Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

PP 32 TAHUN 1979 - Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Beranda
Dokumen
PP 32 TAHUN 1979

PP 32 TAHUN 1979

Indonesia
29 Sep 1979
Dicabut

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 32 TAHUN 1979

Judul

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Nomor

32

Tahun

1979

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMBERHENTIAN

Tanggal Penetapan

29 Sep 1979

Tanggal Pengundangan

29 Sep 1979

Tanggal Berlaku

29 Sep 1979 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

30 Mar 2017
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
PP 11 TAHUN 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
19 Mar 2014
Dicabut sebagian
Dokumen ini dicabut sebagian oleh
PP 21 TAHUN 2014
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
14 Mar 2013
Diubah
Dokumen ini diubah oleh
PP 19 TAHUN 2013
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
06 Jun 2010
Dicabut
Dokumen ini dicabut oleh
PP 53 TAHUN 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

PP 63 TAHUN 2009

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

PMK 55 TAHUN 2026

Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak

PMK 44 TAHUN 2026

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan