PP 6 TAHUN 2026

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 serta konsideran Menimbang yang menyatakan perlunya mengatur pendaftaran LKM Inkubasi, larangan bagi LKM Inkubasi, dan upaya Pemerintah Daerah mendorong transformasi LKM Inkubasi menjadi lembaga jasa keuangan berizin Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini juga disusun dalam konteks penguatan dan optimalisasi tugas Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM Skala Usaha Kecil serta pengaturan peran ekosistem dan sumber pendanaan (termasuk Dana Bergulir).

Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup Dan Definisi

• Peraturan mengatur pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap LKM Inkubasi dan LKM Skala Usaha Kecil serta memuat definisi kunci seperti LKM, LKM Inkubasi, LKM Skala Usaha Kecil, Penggabungan, Peleburan, Manajemen Kerja Sama, Dana Bergulir, Pemerintah Pusat/Daerah, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pendaftaran LKM Inkubasi

• LKM yang sudah beroperasi, tidak menghimpun dana masyarakat, dan belum memiliki izin usaha OJK wajib terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; pendaftaran dilakukan atas permohonan pengurus/direksi/pimpinan dan menghasilkan surat tanda terdaftar. Kabupaten/Kota wajib melaporkan LKM Inkubasi yang terdaftar secara elektronik dan/atau nonelektronik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, kementerian urusan koperasi, kementerian/lembaga pemantau Dana Bergulir, badan pemeriksa keuangan negara, badan pengawasan keuangan negara/pembangunan nasional, serta kepada Gubernur dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian bidang keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban mensosialisasikan kewajiban pendaftaran kepada LKM yang termasuk kategori Inkubasi.

Bentuk Badan Usaha Dan Dorongan Berbadan Hukum

• LKM Inkubasi dapat berbadan hukum (koperasi atau perseroan terbatas) atau tidak berbadan hukum (unit pengelola kegiatan bagi program pemerintah atau usaha kelompok masyarakat); LKM yang tidak berbadan hukum didorong menjadi berbadan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum, pemisahan aset, akses modal, dan kredibilitas.

Larangan Kepemilikan Asing

• LKM Inkubasi dilarang dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing sesuai ketentuan umum larangan kepemilikan asing.

Transformasi Menjadi Lembaga Berizin OJK

• Pemerintah Daerah mendorong LKM Inkubasi untuk bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan berizin OJK, dan LKM Inkubasi wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK apabila dinilai telah memenuhi persyaratan transformasi. Untuk LKM Inkubasi berbentuk perseroan terbatas yang akan berizin, kepemilikan saham minimal 60% harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa; apabila kepemilikan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, LKM harus berbentuk badan usaha milik daerah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BUMD.

Prosedur Penilaian, Pemberitahuan, Dan Batas Waktu Pengajuan Izin

• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan OJK dalam penilaian kesiapan transformasi; Sekretaris Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada LKM yang dinilai memenuhi persyaratan, dan LKM yang menerima pemberitahuan wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan. Dalam pengajuan izin, Pemerintah Daerah melalui perangkat terkait wajib mendampingi LKM Inkubasi menyiapkan pemenuhan persyaratan, termasuk pemisahan modal sendiri dari Dana Bergulir bagi LKM yang didirikan untuk program pemerintah sebelum proses izin lebih lanjut.

Ekosistem LKM Inkubasi Dan Koordinasi

• Peraturan memetakan pelaku utama (LKM Inkubasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dinas terkait, Inspektorat Daerah, OJK) dan pelaku pendukung (lembaga pengembangan/inkubasi bisnis, lembaga pendidikan, akademisi, lembaga internasional/donor, lembaga profesi, BUMN/BUMD, dan pihak lain). Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengoordinasikan penyelenggaraan ekosistem LKM Inkubasi, dan pelibatan berbagai pihak diarahkan untuk mempercepat transformasi dan penguatan permodalan LKM Inkubasi.

Sumber Dana LKM Inkubasi

• Sumber dana LKM Inkubasi meliputi Dana Bergulir, modal sendiri, hibah, pinjaman atau pembiayaan, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat; modal sendiri dapat berasal dari kontribusi anggota seperti iuran berkala atau sewaktu-waktu.

Kegiatan Usaha Dan Larangan LKM Inkubasi

• Kegiatan usaha yang diperbolehkan mencakup pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan untuk usaha skala mikro dan jasa konsultasi pengembangan usaha kepada anggota dan masyarakat, dengan penyaluran dan pembayaran yang dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas. LKM Inkubasi dilarang melakukan penghimpunan dana masyarakat, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha dalam valuta asing, usaha perasuransian sebagai penanggung, usaha penjaminan sebagai penjamin, memberi pinjaman kepada LKM Inkubasi lain atau lembaga keuangan lain, serta menjalankan usaha di luar kegiatan yang diatur.

Laporan Kegiatan Usaha: Frekuensi, Muatan, Dan Format

• LKM Inkubasi wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan sewaktu?waktu bila diperlukan; laporan berkala sekurang?kurangnya memuat sumber pendapatan, perhitungan laba rugi, pembagian hasil usaha, neraca, kesesuaian rencana dan realisasi, jumlah nasabah, jenis usaha yang dibiayai, dan kualitas kredit yang diukur dari ketepatan pembayaran angsuran. Ketentuan teknis dan format laporan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pelindungan Pengguna Usaha Dan Mekanisme Pengaduan

• LKM Inkubasi wajib menyediakan informasi terbuka minimal mengenai wewenang/tanggung jawab direksi/pengurus dan ketentuan/persyaratan yang perlu diketahui oleh anggota atau masyarakat peminjam; LKM harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan jika penyelesaian internal tidak tercapai, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau menempuh jalur hukum.

Penggabungan, Peleburan, Manajemen Kerja Sama, Dan Pembubaran

• LKM Inkubasi berbadan hukum dapat melakukan penggabungan dan peleburan, sedangkan LKM yang tidak berbadan hukum dapat melakukan manajemen kerja sama melalui perjanjian antar LKM; semua penggabungan/peleburan/kerja sama hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham/rapat anggota dan/atau persetujuan tertulis Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk LKM yang didirikan untuk program pemerintah. Tujuan penggabungan/peleburan/kerja sama meliputi memperbesar modal, menyelamatkan kelangsungan usaha, memperbesar sinergi, mengurangi persaingan, dan tujuan lain yang mendukung usaha.

Tingkat Kesehatan, Tindakan Perbaikan, Dan Pengeluaran Dari Daftar

• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan tingkat kesehatan LKM Inkubasi dan LKM wajib memenuhi tingkat tersebut; jika tidak terpenuhi, Pemda dapat meminta penambahan modal, penggantian dewan komisaris/pengawas atau direksi/pengurus, optimalisasi penagihan, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemda. Jika tindakan perbaikan belum cukup, Pemda berwenang mengeluarkan LKM dari daftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bagi LKM program pemerintah tindak lanjut ditetapkan setelah berkonsultasi dengan kementerian terkait, termasuk pengembalian Dana Bergulir dan mekanisme penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Kebijakan Pembinaan Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah

• Kebijakan pembinaan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, dengan bentuk antara lain pemberian kesempatan usaha, pendampingan, fasilitas fiskal, dukungan teknologi, dan bantuan lain untuk menjadikan LKM Inkubasi sehat, kuat, mandiri, dan tangguh. Pelaksanaan teknis pembinaan di daerah dilakukan oleh dinas terkait yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan anggaran pembinaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang?undangan.

Pengawasan: Kebijakan, Metode, Pelaksana, Dan Kualifikasi

• Pengawasan LKM Inkubasi dilakukan untuk memantau dan memastikan kegiatan diselenggarakan sesuai kebijakan pengawasan; penetapan kebijakan pengawasan bersifat strategis oleh kementerian terkait dan teknis oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Kepala Daerah). Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan rutin dan sewaktu?waktu dengan metode pemeriksaan atas laporan, pemeriksaan lanjutan, dan metode lain on?site atau off?site, dapat menggunakan teknologi informasi; Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melaksanakan pengawasan, pengawas harus ASN dengan integritas, kualifikasi pendidikan, kompetensi teruji (sertifikat), dan pengalaman, dan bila belum tersedia pejabat yang memenuhi syarat, Bupati/Wali Kota dapat menetapkan pejabat sementara untuk jangka paling lama 5 (lima) tahun.

