Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

PP 46 TAHUN 2014 - Sistem Informasi Kesehatan. | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Beranda
Dokumen
PP 46 TAHUN 2014

PP 46 TAHUN 2014

Indonesia
30 Mei 2014
Berlaku

Fulltext (315 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 46 TAHUN 2014

Judul

Sistem Informasi Kesehatan.

Nomor

46

Tahun

2014

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

KESEHATAN SISTEM INFORMASI

Tanggal Penetapan

30 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2014

Tanggal Berlaku

30 Mei 2014 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN;126.2014, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

Belum ada riwayat perubahan untuk dokumen ini.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 330 Tahun 2025

Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

KMK 26/MK/PK/2026

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

KMK 11/MK/PK/2026

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggar...