 20 tahun terakhir. Namun , tahun 2021 optimisme pemulihan ekonomi nasional dan adanya kebijakan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan positif pada pendapatan negara. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan oo.ik dari s1s1 penerimaan perpajakan maupun PNBP. Dari sisi perpajakan, Pemerintah terus melakukan beroo.gai upaya perluasan oo.sis pajak dan peroo.ikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga terus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, kualitas pelayanan publik , daya beli masyarakat, serta kondisi keuangan BUMN dan kinerja BLU. Saat ini, Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Ada pun PP terse but yaitu (i) PP Nomor 58 Tahun 2020 ten tang Pengelolaan PNBP, (ii) PP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengemoo.lian PNBP, (iii) PP Nomor 69 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, dan (iv) PP Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja PNBP melalui pengelolaan, penetapan atas jenis dan tarif, pemeriksaan, peroo.ikan pelayanan atas pengajuan ke beratan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Peningkatan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi PNBP. V.2.1. Kebijakan Penerimaan Perpajakan Tahun 2022 Dalam periode 2016-2020, kinerja penerimaan perpajakan menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2016 rasio perpajakan mencap,.i 10,36 persen PDB, lalu menurun di tahun berikutnya ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA me nj a di 9, 89 pe rs e n PDB . Ra si o peq : : ajakan ke m ba li me nin g ka t di tahun 2 01 8 m e nj a di 10 , 24 pe rs e n , na mun , se jak ta hun 20 19 kembali me nurun me nj adi 9, 76 per se n , da n t ah u n 20 20 menurun kembali me nj a di 8, 33 pers e n PDB . Kin e rj a penerim a an perµij aka n ma sih ber t umpu µi da ha r ga komoditas prim e r da n se kt or pengol a han sumber da ya ala m (SDA) . Di sa mpin g itu, be sarn ya sektor informal µid a pe rekonomi a n di Indonesi a, rendahn ya tingk a t keµituh a n Wajib Pa jak , dan semakin ke ciln ya basis perµij a ka n a ki ba t tin ggin ya pemberian insentif perµijak a n da lam bentuk belanj a pe rµij a ka n me ruµikan faktor - faktor y an g m e n ye babk a n ra si o pe rµijakan Indon e si a sulit untuk meningkat . Grafik 62 Perkembangan Rasio Perpajakan (per sen terhadap PDB) • "' ---- ................... .. ................. 2 01 6 2017 2018 2019 2020 un a udit ed Sum be r: Kement e rian Keu ang an , 20 21 Boks 1 Belanja Perpajakan ( _Tax._ _Expenditure)_ clan Pemulihan Ekonomi Nasional Penanggulangan pan demi COVID-19 memiliki konsekuensi perlunya lebih banyak stimulusfiskal yangharusdisediakan olehPem e rintah untuk mengatasi krisis kesehatan , menjaga daya beli masyarak at serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain stimulus y ang diberikan dalam bentuk anggaran belanja negara , insentif pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diberikan dalam bentuk belanja non tunai melalui skema insentif perpajakan , di antaran ya berupa belanjaperpajakan _(tax_ _expenditure)._ Belanja perpajakan didefinisikan se bagai penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara um um ( _benchmark_ _tax_ _system)._ Ke ten tuan khu sus yang berbeda dari sistem pemajakan tersebut pada umumnya merupakan insentif perpajakan, meski tidak semuainsentif perpajakan termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Berbagai kebijakan yang termasuk dalam belanja perpajakan antara lain , PPN tidak terutang atas pengusahakecil, PPNtidak terutang atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, _Tax_ _Holiday_ dan _Tax_ _Allowance_ serta ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA _Free Trade Zone._ Adapun insentifperpajakan dalam program PEN yang tennasuk dalam kategori belanja perpajakan antara lain Pajak DitanggungPemerintah (DTP) atas PPh Pasal 21, PPh Final UMKM, PPnBM Kendaraan Bennotor, PPN Perumahan, serta Bea Masuk untuk impor yang dilakukan bagi industri terdampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, terdapat kebijakan-kebijakan yang berbentuk insentif atau fasilitas tidak tennasuk dalam kategori belanja perpajakan . UntukPPNmisalnya,karenakarakteristiknyamerupakanpajakatas konsumsi yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia _(destination principle),_ maka insentif PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang produksi un tuk ekspor seperti padafasili tas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tidak tennasuk dalam kategori belanja perpajakan. Demikian pula untuk PPh, dengan karakteristiknya adalah pajak yang terutang dalam periode 1 tahun pajak, maka untuk jenis insentif yang tidak mengubah besaran pajak yang menjadi kewajiban atau hak wajib pajak, tidak digolongkan sebagai belanja perpajakan . Beberapa contoh dari insentif ini adalah PenguranganAngsuranPPhPasal 25,PembebasanPPh22Impordan Pengembalian Pendahuluan PPN yangjuga tennasuk se bagai insentif yang di berikan dalam program PEN. Berbagai kebijakan belanjaperpajakan dan non belanjaperpajakan telah dilaporkan dalam Laporan Belanja Perpajakan yang telah diterbitkan sejaktahun 2018. Ini merupakan dokumenyangterpisah dari dokumen APBN. Dokumen Laporan Belanja Perpajakan menjadi infonnasi pelengkap bagi sisi belanja pemerintah karena adanya unsur belanja non tunai pemerintah dalam bentuk pemberian insentifperpajakan dan sisi pendapatan pemerintah terkaitestimasi pendapatan yang hilang akibat pemberian insentif dimaksud. Estimasi belanja perpajakan dilakukan menggunakan data makro yang berasal dari tabel _Input_ _Output_ yang diterbitkan dari BPS , serta data mikro yang antara lain berasal dari laporan Wajib Pajak pada sistem yang ada di DJP dan DJBC. Saat ini estimasi be saran belanja perpajakan masih dilakukan berdasarkan infonnasi historis sehingga belum mencantumkan estimasi tahun berjalan dan proyeksi ke depan. Besaran estimasi belanja perpajakan yang telah dilapor.kan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar Rpl 92,6 triliun (1,55 persen dari PDB) pada tahun 2016 menjadi Rp257 ,2 triliun (1,62 persen dari PDB) pada tahun 2019 atau meningkat sebesar rata-rata 10,28 persen setiap tahunnya . Belanjaperpajakan tahun 2020 mengalami peningkatan karena penambahan pemberian insentif baru untuk penanganan pandemi. Namun di sisi lain , diperkirakan akan terdapat penurunan pemanfaatan insentifkarena adanya penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu , adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen mengakibatkan berubahnya _tax_ _benchmark_ yang digunakan sebagai dasar perhitungan estimasi. Hal tersebut akan mengakibatkan _revenue_ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN _forgone_ menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan estimasi menggunakan _benchmark_ tarif se bel umnya. Jika melihat laporan -laporan se belumnya, Laporan Belanja Perpajakan yang telah disusun oleh Pemerintah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak, sektor ekonomi penerimafasilitas, subjek penerima, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi dari belanja pemerintah. Berdasarkan jenis pajaknya, nilai belanja perpajakan terbesar adalah PPN antara lain karena berbagai insentif pajak yang dinikmati oleh seluruh penduduk. Sebagai contoh, pengecualian PPN atas barang dan jasa tertentu seperti barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Selanjutnya , dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara sektoral, Pemerintah telah memberikan insentif yang berbentuk belanja perpajakan kepada sebelas sektor dalam perekonomian Indonesia. Sebagaimana tahun - tahun sebelumnya, pada tahun 2019 sektor industri manufaktur menjadi sektor penerima terbesar, dilanjutkan sektor jasa keuangan. Beberapa insentif juga diberikan tidak menyasar kepada sektor tertentu, sehingga dikategorikan se bagai mul tisektor. Pada tahun 2021, laporan disusun dengan menambahkan informasi terkai t fasili tas-fasilitas yang termasuk dalam program PEN serta peraturan atau fasili tas perpajakan lain yang bel um tercantum dalam laporan sebelumnya. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi fiskal, memberikan informasi insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah baik yang masuk maupun tidak masuk dalam kategori belanja perpajakan, serta memberi pemahaman yang utuh kepadamasyarakat dan pemangku kepen tingan . Grafik 63 Perkembangan _Tax_ _Buoyancy_ 2016-2019 1,60 1,42 1, 40 1,20 1,00 0,80 0,59 0,60 0,46 0,40 0,27 0,20 2016 2017 2018 2019 Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Se lain rasio perpajakan, kinerja penerimaan perpajakanjuga tercermin dari _tax_ _buoyancy,_ yang merupakan rasio pertumbuhan penerimaan perpajakan dioo.ndingkan dengan pertumbuhan PDB nominal. Rata-rata _tax_ _buoyancy_ pada periode 2016-2019 sebesar 0,68 clan hanya satu kali berada di atas 1,0 yaitu pada tahun 2018 yang dipicu antara lain oleh meningkatnya harga minyak dunia. Pertumbuhan penerimaan perpajakan, selain pada tahun 2018, yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB nominal mengindikasikan masih belum optimalnya kinerja perpajakan Indonesia, dimana 1,0 persen pertumbuhan ekonomi hanya mendorong rata-rata 0,68 persen pertumbuhan penerimaan perpajakan. Berdasarkan pertumbuhannya, dalam periode 2016 - 2020, penerimaan perpajakan rata-rata tumbuh 1,22 persen, dengan penerimaan pajak clan kepabeanan clan cukai masing - masing tumbuh rata-rata 0,87 persen clan 3,53 persen. Be berapa faktor yang memengaruhi kinerja perpajakan pada periode terse but, yaitu kebijakan _tax_ _amnesty_ pada tahun 2016 clan 2017 yang mampu mendorong penerimaan pajak meningkat masing-masing 4,25 persen clan 4,07 persen. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian oo.tas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp54 jutaper tahun dari Rp36 jutaper tahun pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018, seiring dengan _booming_ _commodity,_ kinerja perpajakan kemoo.li terdorong naik 13,04 persen meskipun di tahun tersebut terdapat kebijakan penurunan tarifpajak penghasilan (PPh) Final oo.gi Usaha Mikro Kecil clan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen berdasarkan peredaran bruto usaha. Selain itu, Pemerintah secara berkesinambungan melakukan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil temoo.kau (CHT). Kenaikan tarif CHT tersebut mampu memoo.tasi jumlah konsumsi rokok se oo.gai oo.gian dari upaya perlindungan oo.gi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penerimaan cukai. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA Grafik 64 Perkembangan Penerimaan Perpajakan (Triliun Rp) 13,04% 12,40% 2016 2017 2018 2019 2020 APBN 2021 Unaudited - Pajak Kepabeanan dan Cukai ~ Pertumbuhan Perpajakan Sum ber: Kementerian Keuangan, 2021 Pada tahun 2019, kinerja perpajakan banyak dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas perdagangan internasional dan rendahnya harga komoditas dunia akibat perang dagang negara Tiongkok dan Amerika Serikat . Di samping itu, pemberian _tax_ _aUowance_ dan _tax_ _holiday,_ serta insentif pajak lainnya pada tahun 2018 dan 2019 juga memengaruhi kinerja perpajakan. Untuk tetap mendorong kinerja perpajakan, pada tahun 20 19 Pemerintah melakukan penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Selain itu, guna tetap membatasi konsumsi rokok, operasi Gempur terus dilanjutkan dan diintensifkan terutama penguatan sinergitas dengan aparat penegak hukum (APH) maupun instansi Pemerintah terkait lainnya guna memberantas peredaran cukai rokok ilegal dan menekan konsumsi rokok yang tidak dikenai cukai oleh masyarakat. Pada tahun 2020, pelemahan ekonomi global dan domestik akibat terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan kinerja penerimaan perpajakan tertekan. Kondisi ini juga dise babkan adanya penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen sebagai implementasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Di samping itu, masifnya pemberian stimulus perpajakan bagi dunia usaha dan kesehatan dalam rangka penanganan pandemi melalui program PEN tahun 2020 juga turut memengaruhi kinerja perpajakan tahun 2020. Melalui program PEN, dunia usaha diharapkan akan dapat segera pulih dan kembali tumbuh kinerjanya sehingga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintahjuga memberikan relaksasi atas pelunasan pita cukai dan produksi rokok yang se belumnya 2 bulan menjadi 3 bulan sehingga dapat membantu jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA arus kas perusahaan rokok dalam menghadapi tekanan pandemi sekaligus pengamanan penerimaan negara. Pada periode 2016-2020, perkemoongan masing-masing komponen penerimaan p: tjak dan keµ: tbeanan dan cukai masih relatif sama porsinya terhadap total penerimaan perp: tjakan. Pada tahun 2016, komponen PPh Nonmigas mendominasi penerimaan perp: tjakan sebesar 49,04 persen. Penerimaan yang bersumber dari PPN/PPnBM kontribusinya terhadappenerimaan perp: tjakan mencaµ: ti 32 , 08 persen, PPh Migas mencap: ti 2,81 persen, sedangkan PBB berkontribusi sebesar 1,51 persen dari total penerimaan perp: tjakan. Sementara itu, penerimaan perp: tjakan dari komponen keµ: tbeanan dan cukai masih disumoong terutama oleh penerimaan cukai yang mencap: li 11, 17 persen dan bea masuk yang kontribusinya mencaµ: ti 2,53 persen dari total penerimaan perp: tjakan. Pada tahun 2020, secara umum komponen perp: tjakan masih relatif sama komposisinya . PPh Nonmigas dan migas menurun, namun penerimaan PPN/PPnBM dan PBB meningkat kontribusinya. Demikian pula penerimaan cukai dan bea keluar meningkat kontribusinya di 2020. Di sisi lain, bea masuk tetap relatif sama kon tri busi pe ne rimaannya. Grafik 65 Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016 dan 2020 ■ 2016 2020 49,04% 11,17%3'72 % "' 53 0¾ 151 o/i 63% 2.53~. 52% 2.81 o/<2 , 57% I 0 63o/c 0,23°/t0,33% ' w, 0 ' ' - - - --,, - ~- '-""" ~ -- ----- -.._ , .... .._ __, Bea Keluar Pajak PBB Bea Masuk PPh Migas Cukai PPN PPh Non Lainnya Migas Sum ber: Kementerian Keuangan, 2021 Kinerja PPh Nonmigas di tahun 2020 lebih oonyak dipengaruhi oleh perkemoongan ekonomi domestik saat terjadinya µ: tndemi COVID-19. Beberap: t komponen PPh Nonmigas diberikan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ooik berui: a insentif ditanggung Pemerintah (DTP) seperti PPh Pasal 21 dan PPh Final, insentif pengurangan angsuran seperti Pasal 25/29, maupun berup: t pembeoosan, seperti PPh Pasal 22 impor. Sementara itu, konsumsi masyarakat yang masih terjaga mampu mendorong kinerja PPN/PPnBM di ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA tahun 2020. Penerimaan cukai, khususnya cukai hasil tembakau juga tetap terjaga kinerjanya di tengah masa pandemi sehingga memberikan kontribusi yang le bih besar di tahun 2020 . Se baliknya, perlambatan yang terjadi pada aktivitas ekspor impor selama masa pandemi memberikan tekanan bagi kinerja pajak perdagangan internasional terutama bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti PPN Impor dan PPh pasal 22 Impor. Penerimaan perpajakan dalam tahun 2021 dihar a pkan dapat kembali tumbuh positif seiring dengan mulai pulihnya ekonomi nasional dan ke bijakan optimaliasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah, serta kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi COVID-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah tahun 2021, diantaranya yaitu: (i) tetapmemberikan insentif perpajakan bagi dunia usaha secara le bih terukur, (ii) relaksasi prosedur dan administrasi dalam rangka penanganan COVID-19, upaya perbaikan regulasi perpajakan, (iii) upaya optimalisasi perluasan basis perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dengan proses penegakan hukum dan reformasi organisasi , SDM , proses bisnis, layanan digital, dan basis data menggunakan IT, serta (iv) perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup melalui pengenaan cukai terhadap barang kena cukai (BKC) baru. Upaya optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 juga dilakukan melalui perbaikan regulasi dan penyederhanaan pemungutan pajak antara lain dengan menerbitkan aturan ten tang tarif baru Bea Meterai. Selain itu , juga dilakukan perubahan aturan pengenaan PPN atas Batubara sebagai barang kena pajak (BK~ berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Selanjutnya penguatan terus dilakukan pada _Joint_ _Program_ (DJP-DJBC-DJA), serta dengan K/L maupun APH terutama dalam upaya memerangi peredaran BKC ilegal. Sampai dengan triwulan I tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp290,4 triliun, terdiri dari penerimaan pajak mencapai Rp228, 1 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp62,3 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya , penerimaan perpajakan tumbuh 3,76 persen _(yoy)._ Pertumbuhan terse but terutama ditopang oleh pertumbuhan kepabeanan dan cukai sebesar 62,72 persen _(yoy)._ Sementara itu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar negatif 5,58 persen _(yoy)_ dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak tersebut secara nominal utamanya didukung oleh penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Nonmigas dan setoran penerimaan pajak pertambahan nilai/pajakpenjualan barang mewah (PPN/PPnBM) yang masing- masing berkontribusi terhadap total penerimaan pajak se besar 56,4 persen dan 42,5 persen. Dari sisi pertumbuhannya hin 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA akhir triwulan I 2021, penerimaan pajak seperti PPh pasal 23 , PPh pasal 25/29 OP, PPN lmJX)r dan Dalam Negeri, dan PPh Pasal 26 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang JX)Sitif. Ke depan, kinerja penerimaan pajak diupayakan semakin meningkat sejalan dengan semakin pulihnya konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Le bih lanjut, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir triwulan I tahun 2021 masih didukung oleh penerimaan cukai yang menyumoo.ng hingga 79,57 persen terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan cukai hingga triwulan I tahun 2021 mampu tumbuh 70, 10 persen dioo.ndingkan capaian realisasinya pada periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan CHT tercatat 73,92 persen _(yoy)_ dan BK tumbuh signifikan mencapai 534,85 persen _(yoy)._ Sebaliknya, kinerja penerimaan bea masuk (BM), cukai Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih menunjukkan kontraksi pertumbuhan secara tahunan. Kombinasi dari faktor kenaikan volume eksJX)r dan harga komoditas temoo.ga dan CPO, sertapengaruh kenaikan tarifCHT dan limpahan pelunasan pita CHT tahun 2020 menjadi pendorong kinerja BK dan CHT. Sementara itu, kinerja BM mengalami tekanan meskipun aktivitas imJX)r mulai tumbuh diantaranya karena adanya pemberian fasilitas pembeoo.san BM seoo.gai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, berdasarkan realisasi penerimaan perpajakan hingga triwulan I 2021, kondisi perekonomian nasional masih menghadapi tantangan akioo.t dampak pandemi COVID- 19 dan ketidakpastian dinamika perkemoo.ngan ekonomi secara glooo.l. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pajak yang masih terkontraksi. Namun, sejak tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021, APBN telah dan terus bekerja keras dalam upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pemberian stimulus fiskal dalam bentuk insentif perpajakan oo.gi dunia usaha. Penerimaan pajak secara sektoral dalam periode tahun 2016 - 2020 berfluktuasi mengikuti kinerja perekonomian yang antara lain tercermin dari pergerakan aktivitas perdagangan internasional, tingkat konsumsi domestik, serta kegiatan produksi oo.rang dan jasa . Penerimaan pajak secara sektoraljuga turut dipengaruhi oleh penerapan beroo.gai kebijakan pajak, seperti: jenis pajak yang dikenakan (final atau non-final), tarif yang diberlakukan, insentif pajak yang diberikan, serta ketentuan _threshold_ (oo.tas) pengenaan pajak. Selain itu , penerimaan pajak sektoral juga tidak lepas dari tingkat kepatuhan sukarela _(voluntary_ _compliance)_ pelaJX)ran dan pemoo.yaran pajak, oo.ik dari sisi pelaku usaha maupun orang prioo.di. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA Grafik 66 Indeks Penerimaan Pajak Sektoral 2015-2020 Index 2015=100 150 .................................................................................................................................................................................................................................... . 140 .............................................................................................................................................................................................................................. . 130 120 110 100 90 ............. 2. . .. ............................. 20.1.~ .......................... 20 ... 0. .......... . 80 70 ................................................................................................................................................................................................................................. . 60 ............................................................................................................................ . ................................................................................................... . 50 .................................................................................................................................................................................................................................. . 40 .......................................................................................................................................................................................................................... . ~ Primer -.- sekunder ~ Tersier Sum ber: Kementerian Keuangan, 2021 Perkemoo.ngan penerimaan pajak sektor primer yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertamoo.ngan dan penggalian sangat berfluktuasi selama periode 2015-2020 (Grafik 66). Hal ini dipengaruhi oleh perkemoo.ngan volume perdagangan dan harga komoditas in te rnasional. Be be ra pa komodi tas pe rke bunan dan pertamoo.ngan dalamjumlah besar yang menjadi andalan ekspor Indonesia seperti CPO, oo.tuoo.ra, dan temoo.ga. Dengan demikian, ketika harga komoditas terse but naik di pasar internasional akioo.t tingginya permintaan glooo.l seperti pada tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor primer juga ikut meningkat. Begitu juga se oo.liknya, ketika harga komoditas sektor primer menurun pada tahun 2019 dan 2020, penerimaan pajak sektor primer juga mengalami perlamoo.tan. Dalam periode tahun 2016 - 2020, kontribusi penerimaan pajak dari sektor primer terhadap total penerimaan pajak terus mengalami penurunan, dari 12,14 persen pada tahun 2016 menjadi 11,05 persenpada tahun 2019, dan akhirnya turun signifikanmenjadi 4,81 persen pada tahun 2020. Melamoo.tnya volume perdagangan dunia secara drastis pada tahun 2020 akioo.t dampak pandemi COVID-19 menjadi penyeoo.b utama turunnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor primer pada tahun 2020. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor sekunder, yang terdiri atas industri pengolahan, listrik, gas, dan air be rsih, serta konstruksi menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2018 seiring dengan masih tumbuhnya konsumsi domestik dan glooo.l. Pada tahun 2019, penerimaan pajak dari sektor sekunder sedikit melamoo.t se oo.gai dampak dari melemahnya perekonomian dunia yang dipicu perang dagang AS ~ Tiongkok. Akibatnya, indus 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pengolahan domestik yang meruµikan salah satu pemasok bahan input dalam _global supply-chai.n_ juga ikut terpengaruh. Kinerja penerimaan µijak dari sektor industri pengolahan terns melambat µida tahun 2020 . Hal tersebut terjadi akibat damµik langsung dari µindemi COVID-19 yang tidak hanya menurunkan aktivitas perdagangan global namun juga konsumsi domestik Selain itu, µindemi COVID-19 juga turut menurunkan kegiatan investasi dalam negeri, khususnya yang terkait konstruksi . Faktor lain yang mengakibatkan penurunan penerimaan µijak dari sektor sekunder yaitu pemanfaatan insentif µijak ya ng diberikan dalam rangka memperceµit pemulihan ekonomi nasional, khususnya keµida industri pengolahan. Penurunan penerimaan µijak dari sektor sekunder tercermin dari indeks penerimaan µijaknya yang µida tahun 2020 bahkan berada di level yang lebih rendah dari level tahun 2015 . Penurunan penerimaan µijak dari sektor sekunder mencaµii 19,60 persen dan meruµikan sektor yang terdamµik kedua terbesar setelah sektor primer yang turun sebesar 65,71 persen µida tahun 2020. Kontribusi penerimaan µijak dari sektor sekunder terhadaptotal penerimaan µijakjuga ikut turun, yaitu dari 39,43 persen µida tahun 2016 menjadi 37,27 persen µida tahun 2020 . Selanjutnya, penerimaan µijak dari sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estat danjasa perusahaan, danjasa lainnya menunjukkan peningkatan secara bertahaphingga tahun 2019. Namun, µida tahun 2020 penerimaan µijak dari sektor tersier tak luput dari damµik µindemi COVID-19. Turunnya aktivitas µiriwisata dan pembatasan sosial mengakibatkan penerimaan µijak dari sektor perdagangan, akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya melambat. Di sisi lain, penerimaan µijak dari sektor jasa keuangan tertekan sebagai damµik penurunan tingkat suku bunga, peningkatan _non-performing loan_ (NPL), serta perlambatan seraµin kredit. Akibatnya, penerimaan µijak dari sektor tersier turun se besar 13,04 persen . Me ski pun terdamµik COVID-19, penerimaan µijak dari sektor tersiertetap menjadi kontributor utama penerimaan µijak yang meningkat dari 51,31 persen µida tahun 2016 menjadi 57,92 persen µida tahun 2020. Peningkatan kontribusi terse but le bih dise babkan kare na dam µik COVID-19 µida se ktor te rsier tidak se dalam µida sektor - sektor lainnya. Penerimaan µijak dari sektor tersier diperkirakan akan terus menjadi penoµing utama penerimaan µijak, khususnya µisca µindemi COVID- 19. Kinerja pemungutan perµijakan sektoral daµit dilihat antara lain dari rasio µijak sektoral, yang membandingkan penerimaan µijak per sektor dengan PDB sektor tersebut. Terdaµit tiga kategori rasio µijak sektoral. Pertama, sektor- sektor dengan _tax_ _ratio_ berkisar antara 0,5 persen s.d 4,2 persen. Sektor yang termasuk dalam ketegori ini yaitu: sektor jasa pendidikan (rata-rata 2016 - 2020: 0,7 persen), pertanian (0,9 pe rsen), akomodasi dan re storan ( 1, 4 pe rsen), jasa kesehatan clan h jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sosial (3,4 persen) dan konstruksi (4,2 persen) . Rendahnya penerimaan pajak pada sektor - sektor terse but dapat dise tabkan oleh bertagai faktor, antara lain tingginya pembetasan pajak (pertanian, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan), pengenaan pajak final (konstruksi), hingga bukan merupakan objek pajak pusat (akomodasi dan restoran). Perubahan kebijakan pada sektor dengan kategori 1n1 merupakan kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat }JOtensinya yang besar se 1: : agai sumber 1: : aru 1: : asis penerimaan pajak. Kedua, sektor dengan rasio pajak berkisar antara 5, 7 persen sampai dengan 8,2 persen. Sektoryang termasukdalam ketegori ini se muanya me rupakan se ktor te rsier yai tu: se ktor transJJOrtasi (rata-rata 2016-2020: 5,7 persen), real estate (5,8 persen), jasa lainnya (6,4 persen), administrasi pemerintahan (7,9 persen), serta informasi dan komunikasi (8,2 persen). Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang masuk dalam kategori ini diperkirakan dapat terus meningkat di masa yang akan datang seiring meningkatnya aktivitas sektor jasa di masyarakat . Ketiga, sektor dengan rasio pajak berkisar antara 9,7 persen sampai dengan 27,0 persen. Sektor yang termasuk dalam kategori ini yaitu: sektor pertamtangan (rata-rata 2016-2020 : 9,7 persen), perdagangan ( 11,3 persen), industri pengolahan ( 11,8 persen),jasa perusahaan (15,6 persen), pengadaan listrik, gas, air (16,3 persen), sertajasa keuangan (27,0 persen) . Sektor-sektor yang masuk dalam kategori ini juga merupakan kontributor utama penerimaan pajak dengan kontribusi gabungan sekitar 75 persen dari total penerimaan pajak. Upaya menjaga atau meningkatkan penerimaan pajak dari sektor dengan kategori ini dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan sukarela _(voluntary_ _compliance)_ yang antara lain dapat dicapai melalui pertaikan administrasi, pelayanan, sistem informasi, dan teknologi. Insentif Perpajakan dalam Program PEN Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan juga merupakan salah satu instrumen pen ting tagi Pemerintah dalam melakukan intervensi dalam perekonomian untuk mengimplementasikan kebijakan _countercyclical,._ Instrumen perpajakan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui insentif dan fasilitas perpajakan taik berupa pembetasan pajak, pengurangan pajak, penyesuaian tarif, pajak ditanggung Pemerintah, dan percepatan pembayaran restitusi. Insentif perpajakan dalam program PEN terdapat dalam 3 klaster, yaitu klaster kesehatan, klaster dukungan UMKM, dan klaster dukungan usaha. Total insentif perpajakan yang dialokasikan dalam program PEN 2020 adalah sebesar Rp126,3 triliun dengan rincian alokasi insentif perpajakan dalam klaster dukungan usaha sebesar Rp120,6 triliun, klaster dukungan \ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA kesehatan sebesar Rp4,6 triliun, dan klaster dukungan UMKM sebesarRpl ,1 triliun. Tabet 6 Insentif Perpajakan dalam Program PEN 2020 Klaster Dukungan I Klaster Kesehatan . ha Klaster UMKM Duma Usa I I • PPNDTP • PPh 21 DTP • PPh Final UMKM • Pembebasan BM • Pembebasan PPh Ditanggun g un tuk o bat dan 22 Impor Pemerintah alat-alat • Pengurangan kesehatan Angsuran PPh untuk 25 / 29 penanganan Covid 19 • Penyesuaian tarif PPh badan • InsentifBM DTP • Percepatan pengembalian pendahuluan Sumber: KementerianKeuangan , 2021 Jika dilihat le bih rinci per jenis pa.jak maka instrumen pa.jak yang pa.ling besar alokasi stimulusnyaadalah Pajak Penghasilan (PPh). Stimulus PPh tersebut ditujukan untuk WP Badan , WP Orang Prioo.di (OP) dan dan WP UMKM. Untuk WP Badan, stimulus pa.jak yang diberikan adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25/29 Badan, pembeoo.san PPh 22 impor, dan pengurangan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen. Untuk WP OP diberikan stimulus berupa. PPh pa.sal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Sementara itu , untuk WP UMKM diberikan insentif perpa.jakan berupa. PPh Final DTP UMKM 0,5 persen dari omset. Seluruh stimulus perpa.jakan terse 1: : : ut bertujuan untuk mengurangi be oo.n dunia usaha dan memperkuat _cash_ _flow_ sehingga dalam masa pa.ndemi dapa.t bertahan dan tetap menjalankan kegiatan usahanya . Dalam pelaksanaannya, insentif perpa.jakan ya ng direncanakan dalam Program PEN secara dinamis mengalami peruoo.han . Se iring dengan dinamika penanganan COVID- 19 dan kondisi perekonomian , Pemerintah melakukan pen y esuaian insentif perpa.jakan guna memperluas sasaran penerimanya dengan menamoo.h se ktor-sektor yang dapa.t memanfaatkan insentif. Selain itu, Pemerintah juga memperpa.njang jangka waktu insentifyang semula hanya 6 bulan menjadi 9 bulan (s .d. akhir tahun 2020). Insentif pa.jak untuk dukungan dunia usaha yang semula diatur dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020 kemudian diganti menjadi PMK Nomor 86 Tahun 2020, dan direvisi kemoo.li dengan PMK Nomor 110 Tahun 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tabel 7 Perubahan Pengaturan Insentif Pajak untuk Donia Usaha dalam Program PEN 2020 Bentuk Insentif PMK44 PMK86 I PPh Pasal 21 Ditanggung Sektor tertentu (1.062 Sektor tertentu Pemerintah (DTP). KLU), WP KITE & (1.189 KLU) , WP Kawasan Berikat (KB). KITE& KB In sen tif s.d. September Insentif s.d. 2020. Desember 2020 PPh Final UMKM WP PP 23 Tahun 2018 WP pp 23 Tahun Di tanggung Pemerin tah. 2018 Insentif s.d. September Laporan Realisasi 2020 tiap bulan p.l. tgl 20 bulan beriku t Insentif s.d. Desember 2020 Pembebasan PPh Pasal 22 Sektor tertentu (431 Sektor tertentu (721 Impor. KLU) KLU) WPKITE&KB WPKITE&KB lnsentif s.d. September Insentif s.d. 2020 Desember 2020 Pengurangan Angsuran Sektor tertentu (846 Sektor tertentu PPh PasaL 25 sebesar KLU) (1.013 KLU) 30%. WPKITE&KB WPKITE&KB Insentif s.d. September Insentif s.d. 2020 Desember 2020 Diubah menjadi 50% mulai masa Jul-Des 2020 pada PMK 110 Pengembalian Sektor tertentu (431 Sektor tertentu (716 pendahuluan PPN sebagai KLU) KLU) PKP berisiko rendah bagi WPKITE&KB WPKITE&KB WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar Insentif s.d. September Insentif s.d . restitusi paling banyak 5 2020 De sember 2020 miliar rupiah. Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Berdasarkan realisasinya, pengurangan angsuran PPh re.sal 25/29 dan Pembebasan PPh re.sal 22 Impor meruµ: tkan insentif perpajakan yang tinggi pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen insentif fiskal ini banyak diutilisasi oleh perusahaan dalam masa pandemi. Tercatat 6 ,6 ribu WP yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh Badan Pasal 25 dan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK tNDONESIA terdapat 14 ,9 ribu WP badan yang memanfaatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Sementara itu, dari sisi nominal, realisasi PPh pasal 21 DTP relatif rendah yaitu hanya Rpl,7 triliun dikarenakan banyak perusahaan yang belum memanfaatkan fasilitas insentif ini. Sampai dengan akhir Desember 2020 tercatat sebanyak 131,8 ribu WP karyawan yang memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Untukinsentifpajak berupa PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah , dapat direalisasikan se besar RpO, 7 triliun a tau 62,04 persen dari pagu. Tabel 8 Realisasi Insentif Perpajakan dalam rangka PEN tahun 2020 lnstrumen Alokasi Realisasi Persentase I Klaster Insentif usaha PPh 21 DTP 8,81 1, 71 19 ,4 Pembebasan PPh 22 impor 13,39 13,56 101,3 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 21,59 20,56 95 ,2 25/29 Penurunan Tarif PPh Badan 25 / 29 18,78 12,68 67,5 Pengembalian Pendahuluan PPN 7,55 5,05 66,9 BM DTPA"* 0,07 Pembe basan Abonemen Listrik 1,69 1,69 Alokasi dari cadangan DTP dan 47 ,5 bantalan shortfall Pajak Total 120,04 56,12 46,8 Klaster Dukungan UMKM PPh UMKM DTP 1, 08 0,67 62,04 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan insentif perpajakan da l am progam PEN 2020 dapat diketahui bahwa se bagian besa r sektor yang diberikan insentif telah banyak yang memanfaatkannya. Tercatat insentif perpajakan da l am PEN 2020 telah dimanfaatkan ol eh 464 . 316 WP dimana WP UMKM merupakan jumlah yang paling besar yaitu se banyak 248.275 WP. Secara sektoral, WP yang paling banyak memanfaatkan insentif perpajakan adalah dari sektor perdagangan, sektor indust r i, da n sektor konstruksi. Dilihat dari pemanfaatannya secara sektoral, tercatat instrumen insentif PPh 21 DTP telah dimanfaakan oleh 90 persen dari Klasifikas i Lapangan Usaha (KLU) ya n g memenuhi syarat, 72 persen KLU yang memenuhi syarat untuk pembebasan PPh 22 impor, 86 persen KLU meme nuhi syarat untuk pe ngurangan angsuran PPh ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pasal 25, dan 43 persen KLU memenubi syarat untukpercepatan re sti tusi PPN. Gambar 2 Pemanfaatan Insentif Pajak WP yang paling terdampak pandemi mendominasi pemanfaatan insentif ,----------------------------------------------------------- ------~ I ~.; ~n Ondu•1?; •han J; ~,; I : ___ _ _ _ ____ __ ____________ __ _•di._ _luar_ _ins•ntif_ _UMKM_ _(5896_ _s•ktor_ _~rdagangan)_ : Mayoritas KLU (KLBI) _Eligible_ telah memanfaatl30 GT yang jumlahnya kurang dari 1 persen dari jumlah armada perikanan tangkap di Indonesia. Dengan memperhatikan perkembangan kinerja dan tantangan tersebut, kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022 antara lain: 1. Perubahan Ke bijakan , antara lain melalui batasan ukuran kapal (semula dibatasi sampai dengan 150 GT), pengembangan armada sampai dengan ZEE dan laut lepas, penggunaan alat tangkap yang lebih produktif, dan penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) yang baru; 2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap antara lain melalui pemberantasan IUU _Fishing,_ peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, dan pemindahan daerah Penangkapan Ikan dari wilayah padat tangkap ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang potensial; 3. Peningkatan kepatuhan atas pelaporan Hasil Tangkapan Ikan, antara lain melalui peningkatan pelaksanaan _log_ _book_ penangkapan ikan, pelaksanaan _observer_ di atas kapal perikanan, penambahan petugas/ enumerator pelaporan hasil tangkapan ikan, dan validasi pembayaran serta optimalisasi penagihan PNBP; 4. Peningkatan pelayanan dan kapasitas SDM, antara lain melalui peningkatan pelayanan perizinan dan pemantauan secara _online,_ serta pelatihan dan pembinaan maupun penambahan petugas ; serta 5. Peningkatan koordinasi antar instansi melalui antara lain penyusunan kajian proses bisnis sektor perikanan. PNBP SDA Panas Bumi PNBP SDA Panas Bumi terdiriatas tigajenis: (i) Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi, (ii) Iuran Tetap _(Landren~,_ dan (iii) Iuran Produksi (Royal ti). Kinerja PNBP SDA Panas Bumi pada periode 2016-2018 mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 dan 2019 capaian penerimaan PNBP panas bumi mencapai masing-masing Rp2,3 triliun dan Rpl,9 triliun . Capaian tersebut diakibatkan adanya pemindahbukuan saldo cadangan _reimbursement_ PPN di Re ke ning Panas Bumi ke RekeningKas UmumNegara sebesarRp632 ,8 miliar dan Rp550 ,3 miliar yang menye babkan meningkatnya Pendapatan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA _(yoy)._ Grafik 72 Perkembangan PNBP SDA Panas Bumi (Triliun Rp) 144,64% 2016 2017 2018 2019 2020 APBN 2021 Unaudited - PNBP SDA Panas Bumi ~ Pertumbuhan Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Beberapa tantanganyang dihadapi dalam pengelolaan PNBP SDA Panas Bumi antara lain: (i) lokasi potensial penge mbangan panas bumi berada dalam wilayah hutan lindung/konservasi; (ii) adanya resistensi masyarakat yang menganggap proyek PLTP dapat merusak lingkungan; (iii) perluasan dan fleksibilitas pemberian insentif untuk badan usaha; (iv) keterbatasan pendanaan dan tingkat risiko pada tahap eksplorasi; dan (v) kendala teknis operasional. Dengan memperhatikan tantangan terse but, maka Kebijakan PNBP SDA Panas Bumi pada tahun 2022 diarahkan pada: 1. Penyempurnaan regulasi, antara lain melalui penerapan perizinan _online,_ penyelesaian penyusunan regulasi panas bumi, dan penyederhanaan perizinan di bidang Kehutanan dan di Pemerintah Daerah. 2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan mempercepat pelelangan WKP, memberikan penugasan kepada BUMN dan PSPE untuk Badan Usaha, meningkatkan koordinasi dengan PT PLN agar produksi listrik dari Panas Bumi le bih ditingkatkan dengan tidak menerapkan _derating_ atau _curtmlment,_ dan regulasi pemanfaatan di zona konse rvasi. 3. Peningkatan upaya efisiensi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi, _upgrade_ penggunaan teknologi. yang efisien untuk menghasilkan produksi, dan pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Eksplorasi. 4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan teknolo ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA informasi dalam _monitoring_ produksi dan pengawasan PNBP, integrasi dan kolaborasi dalam sistem pengelolaan dan peroo.ikan tata kelola . PNBP Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan utamanya berasal dari dividen BUMN oo.gian Pemerintah. Kedudukan BUMN selain memberikan dividen kepada Pemerintah, juga memiliki peran strategis seoo.gai _agent_ _of_ _development_ dalam mendukung pelayanan publik dan pemoo.ngunan infrastruktur. Selama periode 2016-2020, PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tumbuh rata-rata per tahun mencapai 16, 10 persen. Pada tahun 2020, PNBP KND tumbuh negatif 18, 14 persen dise oo.bkan adanya penurunan dividen BUMN dan penurunan penerimaan dari KND Lainnya. Penyumoo.ng dividen terbesar berasal dari 15 BUMN dengan kontribusi sekitar 98,55 persen dari total dividen oo.gian pemerintah pada tahun 2020 . Secara umum, kinerja BUMN dapat dilihat pada tabel di oo.wah ini. Tabel 10 Kinerja Keuangan BUMN (Triliun Rp), Tahun 2016 2020 1 ·· I I. .. _: _ Jumlah 118 115 114 114 107 BUMN (buah) Dividen* 37,1 43,9 45,1 50,6 44,6 Pajak 189,6 210,6 245,1 284,8 230,2 Capex 265 ,7 314,6 448,1 366,3 255,2 Pendapatan 1.710,0 2.027,1 2.403,9 2 . 387,5 1.925,0 Laba Bersih 176,2 186,4 186 ,2 165,8 49,9 Liabilitas 4.216,2 4.830,6 5.605,1 6.065 ,4 7.789,0 Ekuitas 2.256,7 2.379,8 2.579,8 2.655,3 4 . 651,9 Aset 6.472,9 7.210,4 8.184,9 8.720,8 12.440,9 ROA 2.7% 2.6% 2.3% 1.9% 0.4% ROE 7.8% 7.8% 7.2% 6.2% 1.1% DER 1,9 2,0 2,2 2,3 1,7 Sumber: KementerianBUMN , 2021 Kinerja BUMN selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari perkemoo.ngan indikator aset, Jiabilitas, dan ekuitas. Peningkatan terse but sejalan de l jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA peningkatan belanja modal ( _capital_ _expenditure/_ _capex)_ yang tumbuh rata-ratasebesar6,5 persen per tahun. Namun, belanja modal tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dioo.ndingkan dengan tahun sebelumnya. Selain digunakan untuk menamoo.h investasi, belanja modal BUMN juga berkontribusi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan kontribusi kepada negara berupa dividen, BUMN juga berfungsi seoo.gai fungsi kuasi-fiskal, dimana diharapkan efektif dalam mendukung program-program pemerintah. Hal tersebut tampak dari komitmen dalam pembangunan seperti infrastruktur yang telah dilakukan oleh BUMN. Dengan adanya PMN kepada BUMN, diharapkan pengemoo.ngan proyek-proyek prioritas akan le bih efisien karena se oo.gai entitas bisnis, BUMN memiliki kemampuan mengemoo.ngkan nilai PMN terse but dan dapat _di-leverage_ secara le bih efektif. Tantangan pengelolaan PNBP KND tergantung pada kesehatan kinerja BUMN oo.ik secara organisasi maupun finansial. Kondisi kesehatan BUMN yang tidak oo.ik berdampak pada menurunnya dividen dan akan ditransmisikan kemoo.li ke aspek fiskal yang pada gilirannya akan menjadi _contingent_ _liabilities._ Tantangan lain adalah oo.gaimana agar proses bisnis BUMN lebih efektif, kompetitif, dan transparan sehingga dapat meminimalisasi risiko biaya dan _mismanagement_ di kemudian hari. Beroo.gai langkah yang telah dilakukan untuk melakukan perampingan be berapa anak usaha BUMN adalah upaya strategis mendorong efisiensi usaha, menarik investasi masuk, serta _refocusing_ atas tujuan awal pembentukan BUMN. Penetapan dividen oo.gian pemerintah atas laba BUMN untuk tahun buku 2021 yang akan menjadi dividen tahun 2022 tetap memperhatikan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Untuk itu, kebijakan PNBP penerimaan oo.gian pemerintah atas laoo. BUMN pada tahun 2022 mempertimoo.ngkan kondisi keuangan BUMN yang terdampak pandemi COVID-19, dengan fokus utama memastikan BUMN dapat bertahan, sehingga kebijakan PNBP penerimaan oo.g ian pemerintah atas laoo. BUMN tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan faktor yaitu : (i) profitabilitas BUMN; (ii) kemampuan kas dan likuiditas BUMN; (iii) kebutuhan pendanaan BUMN; (iv) persepsi investor; (v) penyesuaian regulasi dan perjanjian _(covenan~; _ dan (vi) penetapan dividen lebih selektif untuk menyeimoo.ngkan dengan peran BUMN seoo.gai agen pemoo.ngunan. Selain itu, pada tahun 2022, efisiensi BUMN, penataan dan penyehatan serta peroo.ikan perencanaan strategis merupakan langkah ke bijakan yang akan ditempuh. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PNBP Lainnya PNBP Lainnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT), pendapatan _Domestic Market Obligation_ (DMO), dan pendapatan K/L. Penjualan Hasil Tambang adalah bagian dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pendapatan DMO merupakan penerimaan yang berasal dari penyerahan produksi minyak mentah bagian Kontraktor kepada Pemerintah/Negara untuk memenuhi ke butuhan minyak mentah di dalam negeri. PNBP lainnya yang diperoleh dari pendapatan K/L antara lain: (i) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (ii) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (iii) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (iv) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (v) pendapatan jasa lainnya; (vi) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (vii) pendapatan denda; dan (viii) pendapatan lain-lain. Selama periode 2016-2020, kinerja PNBP Lainnya tumbuh rata-rata 8,29 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2016 (44,43 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 ( 10, 17 persen). Sementara itu, kontribusi PNBP Lainnya terhadap total PNBP selama 2016-2020 rata-rata sekitar 34,88 persen . Faktor utama yang mempengaruhi PNBP lainnya antara lain kualitas dan kuantitas layanan, kebijakan tarif, dan harga komoditas, dan lainnya. Secara umum, ke bijakan PNBP pelayanan pada kementerian/lembaga di tahun 2022, antara lain diarahkan pada: (i) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (ii) penyesuaian jenis dan tarif PNBP; (iii) peningkatan kerja sama/ sinergi dengan instansi/pihak terkait; (iv) perluasan penggunaan teknologi informasi; (v) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar le bih produktif; dan (vi) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP. Secara lebih rinci, kebijakan PNBP pelayanan tahun 2022 pada enam kementerian/lembaga dengan kontribusi PNBP terbesar, dijabarkan sebagai berikut: 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan, antara lain melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan, penyederhanaan/percepatan proses pelayanan perizinan, penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan perbaikan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan; (ii) peningkatan penggunaan teknologi informasi, antara lain melalui jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi dalam bentuk pencocokan dan penelitian (coklit) dengan memanfaatkan sistem aplikasi beroosis _online_ (e-PNBP) atas pemooyaran PNBP para wajib tayar dan digitalisasi proses perizinan penyelenggaraan pos ( _e-licensing); _ (iii) penyempurnaan tata kelola PNBP, antara lain melalui peningkatan intensifikasi penagihan PNBP, meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum, meningkatkan ketegasan dalam penegakan sanksi administratif atas kelalaian wajib ooyar, dan penyempurnaan pengelolaan, integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi _datnhase; _ dan (iv) pelaksanaan upaya ekstensifikasi PNBP, antara lain melalui optimalisasi potensi PNBP terkait migrasi penyiaran televisi analog ke teknologi digital serta meningkatkan kesadaran ekosistem industri melalui sosialisasi intensifoogi penyelenggara telekomunikasi. 2. Kepolisian Republik Indonesia Ke bijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan, antara lain melalui pengemoongan registrasi dan identifikasi (regident) STNK dan BPKB _online,_ standardisasi sarana prasarana pelayanan SIM/BPKB, pengemoongan _Regional,_ _Traffic_ _Management_ _Center_ _(RTMC)_ dan _Traffic Management Center_ _(TMC},_ dan pengemoongan _Smart_ SIM; (ii) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain melalui digitalisasi sistem pelayanan regident, pelaksanaan registrasi dan pemooyaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) _Online,_ memoongun dan mengemoongkan sarana dan prasarana yang beroosis teknologi dan informasi; (iii) meningkatkan kerjasama antara Polri dengan objek vital (obvit) tertentu dan objek vital nasional (obvitnas); dan (iv) melakukan kerja sama antara Polri dengan pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan _Assessment_ _Center Polri._ 3 . Kementerian Perhubungan Ke bijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan dalam pengemoongan sarana dan prasarana di bidang transportasi, antara lain melalui pengemoongan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhanan dan layanan transportasi udara serta penerapan tarif ooru atas layanan _Track_ _Access_ _Charge_ (TAC) pada bidang perkeretaapian dan _buy_ _the_ _seroi.ce_ pada layanan transportasi darat; (ii) peningkatan penerapan teknologi. informasi, antara lain melalui penerapan teknologi informasi pada bidang jasa layanan transportasi maupun diklat serta integrasi pada aplikasi SIMPON! dan e-SRUT (Sistem Sertifikasi Registrasi Uji Tipe) dengan Kementerian Keuangan, serta data sumber dari Kementerian Perindustrian; (iii) optimalisasi pemanfaatan aset BMN berupa sewa lahan, gedung dan 00.ngunan, sarana dan prasarana; (iv) peningkatan kerja sa 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA layanan dengan _stnkeholder,_ antara lain melalui kerja sama dengan pihak 1: adan usaha melalui skema KPBU dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) serta optimalisasi pendapatan dari Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tersus/TUKS); dan (v) peningkatan pengawasan dan pemeriksaan PNBP oleh auditor internal maupun ekstemal secara efektif dan berkesinambungan serta intensifikasi PNBP dengan meningkatkan penagihan terhadap wajib 1: ayar. 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ke bijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan imigrasi, antara lain melalui penaml: ahan unit kerjakeimigrasian (UKK), percepatan penyelesaian pa.spar selesai pada hari yang sama, dan penaml: ahan Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan pa.spar elektronik _(e-passporl); _ (ii) penyesuaianjenis dan tarif PNBP layanan imigrasi, antara lain melalui penaml: ahanjenis layanan _e-_ _passport_ _polycarbonate_ dan penaml: ahan jenis layanan untuk kemudahan pelayanan Izin Keimigrasian ; (iii) ekstensifikasijenis dan tarif PNBP pada la yanan administrasi hukum umum, antara lain melalui penaml: ahan jenis tarif PNBP 1: aru dan desentralisasi penyelenggaraan layanan legalisasi; (iv) pengeml: angan layananjasa hukum _apostille; _ (v) peningkatan l ayanan berl: asis _online,_ a ntar a lain melalui implementasi layanan notaris berl: asis _online_ dan peningkatan Layanan Berl: asis _Online_ terhadap Advokat Asing; (vi) pembentukan Pusat Data Kekayaan Intelektual (Kl) seperti Kekayaan Intelektual Komunal (KIK); dan (vii) peningkatan kerja sama internasional dan nasional terkait informasi dan pengeml: angan KI, antara lain dengan _European Patent Office_ (EPO) dalam rangka integrasi data paten. 5. Kementer ian Pendidikan dan Ke budayaan Ke bijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain: (i) melanjutkan dan mengevaluasi ke bijakan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), mengingat dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian yang belum sepenuhnya pulih; (ii) menyelesaikan target perul: ahan be berapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN Badan Hukum (BH) ; (iii) perul: ahan satker PNBPmenjadi satker BLU; dan (iv) perluasan kerja sama maupun kemitraan dengan pihak - pihak lain (industri, pemda, a tau leml: aga lainnya). 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ke bijakan yang akan ditempuh pada tahun 2022, antara lain : (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan, antara lain melalui peningkatan layanan Informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik dan proses diversifikasi layanan informasi melalui tariflayanan berl: asis digital; (ii) peningkatan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informa f jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan (iii) peningkatan pemanfaatan aset BMN untuk peningkatan PNBP . Selain PNBP Pelayanan , sumber PNBP Lainnya adalah pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN). Secara umum pengelolaan aset BMN terbagi menjadi dua objek utama yaitu pengelolaan BMN yang berada pada Pengguna Barang (K/ L) dan pengelolaan BMN yang berada pada Pengelola Barang (seperti: BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, Eks Pertamina, dan lain- lain). Kebijakan yang akan ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2022, antara lain: (i) peningkatan inovasi dan penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan _Highest_ _and_ _Best_ _Use_ (HBU); (ii) penyelesaian tindak lanjut penilaian kembali BMN dan perluasan implementasi pengasuransian BMN pada K/L; (iii) pengelolaan BMN Hulu Migas yang semakin handal dan berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu melalui penatausahaan BMN Hulu Migas yang semakin tertib dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BUN TK (transaksi khusus) dan optimalisasi Pengelolaan BMN Hulu Migas, menuntaskan sertifikasi BMN Hulu Migas dalam rangka tertib hukum Pengelolaan BMN Hulu Migas, dan pengelolaan BMN Hulu Migas yang efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan dan/ a tau _cost_ _savi,ng_ bagi negara; (iv) menyelesaikan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN PKP2B sesuai KMK Nomor 573/KMK.06/2020 dalam rangka tertib administrasi maupun PNBP dari BMN PKP2B; (v) menyempurnakan peraturan BMN PKP2B berupa BMN dalam kondisi tertentu berupa batubara dalam rangka optimalisasi penerimaan PNBP; (vi) menuntaskan sertifikasi BMN PKP2B dalam rangka tertibhukum Pengelolaan BMN PKP2B; dan (vii) penyempurnaan peraturan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dalam rangka optimalisasi pengelolaan. PNBP PENDAPATAN BADAN LAYANANUMUM Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan ha.rang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pembentukan BLU memiliki tujuan utama berupa peningkatan layanan publik yang disediakan oleh instansi Pemerintah. _Generating income_ pada BLU bukan tujuan utama melainkan cerminan dari aktivitasnya dalam melakukan layanan kepada masyarakat. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam memberikan pelayanan ha.rang dan jasa kepada masyarakat, BLU dikelompokkan dalam lima sektor (rumpun) yaitu pendidikan, kesehatan, pengelola dana, barang/jasa lainnya, dan pengelola kawasan. Sampai dengan akhir 2020, jumlah BLU telah mencapai 244 BLU yang sebagian besar didominasi oleh BLU sektor pendidikan dan kesehatan masing- masing 41,39 persen dan 43,03 persen. Dilihat di sisi kinerja keuangan, pendapatan BLU tumbuh rata-rata 15,72 persen selama periode 2016-2020. Dalam periode yang sama, kontribusi BLU terhadap total PNBP secara rata-rata mencapai 15,36 persen . Secara umum, pendapatan BLU dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan alami baik dari jasa layanan utama maupun penunjang, dan adanya perubahan dari Satker PNBP menjadi Satker BLU. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, beberapa kebijakan BLU yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2022 antara lain: 1. penguatan dan inovasi aksesibilitas layanan, antara lain melalui penggunaan data analitikal dan digitalisasi layanan , standardisasi institusi dengan akreditasi nasional dan internasional, sinergi layanan dan pembiayaan, serta memberikan akses layanan yang mudah dijangkau masyarakat; 11. peningkatan kualitas kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas faskes dan sistem layanan kesehatan terintegrasi (IT) serta investasi layanan kesehatan; iii. peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui peningkatan kualitas institusi dan peningkatan kualitas SDM; dan iv. peningkatan perlindungan sosial, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas dalam menyalurkan UMi dan UMK, sinergi pembiayaan dan _integrated_ _supply_ _chai.n,_ peningkatan kualitas lingkungan hidup dan EBT, dan penyediaan perumahan bagi MBR yang tepat sasaran. V.2.3. Penerimaan Hibah Sumber penerimaan hibah berasal dari dalam dan luar negeri. Sumber penerimaan hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dan lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Sementara penerimaan hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing dan non asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, dan perorangan. Penerimaan hi bah pada tahun 2020 terealisasi se besar Rp18,8 triliun atau sekitar 1, 14 persen dari total pe ndapatan negara. Capa.ian ini Iebih tinggi dibandingkan penerimaanhi T jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tahun 2019 yang mencapai Rp5 ,5 triliun, atau tumbuh 241 , 45 persen. Untuk tahun 2021 , penerimaan hioo.h direncanakan sebesar Rp0,9 triliun. Realisasi sampai dengan Maret 2021 mencapai Rp0,3 triliun atau 31,44 persen dari target dalamAPBN 2021 . Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih oo.ik, kebijakan penerimaan hioo.h yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2022 antara lain: 1. penerimaan hioo.h harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; 11 . penerimaan hioo.h tidak menggunakan Rupiah Murni Pendamping (RMP); 111 . penerimaan hioo.h tidak mengakioo.tkan inefisiensi belanja pe me liharaan dari APBN; 1v . penerimaan hioo.h dalam bentuk oo.rang danjasa diutamakan oo.rang dalam kondisi oo.ru dan tidak memerlukan tamoo.han biaya dari APBN untuk _upgrading_ atau _retrofit,_ v. penerimaan hioo.h dalam bentuk oo.rang han ya digunakan untuk kegiatan operasional K/L; dan vi . penerimaan hioo.h diutamakan untuk mendanai kegiatan- kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tamoo.h dalam pemoo.ngunan nasional. V.3 . Kebijakan Belanja Negara Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung transformasi struktural. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN seoo.gai instrumen fiskal dapat menghasilkan _output_ dan _outcome_ yang berkualitas serta secara optimal memberikan manfaat oo.gi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten terus melakukan beroo.gai strategi ke bijakan dalam upaya meningkatkan kualitas belanja ( _spending_ _better)._ Dengan demikian, pengelolaan Belanja Negaradiharapkan dapat le bih efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian . Selama periode 2016 - 2020, realisasi Belanja Negara terhadapPDB secara rata-rata se besar 15, 16 persen PDB, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 16, 76 persen PDB. Peningkatan realisasi Belanja Negara di tahun 2020 terse but sejalan dengan strategi kebijakan ekspansif yang ditempuh Pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, melindungi daya beli mas y arakat terdampak, serta mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah telah melakukan beroo.gai langkah _extraordinary_ y ang dilakukan secara cepat dan _prudent_ dalam menahan laju perlambatan ekonomi akioo.t pandemi COVID- 19. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan _refocusing_ dan realokasi Belanja Negara unt 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi belanja dengan optimalisasi teknologi informasi dalam pe nye le nggaraan pe me rin tahan. Grafik 73 Perkembangan Belanja Negara (Triliun Rp) 16,80% 15,03% 14 , 77% 14,92% 2 . 593,5 2.750,0 1.864,3 2.007,4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unaudited APBN - BPP TKDD ~ Persen thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Dalam APBN 2021, alokasi anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.750,03 triliun (setara 15,58 persen PDB), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.954 , 55 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesarRp795,48 triliun. Pagu BelanjaNegaradi tahun 2021 meningkat 6,03 persen _(yoy)_ dioo.ndingkan realisasi tahun 2020, terutama untuk mendukung penanganan µ: i.ndemi COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. Belanja Negara µ: i.da tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan beroo.gai terobosan ke bijakan, yang meruµ: i.kan momentum transisi menuju normal oo.ru µ: i.sca µ: i.ndemi COVID-19, serta penguatan reformasi struktural untuk keluar dari _middle_ _income_ _trap._ Samµ: i.i dengan triwulan I tahun 2021, realisasi Belanja Negara mencaµ: i.i Rp523,04 triliun atau sekitar 19,02 persen dari µ: i.gu APBN 2021, terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,08 triliun ( 17,91 persen dari µ: i.gu) dan Realisasi Transfer Ke Dae rah dan Dana Desa sebesar Rpl 72,96 triliun (21,74 persen dari µ: i.gu). Realisasi Belanja Negara terse but tumbuh 15,61 persen _(yoy)_ jika dioo.ndingkan realisasi di periode yang sama tahun se belumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kinerja pengelolaan APBN dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Untuk tahun 2022, Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan beroo.gai strategi ke bijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara. Seoo.gai salah satu instrumen APBN, Belanja Negara diuµ: i.yakan le bih optimal dalam mendukung penguatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan reformasi birokrasi. Secara umum, arah ke bijakan Belanja Negara tahun ~ 2022 difokuskan untuk: _: ,r_ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, yang diarahkan µida reformasi SDM unggul (kesehatan , perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi). 2. Penguatan _spending_ _better,_ antara lain melalui : a. Fokus µida belanja prioritas dan berorientasi hasil ( _result_ _based); _ b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah: • Penajaman belanja ha.rang melalui efisiensi antara lain µida belanja operasional , perjalanan dinas, µiket _meeting,_ dan honor, serta penajaman dan sinergi belanja ha.rang yang diserahkan ke masyarakat/Pemda; • Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan µida TIK, konektivitas, energi, dan µingan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas ; c . Antisiµisi terhadap ketidakµistian _(automatic stabilizer},_ antara lain dengan mendorong peneraµin program perlinsos yang adaptif ; d. Efektivitas bansos dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke bansos); 3. Penguatan _quality_ _control_ terhadap TKDD sejalan dengan fokus penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. V.3.1. Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat dalam be beraµi tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Rata - rata realisasi Belanja Pemerintah Pusat selama periode tahun 2016 - 2020 berada di kisaran 9,95 persen PDB dan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,47 persen per tahun, dari Rpl.154,02 triliun µida tahun 2016 meningkat menjadi Rpl.831,00 triliun µida tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan 22,37 persen _(yoy)_ terutama untuk mendukung penanganan COVID-19 di bidang kesehatan dan pelaksanaan stimulus fiskal antara lain perlindungan sosial serta dukungan UMKM dan dunia usaha. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2016 - 2021 ditunjukkan µida Graflk 74 . Tren peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2016 - 2020 antara lain disebabkan oleh peningkatan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program/kegiatan pemerintah dalam be beraµi tahun terakhir. Be beraµi program/kegiatan terse tut antara lain beruµi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, pelaksanaan kegiatan berskala internasional seperti IMF-World Bank _Annual_ _Meetings_ tahun 2018, Asian Games dan Asian Paragames tahun 2018, penanganan bencana serta penanganan damµ; k µ; ndemi COVID-19. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Graf1k 74 Perkembangan Belanja Pemerintah Pu.sat (Triliun Rp), 2016 - 2021 11, 8 6% 9 , 31% 9,3 1% 9,81% 1.455,3 1.496,3 1.265,4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unaudited APBN - Belanja K/ L Belanja Non K / L ~ Persen thd PDB Sumber: Kementerian Keuangan , 2021 Pemerintah senantiasa melakukan beroo.gai perbaikan ke bij akan clan me kanisme dalam pe rencanaan clan pe nganggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir. Be berapa peroo.ikan ke bijakan terse but antara lain berupa (i) peruoo.han skema oo.ntuan pangan dari skema subsidi harga menjadi oo.ntuan pangan langsung ke keluarga penerima manfaat , (ii) peningkatan nilai manfaat clan perluasan cakupan program oo.nsos seperti PKH, (iii) peningkatan efiesiensi belanja oo.rang terutama untuk belanja bersifat nonprioritas, clan (iv) peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran prioritas (i nfrastruktur, pendidikan, kesehatan) Dalam APBN 2021, Pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.954,55 triliun , atau sekitar 11,07 persen PDB. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2021 tumbuh 6,75 persen _(yoy)_ dioo.ndingkan realisasi tahun se belumnya . Peningkatan alokasi Belanja Pemerintah Pusat di tahun 2021 tersebut terutama digunakan untuk mendukung ke berlanjutan pelaksanaan beroo.gai program prioritas dalam penanganan COVID-19 clan akselerasi pemulihan ekonomi. Belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 juga diarahkan untuk mendukung penguatan reformasi struktural untuk keluar dari _middle_ _income_ _trap._ Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Maret 2021 mencapai Rp350,08 triliun ( 17, 91 persen dari pagu), terdiri dari realisasi belanja K/L Rp201,63 triliun dan belanja Non K/L Rp148,45 triliun . Dioo.ndingkan periode yang sama tahun se belumnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Maret 2021 tumbuh 25,98 persen _(yoy)_ dipengaruhi oleh pertumbuhan realisasi belanja K/L 41,16 persen _(yoy)_ dan belanja Non K/ L ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tumbuh 9,92 persen _(yoy)_ _._ Peningkatan kinerja belanja K/L utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencaµ=ti Rp34,21 triliun, atau tumbuh signifikan 186, 19 persen _(yoy)_ antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Melihat perkembangan tahun 2016-2021 dan proyeksi perekonomian tahun 2022, arah kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2022 akan diarahkan antara lain untuk: 1. Mendukung pelaksanaan reformasi SDM, antara lain melalui: • Melanjutkan reformasi pendidikan, dengan mengarahkan pemanfaatan anggaran difokuskan untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. • Akselerasi reformasi kesehatan menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal (efektivitas JKN serta penguatan _health security_ _preparedness)._ • Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial seµ=tnjang hayat dan andal (integrasi data dan perlinsos yang adaptif). 2. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik yang tangkas, efektif, dan efisien. 3. Pelaksanaan operasional dan kegiatan lebih efisien sejalan dengan cara kerja baru dan pemanfaatan teknologi informasi. 4. Pengembangan infrastruktur untuk pelayanan dasar dan untuk mendukung peningkatan produktivitas secara selektif, efisien, dan efektif. 5. Pemberian subsidi yang le bih teµ=tt sasaran dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. 6. Pemenuhan kewajiban Pemerintah serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. 7. Antisiµ=tsi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaanAPBN, bencana, dan kegiatanmendesaklainnya. Belanja Pegawai Belanja pegawai meruµ=tkan salah satu instrumen penting dalam mendorong peningkatan produktivitas aµ=tratur sipil negara dan kualitas pelayanan publik yang inovatif. Melalui kebijakan belanja pegawai yang terukur, Pemerintah secara konsisten terus mendorong pemantaµ=tn reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih optimal, yang akan berkontribusi positif terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan belanja pegawai terus diarahkan untuk mendukung terwuj udnya aparatur ne gara Y 1 jdih.kemenkeu.go.id • • • • MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 199 profesional, berintegritas, serta produktif dalam memberikan pelayanan kepida masyarakat . Belanja pegawai selama periode 2016-2020 secara rata - rata berada di kisaran 2,38 persen PDB. Pada tahun 2021, porsi belanja pegawai sebesar 2,39 persen PDB, lebih rendah dioo.ndingkan porsi tahun 2020 yang sebesar 2,47 persen PDB. Namun demikian, secara nominal belanja pegawai masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai secara nominal dalam kurun waktu 2016 - 2020 mencapii 6,31 persen, dari sebelumnya sebesar Rp.305,1 triliun di tahun 2016 meningkat menjadi Rp.380,5 triliun di tahun 2020. Tren peningkatan terse but antara lain dipengaruhi adanya beroo.gai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kebijakan kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk apiratur negara dan pensiunan, serta peroo.ikan tunjangan kine rj a pida K / L se iring de ngan capiian re formasi birokrasi K/ L. Grafik 75 Perkembangan Belanja Pegawai (Triliun Rp) 2,46% 2,47% 2,38% 2,39% 2,34% 2,30% • 421,1 376,1 380,5 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited 2021 APBN - Gaji & Tunjangan Kontribusi Sosial - - Honorarium, Lembur, Tun -e- Persen thd PDB j. Khusus Sumber: Kementerian Keuangan Pada tahun 2020 , Pemerintah melakukan penyesua1an kebijakan be l anja pegawai untuk mendukung penanganan COVID-19, namun dengan tetap menjaga da ya beli apiratur pemerintah. Kebijakan yang dilakukan antara lain adalah pemberian THR dan Gaji ke - 13 dengan tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Perkemoo.ngan belanja pegawai pida tahun 20 16 - 2021 dapit dilihatpida Grafik75. Secara umum , kebijakan belanja pegawai pida tahun 2021 masih diarahkan untuk mendukung pemantapin reformasi birokrasi dengan tetap memperhatikan terjaganya kesejahteraan pegawai. Terjadinya pindemi COVID-19 memberikan pembelajaran mengenai pentingnya birokrasi yang _agile_ dan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA inovatif dengan dukungan IT yang optimal. Untuk itu, ke bijakan belanja pegawai yang dilakukan µ: tda tahun 2021 diarahkan untuk mendukung penyederhanaan sistem birokrasi ( _delayering)_ dengan tetap memperhatikan kebutuhan jumlah pegawai yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi, serta inovasi pola kerja dan proses bisnis, seperti ke bijakan fleksibilitas lokasi kerja _(flexible_ _working_ _space)._ Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penajaman belanja pegawai di tengah perubahan proses bisnis yang diselaraskan dengan caµ: tian reformasi birokrasi . Di satu sisi, perkembangan teknologi dan informasi ak a n mempengaruhi performa dan efektivitas kinerja aµ: tratur negara melalui implementasi digitalisasi dalam pelayanan publik. Selain itu, ke bijakan belanja pegawai terus diarahkan untuk mendorong efektivitas reformasi birokrasi sehingga terwujud birokrasi y ang responsif dan adaptifterhadapperubahan serta be bas dan bersih dari praktik korupsi. Pada tahun 2022, Pemerintah konsisten akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi y ang didukung de ngan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi . Sehubungan dengan hal terse but, secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2020 akan diarahkan antara lain untuk: 1. Pengendalian belanja pegawai dengan tetap mempertahankan daya beli dan konsumsi aµ: tratur negara , antara lain mel a lui pemberian THR dan Gaji/Pensiunke-13 ; 2. Mendukung reformasi birokrasi dan pen y esuaian dengan cara kerja baru yang le bih efisien dengan tetap me mpertahankan produktivitas; 3. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan birokrasi berbasis teknologi, serta adaptasi pola kerja baru _(flexible_ _working_ _arrangemen~_ dengan tetap mempertahankan produktivitas ; 4. Mengantisiµ: tsi perubahan sistem gaji dan pe nsiun se bagai bagian dari re formasi birokrasi . Belanja Barang Belanja ha.rang memiliki peranan pen ting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah agar berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas . Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja ( _spending_ _bettery_ namun dengan tetap memperhatikan terjaganya kualitas pelayanan keµ: tda masyarakat. Sejalan dengan hal terse but , Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama µ: tda belanja ha.rang yang bersifat kurang produktif dan non prioritas . jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 76 Perkembangan Belanja Barang (Triliun Rp) 2,74 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unaudited APBN - Belanja Ba rang ....,_ Persen thd PDB Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Perkembangan belanja barang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama beberapa. tahun terakhir. Selama periode 2016-2020, realisasi belanja barang secara rata-rata berada di kisaran 2,29 persen PDB. Realisasi belanja barang di tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan mencapa.i 2, 74 persen PDB, a tau secara nominal tumbuh 26,25 persen _(yoy)._ Tingginya realisasi belanja barang di tahun 2020 disebabkan oleh penyaluran berbagai program yang mendukung penanganan dampa.k pa.ndemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, antara lain pembayaran BPUM, pembayaran bantuan subsidi upa.h, dan di sektor kesehatan (antara lain pembayaran insentif dan pembayaran santunan bagi tenaga kesehatan , penggantian klaim RS rujukan, serta pengadaan alat/ sarpras kesehatan) . Sementara itu, di tahun 2020 pemerintahjuga menempuh kebijakan _refocusing_ dan realokasi anggaran terutama pa.da belanja barang yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19, yaitu dengan melakukan efisiensi pa.da belanja perjalanan dinas dan belanja jasa. Perkembangan belanja barang pa.da tahun 2016 - 2021 dapa.t dilihat pa.da Grafik 76. Apa.bila mencermati rincian le bih detail komponen belanja barang, terdapa.t beberapa. komponen belanja barang yang rata- rata pertumbuhannya cukup tinggi selama periode 2016-2020. Dalam kurun waktu terse but, rata-rata pertumbuhan komponen belanja barang yang cukup tinggi dan porsinya besar terutama adalah belanja barang untuk diserahkan kepa.da masyarakat/pemda, yang tumbuh rata-rata 41,4 persen. Belanja barang untuk diserahkan kepa.da masyarakat/pemda pa.da dasarnya merupa.kan jenis belanja yang berkarakter se bagai bantuan pemerintah. jdih.kemenkeu.go.id C : : l ·c: : E-- 0. 0: : : MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONEStA Grafik 77 Perkembangan Komponen Belanja Barang 120 ■ 2016 ■ 2 017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 20 20 2021 Una udited A PB N 100 80 60 40 20 0 B.r. mg B .ra ng Persedia"1 Peme li haraan Perjal"1"1 Belanja Belanja b.rang Operasion al No n-Operasiona Dinas B.rang Bl.U untuk disera hkan Sumber: Kementerian.Keuangan , 2021 Belanja oo.rang untuk diserahkan keIRda masyaraka t / pe mda me ngalami pe ningka tan signifikan di tah un 2020. Hal ini utamanya dipengaruhi penyaluran beroo.gai program oo.ntuan Pe merintah yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan sektor usaha terdam!Rk !Rndemi COVID-19, antara lain beru!R BPUM (Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro), oo.ntuan kuota internet , dan pemoo.yaran insentif te naga ke se ha tan ( nak e s). Se oo.gian be sar dari program oo.n tuan pemerintah yang disalurkan di tahun 2020 kemoo.li dilanjutkan penyalurannyadi tahun 2021. Pada tahun 2022, Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan ke bijakan efisiensi belanja oo.rang terutama IRda belanja oo.rang yang kurang produktif dan non prioritas . Ke bijakan ini diselaraskan dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dan inovasi pola kerja _(flexible_ _working_ _arrangement)._ Oleh karena itu , arah ke bijakan belanja oo.rang di tahun 2022 akan difokuskan IRda: 1. Melanjutkan efisiensi belanja oo.rang antara lain dengan penghematan belanja oo.han dan ATK, perjalanan dinas , honorarium kegiatan serta IRket _meeting_ dan konsin y asi ; 2. Mendukung peneraIRn kebijakan inovasi pola kerja beru!R _flexible_ _working_ _space_ (FWS), _open_ _space_ ruang kerj a , dan dukungan TIK untuk peningkatan efisiensi birokrasi; 3 . Mendorong penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien; jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Mendorong efisiensi belanja oo.rang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat (lebih fokus dan sinergi dengan program oo.ntuan Pemerintah lainnya); 5. Menguatkan pemanfaatan dukungan oo.gi proyek KPBU, antara lain melalui pemberian fasilitas penyiapan proyek _(Project Development_ _Facility/PDF),_ dukungan kelayakan proyek ( _Viability_ _Gap_ _Fund/VGF),_ dan pemoo.yaran ke te rsediaan layanan ( _Availability_ _Payment/_ AP), de ngan te tap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan capaian output; dan 6. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasidan rekonstruksi pa.sea bencana. Belanja Modal Belanja modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong peroo.ikan neraca pemerintah dengan perolehan aset produktif seperti hasil pemoo.ngunan infrastruktur. Dalamjangka panjang, belanja modal juga dapat mendukung peningkatan pendapatan negara antara lain melalui utilisasi aset. Selain itu, belanja modal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penurunan ketimpangan antarwilayah dengan adanya pemerataan pemoo.ngunan di beroo.gai wilayah . Sejalan dengan hal terse but, Pemerintah secara konsisten terus melakukan penguatan belanja modal yang diarahkan untuk membentuk aset dan mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Perkemoo.ngan belanja modal dalam periode 2016 - 2020 secara rata-rata 1,30 persen PDB per tahun. Secara nominal, realisasi belanja modal selama periode terse but menunjukkan tren peningkatan, dari se belumnya Rp169,5 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp189, 1 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, alokasi belanja modal mencapai Rp246,8 triliun atau mengalami peningkatan 30,51 persen _(yoy)_ dari realisasi tahun 2020. Peningkatan terse but antara lain dipengaruhi ke bijakan melanjutkan kegiatan prioritas yang tertunda di 2020, serta mendukung agenda digitalisasi dan penguatan sektor strategi.s untuk mempercepat pemulihan ekonomi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafi.k 78 Perkembangan Belanja Modal (Triliun Rp) 1, 40 % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unaudited A PBN - Belanja Modal .....,._ Persen thd PDB Sumber: KementerianKeuangan , 2021 Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penguatan dan rekomposisi belanja modal agar le bih produktif sehingga memberikan efek pengganda _(multipliery_ yang optimal oo.gi pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing oo.ngsa, antara lain _infrastructure_ _gap_ yang relatif tinggi dioo.ndingkan dengan _peer_ _countries_ dan indeks logistik yang belum optimal. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mendorong belanja modal yang diarahkan untuk komponen produktif seperti peralatan dan mesin , jalan, irigasi danjaringan . Dalam periode 2016-2020, komposisi be la nja modal utamanya didominasi untuk peralatan dan mesin serta jalan , irigasi dan jaringan . Selama periode tahun tersebut, realisasi belanja modal terutama digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal untuk peralatan dan me sin mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020 dan 2021 terutama untuk pengadaan peralatan dan mesin yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 antara lain di bidang kes e hatan. Sementaraitu, belan ja modal untukjalan, irigasi danjaringan di tahun 2020 menurun 29,65 persen _(yoy),_ terutama dipengaruhi adanya kebijakan penundaan atau peruoo.han jangka waktu penyelesaian _(multiyear)_ proyek-proyek yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID-19. Pada tahun 2021 , alokasi belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan signifikan dioo.nding realisasi tahun sebelumnya terutama untuk melanjutkan proyek-proyek y ang tertunda di tahun 2020 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui program padat karya . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 205 - Grafik 79 Perkembangan Komponen Belanja Modal 120 100 80 s: : : : , 60 ·c: E 0: : : 0. 40 20 0 Tanah Peralatan dan Ged ung dan Jalan, Irigasi Belanja Modal Modal La inn ya Mesin Bangunan danjaringan BLU ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 • 2020(Unaudited) 2021APBN Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Kebijakan belanjamodal di tahun 2022 secara umum masih akan diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian, menamoo.h perolehan aset produktif, serta mendorong investasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kebijakan belanja modal tahun 2022 akan difokuskan antara lain untuk: 1. Me ningkatkan produkti vi tas dan daya saing an tar a lain me lalui pemoo.ngunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas secara selektif; 2. Melakukan pemoo.tasan pengadaan kendaraan bermotor dan ge dung oo.ru; 3. Mendorong pemoo.ngunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi dan transformasi industrialisasi, antara lain di bidang TIK, energi, dan pangan; 4. Meningkatkan pengemoo.ngan infrastruktur dasar pada kawasan peroo.tasan, tertinggal, terluardan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan; dan 5. Mendorong pengemoo.ngan skema pembiayaan kreatif (KPBU) se cara le bih masif untuk pemoo.ngunan infrastruktur. Belanja Bantuan Sosial Se oo.gai oo.gian yang tidak terpisahkan dari kerangka perlinsos, belanja oo.ntuan sosial (oo.nsos) memiliki perananyang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos merupakan belanja yang diarahkan untuk memoo.ntu daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, oo.ik dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Di samping itu, oo.nsos juga diarahkan untuk dapat melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonominya. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dalam lima tahun terakhir, oo.nsos terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama saat munculnya µinde mi COVID-19. Se lama pe riode 2016-2020, re alisasi oo.nsos tumbuh rata-rata sebesar 25,70 persen, dengan rata-rata porsi terhadap PDB sebesar 0,68 persen. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh dinamika penyempurnaan kebijakan seperti penajaman/reklasifikasi oo.nsos, perluasan cakuµin maupun manfaat, transformasi program, maupun tamoo.han be beraµi program oo.ru. Pada tahun 2020, realisasi oo.nsos mencaµii Rp202,5 triliun atau setara 1,31 persen terhadap PDB. Peningkatan secara signifikan ini meruµikan bentuk respons Pemerintah melalui program PEN untuk menekan damµik µindemi serta kenaikan iuran PBI JKN. Adapun perkemoo.ngan oo.nsos selama be beraµi tahun terakhir ditunjukkan dalam Gamoo.r 80 . Grafi.k 80 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial (Triliun Rp), 2016 - 2021 1,31% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unaudited APBN - Bansos ~ Persen thd PDB Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Di tengah kondisi µindemi COVID-19 yang masih berjalan seperti saat i ni, kebutuhan akan kebijakan oo.nsos yang handal dan teµit guna menjadi semakin mendesak. Dampak µindemi yang sistematis dan masiftelahmenyeoo.bkan tekanan besar oo.gi kondisi sosial dan ekonomi . Hal ini meruµikan pendorong utama adanya kenaikan alokasi oo.nsos yang signifikan µida tahun 2020 dan 2021 se oo.gai bentuk _extraordinary policy_ _response_ dari Pemerintah. Pada tahun 2020, dalam kerangka PEN dilakukan penyesuaian cakuµin dan manfaat program Kartu Semoo.ko dan PKH serta dilaksanakan be beraµi program oo.nsos oo.ru antara lain Bansos Semoo.ko Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Beras untuk KPM PKH, dan Bantuan U ang Tunai untuk KPM Semoo.ko non PKH. Pemerintah optimis perekonomian semakin memoo.ik µida tahun 2021 seiring dengan pelaksanaan vaksinasi dan berbagai ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, be berapa program oo.nsos yang khusus untuk pandemi seperti Bansos Beras untuk KPM PKH dan Bansos Tunai untuk KPM Semoo.ko non PKH tidak dilanjutkan . Selain itu, be saran oo.ntuan PKH dikemoo.likan ke indeks semula sebelum pandemi COVID-19. Namun demikian, menyadari oo.hwa dampak pandemi yang masih berlanjut, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian Bansos Tunai oo.gi 10 juta KPM yang digabungkan dengan Program Bansos Semoo.ko Jabodetabek. Program ini direncanakan diberikan selamaperiode Januari-April 2021. Penghentian beberapa program oo.nsos dan penyesuaian manfaat tersebut menyeoo.bkan menurunnya alokasi oo.nsos dalam APBN 2021 yaitu sebesar Rp161,4 triliun (0,91 persen terhadap PDB). Secara lengkap, perkemoo.ngan belanja oo.nsos periode 2016 - 2021 dapat dilihat dalam Grafik 80 . Pemberian oo.nsos kepada masyarakat miskin dan rentan telah memberikan dampak positif, antara lain mengurangi tingkat kemiskinan dan menekan bertamoo.hnya jumlah masyarakat yang masuk ke kelompok miskin. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, tingkat kemiskinan oo.hkan diperkirakan dapat menyentuh 11,80 persen apabila tidak ada perluasan Program Perlinsos di tahun 2020. Artinya,jumlah penduduk miskin oo.ru dapat bertamoo.h seoo.nyak 7,1 juta orang akioo.t pandemi jika Program Perlinsos tidak dijalankan. Dengan adanya Perlinsos, tingkat kemiskinan di tahun 2020 se besar 10, 11 persen, dengan penamoo.han penduduk miskin oo.ru se besar 2,4 juta orang. Di samping itu, pelaksanaan oo.nsos dari tahun ke tahun pun menunjukkan peroo.ikan penyerapan. Penyaluran oo.nsos se makin pr ogre sif de ngan pe ne rima manfaat ter be sar me rupakan masyarakat miskin dan rentan. Hasil kajian BKF dan LPEM UI (2020) menunjukkan oo.hwa efektivitas oo.nsos dalam menurunkan angka kemiskinan menunjukkan peroo.ikan meskipun belum optimal. Di samping itu , program-program oo.nsos pun cenderung le bih oo.ik dalam menurunkan ketimpangan dioo.ndingkan program lain seperti subsidi. Meskipun sudah menunjukkan peroo.ikan, program oo.nsos masih dapat disempurnakan. Efektivitas program masih dapat dioptimalkan melalui peroo.ikan data dan peningkatan komplementaritas antarprogram. Saat ini, masih terdapat program yang memiliki kelompok sasaran penerima yang sama tetapi dijalankan secara terpisah dan tidak terkoordinasi. Hal ini juga menyeoo.bkan data penerima menjadi terseoo.r dan sulit disinergikan. Meskipun sudah semakin progresif, namun ketidaktepatan sasaran masih terjadi, yaitu adanya kelompok di luar target yang menerima oo.ntuan ( _inclusion_ _eTTory_ maupun kelompok target yang belum menerima ( _exclusion_ _eTTory._ Se lain itu, besaran manfaat pada beberapa program oo.nsos masih belum cukup memadai. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ke de pan, ke bijakan bansos perlu terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perekonomian dengan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Mekanisme bansos yang ada saat ini masih belum cukup memadai dalam me re spons kondisi krisis seperti pandemi COVID- 19 secara adaptif. Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk menyiapkan skema bansos yang le bih fleksibel dan responsif dalam keadaan krisis. Pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan agar bansos yang diberikan lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM . Pada tahun 2022, arah kebijakan bansos adalah sebagai berikut. 1. Melanjutkan penyempurnaan DTKS dan mensinergikannya dengan berbagai data terkait. Data menjadi faktor fundamental yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas ke bijakan bansos. Untuk itu , Pemerintah melakukan pemutakhiran DTKS pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 perlu dibangun sisteminformasi yang terintegrasi, menguhubungkan antara DTKS, data administratif program, data dukcapil, datajaminan sosial, dan data terkait lainnya. Dengan basis data yang baik, _inclusion_ dan _exclusion_ _error_ diharapkan dapat dikurangi . Selain itu , dengan data yang sinergis , komplementaritas program dapat ditingkatkan sehingga dampaknya lebih optimal. 2. Me ngin te grasikan PIP dan PKH yang dilakukan se car a be rtahap dan te rukur. PKH usia anak sekolah dan PIP merupakan program yang memiliki target dan tujuan serupa. Kedua program ini perlu diintegrasikan dengan menyesuaikan besaran bantuan dan target penerima sehingga program menjadi le bih efektif dan efisien. 3. Memperluas cakupan bansos untuk kelompok rentan khususnya lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal yang rentan secara bertahap. Berdasarkan data Susenas 2020, proporsi terbesar dari masyarakat miskin dan rentan adalah kelompok lansia. Di samping itu, untuk mengantisipasi permasalahan sosial akitat _aging_ _population,_ cakupan program secara bertahap perlu mulai ditingkatkan . Selain kelompok lansia, RT dengan penyandang disabilitas juga memiliki kerentanan kemiskinan yang tinggi . Penyandang disabilitas memiliki be ban pengeluaran yang lebih besar dibandingkan orang pada umumnya namun cakupan bansosnya saat ini sangat te rbatas. Kelompok rentan lain yang juga perlu untuk diperhatikan adalah pekerja informal rentan miskin yang saat inijuga masih belum banyak dilindungi oleh program bansos . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Mengemoo.ngkan skema perlinsos adaptif untuk masa krisis . Belajar dari COVID-19, perlinsos menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga konsumsi masyarakat dalam masa krisis. Untuk itu, perlu dilanjutkan pengemoo.ngan perlinsos adaptif dengan menyusun panduan kebijakan yang mencakup sumber data, opsi program dalam masa krisis, mekanisme penyaluran, serta sumber pendanaan progam . Hal ini diperlukan agar ketika terjadi krisis Pemerintah sudah le bih siap untuk melaksanakan program oo.nsos yang sesuai dengan ke butuh an dan kondisi krisis . 5. Meningkatkan kualitas implementasi program agar le bih berdampak optimal mencapai tujuan program serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Agar program perlinsos le bih efektif terhadap tujuan , diperlukan beroo.gai penyempurnaan oo.ik di aspek regulasi, mekanisme ataupun skema program. Harmonisasi peraturan , penyesuaian cakupan dan besaran manfaat , peningkatan ke tepatan waktu penyaluran, penyempurnaan mekanisme , dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dilakukan agar program dapat berjalan secara optimal. Belanja Pembayaran Bunga Utang Pemoo.yaran bunga utang merupakan pengeluaran untuk pemoo.yaran bunga atas pengadaan utang yang dilakukan Pemerintah . Be berapa hal yang memengaruhi pemoo.yaran bunga utang adalah besarnya penarikan utang y ang la mpau _(outstanding),_ proyeksi tamoo.han utang oo.ru, sert a bia ya pengelolaan utang. Pemoo.yaran bunga utang menjadi salah satu fokus dari ke bijakan pengelolaan utang yang efektif untuk men j aga ke sinambungan fiskal j angka panj ang. Dalam periode 2016-2019 , belanja bunga utang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan se besar 15,39 persen. Pada tahun 2020, terjadi penamoo.han utang oo.ru yang signifikan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang diikuti dengan kenaikan belanja bunga utang . Tamoo.han utang oo.ru untuk untuk pembiayaan penanganan COVID-19 di tahun 2020 menyeoo.bkan bunga utang tahun 2020 meningkat sebesar 14 , 00 persen dioo.ndingkan tahun 2019 menjadi Rp314,8 triliun. Peningkatan bunga utang belum sepenuhnya terlihat di 2020 kar ena tamoo.han utang oo.ru terjadi pada semester II sehingga jadwal pemoo.yaran bunga (terutama kupon SUN) lebih oo.ny ak dilakukan di tahun berikutnya. Peningkatan bunga utang akan lebih signifikan di tahun 2021 dan tahun selanjutnya. Untuk tahun 2021, belanja bunga utang diperkirakan meningkat sebesar 18,84 persen menjadi Rp373 ,3 triliun. Kenaikan bunga le bih lanjut dapat ditekan dengan adan ya kontribusi Bank Indonesia dalam skema burden sharing sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam SKB II tertanggal 7 J 1 jdih.kemenkeu.go.id i MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA 2020. Perkemoongan belanja bunga utang periode 2016-2021 disajikan dalam Tabel 11. Tabel 11 Perkembangan Belanja Bunga Utang Periode 2016 2021 2020 2021 2016 2017 2018 20 19 _Unaudited_ APBN I I Pembayaran 182 ,8 216,6 258,0 275,5 314 ,1 373,3 Sunga Utang {Triliun Rupiah) _persenPDB_ _1,47_ _1,59_ _1,_ _74_ _1,_ _74_ _2,04_ _2,11_ _persen_ _17,15_ _18,50_ _19,11_ _6,81_ _14,00_ _18_ _,_ _85_ _Pertumbuhan_ Pemerintah secara konsisten beruµ: i..ya meningkatkan efisiensi pengelolaan utang agar bunga utang tetap terkendali dengan menjaga bunga utang µ: i..da lev el 2 persen PDB sejak tahun 2008. Pada tahun 2020, bunga utang naik menjadi 2,04 persen PDB dan 2, 11 persen PDB tahun 2021 sejalan dengan meningkatnya utang untuk resp: : ms µ: i..ndemi. Berdasarkan sumbernya, seoogian besar bunga utang t ahun 2021 berasal dari dalam negeri terutama dari bunga SUN yang mencaµ: i..i 95, 14 persen sedangkan sisanya 4,86 persen berasal dari bunga pinjaman luar negeri. Dalam periode tahun 2016-2019, proporsi bunga utang dalam negeri beradadi kisaran 91-92 persen. Pada tahun berikutnya, kenaikan proporsi bunga utang dalam negeri didorong oleh penerbitan SUN untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Grafik 81 Komposisi Pembayaran Bunga Utang Pemerintah (Triliun Rp), 2016 - 2021 355 , 11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ■ Bunga Utang Dalam NegerPnaudited APBN Sum ber: Kementerian Keuangan, 2021 Dalam rangka pemulihan ekonomi akioot p: i..ndemi COVID 19, belanja negara mempunyai peran sangat strategis untuk menggerakkan roda perekonornian. Namun demikian, kenaikan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA belanja bunga utang ini mengurangi ruang fiskal Pemerintah untuk melakukan belanjayangproduktif. Dalamjangka panjang, apabila belanja bunga utang terus meningkat, ruang gerakfiskal dapat menjadi semakin terbatas dan berpotensi mengganggu belanja lainnya. Mencermati perkembangan pembayaran bunga serta tantangan dan risiko ke depan, kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2022 diarahkan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah kepada pemberi pinjaman dan investor untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang. Se lain itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan bunga utang . Salah satunya dilakukan dengan mengendalikan volatilitas tingkat bunga SUN serta mengupayakan agar tingkat bunga cenderung menurun melalui upaya menjaga nilai tukar riil, defisit APBN dan transaksi berjalan, inflasi, dan likuiditas. Selain itu , pendalaman dan pengembangan pasar keuangan terus didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan utang dalam negeri yang tidak memiliki risiko nilai tukar. Di sisi pengelolaan utang, be berapa upaya seperti _debt_ _swit: ch,_ dan _buyback_ serta optimalisasi konversi ptnJaman terus dilakukan untuk mendapatkan bunga y ang le bih murah dengan risiko yang te r ke ndali . Subsidi Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal y ang menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuan pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan komunikasi . Pemerintah menyadari pentingnya manfaat dari subsidi sehingga selalu berupaya meningkatkan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran , dengan tetap menjag a kinerja badan usaha . Reformasi subsidi, khususnya subsidi energi, y ang dilakukan Pemerintah pada tahun 2015, telah berhasil menurunkan porsi belanja subsidi menjadi 10 , 29 persen dari total Belanja Negara yang sebelumnya sebesar22,06 persen pada tahun 2014 . Apabila dibandingkan dengan PDB, porsi belanja subsidi berada pada kisaran 1,1-1,5 persen PDB pada periode 2016-2020, turun signifikan dibandingkan dengan periode sebelum reformasi pada 2010 - 2014 yang berada pada kisaran 3 , 0-4,0 pers e n PDB. Adapun beberapa upaya r e formasi subsidi yang telah dilakukan sejak tahun 2015 antara lain adalah penghapusaan subsidi pr e mium, penerapan subsidi tetap untuk solar, dan perbaikan ketepatan sasaran pada target penerima subsidi listrikgolongan rumah tanggayang dibatasi han ya untuk RT miskin. Perkembangan subsidi dalam periode 2016-2021 disajikan dalam Grafik 82 . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Grafik 82 Perkembangan Subsidi (Triliun Rp) 30,34% 1,40% - 6,32% -6,95% 216,9 -10,64% 201,8 196,2 174,2 175,4 166,4 2016 2017 2018 2019 2020 APBN 2021 - Energi Non energi Unaudited ~ Persen thd PDB Nominal ~ Pertumbuhan Subsidi (yoy) Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Pelaksanaan kebijakan subsidi dalam periode 2016-2020 masih menghadapi beberapa tantangan antara lain fluktuasi harga minyak mentah dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsisi _(inclusion_ _and_ _exclusion_ _error)._ Hal ini menye hibkan be hin subsidi yang ditanggung Pemerintah menjadi le bih besar dari manfaat yang diterima oleh perekonomian hiik selaku konsumen maupun produsen. Berdasarkan evaluasi menggunakan data Susenas 2019, diketahui hihwa subsidi, terutama subsidi energi , masih bersifat regresif, artinya le bih hinyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu yang semestinya tidak berhak Se hinyak 40 persen golongan masyarakat terkaya menerima 39 ,5 persen alokasi subsidi energi, sementara 40 persen golongan masyarakat termiskin hanya menerima 36,4 persen. Pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang diikuti dengan ke bijakan pemhitasan mobilitas ( _lockdown),_ harga komoditas seperti minyak mentah dan gas mengalami penurunan, yang berdampak pada penurunan harga energi. Pemulihan perekonomian glohil maupun domestik yang sudah mulai terlihat pada awal 2021 dapat menjadi momentum yang tepat higi Pemerintah untuk le bih memperkuat ke bijakan pengelolaan subsidi. Penguatan dilakukan melalui reformasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, salah satunya melalui transformasi subsidi energi dari subsidi selisih harga menjadi subsidi berhisis orang yang dapat diintegrasikan dengan program hinsos. Dalam periode tahun 2016-2020, realisasi belanja subsidi mengalami perkemhingan yang fluktuatif dengan rata - rata pertumbuhan sekitar 4 persen per tahun, yaitu dari Rpl 74,2 ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA triliun pada tahun 2016 menjadi Rp196,2 triliun pada tahun 2020 . Hal ini terutama dipengaruhi oleh perkemoo.ngan parameter ekonomi makro, antara lain (i) depresiasi nilai tukar Rupiah; (ii) kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP); dan (iii) peningkatan volume konsumsi oo.rang bersubsidi . Se lain itu, pertumbuhan realisasi subsidi juga dipengaruhi oleh peruoo.han kebijakan seperti penyesuaian besaran subsidi tetap minyak solar dari se mula Rp500 /liter pada tah un 201 7, Rp2. 000 /liter pada tahun 2018, dan menjadi Rpl.000/liter pada tahun 2020, serta pemoo.yaran kurang oo.yar subsidi atas utang subsidi tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, kebijakan subsidi pada periode 2016-2020 diarahkan untuk peroo.ikan ketepatan sasaran , peningkatan efektivitas penyaluran subsidi, dengan tetap menjaga kesehatan kinerjakeuanganBUMN. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode 2016 - 2020 , antara lain: (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan rumah tangga Rl 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan Rl 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (iii) penerapan Rencana De fini tif Ke butuhan Ke lompok se car a e le ktronik ( e -RD KK), dan uji cooo. penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (iv) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan program oo.ntuan langsung benih unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (v) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi 6 persen di tahun 2020; dan (vi) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan penghapusan Subsidi Bunga Perumahan yang diintegrasikan ke dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong kepemilikan rumah oo.gi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan subsidi dalam periode 2016-2020 menghadapi be berapa tantangan, antara lain: (i) rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi; (ii) belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi ke bijakan subsidi yang diberikan atas oo.rang/komoditas; (iii) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM _(Mean_ _of_ _Platts_ Singapore/MOPS) dan produk LPG ( _Contract Price_ Aramco/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah; dan (iv) potensi risiko fiskal yang muncul karena tidak diterapkannya ke bijakan penyesuaian harga/tariff _adjustment_ yang memunculkan adanya kewajioo.n Pemerintah dalam bentuk pemoo.yaran kompensasi kepada oo.dan usaha. Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyeoo.bkan pergerakan harga minyak mentah dunia mengalami trenpenurunandihmdingkan tahun 2019, termas ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA juga pergerakan harga produk LPG (CP Aramco). Di sisi lain, ketidakstabilan perekonomian dunia dan domestik menye babkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Konsekuensidari kedua faktor terse but secara total menye babkan realisasi belanja subsidi mencapai Rpl 96,2 triliun, le bih rendah 2, 76 persen dibandingkan tahun 2019. Realisasi subsidi pada tahun 2020 terse but terdiri dari subsidi energi Rp108,8 triliun dan subsidi nonenergi Rp87,4 triliun. Meskipun rendah dibandingkan tahun se belumnya, realisasi belanja subsidi melampaui target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 yaitu sebesar 102,2 persen dari pagu . Tingginya realisasi terse but dise babkan oleh be berapa kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan PEN. Beberapa kebijakan PEN yang menjadi bagian dari subsidi antara lain : (i) pemberian insentif listrik untuk golongan rumah tangga Rl 450 dan Rl 900 VA, UMKM, golongan dunia usaha, dan sosial dengan kriteria tertentu; (ii) pemberian insentif berupa penambahan subsidi bunga untuk perumahan bagi MBR; (iii) pemberian fasilitas tambahan alokasi subsidi bunga untuk UMKM yang terdampakCOVID-19; serta (iv) pemberian insentif pajak DTP untuk dunia usaha . DalamAPBN tahun 2021, alokasi subsidi ditetapkan sebesar Rpl 75,4 triliun, terdiridari subsidi energi sebesarRpl 10,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp54,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, alokasi subsidi 2021 turun 10,64 persen , salah satunya dise babkan karena APBN 2021 belum memperhitungkan ke butuhan subsidi atas kelanjutan program PEN yang dilakukan pada tahun 2020. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia , Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan beberapa program PEN di tahun 2021, seperti diskon listrik, subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan UMKM, serta insentif dunia usaha melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah. Kebijakan umum subsidi pada tahun 2021 diarahkan untuk upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian hargajual komoditas bersubsidi secara bertahap. Be berapa ke bijakan yang dicanangkan antara lain: (i) mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat; (ii) meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif; (iii) memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi; dan (iv) meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi. Subsidi Energi Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi subsidi energi cukupfluktuatifterutama dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 12,61 persen, dari semula se besar Rp106,8 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp136,9 triliun pada tahun 2019, dan turun menjadi Rp108,8 triliun pada tahun 2020. Aµ,_bila dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi subsi ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK 1NDONESIA energi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 20,48 persen yang terutama dipengaruhi oleh penurunan ICP dan harga CP Aramco. Sementaraitu, apabila dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp95,6 triliun, realisasi subsidi energi pada tahun 2020 le bih tinggi 13,84 persen. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya tren kenaikan ICP yang mengalami kenaikan kembali hingga rata-rata mencaµu USD38/barel , melebihi asumsi dalam Perpes yang sebesar USD33/barel. Subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (Solar dan Minyak Tanah) dan LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Dalam kurun waktu 2016-2019 , realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan rata-rata se besar 14,35 persen yaitu dari semula Rp43, 7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp84,2 triliun pada tahun 2019. Peningkatan terse but dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah , perkembangan realisasi volume konsumsi , serta ke bijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Pada tahun 2016 2017, besaran subsidi tetapsolar sebesar Rp500 / liter, kemudian meningkat menjadi Rp2.000 /liter untuk periode 2018-2019. Pada tahun 2020, realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,7 triliun, lebih rendah 43,31 persen dari realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp84,2 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menye babkan perekonomian global maupun domestik mengalami tekanan sangat berat yang berimbas pada penurunan harga minyak mentah dunia dan ICP. Terjadinya penurunan ICP mendorong diberlakukannya kebijakan penurunan besaran subsidi tetap solar menjadi Rpl.000/liter . Selain itu, penurunan subsidi juga dipengaruhi oleh penurunan volume konsumsi BBM yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengurangi mobilitas masyarakat. Realisasi subsidi listrik selama kurun waktu tahun 2016 2020 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0, 27 persen per tahun , dari semula Rp: 33, 1 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp52,7 triliun pada tahun 2019 dan kemudian naik lagi menjadi Rp: 31, 1 triliun pada tahun 2 020 . Realisasi terse but sangat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, terutama ICP dan nilai tukar rupiah, serta pelaksanaan ke bijakan susidi te pat sasaran untuk golongan rumah tangga Rl 900 VA miskin dan rentan sesuai dengan DTKS. Untuk tahun 2020 , realisasi subsidi listrik mengalami peningkatan 16,02 persen dibandingkan tahun 2019 . Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah dan peningkatan konsumsi listrik RT se bagai akibat da ri kebijakan _work_ _from_ _home_ maupun pembelajaran jarak jauh. Se lain itu , peningkatan subsidi listrik juga dise babkan oleh adanya kebijakan pemberian insentif listrik dalam rangka jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA program PEN untuk penanganan dampak COVID-19. Perkembangan subsidi energi pada periode 2016-2021 disajikan dalam Grafik 83. Grafik 83 Perkembangan Subsidi Energi (Triliun Rp) 153 , 52 136,88 106,79 108,84 110,51 2016 2017 2018 ■ Listrik ■ LPG ■ Solar ■ Mitan 2019 2020 APBN 2021 (Unaudited) Premium Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Selama kurun waktu 2016-2020 , Pemerintah secara bertahap melaksanakan reformasi ke bijakan subsidi listrik dengan melakukan perbaikan ketepatan sasaran pelanggan penerima subsidi antara lain melalui penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga khususnya golongan Rl 900 VA. Untuk golongan tersebut, subsidi listrik han ya diberikan kepad a masyarakat miskin dan rentan sesua i dengan DTPPFM a tau yang sekarang dise but Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hasilnyaadalah terjadi penurunan jumlah pelanggan bersubsidi dari semula 50,45 juta pelanggan pada tahun 2016 menjadi 36,44 juta pada tahun 2020. Pe nurunan ini secara otomatis berpengaruh pada penurunan jumlah subsidi listrik dari Rp: ,3,1 triliun pada 2016 menjadi RpSl, 1 triliun pada 2020 (termasuk di dalamnya insentif listrik Rpll , 45 triliun). Dalam melaksanakan program pengelolaan subsidi en e rgi. , Pemerintah menghadapi berbagai tantangan , antara lain distribusi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg masih terbuka, lemahnya pengawasan penjualan barang bersubsidi dan fluktuasi faktor eksternal (harga minyak mentah dan nilai tukar), serta munculnya kewajiban kompensasi . Dalam periode 2017 2019, kewajiban kompensasi Pemerintah me ncapai Rp150 ,0 triliun. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya mel a njutkan ke bijakan reformasi subsidi e nergi.. Salah satunya melalui perbaikan ketepatan sasaran untuk penerima subsidi LPG Tabung 3 Kg. Upa ya tersebut dilakukan } jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA melalui transformasi dari subsidi selisih harga yang berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis pada orang, artinya subsidi atau bantuan diberikan secara _targeted_ kepada setiap orang/individu yang berhak. Ke bijakan transformasi subsidi LPG tersebut akan diintegrasikan dengan program oo.nsos berdasarkan DTKS. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah merevisi Perpres Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga _Liquefied_ _Petroleum_ _Gas_ Tabung 3 Kilogram khususnya yang terkait target penerima subsidi LPG Tabung 3 Kg, dari semula untuk semua golongan RT menjadi hanya golongan RT miskin dan rentan. Peruoo.han regulasi tersebut dapat menjadi dasar penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg _by_ _name_ _by_ _address_ yang le bih tepat sasaran. Se lain itu, rencana transformasi juga akan dilakukan untuk subsidi listrik golongan RT. Berdasarkan perkemoo.ngan dan tantangan pelaksanaan subsidi, arah kebijakan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2021, adalah (i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dan (ii) melaksanakan transformasikebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi beroo.sis target penerima melalui integrasi dengan oo.ntuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga. Pelaksanaan transformasi terse but akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimoo.ngkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkemoo.ngan perekonomian pa.sea pandemi COVID-19. Sejalan dengan kebijakan transformasi subsidi beroo.sis komoditas menjadi beroo.sis target sasaran , Pemerintah akan melakukan perbaikan data penerima sasaran untuk memastikan agar subsidi/oo.ntuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan _(protect_ _the_ _poory._ Sementara itu, kebijakan subsidi listrik tahun 2021 diarahkan untuk: (i) memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak; (ii) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran oo.gi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu DTKS; (iii) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik; dan (iv) mendorong pengemoo.ngan energi oo.ru teroo.rukan yang le bih efisien. Memasuki 2021, Pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Namun demikian, kondisi ekonomi mulai menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Tersedianya vaksin COVID-19 memunculkan optimisme oo.hwa kondisi perekonomian dapat pulih le bih cepat. Aktivitas masyarakat juga mulai normal, me ski pun masih tetap dioo.tasi dalam skala kecil. Konsumsi akan komoditas bersubsidi sudah menunjukkan adanya peningkatan. Sampai dengan triwulan I 2021, realisasi belanja subsidi energi sebesarRp20,9 triliunyang meliputi subsidi BBM sebe 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Rpl,3 triliun (7,71 persen terhadap APBN 2021), subsidi LPG tabung 3 kg se besar Rpl0,2 triliun (25,30 persen terhadapAPBN 2021) dan subsidi listrik mencap: 3.i Rp9,4 triliun (17 , 51 persen terhadap APBN 2021). Dibandingkan tahun lalu, terjadi peningkatan realisasi subsidi LPG tabung 3 kg sebesar 6,32 persen terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga rata-rata ICP p: 3.da Januari - Maret 2021 (USD59,01/barel) dibandingkan periode yang sama p: 3.da tahun sebelumnya (rata-rata USD52,07 /barel). Tren peningkatan kembali harga ICP sudah mulai terlihat sejak awal tahun 2021 sebagai damp: 3.k adanya kesep: 3.katan p: 3.da pertemuan negara - negara OPEC+ untuk melanjutkan pemotongan produksi se besar 7,2juta barel per hari hingga bulan Maret 2021 serta komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar 1 juta barel di bulan Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+. Di sisi lain, realisasi belanja subsidi BBM telah mencaµri Rpl,3 triliun atau lebih rendah 10,80 persen _(yoy)._ Selain itu, realisasi subsidi listrik telah mencap: 3.i Rp9,4 triliun atau le bih tinggi 22, 11 persen _(yoy)._ Kenaikan realisasi subsidi listrik ini dipengaruhi oleh masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dilihat dari rata-rata selama periode Januari-Maret 2021 sebesarRp14.185/USD. Kebijakan Subsidi Energi 2022 Dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan realisasi subsidi energi selama lima tahun terakhir, dan perkembangan subsidi energi p: 3.da triwulan I 2021, serta perkiraan perkembangan ekonomi p: 3.da tahun 2022 maka arah ke bijakan subsidi energi p: 3.da tahun 2022 adalah se bagai berikut. 1. Ke bijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2022: a. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi tetap untuk solar, dengan be saran menyesuaikan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar rupiah. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran subsidi tetap untuk solar harus disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan a tau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan solar bersubsidi. Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, solar bersubsidi hanya dap: 3.t dimanfaatkan oleh konsumen pengguna yang termasuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum dengan kriteria tertentu. Untuk itu, pemanfaatan teknologi (digital nozzle) harus lebih dioptimalkan untuk memantau transaksi penjualan solar bersubsidi, dan selanjutnya perlu diciptakan mekanisme den t jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (punishment) atas pelanggaran atau penyelewengan yang terjadi . Selain itu , upaya pengendalian konsumsi BBM solar harus dilakukan bersama - sama dengan Pemda maupun instansi terkait lainnya. b. Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sos i al Transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi LPG Tabung 3 Kg. Berdasarkan UU Energi Nomor 30 tahun 2007, subsidi energi hanya diberikan kepada golongan masyarakat miskin. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan atas ke bijakan subsidi LPG Ta bung 3 Kg yang berlaku saat ini yang mengacu pada program konversi mitan ke LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2007. Berdasarkan Perpres Nomor 104 tahun 2007, subsidi LPG Ta bung 3 Kg diberikan pada golongan RT dan us aha mikro. Dalam regulasi tersebut tidak diatur adanya pembatasan golongan rumah tangga yang miskin dan rentan. Selain itu , berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 , subsidi LPG Tabung 3 Kg juga diberikan kepada nelayan dan petani kecil. Dengan mempertimbangkan tren kenaikan volume konsumsi LPG bersubsidi dan semakin besarn ya be ban fiskal, Pemerintah berupaya untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg melalui transformasi . Transformasi dilakukan dengan perubahan paradigma dari subsidi komoditas (selisih harga) menjadi subsidi berbasis orang, dan sinergi dengan program bansos lainnya. Pelaksanaan transformas i subsidi LPG Tabung 3 Kg ini akan dilakukan secara hati-hati dengan me mpe rtim bangkan kondisi pe re konomian , se rta ke siaµm data dan infrastruktur. 2. Kebijakan Subsidi ListrikTahun 2022: a. Subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak Subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif . Secara garis besar , golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan rumah tangga dengan daya sampai dengan 900 VA, golongan bisnis dan industri dengan daya sampai dengan 200 KVA, golongan Pemerintah dan sosial, serta golongan khusus. Selain untuk mendorong daya beli masyarakat, subsidi listrik juga ditujukan untuk mendukung aktivitas bisnis terutama untuk usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pemerintah. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA b. Subsidi listrik untuk RT diberikan secara tepat sasaran oogi RT miskin dan rentan sesuai DTKS Berdasarkan UU Energi Nomor 30 Tahun 2007, Pe merintah wajib menyediakan subsidi energi oogi masyarakat miskin. Pemerintah berupaya memperooiki ketepatan sasaran untuk golongan RT. Mulai tahun 2022 , subsidi listrik untuk RT hanya diberikan pada golongan masyarakat miskin dan rentan, ooik untuk pelanggan Rl 450 VA maupun R 1 900 VA. Basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data 40 persen RT dengan pendapatan terendah. Data tersebut merupakan data tunggal yang dijadikan dasar pelaksanaan program perlinsos . c. Transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program oonsos Sejalan dengan upaya perooikan ketepatan sasaran , subsidi listrik untuk golongan rumah tangga yang beroosis DTKS akan diintegrasikan dengan program oonsos. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dengan jalan penyatuan beroogai program yang bertujuan sama, yaitu memberikan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan untuk dapat mengakses kebutuhan dasar secara layak. Se lain itu , integrasi terse but diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program perlinsos , termasuk didalamnya subsidi energi, dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. d. Mendorong pengemoongan energi ooru teroorukan yang le bih efisien Pemerintah telah menetapkan target EBT 23 persen dalam oouran energi nasional maupun dalam oouran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan ke bijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam oouran listrik harus dilakukan dengan mempertimoongkan biaya pengemoongan EBT yang le bih efisisen . Oleh karena itu, pengemoongan EBT dilakukan dengan jalan meningkatkan peran swasta dengan mengoptimalkan dukungan fiskal yang t e lah disediakan oleh Pemerintah. Se lain itu, pengemoongan EBT harus diselaraskan dengan RUPTL sehingga tidak akan menamooh be oon fiskal maupun subsidi listrik , secara berle bihan. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Subsidi Non Energi Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 , realisasi subsidi nonenergi cenderung mengalami kenaikan yaitu dari Rp67,44 triliun µida tahun 2016 menjadi Rp87,39 triliun µida tahun 2020. Secara rata-rata, realisasi subsidi nonenergi tumbuh rata- rata 7,79 persen per tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi komoditas bersubsidi dan perkembangan indikator ekonomi makro , seperti ICP, harga gas dan kurs. Berdasarkan komposisi, subsidi nonenergi didominasi oleh subsidi pupuk dan subsidi µingan (Rastra) dengan porsi masing- masing mencaµii 40,88 persen dan 30,55 persen µida tahun 2016-2017. Dengan bertransformasinya Rastra menjadi BPNT µida tahun 2018, komposisi subsidi nonenergi menjadi didominasi oleh subsidi pupuk sebesar48,36 persendan subsidi bunga KUR 18,61 persen µida periode 2018-2020 . Realisasi subsidi pupuk meningkat signifikan dari Rp26 ,9 triliun µida tahun 2016 menjadi Rp34,2 triliun µida 2020. Peningkatan terseb ut dipengaruhi oleh peningkatan Harga Pokok Produksi (HPP), namun tidak diikuti dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak tahun 2012. Dalam periode 2016-2020, pertumbuhan realisasi subsidi bunga KUR adalah 78 , 86 pe rsen dari sebelumnya Rp3,77 triliun µida tahun 2016 meningkat menjadi Rp18,55 triliun µida tahun 2020. Tren peningkatan terse but antara lain dipengaruhi oleh adanya perbaikan mekanisme penyaluran KUR dan ke bijakan penurunan suku bunga KUR dari sebesar 9 persen di tahun 2016 menjadi sebesar 6 persen di tahun 2020. Grafik 84 Perkembangan Realisasi Subsidi Nonenergi (Triliun Rp), 2016-2021 87,39 67,45 68,76 64,93 31,08 64,84 63,36 14 ,97 15,03 21,70 2016 2017 2018 2019 2020 APBN 2021 (Unaudited) ■ Pangan ■ Pupu k ■ Benih ■ PSO ■ Pajak Kredi t Program Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pada tahun 2020 , realisasi subsidi nonenergi mencapai Rp87,39 triliun, meningkat 34,61 persen dioo.ndingkan tahun 2019. Peningkatan terbesar terjadi µ: ida realisasi subsidi bunga KUR dan subsidi µ: ijak yang masing-masing meningkat 74,86 persen dan 50,59 persen . Hal ini meruµ: ikan konsekuensi dari ke bijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka program PEN se oo.gai uµ: iya pe nanganan damµ: ik COVID-19. N amun de mikian, aµ: ibila dioo.ndingkan dengan µ: igu dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020, realisasi subsidi nonenergi hanya terealisasi se tesar 90,63 persen. Be beraµ: i kendala teknis terjadi µ: ida pelaksanaan program PEN sehingga insentifyang disediakan untuk subsidi bunga KUR nonreguler maupun insentif µ: ijak DTP nonreguler tidak daµ: it diserap secara optimal. Perkeml: angan realisasi subsidi nonenergi 2016-2020 dan APBN 2021 disajikan dalam Grafik 84 . Secara umum, tantanganyang dihadapi dalam pelaksanaan ke bijakan subsidi nonenergi adalah rendahnya validitas data penerima subsidi, terutama validitas data penerima subsidi pupuk. Untuk memastikan oo.hwa petani yang menikmati pupuk bersubsidi adalah benar-benar petani yang mengusahakan lahan pertanian maksimal dua hektar, pengujian validitas data perlu disertai dengan bukti dokumen administratif. Sela in itu, tantangan lainnya yang dihadapi adalah belum efektif dan efisiennya pelaksanaan penyaluran subsidi nonenergi . Seoo.gai contoh penyaluran subsidi bunga KUR yang masih dominan di sektor perdagangan (nonproduksi), dimana seharusnya lebih difokuskan µ: ida sektor - sektor produksi . Se lain itu, peningkatan plafon anggaran KUR tidak disertai dengan peningkatanjumlah nasaoo.h oo.ru secara signifikan . Hal ini mengindikasikan oo.hwa KUR yang diberikan fasilitas subsidi bunga oo.nyak dinikmati oleh individu (debitur) yang sama yang mengajukan kredit berulang, sehingga tujuan dari pemberian subsidi bunga melalui kredit KUR tidak daµ: it tercaµ: ii secara optimal. Untuk menjawab tantangan penyaluran subsidi nonenergi, Pemerintah menguµ: i y akan penyempurnaan ke bijakan µ: ida tahun 2021, antara lain: (i) peneraµ: in Subsidi Langsung Pupuk (SLP) melalui Kartu Tani se-Jawa dan Madura secara bertahap; (ii) peningkatan alokasi KUR untuk sektor produksi se besar 60 persen dan dukungan suku bunga KUR sebesar 6 persen oo.gi UMKM maupun petani se oo.gai uµ: iya meningkatkan daya saing usaha ; (iii) peroo.ikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi oo.gi angkutan kereta api dan laut , serta dukungan terhadap pengadaan infrastruktur kereta ringan; (iv) pengeml: angan digitalisasi layanan di bidang informasi dan komunikasi publik ; dan (v) perceµ: itan penyediaan air minum oo.gi masyarakat . Samµ: ii dengan triwulan I 2021 , belanja subsidi nonenergi , telah terealisasi sejumlah Rp526 ,9 miliar atau 0, 81 persen dari p,gu APBN 2021 yang terdiri dari subsidi kredit program se be sar i jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Rp381,8 miliar dan subsidi PSO se besar Rp145,0 miliar. Realisasi subsidi kredit program utamanya dipengaruhi oleh pencairan subsidi imoo.l jasa program PEN dalam hal ini yang terkait dengan penjaminan UMKM dan korporasi. Sementara untuk subsidi PSO dipengaruhi oleh pencairan subsidi PSO PT Pelni. Selain itu, untuk subsidi nonenergi lainnya seperti subsidi pupuk dan subsidi pajak, sampai dengan akhir Maret 2021 masih belum terdapat realisasi. Kebijakan Subsidi Nonenergi 2022 Mempertimoo.ngkan evaluasi ke bijakan dan realisasi anggaran subsidi nonenergi pada periode 2016 - 2020 dan pelaksanaan 2021, serta kondisi perekonomian tahun 2022, maka kebijakan subsidi nonenergi pada tahun 2022 adalah se oo.gai berikut: 1. Ke bijakan Subsidi Pupuk Ke bijakan subsidi pupuk diarahkan untuk: (i) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk dengan lahan maksimal 2 hektar yang diselaraskan dengan NIK (e-RDKK) secara berkala, didukung oleh SDM penyuluh yang kompeten dan infrastruktur yang memadai; (ii) penetapan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk; (iii) memperluas penerapan mekanisme pene busan subsidi pupuk melalui Kartu Tani se-Jawa, Madura, Sumatera, Bali secara bertahap; (iv) mewajibkan penggunaan Kartu Tani oo.gi daerah yang sudah mendapatkan Kartu Tani, dan oo.gi daerah yang belum mendapatkan Kartu Tani, masih dapat melakukan pene busan pupuk bersubsidi secara manual; (v) melakukan efisiensi HPP subsidi pupuk sehingga selisih antara HPP dan HET semakin berkurang . 2. Kebijakan Subsidi PSO Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT Pelni) dan penyediaan informasi publik (Lemoo.ga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara). a. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk melakukan upaya peroo.ikan kualitas dan inovasi oo.ik dari sisi pelayanan kelas ekonomi oo.gi angkutan kereta api dan laut maupun administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem _online,_ serta dukungan pada pengadaan infrastruktur kereta nngan. b. PSO untuk komunikasi diberikan melalui LKBN Antara untuk membentuk opini positif dan menjaga citra negara, serta memperoo.iki karakter masyarakat khususnya di daerah3T. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3. Kebijakan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Subsidi Pajak DTP terdiri dari Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Pemberian PPh DTP dilakukan dalam rangka se bagai stimulus perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada dunia usaha. Pada tahun 2022, Pemerintah tetap memberikan PPh DTP kepada tiga jenis belanja subsidi PPh DTP antara lain PPh DTP komoditas panas bumi, PPh DTP SUN Valas, dan PPh DTP PDAM. 4. Ke bijakan Subsidi Bunga Kredit Program Penyaluran Subsidi Bungan Kredit Program antara lain dilakukan dengan (i) memperluas akses permodalan bagi UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR sebagai usaha meningkatkan daya saing usaha, (ii) menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah MBR. a. Subsidi Bunga KUR dilakukan dengan: (i) menetapkan suku bunga sebesar 6 persen efektif per tahun; (ii) mendorong peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi minimal sebesar 60 persen dari total penyaluran KUR; (iii) mendorong penyaluran KUR bagi de bitur baru melalui optimalisasi peran Pemerintah Daerah, Kementerian Teknis, dan instansi lainnya yang memiliki basis data UMKM binaan. b. Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), disediakan bagi MBR melalui skema SBUM, dan integrasi FLPP dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun bentuk dukungan lainnya, yang dilakukan secara bertahap. Dengan adanya penempatan danajangka panjang pada Tapera yang fokus dalam pembiayaan perumahan, mismatch pembiayaan perumahan diharapkan dapat diatasi. Program Pemerintah dalam mendukung perumahan secara bertahap diintegrasikan ke dalam Badan Pengelola Tapera. Integrasi ini diharapkan dapat membuat pembiayaan perumahan menjadi le bih murah, mudah, dan efektif, khususnya bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, di tahun 2022 Pemerintah masih me ngalokasikan anggaran Subsidi Bunga Perumahan untuk MBR atas kredit yang telah disalurkan pada tahun - tahun sebelumnya . c. Subsidi Bunga Pinjaman Dae rah, dilakukan se bagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk memperceµit program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemerintah dalam hal ini selain memberikan dukungan pembiayaan kepada Pemerintah daerah berupa pinjaman PEN daerah, juga dapat memberikan subsidi bunga atas pinjaman dae rah yang dis al ur kan ole h PT Saran a Multi Infrastruktur (Persero)/Pf SMI dalam rangka mendukung program PEN l jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d. Subsidi Bunga Air Bersih, se bagai wujud upaya untuk mendukung Pe merintah daerah dalam menyediakan akses pendanaan lain untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka mencapai akses aman 100 persen air minum sekaligus upaya per c epatan pelayanan air minum kepada MBR. e. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dilakukan dalam rangka membantu petani memperoleh akses pembiayaan dengan agunan re si gudang guna menj aga ke sinambungan produksi pertanian. SSRG juga diharapkan dapat mendorong petani untuk mengoptimalkan fungsi gudang penyimpanan komoditas hasil panen dengan tujuan untuk melakukan tund a jual ketika harga turun saat panen, sehingga diharapkan petani dapat memperoleh harga jual komoditas pertanian yang le bih baik. f. Subsidi Bunga Kredit Program Lainn y a, melanjutkan pembayaran bunga subsidi kredit program untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR. V.3 .2. Ke bijakan Transfer Ke Dae rah Dan Dana Desa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) period e 2016 2021 secara umum meningkat sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta pencapaian prioritas nasional. Realisasi TKDD selama periode 2016-2020 secara rata-rata tumbuh sebesar 4,33 persen per tahun , dengan porsi TKDD dalam Belanja Negara rata-rata se besar 5,27 persen PDB. TKDD pada tahun 2016 tumbuh sebesar 13 , 99 persenyang merupakan pertumbuhan tertinggi, dari Rp623 , 1 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp710 ,3 triliun . Sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar minus 6,21 persen, dari Rp813,0 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp762,5 triliun . Penurunan realisasi TKDD tahun 2020 disebabkan oleh adanya kebijakan realokasi dan _refocusing_ dalam rangka penanganan COVID- 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi TKDD tahun 2020 se besar Rp762 ,5 triliun atau 99 , 82 persen dari pagu alokasi Perpres 72 / 2020 . Perkembangan anggaran TKDD periode 2016-2021 disajikan pada Grafik 85. Alokasi TKDD dal a m UU APBN tahun2021 sebesar Rp795,5 triliun meningkat 4,33 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Sampai dengan triwulan I tahun 2021, realisasi TKDD sebesar Rp172,96 triliun (21,74 persen dari µigu APBN 2021) yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp162,41 triliun (22,45 persen) dan Dana Desa Rpl0,56 triliun (14,66 persen). Realisasi terse but le bih rend a h 0,89 persen _(yoy)_ y ang terutama dipengaruhi oleh adanya beberapa daerahyang masih terkendala dalam pemenuhan persyaratan pelaporan penyaluran DAU. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 85 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Triliun Rp) 5, 13'1'·---~~·u--- .... ---2-5,i.!1.: !.3 __ _,: !4~,.9: 4~--~4~,51 . 5,46 • - • 5,11 813,0 795 ,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 APBN Unaudited - DBH - DAU - DAKFisik - DAKNon Fisik - DID - Dana Otsus & Dais DIY Dana Desa _.__ Persen terhadap PDB Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Dalam perkembangannya, peningkatan TKDD juga diikuti dengan peningkatan kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah . Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antardaerah. PDRB per kapita 2016-2019 meningkat, namun turun pada 2020 seiring dengan kondisi perekonomian yang melemah di masa pandemi COVID-19 . Peningkatan PDRB per kapita ternyata diikuti oleh peningkatan ketimpangan antarprovinsi dengan deviasi yang semakin lebar (divergen). Selama tahun 2016-2020, DKI Jakarta bertahan dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki PDRB terendah. PDRB per kapita tahun 2020 DKI Jakarta sebesar Rp260,44 juta/kapita dan NTT sebesar Rp19,22 juta/kapita. Kemiskinan dalam periode 2016-2020 menurun dengan deviasi antardaerah yang bergerak mengecil (konvergen) dari 6,04 poin (2016) menjadi 5,33 poin (2020). Daerah dengan kemiskinan tertinggi tahun 2020 adalah Papua (26,80 persen) sedangkan kemiskinan terendah adalah Bali (4,45 persen). KemiskinandiPapua sangatjauh di atas rata-ratanasionalyang sebesar 10,19 persen (2020). Perkembangan indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah disajikan pada Grafik 86. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (1PM) tahun 2016-2020 mengindikasikan perbaikan dengan deviasi yang konvergen antarprovinsi. DKI Jakarta berada pada posisi 1PM tertinggi pada tahun 2016-2020 dan terus meningkat . Hal ini sangat dipengaruhi oleh kelengkapan sarana maupun prasarana serta program kerja pada bidang pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta. Sedangkan daerah dengan 1PM terendah adalah Papua yang bergerakfluktuatif dalam periode tahun 2016-2020. 1PM Papua tahun 2020 se besar 60,44 turun dibandingkan tahun 2019. Capaian ini lebih rendahdibandingkan 1PM nasionalyang ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebesar 71 , 94 . Posisi geografis Papua yang berada µi..da ujung timur Indonesia perlu mendaµi..t prioritas dalam perbaikan IPM . Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua yang diutamakan bagi pendidikan dan kesehatan diharapkan daµi..t dilaksanakan secara akuntabel untuk mewujudkan peningkatan IPM di Papua. Graflk 86 Indikator ekonomi dan Kesejahteraan Daerah PDRB per kapita Ke mi ski nan •• 28,40 II 21 ,53 U 266,79 11 i&_Q AL U 26,80 II > .1 0,08 ., C ~ ~ ., ~ " ~ a. 0: : _ 6,0 4 47, 97 45,82 J 4 ,4> - 5,62 5,33 38,93 : 0 3,75 3 ,4 7 ~ 1 6,09 ◄ • 19,56 ◄ ~ 19, 22 20 16 20 19 2020 20 16 20 19 2020 ♦ T e ren da h ■ Terti n ggi A. Oeviasi ♦ T e rendah ■ T erti nggi A De viasi lndeks Pembangunan Manusia RasioGini I 11 8 0; i' ■■ 80 ; 7-7 - 79; 6. I U,4 4 I I 0,43 I 0 42 J 60; 8 60 ; 44 1 7 0,29 ,s,o, ~ \ n" 0 1 26 - 0, 0 3 0,04 j l 0,04 _4_ t 4,15 3, 91 l 3,90 J - 2016 20 19 2020 2016 20 19 2020 ♦ T er •nda h ■ Te rting g i A Deviasi ♦ Terend ah ■ Terti n gg i A Devia si Sumber: BPS Ketimµi..ngan distribusi pendaµi..tan di Indonesia ditunjukkan dengan indikator rasio gini yang menurun namun tidak signifikan dalam periode 2016 - 2020. Pada tahun 2016, rasio gini Indonesia sebesar 0,394, turun menjadi 0,385 µi..da tahun 2020 . Namun demikian, ketimµi..ngan antardaerah cenderungmelebaryang terlihatdari pelebaran deviasi dari 0,03 (2016) menjadi 0,04 (2020) . Selama periode 2016 - 2020, ketimµi..ngan tertinggi terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan ketimµi..ngan terendah terjadi di Bangka Belitung . Dana Transfer Umum (DTU) Dalam periode tahun 2016 - 2019, realisasi DTU yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pertumbuhan rata - rata se besar 5, 11 persen dari Rp475,9 triliun (2016) menjadi Rp524 ,9 triliun (2019). Namun, dengan adanya kebijakan realokasi dan _refocusing_ anggaran tahun 2020 untuk penanganan damµi..k µi..ndemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional , alokasi DTU turun sebesar 13,56 persen dari Rp544,7 tr i liun (APBN 2020) menjadi Rp470 ,8 triliun (Perpres 72/2020). Secara keseluruhan , realisasi DTU tahun 2020 mencaµi..i Rp4 75,5 triliun. jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IN0ONESIA Alokasi DTU tabun 2021 Rp492,3 triliun, meningkat 3,53 persen dari realisasi tabun 2020, terdiri dari DBH Rp102,0 triliun dan DAU Rp390,3 triliun , atau masing-masing meningkat 8,58 persen dan 2, 27 persen dari realisasi tabun 2020 . Penyaluran DTU meningkat µida tabun 2021 seiring dengan komitmen pemerintab dalam pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik daerab . Secara lengkap, perkemoo.ngan DTU tabun 2016-2021 daµit dilihat µida Grafik 87 . Grafik 87 Perkembangan DTU (Triliun Rp) 10,99% 2,28% -2,54% 2, 96% 524,9 495,2 492,3 475,9 486,8 475,5 420,9 401,5 390,3 385,4 398,6 381 ,6 MHW N: i: fW WPM ; ..; w Mill ,..,. 2 01 6 2017 2018 2019 2020 2021AP8N Un a udi ted - DBH DAU - Pertumbuhan DBH - Pertumbuhan DAU Sumber: Kementerian Keuangan , 2021 Dana Bagi Hasil (DBH) Realisasi DBH dalam periode tabun 2016-2020 bergerak fluktuatif se oo.gai damµlk dari berfluktuasinya barga komoditas, cost _recovery,_ volume produksi , _windfaJ,l/_ _shortfall_ µljak, serta adanya kebijakan penyelesaian KurangBayar/Lebib Bayar DBH. Realisasi DBH menunjukkan tren yang meningkat dari Rp90,5 triliun (2016) menjadi Rp104,4 triliun (2019) sebelum kemoo.li menurun menjadi Rp93 ,9 triliun µida tabun 2020. Pada periode tersebutrata-rata realisasi sebesar99,77 persen dari µlgu . Dalam penyaluran DBH tabun berjalan , alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN akan disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara samµli dengan semester I tabun berjalan dan prognosis penerimaan negara samµli dengan akhir tabun . Realisasi penerimaan negara akan diketabui setelab basil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintab Pusat (LKP~ diterbitkan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar perbitungan DBH tabun berjalan . Selisib antara realisasi pener i maan DBH basil audit dan DBH yang telab disalurkan akan menjadi alokasi Kurang Bayar /Le bib Bayar DBH yang ditetapkan melalui PMK. }, jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Seoo.gai upaya penyelesaian permasalahan Kurang Bayar DBH, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penundaan penyaluran DBH triwulan IV yang dilakukan pada tahun 2017 , 2019, dan 2020 untuk direalokasi menjadipenyelesaian seoo.gian kurang oo.yar DBH tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, realisasi penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp39,6 triliun atau 318 , 80 persen lebih tinggi dioo.ndingkan pagu sebesar Rp12,5 triliun (Perpres 72/2020). Hal tersebut meny e oo.bkan realisasi DBH tahun 2020 Rp93,9 triliun lebih tinggi 8, 66 persen dari pagu Rp86,4 triliun (Perpres 72/2020). Dalam rangka penanganan COVID-19, kebijakan penyaluran DBH tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian antara lain: (i) penurunan pagu alokasi DBH sejalan dengan penurunan penerimaan negara ; (ii) penyesuaian dan penajaman penggunaan pada jenis DBH _earmarked_ kesehatan (CHT dan Migas Otsus) dan DBH SDA _blockgrant_ (non-Kehutanan) y ang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 ; (iii) percepatan penyaluran DBH triwulan I dan triwu l an II memperhatikan kinerja dan dukungan optimalisasi peningkatan penerimaan negara serta laporan kinerja penanganan COVID- 19 seoo.gai pengganti syarat kinerja pengelolaan sanitasi lingkungan; (iv) percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH; dan (v) relaksasi penggunaan anggaran _mandatory_ _spending_ DTU untuk belanja infrastruktur diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 . Dana Alokasi Umum (DAU) Realisasi DAU dalam periode 2016 - 2020 menunjukan tren yang meningkat dari Rp385,4 triliun (2016) menjadi Rp420,9 triliun (2019) atau tumbuh rata-rata sebesar 4,55 persen per tahun. Pada tahun 2020, DAU turun menjadi Rp381,6 triliun atau le bih rendah 8,66 persen dioo.ndingkan realisasi pada tahun 2019 seoo.gai dampak kebijakan penanganan COVID- 19 . RealisasiDAU pada periode 2016-2018 selalumencapai 100 persen dengan didukung oleh mekanisme penyaluran setiap bulannya sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. Pada tahun 2019, penyaluranDAU mencapai 100,73 persenyang dise oo.bkan adanya alokasi DAU tamoo.han Bantuan Pendanaan Selisih Juran Jaminan Kesehatan yang muncul pada pertengahan tahun. Sementara realisasi DAU tahun 2020 sebesar Rp381,6 triliun atau 99,28 persen dari pagu Perpres 72 Tahun 2020. Penurunan realisasi ini dise oo.bkan karena pemerintah daerah tidak dapat memenuhi dokumen persyaratan penyaluran DAU tamoo.han seoo.gaimana diatur dalam PMK Nomor 8/PMK.07 /2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambaha ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tahun Anggaran 2020. Selain itu, belum adanya peraturan terkait penggajian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menyebabkan pengangkatan PPPK belum dapat dilaksanakan dan DAU tambahan Bantuan Penggajian PPPK tidak dapat direalisasikan. Ke bijakan DAU pada tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 antara lain : (i) pagu DAU nasional bersifat dinamis mengikuti PDN neto ; (ii) relaksasi penggunaan anggaran _mandatory_ _spending_ 25 persen DTU untuk anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/ a tau penanganan COVID-19; (iii) penyaluran berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian _output_ layanan. Dalam i mplementasi DAU 2016-2020, masih terdapat be berapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan ke bijakan: (i) penggunaan DAU di APBD masih diprioritaskan untuk anggaran belanja pegawai; (ii) pemenuhan ke bijakan 25 persen dari DTU untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM masih belum optimal; (iii) perubahan kebijakan DAU yang berdampak pada pelaksanaan di APBD sehingga perlu diantisipasi sejakperhitungan alokasi. Dana Transfer Khusus (DTK) Dalam JX)Stur anggaran, DTK terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dengan komJX)sisi pengalokasian anggaran didominasi oleh DAK Nonfisik. Realisasi DTK tahun 2016 - 2019 meningkat rata-rata 5,24 persen per tahun dari Rp163,9 triliun (2016) menjadi Rp186,4 triliun (2019). Penurunan signifikan sebesar 5,27 persen terjadi pada tahun 2020 se bagai akibat ke bijakan realokasi dan _refocusing_ anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, dipengaruhi oleh penurunan DAK Fisik sebesar 21,80 persen, sementara realisasi DAK Nonfisik tetap tumbuh 3,41 persen . Alokasi DTK di tahun 2021 meningkat 11,22 persen menjadi Rp196 ,4 triliun . Peningkatanalokasi DTK di tahun 2021 sebagai wujud dari kebijakan reformasi penganggaran DAK Fisik dan penguatan ke bijakan pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan kebutuhan riil daerah . Perkembangan DTK dalam periode 2016 2021 dapat dilihat dalam Grafik 88 . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 88 Perkembangan DTK (Triliun Rp) 163,9 167,7 176,6 131, 2 122,2 • 88,7 - 105,6 115,3 126,4 2016 2017 2018 2019 2020 Unaudited 2021 APBN - OAKFisik OAK Non Fisik - Pertumbuhan OAK Fisik - Pertumbuhan OAK Non Fisik Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Dana Alokasi Khusus Fisik Sejak tahun 2016 realisasi DAK Fisik mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan penganggaran berbasis usulan daerah _(proposal_ _based)_ dan penyaluran berdasarkan kinerja _output_ dan _outcome._ Kinerja realisasi DAK Fisik tahun 2020 se be sar Rp50,2 triliun atau 93,29 persen dari p: igu, merup: ikan persentase realisasi tertinggi sejak 2016. Peningkatan realisasi ini didukung oleh kebijakan penanganan p: indemi COVID-19 di tahun 2020 melalui _refocusing_ anggaran serta relaksasi dan percep: itan penyaluran DAK Fisik. Be berap: i _output_ DAK Fisik tahun 2020 diantaranya 54 p: iket pembangunan puskesmas baru, 1,65 juta p: iket pengadaan bahan habis p: ikai/ obat, pengadaan 2.334 unit alat bantu bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas, serta re ha bili tasi 15. 9 59 he ktar j aringan irigasi. Se bagai salah satu instrumen untuk pemerataan pembangunan antarwilayah, Pemerintah terus memperkuat dan menyempurnakan ke bijakan pengelolaan DAK Fisik. Sejak tahun 2016, kebijakan penganggaran DAK Fisik mengalami perubahan yang signifikan yaitu dari mekanisme _top_ _down_ menjadi _bottom_ _up_ berbasis usulan daerah _(proposal based)._ Penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerap: in dan cap: iian _output_ _(perfonnance based)_ juga mulai diterapkan sejak tahun 2017. Selain itu, untuk terus memperkuat akuntabilitas pengelolaannya, mulai tahun 2019 diwajibkan adanya _revi.ew_ atas laporan realisasi penyerap: in dan cap: iian _output_ dari inspektorat daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan keuangan . Pada tahun 2019 dan 2020 juga telah dilakukan pengintegrasian be berap: i bidang DAK Fisik jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dalam bentuk DAK Fisik tematikyaitu pengelompokan DAK Fisik melalui sinkronisasi sektor, lokasi, dan sumber pendanaan (DAK Fisik dan DAK Nonfisik, belanja K/L, dan TKDD lainnya). Pengelolaan DAK Fisik berkelanjutan akan terus diarahkan me lalui _performance_ _based._ Be berap: 1. ke bijakan DAK Fisik di tahun 2020 untuk penanganan p: 1.ndemi COVID-19 adalah: (i) penyesuaian p: 1.gu DAK Fisik untuk bidang selain pendidikan dan kesehatan, dari Rp72,2 triliun (APBN) menjadi Rp.53,8 triliun (Perpres 72/2020); (ii) relaksasi peruoo.han rencana kegiatan bidang kesehatan untuk menamoo.h menu Penanganan COVID-19; (iii) penghentian proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk bidang selain pendidikan dan kesehatan untuk direalokasi menjadi Cadangan DAK Fisik; (iv) relaksasi persyaratan penyaluran; dan (v) penggunaan dana Cadangan DAK Fisik untuk mendukung program PEN. Dana Cadangan DAK Fisik hanya dap: 1.t digunakan p: 1.da 10 bidang yaitu Jalan, Pariwisata, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, Pertanian, Perumahan/Pemukiman, Kelautan Perikanan, Transportasi Pedesaan, dan Industri Kecil Menengah. Kriteria kegiatanyang dap: 1.t didanai antara lain mendukung pencap: 1.ian target pemoo.ngunan, mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pemulihan perekonomian daerah, dilaksanakan secara p: 1.dat karya, dan dap: 1.t diselesaikan di tahun 2020. Realisasi Cadangan DAK Fisik tahun 2020 se besar Rp7,29 triliun. Berkaitan dengan desain kebijakan DAK Fisik yang ditujukan untuk mendukung pencap: 1.ian prioritas nasional, maka sinergi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dengan belanja K/L dan sumber pendanaan lain merup: 1.kan tantangan utama yang perlu diperkuat kebijakan dan implementasinya. Selain itu, sesuai dengan tujuan DAK Fisik seoo.gai instrumen pemerataan pemoo.ngunan, akuntabilitas tata kelola DAK Fisik dari perencanaan hingga efektivitas cap: 1.ian _output_ perlu menjadi perhatian dan diprioritaskan dalam penyempurnaan DAK Fisik secara berkelanjutan _(performance_ _based)._ Selain tantangan di atas, dalam implementasi DAK Fisik masih ditemukan be berap: 1. kendala/permasalahan antara lain: (i) penetap: 1.n Peraturan Menteri mengenai Petunjuk Operasional yang seringkali mengalami keterlamoo.tan sehingga menghaml: at daerah untuk segera melakukan pengadaan atau kontrak; (ii) kendala p: 1.da proses pengadaan oo.rang/jasa (PBJ); (iii) ketidaksesuaian penggunaan dana p: 1.da kegiatan yang telah ditentukan dalam Rencana Kegiatan; (iv) keterlamoo.tan penyaluran; dan (v) keteroo.tasan SDM APIP (Ap: 1.ratur Pe nge ndalian Internal Pe me rin tah). Dana Alokasi Khusus (OAK) Nonfisik Perkemoo.ngan realisasi DAK Nonfisik sejak tahun 2016 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Realisasi D) jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nonfisik pada tahun 2016 se besar 73, 15 persen , meningkat menjadi 98, 16 persen pada tahun 2020 . Pada tahun 2020 realisasi DAK Nonfisik se besar Rp126,4 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5,02 persen. Kenaikan tersebut utamanya didukung oleh meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dalam me ny ampaikan laporan se bagai syara t pe ny al uran me lalui aplikasi DAK Nonfisik. Selain itu , peningkatan realisasi ini juga didukung oleh adanya kebijakan relaksasi penyaluran pada be berapa jenis DAK Nonfisik tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 101 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan terse but mengatur penyaluran DAK Nonfisik ke da e rah dapat dilakukan tanpa memperhitungkan sisa dana tahun se belumnya dan realisasi penggunaan dana tahun y ang bersangkutan. Perkembangan realisasi OAK Nonfisik 2016-2021 dapat dilihat pada Grafik 88 . Beberapa capaian _output_ DAK Nonfisik tahun 2020 adalah pemberian BOS untuk 44,2 juta siswa pada 216,5 ribu sekolah, pembayaran TPG bagi 1, 15 juta guru, serta BOK bagi 9.298 puskesmas. Dalam rangka membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan kegiatan operasional pelayanan dasar publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis DAK Nonfisik dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan daerah . Pada tahun 2019 penambahan jenis DAK Nonfisik antara lain Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum & Taman Budaya , Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Penambahanjenis DAK Nonfisik baru ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan mas y arakat dan mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pendidikan kesetaraan, kebudayaan , dan pariwisata serta terjaganya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah. Pada tahun 2021 kebijakan penambahanjenisDAKNonfisik dilanjutkan dengan penambahan 3 jenis DAK Nonfisik baru yaitu Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Penambahanjenis DAK Nonfisik ini diharapkan dapat membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, meningkatkan kualitas layanan bagi perempuandan anakkorban kekerasan, termasukTindakPidana Perdagangan Orang (TPPO) serta mendukung program kemandirian pangan masyarakat . Realisasi DAK Nonfisik sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan DAK Nonfisik telah berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaan DAK Nonfisik masih menghadaµ berbagai tantangan antara lain: (i) implementasi kinerja jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pengalokasian DAK Nonfisik beroo.sis _output_ belum optimal; (ii) perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik belum terintegrasi dengan alokasi TKDD lainnya, belanja K/L, ataupun belanja sektoral; (iii) peningkatan alokasi DAK Nonfisik belum menunjukkan peningkatan caµiian _output_ dan _outcome; _ (iv) belum optimalnya pemanfaatan IT untuk pemantauan caµiian _output_ dan _outcome_ DAK Nonfisik; dan (v) koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis dan OPD Pengelola Keuangan belum optimal. Dana Insentif Daerah (DID) DID meruµikan insentif untukmendorong peroo.ikan kinerja pemerintah daerah se oo.gai uµiya peningkatan kaµisitas fiskal dan layanan publik daerah yang pengalokasiannya bersifat _performance-based._ Alokasi DID tahun 2020 mencaµii Rp18, 5 triliun (2, 42 persen dari TKDD) meruµikan alokasi tertinggi selama periode tahun 2016-2021. Alokasi DID tahun 2020 terdiri dari alokasi DID Reguler (Rp13,5 triliun) dan alokasi DID Tamoo.han (Rp5 triliun). DID Tamoo.han dialokasikan untuk merespons terjadinya µindemi COVID-19 berdasarkan Perpres 72/2020 . Peningkatan DID dalam APBN juga diikuti dengan peningkatanjumlah daerah penerimaDID yangcukup signifikan. Jumlah penerima DID tahun 2015 adalah 135 daerah dan meningkatlebihdaridua kaliliµit µida tahun2016 menjadi271 daerah. Jumlah daerahpenerima DID tahun 2020 telah mencaµri 416 daerah, yang terseoo.r µida 28 provinsi, 307 kabuµiten, dan 81 kota. Peningkatan jumlah daerah penerima DID terse rut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di daerah. DID Tamoo.han diberikan keµida daerah yang memenuhi dua kriteria yaitu pemda yang daµit berkinerja oo.ik di dalam penanganan µindemi COVID-19 dan pemda yang menciptakan inovasi teroo.ik dalam penyiaµin dan pelaksanaan tatanan normal oo.ru yang produktif dan aman COVID-19 . Pagu DID Tamoo.han dihitung berdasarkan prasyarat utama yang meruµikan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah seoo.gai penentu kelayakan daerah penerima DID Tamoo.han. Untuk memenuhi prasyarat utama, pemda wajib menyamµiikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 serta laporan oo.ntuan sosial untuk pemberian oo.ntuan sosial dan/ a tau ekonomi keµida masyarakat yang terdamµik COVID-19. Selanjutnya, daerah juga harus memenuhi kategori kinerja dengan tiga kriteria yaitu (i) daerah yang masuk zona hijau; (ii) daerah yang beruoo.h dari zona me rah ke hijau µida periode tertentu; dan (iii) daerah yang daµit memenuhi skor minimal dalam perhitungan perkemoo.ngan skor epidemiologi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 89 Perkembangan Dana Insentif Daerah (Triliun Rp) 18,5 200,39% 13,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 APBN Unaudited - DID ~ Pertu mbuhan Sumber: Kementerian Keuangan , 2021 Alokasi DID Tambahan diJJCrgunakan untuk program kesehatan, JJemulihan ekonomi, dan bantuan sosial. Program kesehatan yang didanai alokasi DID Tambahan dap: i.t berup: i. JJCnguatan sarana, prasarana dan alat kesehatan terkait JJCncegahan dan JJenanganan COVID- 19 . Sementara untuk program JJemulihan ekonomi diantaranya dap: i.t dimanfaatkan untuk JJembangunan infrastruktur, JJembangunan dan JJCningkatan JJCngelolaan sarana prasarana Kawasan Wisata, serta JJembangunan dan rehabilitasi fasilitas µ: tsar tradisional serta emp: i.t kegiatan lainnya. Bantuan sosial dap: i.t disalurkan dalam bentuk BLT p: i.da masyarakat terdamp: i.k, lansia , dan terlantar, serta JJCkerjayangdirumahkan/PHK akibat COVID-19 . Cap: i.ian realisasi DID tahun 2020 se besar 99, 78 JJersen, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019 (96,94 JJersen). Secara nominal, realisasi DID tahun 2020 Rp18,45 triliun juga lebih besar dibandingkan tahun 2019 Rp9 ,7 triliun. Cap: i.ian realisasi DID tahun 2020 terse but terdiri dari realisasi DID Reguler 100 JJersen (Rp13,5 triliun) dan realisasi DID Tambahan 99,11 JJersen(Rp4,96 triliun) . Implementasi ke bijakan DID tahun 2020 masih dihadapkan p: i.da tantangan, antara lain: (i) kriteria dan metode JJCnilaian kinerja daerah bergerak cukup dinamis yang mengakibatkan sulit membandingkan kinerja daerah tahunan; (ii) akurasi data dan informasi yang menjadi dasar JJCnilaian kinerja JJCmda belum optimal sehingga JJCrlu dijaga dan ditingkatkan agar daerah JJenerima DID benar-benar mencerminkan daerah yang berkinerja baik; (iii) JJenggunaan DID di daerah belum optimal dalam mendorong JJCningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, JJClayanan umum JJemerintahan, JJClayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus (Otsus) diberikan kepada 3 provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh . Se lain mendapat alokasi Dana Otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan alokasi Dana Tamoo.han Infrastruktur (DTI) yang bertujuan untuk membiayai pemoongunan infrastruktur agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh wilayah di kedua provinsi tersebut sudah terhubung. Besaran alokasi DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI atas usulan dari pemerintah provinsi. Realisasi Dana Otsus dan DTI dalam rentang tahun 2016 2019 secara nominal mengalami peningkatan dan selalu terealisasi 100 persen. Pada tahun 2020, realisasi Dana Otsus dan DTI se besar Rpl 9,6 triliun, menurun 6, 78 persen dioo.nding tahun 2019 seoo.gai dampak dari kebijakan _refocusing_ dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan Dana Otsus dan DTI tahun 2020 utamanya diarahkan untuk kegiatan penanganan COVID-19 serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Pada tahun 2021, alokasi dana Otsus dan DTI kemoo.li meningkat se besar 2, 16 persen menjadi Rp20,0 triliun yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah, pemoo.ngunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, penguatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan tata kelola. Namun demikian, berdasarkan PMK Nomor 17 /PMK.07 /2021, alokasi dana Otsus pada tahun 2021 mengalami penyesuaian menjadi sebesarRp19,5 triliun. Me ski pun penyaluran dana Otsus telah mempertimoo.ngkan kinerja realisasi penyerapan anggaran, implemen tasinya masih dihadapkan pada beroo.gai tantangan. Salah satu tantanganyang mendasar yaitu tata kelola dana Otsus yang masih perlu diperoo.iki. Se oo.gai salah satu dukungan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitas penggunaan dana Otsus belum optimal dan terukur. Dana Otsus belum berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pemoo.ngunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS per September 2020, Provinsi Aceh masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumaterayaitu sebesar 15,43 persen. Di sisi lain, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu masing-masing se besar 26,80 persen dan 21, 70 persen. Kemiskinan ini meningkat dari periode yang sama tahun 2019 yaitu dari masing-masing sebesar 26,55 persen dan 21,51 persen. Tingginya tingkat kemiskinan tersel: ut menunjukan tahwa besaran alokasi dana Otsus belum memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahter masyarakat di daerah penerima dana Otsus. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 237 - Grafik 90 Perkembangan Dana Otonomi Khusus dan DTI dan Dana Keistimewaan DIY (Triliun Rp) 2 01 6 2017 2018 20 19 2020Unaudited 2021APBN - Dana Otsus dan DTI Dais DI Y - Pertumbuhan Otsus - Pertumbuhan Dais DI Y Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta Dana Keistimewaan DIY sejak tahun 2016 se cara nominal mengalami peningkatan dari Rµ),5 triliun pada tahun 2016 menjadi Rpl,3 triliun pada tahun 2020 . Rata - rata pertumbuhan Dana Keistimewaan DIY dalam periode terse but mencapai 20,23 persen. Dana Keistimewaan DIY kembali dialokasikan se besar Rpl,3 triliun di tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan tata kelola . Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terus me ngalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas , efektivitas, dan efisiensi. Mulai tahun 2018, dilakukan perbaik a n mekanisme penyaluran dengan ditetapkann ya batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran untuk setiap tahapan. Untuk semakin memperkuat pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, mulai tahun 2020 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri , K/L dan non K/ L terkait serta Pemerintah Dae rah DI Yogyakarta, se bagaimana diatur dalam PMK 15/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Pad a tahun 2020, kebijakan Dana Keistimewaan DIY diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ke tepatan penggunaan, memperkuat sinkronisasi perencanaan dengan prioritas nasional serta monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terk a it . Penyaluran Dana Keistimewaan DIY berbasis kinerja _output/ outcome._ Se lain itu , se bagai re spons atas ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pandemi COVID-19, alokasi Dana Keistimewaan DIY tidak mengalami penyesuaian pagu anggaran namun penggunaannya diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun demikian, kinerja penggunaan (capaian _outputdan_ _outcome)_ Dana Keistimewaan DIY belum terukur dengan 1: : nik mengingat pengelolaannya belum beroo.sis sistem yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pe laksanaannya . Dana Desa Realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2016-2020 meningkat bertahap dari Rp46 ,7 triliun di tahun 2016 menjadi Rp71, 1 triliun di tahun 2020. Dalam rentang waktu 2016 - 2020, pertumbuhan realisasi Dana Desa rata-rata sebesar 34,20 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 124,42 persen . Kinerja realisasi Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari tahun 2016-2019 selalu mencapai di atas 99 persen setiap tahunnya. Namun demikian, kinerja penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) masih belum opt i mal. Realisasi penyaluran dari RKUD ke RKD di tahun 2019 hanya mencapai 95,64 persen . Oleh karena itu , pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan ke bijakan penyaluran Dana Desa berupa penyaluran secara langsung dari RKUN ke RKD. Sejalan dengan peruoo.han ke bijakan terse but , realisasi penyaluran Dana Desa ke RKD meningkat menjadi 99,87 persen di tahun 2020 . Pada tahun 2021, pagu Dana Desa meningkat menjadi Rp72,0 triliun yang digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja desa, dan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas. Perkemoo.ngan realisasi dana desa dalam periode 2016-2021 disajikandalam Grafik 91. jdih.kemenkeu.go.id MENTERJKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Graf"lk 91 Perkembangan Dana Desa (Triliun Rp) 124,42% 2016 2017 2018 2019 2020 2021APBN U na u dited - Dana Desa ~ Pertumbuhan Sumber: Kementerian Ke uangan, 2021 Dana Desa dialokasikan keµi.da setiap desa dengan prinsip adil dan merata yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan formula tertentu. Ke bijakan pengalokasian Dana Desa terus disempurnakan agar semakin merat a dan berkeadilan . Formula pengalokasian Dana Desa mulai diformulasi ulang di tahun 2018 dan terus disempurnakan hingga tahun 2021. Bobot Alokasi Dasar (AD) terus mengalami penurunan sementara itu bobot Alokasi Formula meningkat bertahap . Selain itu, mulai tahun 2018 terdaµi.t tambahan Alokasi Afirmasi (AA) bagi Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi. Selain itu, µi.da tahun 2020, formula pengalokasian Dana Desa memasukkan komponen Alokasi Kinerja (AK) bagi desa dengan kinerja baik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa. Untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa, sejak awal implementasinya, penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan (kinerja realisasi dan caµi.ian _outpu~_ dalam be beraµi. tahaµi.n µi.da tahun anggaran berjalan. Namun demikian, penyaluran Dana Desa masih memiliki beberaµi. kendala di antaranya masih kurangnya pemahaman dari aµi.ratur desa terhadapregulasi (permasalahan kualitas dan kaµi.sitas SDM desa); kurangnya pembinaan dari kecamatan, kabuµi.ten , maupun pemerintah pusat (diwakili pendamping desa) ; kekhawatiran aµi.ratur desa melakukan kesalahan; serta adanya pergantian keµi.la desa dan perangkatnya sehingga membutuhkan waktu dalam memahami kembali regulasi yang ada. Penggunaan Dana Desa disusun melalui musyawarah desa berdasarkan prinsip kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumber daya desa. Sampai dengan tahun 2019, sebagian besar Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan. Sementara untuk kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat J: X)rsinya masih sangat kecil, namun jumlahnya mulai mengalami peningkatan. Se lain itu, mulai tahun 2018, Dana Desa dan sumber pendanaan desa lainnya untuk program-program berbasis desa diarahkan untuk digunakan melalui skema Padat Karya Tunai (PK1) sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan dijadikan se bagai salah satu bantuan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari program Pemerintah Pusat. Penerima manfaat BLT Desa yaitu penduduk miskin terutama yang terdampak langsung akibat COVID- 19 seperti penduduk yang mengalami masalah kesehatan dan kehilangan pekerjaan. Implementasi kebijakan Dana Desa dihadapkan pada tantangan berupa kesiapan desa baik dari sisi kapasitas perangkat desa dan kualitas serta intensitas pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa . Tantangan lain yang dihadapi adalah tumpang tindih kegiatan yang disebabkan kurangnya sinergi dan koordinasi regulasi maupun program berbasis desa antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Aparatur Desa, dan masyarakat serta rumitnya peraturan pelaksanaan Dana Desa. Arah Kebijakan TKDD 2022 Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD maka ke bijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah ke bijakan umum TKDD tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; 2. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan ekonomi di daerah; 3. Mengalokasikan DBH yang memperhatikan realisasi 5 tahun terakhir untuk memberikan kepastian dalam perencanaan penganggaran di daerah; 4. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan _idle_ _cash_ di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian _output_ dan _outcome_ serta mendukung perbaikan kualitas layanan; 5. Penguatan perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK Fisik; jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan sektor prioritas di desa. Arab Kebijakan TKDD Tahun 2022 menurut jenis transfer sebagai berikut: Dana Bagi Hasil Berdasarkan realisasi DBH tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah se oo.gai berikut: 1. Memperoo.iki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip _by_ _origin_ dan _by_ _actual revenue; _ 2. Melanjutkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Le bih Bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan Pagu DBH TA Berjalan; 3. Melanjutkan ke bijakan penyesuaian alokasi DBH untuk meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH minimal 3 tahun terakhir; 4. Melanjutkan ke bijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimoo.ngkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara dan caµ: uan kinerja pe me liharaan lingkungan; 5 . Memperkuat implementasi penggunaan DBH Cukai Hasil Temoo.kau untuk mendukung program JKN, perlinsos, dan penegakan hukum terkait peredaran BKC ilegal ; 6. Memperkuat implementasi DBH SDA Dana Re boisasi untuk mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan ; dan 7. Mengoptimalkan penggunaan _mnndatory_ 25 persen DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pemoo.ngunan manusia. Dana Alokasi Umum Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah ke bijakan DAU tahun 2022 adalah se oo.gai be rikut: 1. Pengalokasian : µ: tgu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti Penda: µ: ttan Dalam Negeri (PDN) n e to; 2. Penyempurnaan formula DAU dengan m e lakukan evaluasi bobot variabel alokasi dasar , variabel kebutuhan fiskal , variabel ka: µ: tsitas fiskal daerah, dan memperoo.iki pengukuran indeks ketim: µ: tngan antarwilayah. ( _Theil index); _ 3 . Penamoo.han komponen Alokasi Dasar dalam formula DAU dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi Calon ASN Daerah; jdih.kemenkeu.go.id MENTERlKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah;dan 5. Mengoptimalkan penggunaan _mandatory_ 25 persen DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan sumberdaya manusia . DAK Fisik Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2022 adalah se bagai berikut: 1. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah terutama pendidikan dan kesehatan; 2. _Refocusing_ dan _reclustering_ bidang/kegiatan DAK Fisik ke dalam tema-tema prioritas nasional; 3. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya; 4. Perbaikan dan mekanisme pengelolaan DAK Fisik di Pusat dan di Daerah; dan 5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisikantara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan. DAK Nonfisik Berdasarkan realisasi DAK Nonfisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian _output_ dan _outcome_ serta mendukung perbaikan kualitas layanan; 2. Verifikasi pengalokasian DAK Nonfisik yang selektif dan sejalan dengan asas pembagian kewenangan dan arah prioritas nasional tahun 2022; 3. Penyempurnaan be saran _unit cost_ dengan penerapan _unit_ _cost_ majemukuntuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; dan 4. Pengintegrasian aplikasi pelaporan antarkementerian agar dapat melakukan pemantauan capaian _output/_ _outcome_ di daerah secara bersama-sama dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah . DID Berdasarkan realisasi DID tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah ke bijakan DID tahun 2022 adalah se bagai berikut : jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1. Peningkatan peran DID se bagai instrumen penghargaan atas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan layanan publik melalui perbaikan mekanisme penilaian daerah (kriteria utama, kategori kinerja, dan metode perhitungan dalam menilai), peningkatan validitas data dan informasi yang digunakan dalam penilaian, pola penyaluran DID, serta ketei: ,atan penggunaan dan pertanggungjawaban DID; 2. Peningkatan sinergi antarunit penyedia data dan informasi yang digunakan dalam penilaian DID dalam rangka menjaga akurasi dan ketei: ,atan waktu penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan; 3. Penggunaan DID untuk mendukung pencai: ,aian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan , dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 4. Pengaturan penggunaan sisa DID di RKUD sesuai prioritas nasional; 5. Peningkatan kei: ,atuhan daerah dalam menyamµi.ikan _output_ dari DID; 6 . Pengalokasian DID dilakukan dalam 2 periode: • Periode pertama penilaian terhadap kinerja tahun sebelumnya; • Periode kedua penilaian terhadap kinerja tahun berjalan; dan 7. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, pelaporan, _monitoring,_ evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan keteµi.tan penggunaan DID dalam rangka meningkatkan efektivitas pengalokasian DID dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan DID. Dana Otonomi Khusus Berdasarkan realisasi Dana Otsus tahun-tahun se belumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah ke bijakan Dana Otsus tahun 2022 adalah se bagai berikut: 1. Pengalokasian Otsus Papua 2,25 persen dari DAU, dengan skema pendanaan keµi.da kabuµi.ten / kota beruµi. _Block_ _Grant_ dan _Earmark_ berbasis kinerja; 2. Peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan aµi.rat pengawas dan masyarakat; 3 . Pelaporan _monitoring_ dan evaluasi secara lengkap serta sesuai caµi.ian target indikator dan tujuan; 4. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan _grand_ _design_ yang selaras dengan program/ke bijakan belanja pemerintahyang relevan. 5. Pe~bangu1: an sistem aplikasi pengelolaan Dana Otsus yang l tenntegras1. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Dana Keistimewaan DIY Berdasarkan realisasi Dana Keistimewaan DIY tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1. Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY; 2. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan _grand_ _design_ yang selaras dengan program/ke bijakan belanja pemerintah yang relevan ; 3. Menyusun skala prioritas penggunaan Dana Keistimewaan DIY jangka menengah sesuai dengan RPJMD dan prioritas nasional; 4. Membangun sistem aplikasi pengelolaan Dana Keistimewaan DIY yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atas pelaksanaannya. Dana Desa Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan Dana Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih mencerminkan keadilan melalui peningkatan bobot Alokasi Formula dan pembagian Alokasi Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk, serta mendorong kinerja desa; 2. Penguatan Al okasi Kinerja dengan mempertajam indikator yang le bih mencerminkan kinerja desa; 3. Peningkatan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian Dana Desa melalui koordinasi dengan K/L penyedia data; 4. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatatdi RKUD, dan memberikan _reward_ penyaluran Dana Desadalam 2 tahap kepada desa berstatus Mandiri; 5. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor priori tas di de sa; dan 6 . Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desadan pengembangan potensi desa. Boks 3 Penguatan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam rangkamenjalankan amanatPasal 18A ayat (2) dan Pasal 23A UUD NKRI Tahun 1945, perlu dilakukan penguatan atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penguatan HKPD dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan pu blik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pusat dan daerah dibangun dengan 4 (empat) pilar utama. Pertama, mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi. sumber daya nasional yang efisien. Hal ini dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi jenis pajak daerah, pemberian sumber- sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua , meminimalkan ketimpangan vertikal dan hori z ontal melalui kebijakan transfer ke daerah, pembiayaan utang daerah, serta sinergi pendanaan. Penyempumaan desain transfer ke daerah tidak hanya ditujukan untukmengurangiketimpangan fiskal, namunjugaakan mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Selain itu, akses daerah juga diperluas terhadap berbagai sumber pembiayaan utang, baik konvensional maupun syariah , dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Ketiga, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui simplifikasi dan sinkronisasi program/kegiatan, pengaturan belanja birokrasi dan infrastruktur publik, pengendalian SiLPA berbasis kinerja, peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan, penguatan pengawasan, hingga opsi pembentukan dana abadi di daerah. Terakhir , kerja bersama pusat dan daerah dalam menjaga kesinambunganfiskalperlulebihsinergi.sdanharmonis,yangantara lain dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal, pengendalian defisit/pembiayaan utang, dan pengendalian dalam kondisi darurat Pada akhimya, rangkaian kebijakan untuk mendukung penguatan HKPD diharapkan dapat mendorong pemerataan layanan publik , pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari tujuan bemegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. V.4. Ke bijakan Pe mbiayaan Arab ke bijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong _countercyclical,_ melalui ke bijakan pembiayaan yang inovatif dan _prudent._ Selain itu , kebijakan pembiayaan secara umum masib ditujukan un t uk melaksanakan fleksibilitas pembiayaan terutama dalam mendukung pemuliban ekonomi p: 1.sca p: 1.ndemi COVID-19. Sejalan dengan itu , ke bijakan pembiayaan tabun 2022 antara lain diarabkan untuk: 1. Me ndorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV se rta mendorong skema KPBU le bib masif) ; 2. Menjaga efektivitas pembiayaan investasi di kisaran 0,30 s.d. 0,95 persen PDB. Pemberian PMN kep: 1.da BUMN dilakukan secara selektif jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan mempertimoo.ngkan kinerja finansial dan operasional serta kesiaµin proyek secara teknis; 3 . Meningkatkan akses pembiayaan oo.gi KUMKM, UMi dan perumahan oo.gi MBR; 4. Mendukung pendalaman µisar dan efisiensi _cost_ _of_ _borrowing_ (antara lain perluasan oo.sis investor /kanal pemoo.yaran SUN ritel serta me ndorong pe ne r bi tan obligasi / sukuk dae rah); 5. Pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor; serta 6. Mengelola Sisa Anggaran Le bih (SAL) µida level yang aman se oo.gai _fiscal_ _buffer_ melalui peroo.ikan manajemenkas. Secara umum, pembiayaan terdiri dari dua sumber, yaitu utang dan non utang. Dari sisi pembiayaan utang, terdaµit dua komponen utama yaitu penerbitan SUN dan pengadaan pinjaman oo.ik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman yang berasal dari luar negeri. Pembiayaan utang dalam struktur pembiayaan anggaran APBN memiliki nilai yang lebih besar dari komponen sumber pembiayaan lainnya. Hal terse but dikarenakan pembiayaan utang digunakan untuk membiayai defisit anggaran sekaligus mendanai pengeluaran pembiayaan. Sementaraitu, sumber pembiayaan berikutnya yaitu pembiayaan non utangyang terdiri dariemµit komponen utamayaitu: (i) pembiayaan investasi meliputi investasi keµida BUMN, investasi keµida lemoo.ga/oo.dan lainnya, investasi keµida BLU dan investasi keµida organisasi/lemoo.ga keuangan internasional/oo.dan usaha internasional serta penerimaan kemoo.li investasi; (ii) pemberianpinjaman oo.ikkeµida BUMN, Pemerintah Daerah, Lemoo.ga atau Badan Lainnya; (iii) kewajioo.n penjaminan untuk beroo.gai proyek penugasan dari Pemerintah keµida BUMN; dan (iv) pembiayaan lainnya diantaranya dalam bentuk SAL. Selanjutnya, arah ke bijakan pembiayaan tahun 2022 teroo.gi ke dalam kebijakan pembiayaan utang dan kebijakan pembiayaan non utang . Arah ke bijakan pembiayaan utang tahun 2022 diantaranya yaitu: (i) mengelola utang secara fleksibel dengan kehati-hatian dalam mendukung _countercyclical_ namun tetap menjaga rasio utang dalam oo.tas _manageable_ di kisaran 43, 76 s.d. 44,28 persen PDB; (ii) meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman µisar terutama melalui perluasan oo.sis investor dan mendorong penerbitan obligasi/ sukuk daerah; serta (iii) menjadikan utang se oo.gai instrumen dalam menjaga keseimoo.ngan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makro. Sementaraitu, arah ke bijakan pembiayaan non utang diantaranya yaitu: (i) meningkatkan akses pembiayaan oo.gi UMKM, UMi dan perumahan oo.gi MBR; (ii) mendorong kebijakan pembiayaan inovatif antara lain melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV serta mendorong skema KPBU le bih masif ; (iii) menjaga efektivitas pembiayaan investasi terutama pemberian PMN keµida BUMN secara selektif mempertimOO.ngkan kinerja finansial dan operasional serta ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 247 kesiap: ln proyek secara teknis; (iv) mendukung pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor; (v) kewajiban penjaminan sebagai be ban Pemerintah akibat pemberian jaminan kep: lda K/L, Pemda, BUMN dan BUMD; serta (vi) pembiayaan lainnya terkait dengan pengelolaan SAL p: lda level yang aman _(fiscal. buffer)_ melalui perbaikan manajemen kas. Dalam kaitannya dengan desain makro fiskal p: lda tahun 2022, Pemerintah merencanakan be saran Pembiayaan Anggaran p: lda kisaran 4,51 persen hingga 4,85 persen terhadap PDB yang akan terbagi ke dalam komponen Pembiayaan Utang (neto) dengan besaran 4,81 persen hingga 5,80 persen terhadap PDB dan Pembiayaan Investasi berkisar 0,30 persen hingga 0,95 persen. Melalui perhitungan makro fiskal ini diharapkan dap: lt memberikan dukungan optimal terhadap pencap: lian berbagai sasaran terutama dalam mendukung penguatan percep: ltan pemulihan ekonomi dan menjalankan reformasi struktural. V.4.1. Pembiayaan Utang untuk Penguatan _Countercyclical._ Dalam beberap: l tahun terakhir, Pemerintah telah melaksanakan ke bijakan fiskal eksp: lnsif se bagai bagian dari Up: lya percep: ltan pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan baik dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia . Sejalan dengan ke bijakan eksp: lnsif terse but, pembiayaan utang merup: lkan salah satu kebijakan pembiayaan APBN yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan . Selain itu, di samping menjadi instrumen dalam menutup _financing gap,_ pembiayaan utangjuga mempunyai peranan yang besar dalam mendorong penguatan p: l.Sar keuangan domestik sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga keseimbangan makro. Dalam Up: lya penguatan utang se bagai instrumen untuk memelihara momentum pembangunan dan menghindari _opportunity loss,_ pembiayaan utang senantiasa dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Graf1k 92 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (Triliun Rp) 334,5 366,6 305,7 402,1 JIii Ill II 2016 2017 2018 2019 2020 APBN Unaudited 2021 Non Utang ■ Utang Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Pemerintah telah melaksanakan kebijakan defisit APBN secara terkendali dalam be beraJ: E tahun terakhir, J: Endemi COVID-19 J: Eda kuartal pertama tahun 2020 mengharuskan Pemerintah merespons atas kondisi _extraordinary_ melalui penyesuaian APBN yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2020 dan Perpres 72 tahun 2020. Ke bijakan penyesuaian APBN yang dinamis µida tahun 2020 meruJ: Ekan oo.gian dari komitmen Pemerintah dalam rangka penanganan damµlk dari J: Endemi sekaligus seoo.gai implementasi dari kebijakan _countercyclical._ untuk pemulihan ekonomi. Di tengah UJ: Eya penguatan pembiayaan utang dalam rangka penanganan J: Endemi dan pemulihan ekonomi, salah satu tantangan utama dalam pembiayaan utang adalah tingginya volatilitas J: ESar keuangan glooo.l. Tingginya volatilitas terse rut menye oo.bkan turunnya minat investor dalam penerbitan SUN sehingga J: Eda gilirannya turut meningkatkan _yield_ penerbitan SUN. Di tengah kondisi terse but, Pemerintah daµlt memanfaatkan setiap peluang dan momentum dalam mengamankan kebutuhan pembiayaan yang besar. Sementara itu, Pemerintah juga tetap menjaga fleksibilitas sumber pembiayaan oo.ik dari J: ESar keuangan melalui penerbitan SUN, maupun yang berasal dari pinjaman lemoo.ga multilateral dan bilateral. Seoo.gai oo.gian dari UJ: Eya pendalaman dan pengemoo.ngan J: ESar keuangan, Pemerintah menerbitkan SUN khusus untuk investor rite 1. Melalui ke bijakan penerbitan SUN ritel terse but, Pemerintah mendorong masyarakat untuk berJ: Ertisiµlsi dan berkontribusi dalam pemoo.ngunan nasional. Ke deJ: En, peningkatan porsi SUN ritel akan terus ditingkatkan demi terwujudnya J: ESar keuangan yang dalam dan likuid, sehingga tidakmudah terdamJ: Ek oleh tingginya volatilitas J: ESar keuangan glooo.l. Sementara itu, µida tahun 2020 pemerintahjuga telah memperkenalkan sumber pembiayaan oo.ru melalui penerbitan _Cash_ _Waqf_ _Linked_ _Sukuk_ (CWLS) se oo.gai oo.gian dari UJ: Eya untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang. Melalui penerbitan wakaf sukuk terse but, Pemerintah beruJ: Eya untuk memfasilitasi J: Era pewakaf agar daµlt menemµltkan wakaf uangnya J: Eda instrumen investasi yang aman dan produktif. Meskipun demikian, Pemerintah masih mempunyai tantangan pengemoo.ngan wakaf sukuk khususnya dari sisi edukasi dan literasi terkait wakaf, perluasan dan pemasaran CWLS, dan juga uJ: Eya penyederhanaan penerbitan CWLS di masa J: Endemi. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafik 93 Perkembangan Pembiayaan Utang (Triliun Rp) 180 , 62 % 2016 2017 2018 2019 2020 APBN 2021 Unaudited - Pembiayaan Utang -+- Pertumbuhan Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 Pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia (Bij menjadi oo.gian penting dalam upaya pemenuhan pembiayaan di masa pandemi. Berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah dan BI bersinergi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Pada SKB I tertanggal 16 April 2020, BI berkontribusi dalam melakukan pembelian SUN oo.ik di pasar perdana melalui lelang, lelang tamoo.han atau _Green_ _Shoe_ _Option_ (GSO), maupun melalui penawaran langsung atau _Private_ _Placement_ Skema-skemayang ada di SKB I meneguhkan peran BI seoo.gai sumber pembiayaan bersifat _last resort_ atau _back_ _stop._ Sementara itu dalam SKB II tertanggal 7 Juli 2020, Pemerintah dan BI kemoo.li bersinergi dalammenyepakati skema beroo.gi beoo.n _(burdensharing)._ Dalam SKB II terse but, BI berkontribusi dalam menanggung pemoo.yaran bunga atas se oo.gian SUN yang diterbitkan di tahun 2020. Skema _burden_ _sharing_ berdampak pada penurunan pemoo.yaran bunga di masa mendatang dan menamoo.h _fiscal_ _space_ dalam mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah dan BI juga berkomitmen oo.hwa _burden_ _sharing_ dilakukan hanya dalam kondisi _extraordinary._ Hal terse but dilakukan dalam rangka menjaga kaidah - kaidah ke bijakan fiskal dan moneter yang _prudent,_ tata kelola yang oo.ik, transparan, dan akuntabel serta independensi Bl. Mencermati kondisi-kondisi dan tantangan yang terjadi utamanya di masa pandemi maupun tantangan ke depan, kebijakan pembiayaan utang pada tahun 2022 akan difokuskan seoo.gai instrumen fiskal yang fleksibel dengan kehati-hatian dalam mendukung kebijakan _countercyclical_ namun tetap menjaga rasio utang dalam oo.tas _manageable_ melalui beberapa stategi ke bijakan antara lain: (i) mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati, untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN; (ii) mengoptimalkan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA penerbitan SUN di pasar domestik, sementara sumber utang luar negeri dimanfaatkan seoo.gai pelengkap dengan mempertimoo.ngkan efisiensi biaya dan risiko; (iii) memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan di tengah ketidakpastian dan upaya pemulihan ekonomi, dengan tetap mempertimoo.ngkan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan _underlying; _ dan (iv) melanjutkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka memberikan kepastian pemenuhan pembiayaan dengan tetap menjaga kredibilitas dan kepercayaan pelaku pasar. Sementaraitu, upayapengemoo.ngan dan pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan efisiensi tingkat suku bunga SBN akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menyeimoo.ngkan sisi penawaran _(supply)_ dan sisi permintaan (demand) di antaranya: 1. Penguatan sisi penawaran _(supply)_ instrumen SBN yaitu diversifikasi instrumen SBN untuk mendukung pengemoo.ngan pasar SBN, mengurang1 market fragmentation dan pengendalian biaya utang. Diversifikasi meliµ.iti pengemoo.ngan instrumen SBN ritel salah satunya Diaspora Bonds/Sukuk, melanjutkan pengemoo.ngan instrumen _amortized_ _bonds,_ mengemoo.ngkan SBN se oo.gai instrumen pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lemoo.ga Pemerintah lainnya, mendukung Pemda dalam melakukan penerbitan obligasi, mengemoo.ngkan SBN dengan tema tertentu oo.ik _green_ sukuk maupun SDG _bonds_ sekaligus memperluas oo.sis investor SBN (khususnya _socially_ _responsible_ investors), melanjutkan penerbitan SBSN dengan ske ma _green_ _framework_ se oo.gai komi tme n dan kon tri busi Pemerintah dalam aksi mitigasi peruoo.han iklim, mempermudah akses investor SBN terhadap instrumen investasi sosial dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi, menyesuaikan perlakuan perpajakan oo.gi instrumen sosial seperti CWLS dan mendukung pengemoo.ngan instrumen derivatif obligasi pemerintah dan pengemoo.ngan pasar repo. 11. Penguatan sisi permintaan ( _demand)_ instrumen SBN dengan memanfaatkan oo.sis data untuk memetakan perilaku investor dan analisis kapasitas pasar SBN domestik, memoo.ngun sine rgi de ngan dunia aka de mik dan _stakeholder_ lainnya un tuk meningkatkan pemahaman utang dan minat investasi pada SBN, dan meningkatkan koordinasi dengan regulator dalam rangka optimalisasi peran Lemoo.ga Jasa Keuangan (LJK) dalam meningkatkan pengemoo.ngan pasar SBN. Selain meningkatkan keseimoo.ngan sisi penawaran dan permintaan, infrastruktur pasar SBN juga turut menjadi arah peroo.ikan dalam jangka menengah yaitu melalui (i) optimalisasi peran dealer utama untuk mendukung terwujudnya pasar yang aktif, dalam dan likuid salah satunya dengan ren l jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA peningkatan kewajioon Dealer Utama SBSN di µisar perdana dan µisar sekunder secara bertahap, (ii) aktif berµirtisiµisi dalam pengemoongan dan optimalisasi _Electronic Trading Plmform_ untuk meningkatkan likuiditas di µisar sekunder termasuk peran _surveillance_ Pemerintah; (iii) penyempurnaan aturan mengenai _securities_ _lending_ _facility_ untuk mendukung pengemoongan µisar SBN le bih aktif dan likuid. Pada tahun 2022 , pemanfaatan utang untuk pembiayaan pelaksanaan proyek/kegiatan yang berdamµik positif oogi perekonomian akan terus ditingkatkan melalui kebijakan pemanfaatan instrumen utang _earmarked._ Hal ini dilakukan dengan mendorong optimalisasi pinjaman dan sukuk beroosis proyek dalam bentuk pembiayaan campuran _(blended financing)._ Selain itu, dukungan pembiayaan terhadap Proyek Strategi.s sesuai RPJMN 2020 - 2024 maupun proyek yang dibiayai pinJaman dan sukuk akan terus ditingkatkan dengan mempertimoongkan kaµisitas eksekusi dan kesiaµin pelaksanaan. Ini dilakukan dengan peningkatan koordinasi, sinergi an tar pihak, serta optimalisasi monev dan pemberlakuan _reward_ dan _punishment._ V.4.2. Pembiayaan Investasi Pada tahun 2022, Pemerintah secara umum berµindangan masih perlu memberikan dukungan fiskal dari sisi pembiayaan investasi dalam rangka mendorong perceµitan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Uµiya ini dilakukan melalui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) keµida be beraµi entitas seperti BUMN (ooik di oowah pembinaan Kementerian BUMN maupun Kementerian Keuangan), BLU, entitas dan/ a tau oodan usaha, dan/ a tau lemooga keuangan internasional untuk menjaga _voting rights_ Indonesiaµida beroogai lemooga terse but. Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi µida APBN Tahun 2022 direncanakan sebesar 0,30 hingga 0,95 persen terhadap PDB dengan tetap memperhatikan perkemoongan dan dinamika realisasi APBN 2021 maupun ekonomi domestik dan gloool. Selain itu, alokasi pembiayaan tahun 2022 juga dilakukan dengan mempertimoongkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka µinjang. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan mitigasi dan pengendalian risiko kenaikan utang, pembengkakan defisit anggaran, maupun penurunan arus kas operasional APBN. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafi.k 94 Perkembangan Pembiayaan Investasi (Triliun Rp) 2016 201 7 2018 2019 2 020 APBN Unaud ited 2021 - Pembiayaa n In vestasi ~ Pertumbuh an Sum ber: Kementerian Keuangan , 2021 Arah ke bijakan pembiayaan investasi di tahun 2022 juga µg.da prinsipnya dilakukan untuk mendukung uµg.ya pemulihan ekonomi nasional. Dukungan tersebut diberikan keµg.da sektor- sektor yang terdamµg.k langsung µg.ndemi seperti Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah akan menggunakan BUMN dan BLU se bagai instrumen a tau _special,_ _purpose_ _vehicle_ (SPV) untuk mendukung alokasi pembia y aan dalam pemulihan ekonomi . Se lain itu, arah ke bijakan pembiayaan investasi tahun 202 2 juga diuµg.yakan untuk mendukung ke berlanjutan pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah dalam 1-2 tahun terakhir baik µg.da infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang . Dalam konteks ke berlanjutan infrastruktur , salah satu sasaran Pemerintah adalah memberikan dukungan µg.da program perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR. Untuk mendukung ke berhasilan pembangunan perumahan ini, Pemerintah akan memberikan penekanan µg.da Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program peralihan FLPP yang akan diselenggarakan ole h Badan Peng e lola Tapera . Di tahun 2022 , ke bijakan pembiayaan investasi juga akan diarahkan untuk memberikan dukungan µg.da UMKM di Indonesia. Selain itu, arah pembiayaan investasijuga dilakukan untuk mendorong keberhasilan program restruktur i sasi dan penyehatan BUMN terutama untuk mendukung program _holding_ µg.da be beraµg. klaster BUMN seperti BUMN Pariwisata dan BUMN Pangan . Melalui program restrukturisasi dan penyehatan ini , diharapkan BUMN mampu bangkit kembali dalam 2-3 tahun mendatang dan bisa melakukan akselerasi dalam menciptakan nilai perusahaan (value _creation]._ Pada gilirannya, _value creatio~_ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA akan mendukung kinerja perusahaan dan menunjangAPBN serta perekonomian melalui setoran pajak, PNBP dan dividen BUMN, penciptaan lapangan kerja baru. Sejalan dengan amanah dalam PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2022 akan tetap memberikan ruang bagi ke bij akan inve stasi Pe me rin tah Pusa t dalam rangka me nci ptakan tambahan manfaat ekonomi bagi APBN sekaligus menjaga sustainabilitasAPBN dalamjangka panjang. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran , besaran biaya utang APBN _(cost_ _of_ _fund),_ serta untuk meningkatkan tata kelola PMN, Pemerintah melakukan penguatan asesmen dalam penyaluran PMN tahun 2022. Asesmen ini akan dilakukan berdasarkan kajian terhadap entitas yang mengajukan permohonan PMN . Sebagai dasar hukum proses ini , Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 / PMK. 06 / 2020 ten tang Pe nilaian U sulan Indikasi Ke butuhan bana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam konteks penguatan _governance_ dan asesmen untuk alokasi PMN BUMN, penguatan asesmen dilakukan antara lain melalui pemenuhan be berapa dokumen kajian PMN seperti kajian kelayakan investasi, kajian dampak ekonomi dan kajian lain terkait _expected_ _val,ue_ _creation._ Selanjutnya, _expected_ _val,ue_ _creation_ terse but perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam _Key_ _Performance Indicat,ors_ (KPI) Pengurus BUMN y aitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Untukmengakomodasi hal ini, Kementerian BUMN juga telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 1/MBU /03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Pen ye rtaan Modal Negara ke pada Badan U saha Mili k Ne gar a dan Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengatur mensyaratkan pemanfaatan PMN dijadikan KPI Direksi. Direksi maupun Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak patuh terhadap Peraturan Menteri ini, akan dikenakan sanksi berupa penundaan pemberian tantiem dan/atau sanksi pemberhentian darijabatan. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan akuntabil i tas dalam pemanfaatan PMN, setiapentitas penerimaPMN di tahun 2022 diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan PMN secara berkala kepada Menteri Keuangan selaku _ultimate_ _shareholders_ _._ Laporan ini harus disampaikan dalam bentuk standar dan telah disetujui oleh pengurus perusahaan yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas. Selain itu , untuk meningkatkan pengawasan dan se bagai upaya mitigasi risiko, perlu dilakukan monitoring secara periodik atas pelaksanaan pekerjaan dan proyek - proyek yang dibiayai dengan dukungan PMN di tahun 2022 . jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA V.4.3. Pembiayaan Kreatif dan Inovatif dengan Pelioo.tan Swasta dalam Pembiayaan Infrastruktur RPJMN 2020 - 2024 telah menetapkan kebutuhan jangka menengah untuk pemoo.ngunan infrastruktur , selagian di antaranya dibiayai oleh swasta. Up: 3.ya relitatan swasta perlu disikapi dengan terobosan dalam strategi, pendekatan, dan bisnis proses. Salah satu upaya Pemerintah dalam melioo.tkan pihak swasta adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam periode 2020-2024, skema KPBU diarahkan untuk dapat mendukung sektor-sektor infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih , sanitasi, pengelolaan sampah , perumahan, jaringan gas, penyediaan rumah sakit (kesehatan), dan transportasi perkotaan. Sektor-sektor terse hlt dianggap krusial untuk mendukung kegiatan ekonomi dan telah teruji dapat dilakukan kerjasama dengan swasta berdasarkan pengalaman Indonesia maupun internasional. Dalam skema KPBU, dana swasta langsung diinv e stasikan dalam proyek tanpa m e lalui belanja APBN. Hal ini membedakan KPBU dengan pembiayaan utang, oo.ik yang konvensional maupun syariah terutama sukuk pembiayaan proyek. Di sisi lain , penggunaan skema KPBU bukan berarti oo.hwa bia ya pemoo.ngunan proyek 100 persen akan berasal dari pembia y aan swasta . Skema KPBU ditujukan agar dana Pemerintah, oo.ik APBN dan APBD, dapat melakukan _leveraging_ ataupun dapat berfungsi se oo.gai _de-risking tool._ Pemerintah menyediakan be berapa fasilitas dan dukungan y ang bersifat langsung seperti dukungan kelayakan/VGF dan dukungan seoo.gian konstruksi yang diberikan oleh K/ L atau Pemerintah Daerah . Pemerintah juga memberikan dukungan secara tidak langsung melalui penjaminan, oo.ik yang melalui PT Pe nj aminan Infrastruktur Indonesia (PII) ataupun yang dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat skema dukungan lain yang di be rikan Pe me rin tah yakni de ngan melakukan pemoo.yaran secara berkala atas layanan infrastruktur yang dise diakan ole h swasta. Pe moo.yaran terse hlt dapat dilakukan apabila layanan yang disediakan telah memenuhi level pelayanan tertentu yang sudah ditetapkan dalam kontrak KPBU. Skema tersebut dikenal seoo.gai skema pemoo.yaran ketersediaan layanan / AP. Pemerintah juga memberikan dukungan fasilitas penyiapan proyek / PDF. Dukungan tersebut berupa kajian ataupun dokumen pengadaan dan kontrak dalam menyusun dokumen bisnis untuk ditawarkan kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan agar proyek terse hlt dapat le bih diminati oleh pihak swasta . Sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, sampai dengan bulan Januari 2021, seoo.nyak 24 kontrak KPBU telah ditandatangani dengan nilai investasi se besar Rp246,4 triliun. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Proyek terse but mencakup sektor jalan, penyediaan air , energi, informasi dan teknologi, serta transportasi. Mengingat keterbatasan fiskal, Pemerintah perlu membuat terobosan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan swasta dengan dikombinasikan dana Pemerintah dengan mengedepankan prinsip" _Value_ _for_ _Money"._ Kombinasi pendanaan Pemerintah dan pembiayaan swasta disebut sebagai _"_ _blended_ _finance"._ Skema ini telah diterapkan dalam be berapa proyek seperti: Proyek SPAM Umbulan, Jawa Timur, yang sebagian konstruksinya mendapatkan VGF sedangkan porsi lainnya dibiayai dari swasta; Pro y ek KeretaApi Makasar - Parepare yang dibiayai dari Sukuk Proyek (pendanaan Pemerintah) dan pembia y aan swasta; serta Proyek Pengelolaan Sampah Legok Nangka yang mengkombinasikan dukungan konstruksi dari Kementerian PUPR dan pembiayaan swasta. Selain melalui skema KPBU, Pemerintah mendirikan lembaga SWF untuk memenuhi ke butuhan pembiayaan pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan Indonesia . Hal ini bertujuan untuk meningkatkan _Foreign Direct_ _Investment_ _(FDI)_ melalui pembentukan mitra investasi yang andal dan terpercaya . Lembaga ini diharapkan dapat menjadi _pool_ _of_ _fund_ yang dananya dapat disalurkan bagi proyek - proyek infrastruktur . Le bih lanjut, penyediaan infrastruktur juga memperhatikan _Envi.ronment_ _and_ _Social_ _Governance_ (ESG) dengan memperhatikan: 1. aspek lingkungan _(green_ _and_ _envi.ronmenq,_ yang sangat vital t e rutama dalam merespon perubahan iklim; 2 . aspek sosial terutama inklusivitas , yaitu pen y ediaan infrastruktur untuk seluruh kelompok masyarakat; 3. aspek keberlangsungan dan keandalan dari pr oyek dan layanan infrastruktur untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim ; dan 4 . aspek optimalisasi terhadap penggunaan teknologi se bagai respon atas kondisi pandemi, maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan . Ke butuhan pembiayaan juga diperlukan untuk mendorong pencapaian _Sustai.nability Development Goals (SDGs)_ di Indonesia. Sejak tahun 2018, Pemerintah telah mendirikan _SDG_ _Indonesia_ _One_ (SIO) yang dikelola oleh PT SMI. Dalam rangka optimalisasi pembiayaan kreatif dan inovatif, peran dan ke beradaan SIO ak an ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung program dan proyek Pemerintah maupun minat pihak swasta yang terkait dengan pencapaian SDGs terutama untuk pro y ek-pro y ek Pemerintah Daerah . Pandemi telah memaksa semua pihak untuk melakukan penyesuaian, tidak terkecuali kebijakan Pemerintah dalam) jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pembangunan infrastruktur. Namun demikian pembangunan infrastruktur harus terus dilaksanakan walaupun dalam masa krisis mengingat manfaat dan _multiplier effect_ yang cukup besar . Hal terse but dapat menjadi _jump_ start dalam pemulihan perekonomian nasional serta langkah bagi Indonesia untuk keluar dari _middle_ _income_ _trap._ V.4. 4. Pen j aminan Pe me rin tah dalam Proye k Infrastruktur Pe me rin tah me miliki komi tme n tinggi un tuk me ngakse lerasi pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam penjaminan proyek oleh Pemerintah. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan 7 dokumen program penjaminan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Jalan Tol di Sumatera, dan Pinjaman Langsung BUMN ke Lembaga Keuangan Internasional dengan total nilai pinjaman ekuivalen Rp70,0 triliun (terdiri dari Rp8,0 triliun, USD4,1 miliar, dan EUR255,2 juta) . Adapun jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020 mencapai 91 surat jaminan Pemerintah dengan senilai Rp588, 1 triliun (yang terdiri dari Rp202,8 triliun, USD26,09 miliar, dan EURl miliar) . Terdapat 30 penjaminan yang telah berakhir senilai Rp59,2 triliun (USD 1,8 miliar dan Rp33, 7 triliun). Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020, Pemerintah telah memberikan penjaminan atas akumulasi posisi outstanding kredit dan eksposur investasi pada 9 program infrastruktur senilai ekuivalen Rp288, 7 triliun (USD 14,5 miliar, Rp75,3 triliun dan EUR0,5 miliar). Pemerintah telah memiliki anggaran kewajiban penjaminan yang diakumulasikan dalam rekening cadangan penjaminan. Cadangan ini akan dibayarkanjika terdapatgagal bayar _(defaul~_ oleh pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2020, tidak terdapat gagal bayar, sehingga Pemerintah tidak perlu merealisasikan kewajihm pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur /badan usaha untuk seluruh program penjaminan. Pada tahun 2021, kewajiban penjaminan tetap digunakan untuk mendukung mitigasi _default_ dari penyediaan infrastruktur melalui be berapa program penjaminan di antaranya: (i) percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara; (ii) proyek KPBU yang dilakukan melalui Sadan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iii) percepatan penyediaan airminum; (iv) percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra; (v) pembangunan infrastruktur melalui _direct lending_ dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN; (vi) penyelenggaraan _Light_ _Rai.l_ _Transit_ (LRT) Jabodebek; (vii) percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (viii) Penjaminan Proyek Infrastruktur Nasional; dan (ix) berbagai program penjaminan Jainnya yang ditetapkan Pemerintah . Selain itu, kewaji 1 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA penjaminan juga mendukung mitigasi _default_ dari program Pemulihan Ekonomi Nasional. Penjaminan tersebut diberikan kepada UMKM, Korporasi, dan BUMN melaluijaminan Loss _Limit_ lewat Pf Jamkrindo dan Pf Askrindo untuk pelaku usaha UMKM, jaminan Loss _Limit_ lewat LPEI untuk pelaku usaha Korporasi, dan penjaminan lewat LPEI dan Pf PII untuk BUMN. Dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, Pemerintah menyediakan penjaminan infrastruktur berdasarkan skema penugasan BUMN dan swasta (KPBU). Pemerintah akan mendukung mitigasi _default_ beberapa program penjaminan diantaranya: (i) Proyek Strategis Nasional; (ii) proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; (iii) percepatan penyediaan air minum; (iv) percepatan pemoo.ngunan Jalan Toi Trans Sumatra; (v) pemoo.ngunan infrastruktur melalui _direct lending_ dari lemoo.ga keuangan internasional kepada BUMN; (vi) penyelenggaraan _Light_ _Rml_ _Transit_ (LRT) Jabodebek; (vii) percepatan pemoo.ngunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (viii) beroo.gai program penjaminan lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Dalam rangka percepatan dan peningkatan peran serta BUMN dan swasta dalam pemoo.ngunan infrastruktur, Pemerintah menyediakan skema penjaminan atas pinjaman yang diterima BUMN dari lemoo.ga keuangan internasional. Penjaminan ini mencakup penjaminan atas pembiayaan proyek infrastruktur, penjaminan risiko politik pada Proyek Infrastruktur Nasional, dan penjaminan risiko infrastrukturpada proyek dengan skema KPBU. Boks 4 Ibukota Negara (IKN) _"Pad.a_ _kesempatan_ _yang_ _bersejarah_ _ini,_ _dengan_ _memohon_ _ridho_ _Allah_ _SWT,_ _dengan_ _meminta_ _izin_ _dan_ _dukungan_ _dari_ _Bapak_ _Ibu_ _Anggota_ _Dewan_ _yang_ _terhormat,_ _para_ _sesepuh_ _dan_ _tokoh_ _Bangsa_ _terutama_ _pad.a_ _seluruh_ _rakyat_ _Indonesia,_ _dengan_ _ini_ _saya_ _mohon_ _izin_ _untuk_ _memindahkanlbu_ _Kota_ _Negara_ _kita_ _ke_ _pulau_ _Kalimantan",_ _Isi_ _pidato_ _kenegaraan_ _Presiden_ _Joko_ _Widodo_ _dalam_ _sidang_ _bersama_ _Dewan_ _Perwakilan_ _Daerah_ _(DPD)_ _dan_ _DPR_ _tahun_ _2019._ Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi penting untuk dilakukan mengingat beberapa pertimbangan. Pertama, kepadatan penduduk yang tinggi di DKI Jakarta . Pada tahun 2013 DKI Jakarta menemp: : di peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013), dan tahun 2017 menjadi peringkatke-9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017). Dalam kurun waktu 4 tahun DKI Jakarta naik satu peringkat kota terpadat di dunia. Se bagai pusat pemerin tahan dan pusat bisnis, DKI Jakarta menjadi daya tarik arus urbanisasi. Menurut Badan Pu sat Statistik, per September 2020,DKI Jakarta memiliki 10,56jutajiwapenduduk . Kedua, alam dan lingkungan wilayah DKI Jakarta dan sekitamya rentan banjir, gempa bumi, dan penurunan permukaan tanah. Dalam kurun waktu tahun 2007-2017, wilayah DKI Jakarta turun sekitar jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perpindahan IKN diharapkan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang . Dalam jangka pendek, perpindahan i bu kota negara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi i nfrastruktur di wilayah Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya, mendorong perdagangan antarwilayah, penciptaan kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalamjangka menengah dan panjang, pemindahan ibukota dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan kawasan lain di Kalimantan dan sekitarnya. Oleh karena i tu , pemerintah akan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dalam rangka transfonnasi ekonomi Kalimantan Timur agar berbasis pada produk bernilai tambah tinggi. Pembiayaan infrastruktur IKN baru memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta partisipasi aktif pihak swasta. Pendanaan anggaran IKN dibagi menjadi 3 kategori, yaitu skemaAPBN, KPBU, dan swasta dan BUMN/D. SkemaAPBN direncanakan akan di pergunakan untuk pembangunan infrastrukturdasar,pembangunan istananegara , bangunanstrategis TNI/POLRI, rumah dinasASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer. Optimalisasi asetBMN menjadi sumber Skema APBN, sehinggadiperlukan antisipasi dampak fiskal dari kurang optimalnya pengelolaan BMN. Skema KPBU direncanakan akan dipergunakan untuk gedung eksekutif,legislatif,danyudikatif,pembangunaninfrastrukturutama selain yang tercakup dalam APBN, saran a pendidikan dan kesehatan , museum dan lembagapemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang. Dalam penerapan KPBU diperlukan dukungan APBN seperti AP, VGF, PDF, dan Penjaminan. Skema PDF dan penjaminan diperlukan dalam jangka pendek, serta adanya kemungkinan diimplementasikannya skema AP. Dampak dari skema AP dapat menggeser beban APBN, namun dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas pengelolaan fiskal. Skema Swasta dan BUMN /D direncanakan akan dipergunakan untuk perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, _science-_ _tehnopark,_ peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, serta _Meeting, Incentive, Convention,_ _and_ _Exhibition_ (MICE). Pemerintah perlu memiliki strategiyang daint menarik investasi dan penguatan daya saing melalui kebijakan insentif fiskal dan deregulasi, serta perlu mengantisipasi dengan penguatan peran SMV dan SWF. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI. RISIKO FISKAL Sasaran utama Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung akselerasi pencapaian sasaran ini, Pemerintah menempuh strategi dan langkah kebijakan termasuk kebijakan fiskal. Ke bijakan fiskal bertujuan untuk menstimulasi perekonomian agar bertumbuh pada level optimal dan berkelanjutan sehingga berdampak µ: ida peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal terse but, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong agar mampu merespons dinamika perekonomian secara teµ: it dan mendukung target pembangunan secara optimal. Di sisi lain, APBN juga harus didesain agar memiliki daya tahan yang handal sehingga efektif untuk meredam ketidakµ: istian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek , menengah dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi kunci dalam upaya mengatasi ketidakµ: istian serta memelihara peran ke bijakan fiskal agar daµ: it berfungsi secara optimal. Risiko fiskal secara umum didefinisikan se bagai faktor dan/ a tau peristiwa ketidakµ: istian _(uncertainty)_ yang berpotensi menyebabkan deviasi antara realisasi dan proyeksi fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan µ: injang. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Kondisi eksternal seperti kondisi perekonomian global, sedangkan yang bersifat internal seperti program dan kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka mitigasi damµ: ik risikoakibat kondisi perekonomian global. Damµ: ik dari risiko tersebut bersifat langsung maupun tidak langsung µ: ida APBN. Transmisi damµ: ik dari dinamika dimaksud daµ: it melalui berbagai institusi, seperti ke butuhan penambahan belanja di Kementerian/Lembaga, penambahan modal keµ: ida BUMN di pertengahan ta hun , dan sektor keuangan melalui bank sentral atau lembaga keuangan. Hal tersebut tidak hanya membuat ke bijakan fiskal tidak daµ: it mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal, tetapi juga daµ: it mengurangi kemampuan fiskal dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu pengelolaan risiko fiskal menjadi penting dalam pelaksanaan ke bijakan fiskal µ: ida tahun berjalan. Secara umum, guncangan (shock) µ: ida perekonomian memiliki damµ: ik fiskal µ: iling luas, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka µ: injang . Sehingga, Pemerintah harus melakukan ke bijakan mitigasi seperti ke bijakan optimalisasi pendaµ: itan negara, pengurangan atau realokasi belanja, pengelolaan kewajiban pemerintah ( _liabilities managemen~,_ a tau melakukan kombinasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Pada tahun 2022, stabilitas makroekonomi menjadi kunci pengelolaan risiko fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan untuk meminimalkan damµ: ik guncangan _(shock)_ µ: ida perekonomian dan ke bijakan _pre-emptive_ antisiµ: itif melalui identifikasi kejadian yang tidak terduga . Pada APBN tahun 2022, risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risiko, yaitu: (1) Risiko ekonomi makro, (2) Risiko kewajiban kontijensi, (3) Risiko program dan ke bijakan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA pemerintah, dan (4) Risiko neraca konsolidasi sektor publik. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam siklus APBN setiap tahun , maka pengelolaan risiko fiskal lebih difokuskan dalam kaitannya dengan sumber risiko yang berasal dari ekonomi makro, kewajiban kontinjensi, serta program dan kebijakan Pemerintah. VI.1. Risiko-Risiko Fiskal VI.1.1. Risiko Ekonomi Fiskal Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang berasal dari perubahan siklus atau struktural dalam perekonomian yang secara langsung akan mempengaruhi prospek pendapatan dan secara tidak langsung berpotensi mempengaruhi perkiraan belanja. Risiko terkait variabel makroekonomi terutama mencakup pertumbuhan, demografi, harga komoditas SDA, dan sektor keuangan. Kondisi perekonomian selama periode pandemi di tahun 2020 dan 2021 mengalami tekanan yang cukup kuat dan berimplikasi terhadap APBN. Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang positif. Demikian juga dengan proyeksi pertumbuhan PDB di negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang yang mulai mengalami perbaikan disertai stabilitas pasar keuangan. Namun demikian, perbaikan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan di negara terse but berpotensi meningkatkan tingkat suku bunga global di tahun 2022. Hal ini perlu diantisipasi dalam penentuan _baseline_ asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2022. Pasar komoditas khususnya migas pada tahun 2022 juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Namun dalam jangka menengah dan panjang, perlu diantisipasi penurunan permintaan terhadap pemanfaatan minyak bumi akibat berkembangnya kebijakan _green_ _investment_ dan transisi energi g lobal dari fossil _fuel_ menjadi energi baru terbarukan. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pendapatan Negara Pemulihan ekonomi tahun 2022 diprediksi le bih baik dibandingkan tahun sebelumnya . Namun demikian, penerimaan perpajakan masih meng ala mi tantangan dalam pencapaian target . Pada tahun 2021 tingkat pengangguran masih tinggi akibat tekanan selama pandemi COVID-19. Hal ini akan menekan penerimaan perpajakan dari sektor PPh Orang Pribadi. Pada tahun 2022 tingkat penyerapan tenaga kerja masih dibayangi ole h ke tidakpastian ( _uncertai.nty)._ Ke bij akan dalam me mi tigasi risiko penerimaan negara dari sektor PPh Orang Pribadi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dari sisi Pertumbuhan PDB, tahun 2022 merupakan periode pemulihan ekonomi yang didukung oleh kebijakan stimulus. ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Namun, masih terdaµ: i.t tantangan yang cukup tinggi akibat ketidakµ: i.stian global. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan langkah - langkah dalam menghadapi tekanan µ: i.da penerimaan µ: i.jak, khususnya PPh Badan dan PPN. Selain itu, tren _shifting_ konsumsi menjadi berbasis digital semakin kuat selama masa µ: i.ndemi dan berpotensi berlanjut di tahun 2022. Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdamµ: i.k positif terhadap efisiensi perekonomian, namun di sisi lain daµ: i.t menye babkan peningkatan _shadow_ _economy._ Dengan kondisi itu, terdaµ: i.trisikokehilangan basisµ: i.jak _(tax_ _base)_ atau wajibµ: i.jak khususnya PPN dan PPh badan. Sumber risiko lainnya berasal dari tekanan harga minyak bumi. Proyeksi pemulihan perekonomian global di tahun 2022 mendorong kenaikan harga minyak global. Namun Pemerintah tetap memperhatikan dinamika konflik perdagangan be beraµ: i. negarayang daµ: i.t menekan kembali harga minyak global. Dalam jangka µ: i.njang, terdaµ: i.t risiko penurunan permintaan global terhadap minyak bumi terjadi secara perlahan akibat kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil di berbagai negara. Hal ini memiliki damµ: i.k terhadap PNBP SDA Migas dalam jangka µ: i.njang. Dari sisi _supply_ migas, penurunan produksi migas di Indonesia secara bertahap dalam be beraµ: i. tahun terakhir perlu menjadi faktor yang diperhatikan dalam penetaµ: i.n target PNBP SDA Migas. Risiko lainnya berasal dari sektor keuangan global, perbaikan kondisi makro ekonomi global berpotensi meningkatkan _US Treasury Yield_ dan normalisasi suku bunga The Fed. Pada tahun 2022 terdaµ: i.t risiko _capital,_ _outflow_ dari negara - negara _emerging_ _market_ _economies._ Stabilitas fundamental ekonomi Indonesia disertai dengan peningkatan investasi dan neraca perdagangan yang sehat meruµ: i.kan kunci kebijakan Pemerintahdi tahun 2022. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang Utang Pemerintah Pusat meruµ: i.kan salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup signifikan, oleh karena itu pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan te rukur. Dal am rangka akse lerasi pe mulihan e konomi µ: i.sca µ: i.ndemi, di tahun 2021 Pemerintah masih menerapkan kebijakan eksµ: i.nsif. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, pengelolaan risiko utang terus dilakukan secara hati- hati untuk menjaga tingkatrisikoyang terkendali. Adapun risiko pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko _refinancing_ dan risiko _shortage_ pembiayaan. Risiko tingkat bunga ( _interest rate risk)_ adalah potensi penambahan be ban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di µtsar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban utangpemerintah. Indikator risiko tingkat suku bunga jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diwakili oleh rasio _variable rate_ (VR) atau rasio tingkat suku bunga mengambang. Tren rasio tingkat suku bunga mengambang menurun sejak 2017 µs.da 10 , 57 persen, tetapi kemudian meningkat menjadi 14, 17 persen di 2020 dan 12, 74 persen di Maret 2021. Kenaikan rasio VR µs.da tahun 2020 berasal dari penerbitan SUN _Public_ Goods, penarikan pinjaman program untuk ke butuhan penanganan COVID- 19 dan program pemulihan ekononomi nasional. Meskipun demikian, dalam jangka menengah diperkirakan rasionya akan terus menurun. Penurunan porsi VR ini dilakukan se bagai bentuk mitigasi risiko potensi terjadinya pembalikan tingkat suku bunga. Hal ini sejalan dengan perbaikan dan pemulihan perekonomian global. Risiko nilai tukar ( _exchange rate_ risk) adalah potensi peningkatan be ban kewajiban pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangakibat peningkatankurs nilai tukarvalutaasing terhadapmata uang rupiah. Berdasarkan data historis, rasio nilai tukar di 2017 mencaµs.i 41,26 persen dan cenderung menurun hingga Maret 2021 sebesar 32,83 persen. Penurunan ini terjadi seiring dengan konsistensi ke bijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerbitan sumber utang dari domestik dan menggunakan sumber utang luar negeri se bagai pelengkap . Risiko _refinancing_ meruµs.kan potensi tingginya biaya utang µs.da saat melakukan pembiayaan kembali atau tidak daµs.t melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdamµs.k µs.da meningkatnya be ban pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya ke butuhan pembiayaan pemerintah. Pemerintah telah meminimalkanrisiko _refinancing_ dengan membagi struktur jatuh tempo setiap tahunnya sedemikian ruµs. dengan tujuan menghindari pen u mpukan jatuh tempo µs.da suatu periode tertentu. Dalam jangka menengah risiko-risiko pengelolaan utang akan terus dijaga caµs.iannya agar mampu mencapai tujuan pengelolaan utang µs.da target biaya dan risiko yang optimum, yaitu dengan menjaga target risiko nilai tukar melalui rasio utang dalam mata uang asing terhadap total outstanding utang maksimal 35% (tiga puluh lima persen), risiko tingkat bunga _(interest rate_ risk) melalui rasio utangdengan tingkat bunga tetap terhadap total outstanding utang minimal 80% (delaµs.n puluh persen) , risiko pembiayaan kembali ( _refinancing_ risk) melalui: (i) rasio utang yangjatuh tempo dalam 1 (satu) tahun terhadaptotal _outstanding_ utang maksimal se be sar 12, 5% ( dua be las koma lima persen), (ii) rata-ratajatuh tempo _(~rage_ _time to_ _maturity)_ utang sebesar minimal 7,0 tahun (tujuh koma nol tahun) . Memperhatikan risiko - risiko dimaksud, pengelolaan utang secara berkelanjutan dilakukan secara prudent dan dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal dan kesinambungan fiskal. Pada tahun 2022 , Pemerintah menetapkan be beraµs. ke bijakan pengelolaan utang prioritas. Ke bijakan dan strategi ya ng ditempuh, antara lain: (1) mengutamakan sumber utang ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA domestikuntuk pengemoo.ngan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid, (2) mengelola risiko dan biaya utang secara _prudent_ melalui: (i) pengendalian porsi penerbitan utang valas dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar dan (ii) prioritas penerbitan utang pada tingkat bunga tetap dan utang tenor menengah ke panjang ( _lengthening duration)_ dengan tetap memperhatikan cost _efficiency,_ (iii) menjaga ketersediaan instrumen-instrumen _benchmark,_ diversifikasi instrumen utang dan upaya mendorong likuiditas di pasar, (iv) _µiemperluas oo.sis investor, (v) melakukan pe nge lolaan portofolio de ngan me manfaa tkan instrume n lindung nilai maupun mekanisme _liabilities_ _management_ lainnya , serta (vi) menjaga sustainabilitas fiskal dengan cara menjaga level aman _rasio_ _debt/GDP_ (di oo.wah 60% sesuai UU Keuangan Negara) dan mengupayakan penurunan dalamjangka menengah. Sehubungan dengan dampak risiko ekonomi makro terse but, Pemerintah juga melakukan upaya mitigasi risiko antara lain: (i) Memprioritaskan penanganan dampak pandemi COVID-19, diantaranya pertumbuhan produktivitas melamoo.t, adanya kesenjangan _(inequality),_ jumlah kemiskinan absolut meningkat, peningkatan utang Pemerintah, dan pelemahan _human_ _capital._ (ii) Melakukan penanggulangan penyelesaian pandemi melalui akselerasi program vaksinasi. (iii) Melakukan langkah kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang terarah, terukur, dan dengan tetap menjaga agar defisit mencukupi kebutuhan pemulihan ekonomi. Vl.1.2. Risiko Program dan Ke bij akan Risiko Risiko program dan ke bijakan Peme rintah timbul ketika pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah menye oo.bkan berkurangnya pendapatan atau bertamoo.hnya belanja di luar perkiraan se belumnya . Risiko Program Energi Baru Terbarukan Pemerintah memiliki target untuk meningkatkan pemanfaatan Energi BaruTeroo.rukan (EBT) dalam oo.uran energi nasional menuju 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Salah satujenis EBT yang dikemoo.ngkan Indonesia adalah Pemoo.ngkit ListrikTenagaPanas Bumi (PLTPB). Kendala utama pengemoo.ngan panas bumi adalah tingginya risiko eksplorasi . Pemerintah menyediakan dukungan melalui fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) untuk mengatasi kegagalan pasar akioo.t tingginya risiko eksplorasi terse but melalui skema _derisking_ _(forgiveness_ _of_ Zoss). Pada tahun 2022, pengemoo.ngan EBT sektor panas bumi melalui skema _Government Drilling_ sudah memasuki tahapan eksplorasi penge boran wilayah kerja panas bumi. Apabila terjadi kegagalan eksplorasi, Pemerintah akan melakukan penggantian dana kepada PT SMI sebesar nilai loss yang dikeluarkan Dana PISP. Ke bijakan ini dapat mengaki 1: 0.tkan _sudden_ _shock_ terhadap ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA APBN, namun Pemerintah berupaya untuk memitigasi hal terse but melalui: 1. mengalokasikan Dana PISP se bagaimana diatur dalam PMK Nomor 62/PMK.08/2017 yang dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan _government drilling,_ yaitu eksplorasi dalam rangka penyiapan tender Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan data bawah permukaan dan SOE _drilling_ (eksplorasi pada WKP milik BUMN) ; 11. meningkatkan kapasitas pembiayaan kapasitas fitur _derisking_ Fasilitas PISP ; _(leveraging)_ dan 111. melaksanaan kegiatan pengeboran melalui skema _hybrid_ _financing_ dengan menggunakan APBN dan Dana PISP; 1v. mendorong penguatan sinergi SMV Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan Fasilitas PISP sesuai dengan _core_ _business_ masing-masing SMV; serta v. memperkuat koordinasi dengan stakeholders dalam rangka percepatan proses perizinan maupun penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek di lapangan. Risiko Belanja Negara Secara umum belanja negara masih mengalami tantangan antara lain ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas karena terdapat _mandatory_ _spending_ yang cukup besar seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan TKDD. Pada kondisi yang tidak biasa seperti pandemi COVID-19, peningkatan belanja negara diperlukan untuk mencapai tujuan strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, peningkatan belanja tersebut memberikan dampak berupa penurunan fleksibilitas fiskal. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan _mandatory_ _spending_ yang belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian _outcome_ secara konsisten . Sebagai contoh, indikator kinerja pendidikan antara lain, perlu ditingkatkannya Skor PISA, HCI, serta kompetensi guru. Reformasi belanja yang efektif dan formulasi _mandatory_ _spending_ yang lebih efektif sangat diperlukan di tahun 2022 . Risiko tahun 2022 juga muncul dari Program PEN, khususnya stimulus fiskal berupa insentif perpajakan dan program bantuan sosial ( _social_ _safety_ _ne4._ Probabilitas kebutuhan keberlanjutan program PEN di 2022 cukup besar khususnya dalam hal skenario pandemi masih berlangsung. Se lain itu, Pemerintah juga mulai fokus melakukan perbaikan terkait belanja negara, meliputi: (1) memperbaiki kualitas _output/_ _outcome_ yang dihasilkan oleh setiap rupiah belanja negara, (2) mendesain program dan ke bijakan yang le bih adaptif, (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Risiko Pembiayaan Utang Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, terda: pat dukungan Bank Indonesia sebagai _standby_ _buyer_ dalam penerbitan SUN sesuai dengan skema SKB I dan II. Skema terse but akan dioptimalkan untuk penanganan COVID 19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin, sehingga da: pat menurunkan risiko kekurangan pembiayaan. Pada tahun 2022, kebijakan pembelian SUN di : pasar perdana oleh Bank Indonesia masih perlu pembahasan le bih lanjut. Jika likuiditas : pasar keuangan domestik berkurang, ke bijakan ini da: pat menurunkan risiko kekurangan pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai bauran kebijakan atau mitigasi terhadap risiko kekurangan pembiayaan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan penerbitan SUN tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif. Salah satu yang da: pat dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan adalah dengan mengkombinasikan bebera: pa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non utang dengan tetap mtmperhatikan level biaya dan risiko yang da: pat ditanggung Pemerintah. Bebera: pa contoh peluang sumber pembiayaan antara lain: (i) optimalisasi penarikan pinjaman tunai, (ii) perencanaan strategis atas rencana _private_ _placement_ institusi potensial dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara, (iii) peningkatan penerbitan SUN ritel untuk meningkatkan : partisi: pasi masyarakat dan inklusi keuangan, (iv) penggunaan dana _idle_ _cash_ dari BLU sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme _private placement,_ (v) pemanfaatan dana SAL, serta (vi) KPBU untuk dukungan infrastruktur proyek- proyek strategis nasional. Se lain itu Pemerintahjuga menyiapkan strategi dalam memitigasi dam: pak krisis terhadap : pasar SUN yakni melalui mekanisme stabilisasi : pasar SUN: (i) _Bond_ _Stabilization Framework_ dan (ii) _Crisis Management Protocol._ Risiko Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pada tahun 2022, potensi risiko berasal dari penera: pan program baru sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dananya berasal dari iuran Pemerintah . Risiko terkait pelaksanaan program JKP ini adalah potensi _mismatch_ antara kebutuhan pendanaan dengan biaya terhadap manfaat yang dijanjikan. Hal ini dikarenakan program ini masih baru pertama kali diterapkan di Indonesia sehingga belum ada data historis se bagai basis perhitungan ketahanan dana. Dalam rangka meminimalisasi risiko terse but, dilakukan evaluasi implementasi program JKP : pada dua tahun pertama. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Vl.1.3. Risiko Kontinjensi Risiko kontinjensi bagi APBN pada dasarnya merupakan risiko yang dimiliki oleh APBN se bagai pemilik risiko ( _risk ownery_ me ski pun se car a ope rasional tingka t pe nge ndaliannya dilakukan oleh pihak eksternal dalam eksposur ke bijakan yang tidak langsung berhubungan dengan APBN. Ada be berapa risiko kontinjensi bagi APBN sebagai berikut: Risiko Korporasi BUMN Pandemi COVID-19 masih terus rerlangsung menimbulkan kerugian jiwa dan kerugian material yang sangat besar, tak terkecuali pada BUMN. Dampak BUMN langsung dari pandemi dalam bentuk penurunan pelanggan dan omzet penjualan, sedangkan secara tidak langsung dalam bentuk penundaan kontrak bisnis , penghentian proyek investasi, macetnya tagihan piutang. Bahkan, bagi BUMN Terbuka (Tbk), dampak finansial yang dialami le bih serius tercermin dari koreksi harga saham . Kerugian konsolidasi bertambah besar ketika anak cucu perusahaan _(subsidiary)_ juga ikut merugi . Salah satu sektor BUMN yang merasakan dampak besar dari pandemi adalah BUMN Sektor Transportasi . Selain itu, kerugian juga dialami oleh BUMN-BUMN di sektor konstruksi atau BUMN Karya . Dampak pandemi secara tidak langsung telah menciptakan sentimen negatif dan memberikan tekanan pada penurunan pendapatan usaha, Ebitda maupun _operating_ _cash_ _flow_ perusahaan. Kondisi ini pada gilirannyajuga meningkatkan risiko solvabilitas perseroan dalam memenuhi kewajil: : : an pembayaran pinjamanjangka pendeknya. Se iring masih berlangsungnya pandemi saat ini, level risiko dan tingkat kerugian finansial yang dialami oleh banyak BUMN berpotensi mengarah pada risiko kesinambungan _(going concerns)_ bagi BUMN. Kondisi ini tentu membutuhkan upaya pengendalian dan langkah mitigasi yang le bih sistematis dan terintegrasi antara BUMN, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan segenap _stakeholders_ lainnya terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Dengan memahami bahwa risiko korporasi BUMN pada dasarnyajuga merupakan risiko APBN yang akan terkonsolidasi dalam bentuk risiko keuangan negara maka diperlukan respons ke bijakan cepat atas risiko korporasi BUMN. Salah satu bentuk dukungan dan respons kebijakan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN adalah melalui Investasi Pemerintah dalam rangka. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA serta Penyelamatan Ekonomi Nasional se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Sementara itu, untuk respons ke bijakan dan mitigasi lainnya diluar ke bijakan umum dari Pemerintah dan/ a tau RUPS, BUMN harus mampu menciptakan inovasi serta memberikan kontribusi positif dan inovatif dalam rangka melakukan penguatan kinerja finansial perseroan baik dalam bentuk penyehatan necara _(bal,ance sheets},_ ke bijakan rugi laba _(income_ _statements}_ maupun kebijakan _cash_ _fiow-nya._ Salah satu risiko dihadapi BUMN dalam jangka pendek adalah risiko likuiditas terkait dengan _operating_ _cash_ _flow_ _gap_ yang timbul akibat tren penurunan tajam pendapatan usaha perusahaan dewasa ini. Untukmengatasi risiko ini, hal mendasar yang perlu ditempuh BUMN adalah dengan melakukan evaluasi menyeluruh atas struktur pendapatan dan biaya. Selanjutnya, perusahaan harus menerapkan efisiensi biaya dan _cost_ _leadership_ secara ketat dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimal kepada publik. Kebijakan efisiensi dan _cost_ _leadership_ harus dilakukan tidak hanya pada sisi belanja operasional ( _ope.x)_ namun juga pada sisi belanja modal _(capex}._ Upaya lain yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan restrukturisasi pada portofolio bisnis dan instrumen utang baik utang usaha ke vendor, utang bank, utang obligasi maupun utang dalam bentuk lainnya. Utangyang akanjatuh tempo dalam jangka pendek se baiknya dilakukan _refinancing_ dan negosiasi dengan kreditur agar memperoleh profil utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Selain itu, kebijakan yang dapat dilakukan perseroan adalah melakukan optimalisasi neraca _(bal,ance sheet}_ dengan melakukan optimalisasi dan komersialisasi aset-aset tetap yang mempunyai nilai produktif namun level utilisasinya masih relatifrendah. Langkah selanjutnya, BUMN dapat melakukan pendanaan baru untuk memperkuat likuiditas dan ekuitasnya baik dalam bentuk KMK dari perbankan maupun menerbitkan obligasi, sekuritisasi, _right_ _issue_ maupun melakukan _strategic_ _partnership_ dalam pembiayaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendanaan baru adalah unsur _cost_ _of_ _funds_ yang semakin kompetitif dan murah serta memperhatikan diversifikasi instrumen utang dengan tujuan untuk memitigasi risiko. Selain itu, untuk menghindari risiko _default,_ BUMN juga perlu melakukan upaya pengesampingan _(weaver}_ atas beberapa _debt_ _covenant_ yang biasan ya timbul dalam dokumen kontrak utang piutang seperti _current ratio,_ _cash_ _ratio,_ _debt_ _servi.ce coverage ratio,_ dan _interest bearing debts._ Langkah inovasi dan penyehatan lainnya yang perlu ditempuh BUMN di masa pandemi adalah melakukan penguatan manajemen risiko dalam konteks _three lines_ _of_ _defence._ Fungsi- fungsi strategis yang ada di _line_ pertama seperti fungsi internal ► jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA audit, di _line_ kedua seperti fungsi manajemen risiko, fungsi keuangan dan fungsi SDM serta di _line_ ketiga seperti fungsi bisnis dan investasi, harus dievaluasi secara menyeluruh serta dilakukan penguatan produktivitas dan efisiensinya. Proses bisnis dalam evaluasi dan penguatan se oo.iknya dimulai dari _line_ ketiga terlebih dahulu yaitu fungsi internal audit . Peningkatan level risiko dan dampak pandemi yang berkelanjutan oo.gi BUMN pada muaranya dapat men ye oo.bkan BUMN mengalami kerugian usaha se belum pajak _(net_ Zoss _before_ _taxes)._ Ini artinya, eksJ: X)sur risiko BUMN akan menciptakan _spillover effects_ dan menstimulasi kenaikan risiko fiskal dari penurunan penerimaan PPh Badan , Dividen dan/atau PNBP lainnya maupun risiko fiskal lainnya seperti risiko reputasi dan risiko kredibilitas APBN. Dalam konteks eksJ: X)sur risiko BUMN te rj adi dalam waktu yang le bih lama dan dalam skala yang le bih besar , kondisi ini berJ: X)tensi menciptakan risiko kesinambungan _(going concerns)_ pada APBN dan pada BUMN itu sendiri. Dengan memperhatikan keterkaitan risiko ini, upaya pengendalian dan langkah mitigasi atas risiko BUMN saat ini perlu dijalankan secara sistematis, terintegrasi dan dilakukan evaluasi atas protokol mitigasinya secara periodik. Setelah beroo.gai upaya strategis ditempuh oleh Pengurus BUMN termasuk konsolidasi dan restrukturisasi internal perusahaan, dalam oo.tasan dan persyaratan tertentu BUMN dapat mengajukan injeksi modal _(pai.d_ _-_ _in_ _capital)_ kepada Menteri Keuangan selaku _Ultimate Shareholder_ dalam bentuk tamoo.han PMN untuk penguatan restrukturisasi ekstemal, pengemoo.ngan usaha, maupun untuk mendukung penugasan dari Pemerintah. Dengan memperhatikan oo.hwa struktur PMN termasuk ke dalam _below_ _the_ _line,_ maka setiap kenaikan tamoo.han PMN kepada BUMN berisiko akan menye oo.bkan kenaikan risiko fiskal dalam bentuk meningkatnya rasio utang negara dan membengkaknya be oo.n utang oo.ik J: X)kok maupun bunga yang harus ditanggung APBN di masa depan. Seoo.gai upaya pengendalian dan mitigasi atas kenaikan risiko fiskal terse but, Pemerintah perlu melanjutkan dan menguatkan ke bijakan yang sudah ada dan menempuh beroo.gai upaya mitigasi oo.ru se oo.gai berikut: 1. Penguatan asesmen atas dokumen usulan PMN yang diajukan BUMN. Setiap usulan PMN, harus disertai dokumen studi kelayakan oo.ik secara finansial maupun ekonomi serta perhitungan dampak dari pemanfaatan PMN yang sekurangnya terdiri dari dampak korJ: X)rat dan dampak terhadap perekonomian nasional. Persyaratan kelengkapan kajian PMN ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT seoo.gaimana telah diuoo.h dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 serta diatur da11 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2020 ten tang Penilaian U sulan Indikasi Ke butuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah; 2. Untuk menjaga pencapiian _val.ue creation,_ maka _expected_ _val.ue creation_ dari pemanfaatan PMN yang telah dirumuskan oleh Pengurus BUMN perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam _Key_ _Performance Indicator_ (KPI) Pengurus BUMN terse but baik secara koq: x: >rat maupun individu; 3. Pemerintah dan/ a tau RUPS perlu meningkatkan penguatan asesmen dengan menerapkan standaryang lebih tinggi dalam penunjukan Pengurus BUMN baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; 4. Pemerintah dan/atau RUPS juga akan melakukan evaluasi secara le bih ketat atas kinerja Pengurus BUMN yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Evaluasi ini terutama dalam pemanfaatan dana PMN dengan sanksi yang lebih tegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepida BUMN dan Perseroan Terbatas; 5. Penguatan asesmen juga akan dilakukan dalam konteks usulan Program Re strukturisasi BUMN baik re strukturisasi internal maupun eksternal yang menciptakan eksposur pida risiko fiskal terutama dari eksposur risiko pijak maupun risiko PMN; 6. Pengurus BUMN diminta untuk melakukan penguatan dalam standar dan praktik manajemen risiko di perseroan terutama penguatan dalam proses asesmen risiko untuk mengelola risiko - risiko yang bersifat eksternal dan di luar kendali perusahaan seperti pindemi serta penguatan proses bisnis dalam penyusunan protokol mitigasi risikonya; 7. Dalam konteks penguatan manajemen risiko, salah satu upiya yang perlu ditempuh adalah BUMN perlu melakukan transformasi menuju penerapin kinerja berbasis budaya risiko _(risk culture)._ Salah satu langkahnya adalah seluruh SDM di perusahaan di semua level harus pituh dan sadar menjadi pemilik risiko serta mampu mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam setiap pengambilan kebijakan strategis di perusahaan dengan standar dan metode tertentu. 8. Mengalokasikan dana cadangan dalam rangka mitigasi risiko jaminan terklaim. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah _(government_ _guarantee)_ terjadi ketika alokasi dana cadangan yang telah disediakan oleh Pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan klaim. Probabilitas terjadinya klaim di tahun 2022 meningkat akibat tekanan keuangan pihak / proyek yang memperoleh penjaminan se bagai implikasi pandemi . Mitigasi dilakukan melalui monitoring penjaminan dan memastikan risiko-risiko yang dapat menyebabkan jaminan terklaim sudah dimitigasi baik oleh BUMN sebagai pelaksana proyek infrastruktur maupun Pemerintah se bagai regulator. Risiko BUMN Infrastruktur Dalam rangka mendorong tersedianya infrastruktur se bagai pendukung transformasi ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN infrastruktur . Risiko implisit yang timbul dari penugasan tersebut adalah meningkatnya jumlah ke butuhan JX>rsi ekuitas atas biaya investasi serta modal kerja dalam membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh temJX>. Mitigasi risiko terse but meliputi: merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN dan melakukan asesmen terhadap kelayakan proyek yang akan didanai serta melakukan koordinasi le bih lanjut untuk me man tau kondisi keuangan BUMN Infrastruktur. Risiko Jaminan Sosial. 1) Jaminan KesehatanNasional (JKN) Dana program jaminan sosial kesehatan pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami surplus se bagai dampak perubahan iuran yang ditetapkan di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang JKN. Meskipun diproyeksikan terdapat surplus, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi manakala terdapat sesuatu yang tidak diharapkan , misalnya melonjaknya rasio klaim akibat kondisi tertentu misalnya , penambahan jumlah orang sakit secara signifikan . Monitoring dilakukan secara terintegrasi dengan sistem penganggaran melalui pembangunan sistem pertukaran data dengan memanfaatkan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) sebagai pembentukan _Early_ _Warning_ _System_ Ke bijakan lainnya dalam rangka menghindari risiko defisit JKN, dilakukan dengan menerapkan kebijakan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diharapkan dapat menambah ketahanan dana dalam jangka menengah meskipun terdapat JX)tensi _downside_ _risk._ 2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan SJSN Pada tahun 2021 , pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan iuran oleh peserta. Namun, rasio klaim masih aman dan ketahanan dana masih cukup baik. Pemerintah terus melakukan evaluasi indikator kesehatan keuangan ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA program JKK dan JKM, asumsi aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan melakukan _revi,ew_ besaran iuran/manfaat secara rutin . 3) Reformasi program pensiun PNS Di tahun 2022, secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri mengingat sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun, tekanan justru terjadi p: 1.da hasil pengembangan dan investasi, khususnya _non-fixed income_ program THT. Ke dep: 1.n, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan akan mempengaruhi beban APBN p: tda periode 5 - 10 tahun di awal penerap: tn reformasi pensiun PNS. Mitigasi risiko dilakukan dengan penguatan sistem pensiun yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta melibatkan Pemerintah Daerah untuk berbagi beban pensiun denganAPBD. Risiko Penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional {PEN) Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan berbagai dukungan kep: tda p: 1.ra pelaku usaha. Dukungan yang diberikan kep: 1.da pelaku usaha tersebut diantaranya melalui skema penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Kredit Modal Kerja kep: 1.da UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 32/PMK.08/2021 atas P erubahan PMK 98/PMK.08/2020 ten tang Penjaminan Kredit Modal Kerja kep: tda Korporasi serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 211/PMK.08/2020 tentang Penjaminan Kredit Modal Kerja kep: 1.da BUMN. Melalui skema Peniaminan KMK ini, diharapkan daoat memberikan kevakinan bagi oerbankan mauoun perusahaan pembiayaan agar ikut serta dalam mendorong kineria dunia usaha melalui pemberian kredit atau dukungan pembiayaan. Pemerintah telah menugaskan PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan Penjaminan KMK yang diberikan oleh perbankan kep: 1.da UMKM. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berup: t pembayaran su bsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan _loss_ _limi.t_ kep: 1.da PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero). Selain itu, Pemerintah telah menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan Penjaminan KMK kep: 1.da pelaku usaha korporasi yang tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan PT PII untuk melaksanakan dukungan loss _limi.t_ atas penjaminan pemerintah . Dalam skema ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA terse but , Pemerintah memberikan dukungan penjaminan berupa Pemoo.yaran IJP kepada LPEI dan Pemoo.yaran IJP _loss limit_ kepada PT PII serta dukungan _backstop loss_ _limi.t_ atas skema penjaminan pemerintah tersebut. Dalam skema penjaminan . BUMN, Pemerintah dan/atau Badan Usaha Penjaminan dalam hal ini PT PII dan/atau LPEI akan memberikan penjaminan kepada BUMN yang terdampak COVID-19 dan/ a tau mendapat penugasan dalam rangka program PEN. Pemerintah turut mendukung dalam pemoo.yaran IJP serta menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan . Se lain itu, Pemerintahjuga memberikan dukungan kepada oo.dan usaha penjaminan antara lain dalam bentuk PMN, pemoo.yaran IJP , serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan program penjaminan atas kredit modal kerja dalam rangka Program PEN pada tahun 2022 . Hal ini dilakukan untuk mengatasi _credit crunch_ bila dunia usaha belurn pulih , serta se oo.gai upaya agar peroo.nkan bersedia menyalurkan kredit di lapangan. Pada tahun 2022 terdapat be berapa risiko yang timbul dari pelaksanaan program PEN antara lain risiko klaim penjaminan yang melebihi _threshold loss ratio_ penjaminan yang telah ditetapkan. Apabila hal ini terjadi, maka Pemerintah harus memoo.yar kelebihan klaim dimaksud. Risiko lainnya adalah kemungkinan terjadinya peningkatanklaim _loss_ _ratio_ yang cukup tinggi sehingga mele bihi alokasi dana cadangan yang telah dianggarkan. Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah adalah : (i) melakukan pengawasan secara berkala khususnya terhadap sumber risiko yang berpotensi menye oo.bkan terjadinya klaim, (ii) menyediakan dana cadangan kewajioo.n penjaminan, (iii) memperkuat peran PT PII seoo.gai _ring_ _fencing_ dalam hal menyerap risiko le bih dari _threshold_ _loss_ _limit_ penjaminan korporasi, serta (iv) menjaga kapasitas Penjamin (PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI, PT PII) agar dapat melaksanakan penugasan dengan oo.ik. Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah Potensi risiko yang timbul dari adanya tuntutan hukurn y ang ditujukan kepada Pemerintah Pusat adalah munculnya kewajioo.n negara berupa pemoo.yaran ganti rugi atau penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau oo.ngunan. Mitigasi atas risiko ini dilakukan dengan pelaksanaan AAUPB (Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam mengambil kebijakan/keputusan dan melakukan tindakan, serta peningkatan pemahaman kepada pimpinan K/L untuk melakukan penanganan upaya hukurn teroo.ik dalam rangka menghadapi tuntutan hukum. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Risiko Bencana Alam Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup baik namun juga rawan bencana . Lokasi ge ologis Indonesia yang te r letak µida 3 ( tiga) le mpe ng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Inda - Australia dan Lempeng Pasifik, serta di lingkaran cincin api ( _ring_ _of_ _fire)_ menjadikan Indonesia memiliki risiko bencana alam geologis seperti gemµi bumi , tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan , cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, ke bakaran hutan dan lahan. Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah adanya tambahan be ban APBN untuk membiayai penanggulangan bencana, baik µida tahap tanggap darurat maupun µisca - bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) , setelah dilakukan implementasi berbagai instrumen pembiayaan bencana. Instrumen pembiayaan risiko penanggulangan bencana yang daµit diimplementasikan antara lain yaitu instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif ( _ex-post_ _financing)_ seperti anggaran kontijensi, alokasi/ realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor. Se lain itu terdaµit instrumen yang bersifat preventif _(ex-ante financing)_ seperti dana cadangan (termasuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana/ _Pooling_ _Fund_ Bencana), pinjaman siaga dan skema _risk_ _transfer_ ( asuransi, _catastrophe_ _bonds/_ _cat_ _bonds)._ Ada pun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontijensi bencana, pinjaman siaga, dan asuransi (asuransi pertanian - asuransi usaha tanam pg.di), serta asuransi BMN yang berada dalam penguasaan be beraµi Kementerian / Lembaga. VI.2. Analisis Ke berlanjutan Fiskal VI.2.1. Konsep Ke berlanjutan Fiskal Konsep ke berlanjutan fiskal _(fiscal sustai.nability)_ memiliki beragam definisi , namun seringkali dikaitkan dengan kemampuan membayar utang dalam jangka µinjang _(solvency)._ Kondisi fiskal daµit dianggap berkelanjutan _(sustai.nable),_ jika Pemerintah mampu menjalankan berbagai kebijakan fiskal secara terus menerus dengan menjaga posisi keuangannya dalam keadaan _solvent_ (Burnside, 2005). Le bih lanjut, Simanjuntak & Panjaitan (2007) mendefinisikan bahwa kondisi fiskal daµit disebut _unsustainable_ jika terdaµit tekanan besar µida APBN di masa ini dan di masa mendatang akibat adanya kenaikan rasio utang terhadap PDB yang cukup besar dan ceµit . Berdasarkan definisi tersebut , secara umum kondisi fiskal yang _sustainable_ daµit terwujudjika Pemerintah mampu menjalankan kebijakan jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA fiskal baik fungsi alokasi, stabilisasi dan ditribusi secara optimal dalam jangka menengah- panjang dengan tetap menjaga posisi keuangan dalam keadaan _solvable_ dan _sustai.nable._ Dalam rangka menjaga kererlanjutan fiskal, Pemerintah melakukan pengelolaan kebijakan fiskal yang _prudent_ melalui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU terse but, terdapat ketentuan batas maksimum defisitAPBN seresar 3 persen terhadapPDB dan rasio utang terhadap PDB seresar 60 persen. Besaran batas maksimum tersebut mengadopsi ketentuan _Maastricht Treaty ._ Pelaksanaan batasan defisit, utang, atau rerbagai _fiscal, rules_ lainnya rertujuan antara lain menjaga stabilitas makroekonomi, menjaga kredibilitas ke bijakan fiskal, dan mengurangi eksternalitas negatif dalam suatu federasi maupun suatu _international, arrangement_ (Fiess, 2005). Penilaian atas kererlanjutan fiskal dilakukan melalui perhitungan rerbagai indikator. Indikator seperti stok utang Pemerintah, tingkat bunga nominal, PDB nominal, dan posisi keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kererlanjutan fiskal (Buiter, 1995; Marks, 2004). Selain itu, indikator lainnya yang dapat digunakan adalah celah pajak ( _tax_ _gap)._ Indikator ini dapat digunakan untuk memperoleh _tax_ _to_ _output ratio_ yang dibutuhkan untuk menjaga rasio utang tetap stabil (Chalk & Hemming, 2000) . Upaya menjaga ke rerlanjutan fiskal juga dapat dilakukan dengan menjaga tingkat kerentanan fiskal. Secara umum , kondisi ini terjadi jika terdapat tekanan yang rerpotensi menurunkan kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya . Tidak hanya itu, tekanan terse butjuga dapat menghambat Pemerintah se bagai otoritas fiskal dalam mencapai rerbagai target keseluruhan dari ke bijakan fiskal (Hemming & Petrie, 2000). Oleh karena itu, evaluasi pada indikator terkait kerentanan fiskaljuga diperlukan untuk menjaga ke rerlanjutan fiskal. Berdasarkan kajian The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) (2010) mengenai indikator pengelolaan utang, rerikut ini re rerapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikerentananfiskal: 1. Rasio Pembayaran Utang terhadap Pendapatan _(Debt_ _Service_ _Ratio_ to _Revenue)_ Indikator ini mengukur kapasitas penerimaan negara dalam membiayai utang baik cicilan pokok maupun bunga utang. Nilai indikator yang semakin resar menunjukkan bahwa kapasitas fiskal melalui penerimaan negara dalam memenuhi kewajiban utang rerkurang, dan se baliknya . Tentunya peningkatan nilai indikator ini rerpotensi pada meningkatnya kerentanan fiskal. Agar nilai indikator ini tidak rergerak naik secara drastis, maka pertumbuhan utang perlu dijaga dan penerimaan negara perlu ditingkatkan. jdih.kemenkeu.go.id MENTER IKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2. Rasio Belanja Bunga terhadap Pendapatan _(Interest_ to _Revenue_ _Ratio)_ Indikator ini utamanya mengukur kapasitas penerimaan negara dalam memoo.yar kewajioo.n bunga utang . Nilai indikator ini yang semakin besar menunjukkan kapasitas penerimaan negara berkurang untuk memenuhi pemoo.yaran kewajioo.n bunga utang. Dengan kata lain, meningkatnya nilai indikator ini meningkatkan kerentanan fiskal. Salah satu langkah menjaga pergerakan nilai indikator ini adalah dengan meningkatkan penerimaan negara untuk menjaga pertumbuhan bunga utang tidak semakin meningkat. 3. Rasio Utang terhadap PDB _(Debt_ _to_ _GDP_ _Ratio)_ Rasio utang terhadap PDB merupakan indikator untuk mengukur kapasitas perekonomian dalam memoo.yar beoo.n utang. Nilai rasio utang terhadap PDB yang relatif tinggi mengindikasikan oo.hwa beoo.n utang cukup besar sehingga semakin tinggi nilai rasio ini semakin berpotensi menganggu ke berlanjutan fiskal. Se lain itu, tingginya rasio utang terhadap PDB berpotensi mengurangi diskresi Pemerintah dalam memanfaatkan beroo.gai sumber daya untuk menstimulasi perekonomian di masa mendatang. Oleh karena itu, nilai rasio utang terhadap PDB yang meningkat dapat membuat tingkat kerentanan fiskal meningkat. 4. Rasio Utang terhadap Pendapatan _(Debt_ _to_ _Income_ _Ratio)_ Indikator ini diperoleh dengan memoo.ndingkan besaran utang dengan besaran pendapatan yang dihimpun pada tahun berjalan. Nilai rasio utang terhadap pendapatan yang semakin besar menunjukkan oo.hwa kerentanan fiskal meningkat, seoo.b kapasitas pendapatan dalam membiayai utang berkurang. Apabila rasio ini terus meningkat dalam jangka menengah dan panjang, maka berpotensi menganggu solvabilitas Pemerintah . Se lain dengan menjaga nilai beroo.gai indikator di atas dalam oo.tas wajar, keberlanjutan fiskal dapat dijaga dengan mengikuti prinsip _lifetime_ _budget_ _constrai,nt._ Dalam _lifetime_ _budget_ _constraint_ Pemerintah, be saran utang Pemerintah di masa ini akan dibiayai oleh penerimaan dan surplus anggaran di masayangakan datang (Burnside, 2005). Jika defisit anggaran terns berlangsung dengan utang se oo.gai sumber pembiayaan dan upaya mencapai surplus anggaran di masa mendatang tidak dilakukan, maka kondisi fiskal dikatakan tidak berkelanjutan. Hal ini merupakan konsekuensi dari _intertemporal government_ _budget_ _constrai.nt,_ dimana defisit dan utang di masa ini akan mengurangi kapasitas fiskal dan kemampuan memperoleh utang di masa mendatang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengimoo.ngi besaran jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA utang saat ini dengan surplus keseimbangan primer di masa mendatang . Vl.2.2. Dinamika Ke bij akan Fiskal dalam Pe re konomian Indonesia Pelaksanaan ke bijakan fiskal selama ini berjalan dengan dinamis untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan . Sejalan dengan hal terse but kebijakan fiskal senantiasa didesain ekspansifyang terarah dan terukur agar tetap mampu menstimulasi perekonomian dalam rangka menghindari _opportunity_ _loss_ dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah- panjang. Konsekuensi logis ditempuhnya ke bijakan fiskal yang ekspansif tersebut tercermin dari APBN yang defisit untuk mendukung program prioritas dalam pencapaian target pembangunan ditengah pendapatan negara yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini merupakan opsi kebijakan yang sangat diperlukan agar kebijakan fiskal mampu menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan risikoyang terkendali dan _sustainable_ baik dalamjangka pendek, menengah maupun jangka panjang . Rasio defisit APBN terhadap PDB pada tahun 1998 hingga 2019 bergerakcukup dinamis namun masih di bawah 3 persen sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara. Dalam rentang terse but, defisit terendah terjadi di tahun 2008 se besar -0 , 08 persen PDB. Meskipun dunia diguncang oleh krisis ekonomi di tahun 2008, kinerja defisit Indonesia terjaga. Peningkatan harga komoditas di tahun 2008 berkontribusi pada tingginya realisasi pendapatan. Namun demikian, pada tahun 2020 realisasi defisit APBN adalah -6, 13 persen PDB, le bih le bar dibandingkan tahun- tahun sebelumnya . Lebarnya defisit di periode terserut diakiootkan oleh pandemi COVID-19 dimana Pemerintah perlu meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di saat pendapatan negara di tahun 2020 terkontraksi cukup dalam sebesar -15,96 persen _(yoy)._ Defisit anggaran secara umum mengalami tren pelebaran sejak tahun 2010. Realisasi defisit yang semakin meleoor ini terutama dise oobkan oleh tren menurunnya pertumbuhan pendapatan negara di saat kebutuhan belanja terus meningkat. Hal ini tercermin dari perkemoongan realisasi keseimoongan primer yang terus menurun . Pada Grafik 96, terlihat oohwa realisasi keseimoongan primer menurun sejak tahun 2002 dan terus berlangsung. Keseimoongan primer mencapai negatif di tahun 2012 (-0,7 persen PDB) dan terus melanjutkan pelemahan hingga tahun 2015. Keseimoongan primer pasca 2015 bergerak memooik menuju positif hingga tahun 2019. Akan tetap., pandemi membuat keseimoongan primer mengalami defisit hingga -4,09 persen PDB di tahun 2020. jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Grafi.k 95 Perkembangan Defisit (persen PDB) 0,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 Sumber: KementerianKeuangan, 2021 Menurunnya realisasi ke seirnbangan primer perlu dicermati. Keseimbangan primer yang negatif dan berlangsung terus menerus akan berdamp: tk p: tda peningkatan stok utang . Peningkatan stok utang khususnya dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya utang baik berup: t pembayaran bunga maupun cicilan pokok utang sehingga berpotensi mengurangi. ruang fiskal di masa mendatang. Up: tya untuk mengarahkan keseimbangan primer menuju positif perlu dilakukan dengan optimalisasi pendap: ttan atau penguatan _spending_ _better._ efisiensi belanja non prioritas dan mendorong pengalokasian lebih fokus untuk mendukung program prioritas untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini pen ting agar defisit anggaran p: tda suatu periode dap: tt ditop: tng dari pendap: ttan negara dengan tetap menjaga keseimbangan primer positif di masa mendatang untuk menjaga kesinambungan fiskal. Grafik 96 Keseimbangan Primer (persen) PDB 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1, 00 -2, 00 -3,00 -4, 00 -5,00 Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Vl.2.3. Asesmen terhadapKesinambungan Fiskal Dalam rangka melakukan asesmen terhadap kesinambungan fiskal di Indonesia maka sejalan dengan kajian INTOSAI (2010) tersebut di atas, perlu dicermati indikator- indikator kesinambungan fiskal beberapa tahun terakhir . Untuk memonitor kesinambungan fiskal , maka indikator rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap pendapatan, rasio pembayaran utang, dan rasio bunga utang terhadap pendapatan perlu dicermati. Dalam periode pasca krisis 1998, terlihat bahwa rasio utang terhadapPDB bergerak secara dinamis . Pada tahun 2000, terlihat bahwa rasio utang terhadap PDB relatif tinggi, namun terus mengalami penurunan. Tren penurunan ini terlihat dari tahun 2000 hingga 2012 dimana dalam periode terse but rasio utang terhadap PDB dapat turun hingga menjadi 23 persen PDB. Akan tetapi, rasio ini mulai bergeraknaiksejaktahun 2013 hingga saat 1n1. Kenaikan nilai rasio utang terhadap PDB paling besar sejak tahun 2000 terjadi di tahun 2020 di mana rasio ini naik se besar 9, 2 pe rse n PD B di bandingkan tahun 2019. Hal ini se j alan de ngan ke bijakan Pemerintah untuk melakukan pele baran defisit di atas 3 persen PDB dalam rangka penanganan krisis COVID- 19 dan upaya pemulihan ekonomi. Pada tahun 2020 , pendapatan negara mengalami tekanan berat akibat dari menurunnya aktivitas ekonomi, sementara di sisi lain belanja negara meningkat akibat tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 , dan pemulihan ekonomi. program perlidungan sosial, dukungan untuk UMKM dan dunia usaha serta dukungan pada sektor-sektor terdamfBk lainnya. Grafik 97 _Debt_ to GDP _Ratio_ (persen) 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 00 ~ 0 M N M ~ ~ ~ ~ 00 ~ 0 M N M ~ ~ ~ ~ 00 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rl rl rl M M M M rl rl rl N ~ rl ~ rl 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sesuai dengan tren perkembangan rasio utang terhadap PDB terse but, maka dapat diketahui bahwa sampai tahun 2012, kinerja perekonomian relatif cukup baik yang ditunjukkan oleh pertambahan utang yang tidak diikuti oleh peningkatan rasio utang terhadap PDB. Namun setelah tahun 2012, rasio utang terhadap PDB mengalami kenaikan karena pertambahan utang belum diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kerangka APBN, utang Pemerintah harus diimbangi dengan kemampuan membayar yang dicerminkan dari kapasitas pendapatan negara yang dapat dikumpulkan. Pada tahun 2000, jumlah utang dibandingkan pendapatan negara mencapai enam kali lipat dari pendapatan negara. Dalam kurun waktu 2000 2012, rasio utang terhadap pendapatan negara mengalami tren penurunan cukup siginfikan hingga mencapai di kisaran 200 persen a tau 2 kali lipat. Namun demikian tren peningkatan rasio utang terhadap pendapatan kembali terjadi sejak tahun 2013 sehingga pada tahun 2020 rasio utang terhadap pendapatan mencapai le bih dari 300 persen atau 3 kali lipat. Dalam konteks solvabilitas dan kerentanan fiskal, perlu dicermati indikator rasio pembayaran utang dan rasio bunga utang. Rasio pembayaran utang dari tahun 1998 sampai 2012 menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara semakin mampu untuk menutupi kewajil: an pembayaran cicilan pokok utang dan pembayaran bunga utang. Penurunan rasio pembayaran utang ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal semakin baik terutama akibat naiknya pendapatan negara secara konsisten dan di sisi lain penambahan utang terkendali. Grafik 98 _Debt_ _to_ _Income_ (persen) 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 °' co 0 .-< N M _"'T_ U') _\D_ i--- co 0 .-< N M _"'T_ U') _\D_ i--- co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °' 0 .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< °' .-< N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °' °' 0 .-< .-< N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N °' °' N 0 Sumber: KementerianKeuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Rasio pemoo.yaran utang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terlihat cukup stabil, namun kemoo.li naik pada tahun 2015. Hal ini terutama diseoo.bkan oleh peningkatan utang yang digunakan untuk membiayai pemoo.ngunan nasional dan melemahnya kinerja pendapatan negara, oo.ik yang dise oo.bkan oleh melemahnya harga komoditas, mulai bergesernya aktivitas ekonomi pada sektor jasa dan aktivitas ekonomi yang berm.sis digital ekonomi yang belum sepenuhnya dapat tertangkap dalam sistem perpajakan, sehingga pertumbuhan perpajakan mengalami pelemahan. Namun demikian, kenaikan rasio ini melandai karena didukung adanya pengelolaan portofolio utang yang oo.ik dan komitmen Pemerintah untuk memperoo.iki keseimoo.ngan primer menuju ke positif. Jika dilihat dari indikator rasio bunga utang maka terlihat oo.hwa trennya menurun sampai dengan tahun 2008, tetap. kemudian bergerak naik dan seiring peningkatan stock utang untuk mendukung kebijakan fiskalyang eksp: tnsif dalam rangka akselerasi pencap: tian target pemoo.ngunan. pemoo.ngunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan oo.gi UMKM dan dukungan pembiayaan untuk perumahan yang layak huni dan terjangkau oo.gi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menunjukkan oo.hwa peningkatan pendap: ttan perlu didorong le bih optimal untuk menop: tng peningkatan bunga utang . Maka dari itu, hal ini perlu mendap: ttkan perhatian Pemerintah dalam rangka mengelola fiskal yang le bih _prudent_ _._ Graf'lk 99 _Debt_ _Service_ _Ratio_ Graf'lk 100 _Interest_ _to_ _Income_ (persen) _Ratio_ (persen) 50,00 35 45,00 30 40,00 25 35,00 30,00 20 25,00 15 20,00 15,00 10 10,00 5 5,00 0,00 0 00 0 N ~ ~ 00 0 N ~ ~ 00 0 00 0 N ~ ~ 00 0 N ~ ~ 00 0 ~ 0 0 0 0 0 H H ~ H M N ~ 0 0 0 0 0 .-< .-< .-< .-< .-< N ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H N N N N N N N N N N N .-< N N N N N N N N N N N Sumber: KementerianKeuangan , 2021 Berdasarkan pengamatan atas keemp: tt indikator tersebut dalam kurun waktu 20 tahun, maka secara umum level indikator kesinambungan fiskal masih lebih oo.ik dioo.ndingkan dengan kondisi Indonesia p: tda waktu krisis keuangan tahun 1998. Pada waktu i tu, rasio utang Indonesia mencapai le bih dari 70 pe rsen, ~ jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 281 dimana sekitar 34 persen pendapatan dalam APBN digunakan untuk membiayai pemoo.yaran cicilan J: X)kok dan bunga utang. Namun demikian, pengelolaan fiskal dalam be berapa tahun terakhir mengalami tekanan terutama di tahun 2020 yang menye oo.bkan indikator kerentanan untuk kesinambungan fiskal menjadi sedikit memburuk dioo.ndingkan pada kurun waktu 2010-2015. Pada tahun 2020, level rasio utang terhadap PDB telah mencapai 39,39 persen atau 3,4 kali dari pendapatan negara. Rasio ini masih le bih rendah dioo.ndingkan pada masa krisis 1998 dan periode tahun 2001-2010. Secara umum, rasio bunga utang terhadap pendapatan di be berapa tahun terakhir masih lebih oo.ik dioo.ndingkan tahun 1998 - 2010. Pada tahun 2010-2015, rasio bunga utang terhadap pendapatan bisa ditahan cukup rendah dengan rata-rata di oo.wah 10 persen namun kemudian meningkat kemoo.li pada tahun 2015-2019 di kisaran 13,58 persen. Pada tahun 2020, indikator ini menjadi cukup tinggi karena kinerja pendapatan yang terkontraksi cukup dalam dan peningkatan be ran bunga utang di masa pandemi. Diharapkan indikator ini bergeraklebih oo.ik di tahun-tahun berikutnya seiring dengan kemoo.li meningkatnya pendapatan sehingga ruang fiskal Pemerintah tetap terjaga. Tabet 21 Perkembangan Indikator Utang dan Bunga Utang Rata-Rata Indikator 1998-2000 2001- 2010- 2015 2020 (krlsis) 2010 2015 2020 _Debt_ _ratio_ (persen 72,93 46,97 24,54 30,76 • 39,39 • terhadap PDB) _Debt_ _Income_ _Ratio_ (persen terhadap 473,30 270 , 90 168 , 67 249,78 • 368,98 ~ Pendapatan Negara) _Interest Ratio_ (persen terhadap 22 , 75 15,86 8,50 13,58 • 19,06 • Pendapatan Negara) _Debt_ _servr.ce_ _ratio_ (persen terhadap 33,97 23,87 21,54 36,74 1)-- 46,76 ♦ Pendapatan Negara) Sumber: Kementerian Keuangan, 2021 jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Vl.2.4. Uµ: i.ya Menjaga Ke berlanjutan Fiskal Pada tahun 2021, Pemerintah masih mengalami periode penanganan µ: i.ndemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu fleksibilitas defisit APBN masih dioptimalkan untuk mendukung penanganan COVID-19. dukungan untuk program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Namun, demikian defisit APBN diuµ: i.yakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan APBN le bih terkendali. Di tahun 2022, komitmen Pemerintah untuk menjaga ke berlanjutan fiskal dilakukan dengan melakukan pengelolaan fiskal secara pruden melalui kosolidasi APBN secara bertahap. Defisit APBN dijaga terus mengecil semakin mendekati batas defisit 3% sementara itu _primary_ _bal,ance_ diuµ: i.yakan terus menuju positif melalui peningkatan pendaµ: i.tan dan penguatan _spending_ _better_ serta inovasi pembiayaan. Di tahun 2022, rasio utang terhadap APBN diperkirakan masih akan meningkat namun peningkatannya akan semakin lambat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Se iring dengan pertumbuhan utang yang semakin lambat diharapkan be ban pembayaran bunga utang relatif stabil. Dalam jangka menengah, ke bijakan fiskal eksµ: i.nsif dan konsolidatif meruµ: i.kan uµ: i.ya kunci untuk menjaga ke berlanjutan fiskal. Secara bertahapPemerintah akan terus melakukan uµ: i.ya untuk penguatan fondasi pengelolaan fiskal agar pengelolaan fiskal le bih sehat, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko serta _sustai.nable_ dalam jangka menengah-µ: i.njang. Uµ: i.ya-uµ: i.ya untuk mendukung kesinambungan fiskaljangka µ: i.njang adalah se bagai berikut: a. Mengakselerasi pemulihan ekonomi sehingga kaµ: i.sitas perekonomian menguat untuk menoµ: i.ng biaya utang yang µ: i.da akhirnya daµ: i.t menjaga rasio utang terkendali dalam batas _manageable._ b. Melakukan konsolidasi fiskal secara bertahapdengan tetapmenjaga keseimbangan antara kemampuan _countercyclical,_ untuk memelihara momentum pemulihan ekonomi dengan uµ: i.ya pengendalian risiko, sehingga konsolidasi tetap dilakukan secara konsisten, dengan mendorong defisit kembali µ: i.ling tinggi 3 persen di tahun 2023. c. Melakukan reformasi fiskal secara holistik baik untuk optimalisasi pendaµ: i.tan, penguatan _spending_ _better_ dan inovasi pembiayaan . d. Menjaga kerentananfiskal dalam batas toleransi dengan mendorong optimalisasi pendaµ: i.tan dan penguatan _spending_ _better_ serta pengendalian utang le bih solid. e. Pengelolaan portofolio utang dan manjemen pengelolaan pembayaran utang perlu dijaga agar be ban pembayaran utang tidak menumpuk µ: i.da satu waktu tertentu. jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VI.3. Analisis Kesinambungan Utang _(Debt_ _Sustainability_ _Analysis)_ Pembahasan tentang Analisis Kesinambungan Utang (Debt Sustainabi li ty Analysis/DSA) difokuskan p: 1.da pembahasan tentang kesinambungan utang publik. Namun demikian, definisi tentang utang publik dap: 1.t berbeda ruang lingkupnya tergantung p: 1.da tujuan pembahasannya. Definisi sempit utang publik yang umum digunakan mencakup anggaran pemerintah pusat saja. Sedangkan definisi yang le bih luas meliputi pemerintahan umum (pemerintah pusat, pemerintah negara bagian/pemerintah daerah, dan lembaga pemerintahan lainnya). Adapun definisi yang p: 1.ling luas dari utang sektor publik adalah menggabungkan pemerintahan umum dengan perusahaan non keuangan publik dan perusahaan keuangan publik, termasuk bank sentral, serta mencakup utang yang dijamin secara publik dan utang publik eksternal yang dimiliki oleh bukan penduduk/warga negara terse but (Hakura, IMF, 2020). Pembahasan utang publik p: 1.da KEM PPKF 2022 ini fokus µ: tda DSA arti sempityaitu utang pemerintah pusat. Kestabilan utang publik harus selalu dijaga oleh Pemerintah karena hal ini terkait dengan tiga kondisi krusial lainnya yaitu keseimbangan primer _(primary_ _balance),_ nilai defisit, posisi rasio utang terhadap PDB Indonesia. Keseimbangan Primer, Defisit, dan Rasio Utang terhadap PDB. Grafik 101 Keseimbangan Primer, Defisit, dan Rasio Utang terhadap PDB 70,0 2,0 1,0 60,0 •••••• --------•11111111 50,0 - 1,0 40,0 -2,0 -3,0 30,0 -4,0 20,0 -5,0 1 0,0 -6,0 -7,0 00 0 N N

PP 31 TAHUN ~1995

Produk Hukum Terkait

PP 40 TAHUN 2005

UU 13 TAHUN 2016

UU 8 TAHUN 2009

197/KMK.010/2021

KEP-12487/MK/III/11/1976

SE SE-3559/MK.1/2009

Riwayat Dokumen (1)

Riwayat

Pembentukan