Pemanfaatan Bantuan Teknis Dan Audit

• Untuk mendukung pengawasan, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan OJK dalam peningkatan kapasitas teknis pengawas dan/atau menunjuk akuntan publik terdaftar di OJK atau auditor pemerintah untuk melakukan audit terhadap LKM Inkubasi.

Pelaporan Hasil Pengawasan, Skor Kesehatan, Dan Sertifikat

• Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur Daerah; Inspektorat mereviu dan mengevaluasi lalu menyampaikan kepada Sekretaris Daerah, dan laporan konsolidasi disampaikan oleh Sekretaris kepada Bupati/Wali Kota untuk selanjutnya diteruskan ke Gubernur, kementerian terkait, lembaga pemantau Dana Bergulir, badan pemeriksa, dan OJK. Laporan hasil pengawasan disampaikan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan, memuat ringkasan, rekomendasi tindak lanjut, dan skor tingkat kesehatan yang dapat berupa status sehat, layak diusulkan menjadi lembaga berizin OJK, atau dalam pengawasan; terhadap yang sehat dapat diberikan sertifikat kesehatan oleh Inspektur Daerah.

Pelaporan Konsolidasi Dan Capaian Kinerja

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan pembinaan dan laporan hasil pengawasan, dan Bupati/Wali Kota menyampaikan konsolidasi tersebut kepada Gubernur serta kementerian/lembaga terkait dengan tembusan kepada OJK. Pelaporan teknis dilakukan melalui sistem teknologi informasi terintegrasi namun dapat dilakukan manual jika sistem belum tersedia; penyusunan capaian kinerja pembinaan dan pengawasan mengacu pada standar yang ditetapkan kementerian dan target ditetapkan Bupati/Wali Kota sesuai wilayahnya.

Pembinaan Dan Pengawasan LKM Skala Usaha Kecil

• Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM Skala Usaha Kecil mengacu pada ketentuan OJK; pembinaan meliputi penerimaan laporan keuangan dan input data, analisis, tindak lanjut, penyusunan rencana pemeriksaan dan penenaan sanksi administratif selain pencabutan izin dan denda, serta langkah penyehatan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, pengawasan oleh Inspektorat, dengan persiapan SDM dan infrastruktur (penunjukan pegawai, pelatihan yang diselenggarakan OJK, dan sarana operasional); Pemerintah Daerah menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan LKM Skala Usaha Kecil kepada OJK setiap 12 bulan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode.

Sanksi Administratif, Prosedur, Dan Publikasi

• Direksi atau pengurus LKM Inkubasi yang melanggar ketentuan tertentu (Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2)) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian/penggantian pengurus, pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya, denda administratif, dan/atau dikeluarkan dari daftar LKM Inkubasi. Pengenaan sanksi ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi Inspektur Daerah sesuai tingkat pelanggaran, pelaksanaan dan pemantauan sanksi dilaporkan oleh pengawas ke Inspektorat, dan LKM yang dikenai sanksi administratif tertentu diumumkan melalui laman resmi, media cetak, dan/atau media elektronik.

Akibat Pencabutan Dari Daftar Dan Pengembalian Dana Bergulir

• LKM yang dikeluarkan dari daftar dilarang melakukan kegiatan usaha; jika tetap beroperasi dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan sektor jasa keuangan. Untuk LKM yang didirikan dalam rangka program pemerintah dan dikenai sanksi, direksi/pengurus wajib mengembalikan Dana Bergulir melalui kas negara/kas daerah sesuai ketentuan, dan apabila tidak mengembalikan dilakukan penagihan atau tindakan lain sesuai peraturan perundang?undangan.

Ketentuan Peralihan Dan Pengecualian

• Pada saat Peraturan Pemerintah mulai berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuka pendaftaran LKM untuk menjadi LKM Inkubasi dan jangka waktu pendaftaran ditetapkan sampai dengan 12 Januari 2026; LKM yang tidak mendaftar sampai dengan batas waktu tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha dan apabila tetap beroperasi dikenai sanksi sesuai ketentuan sektor jasa keuangan. Pengelola Dana Bergulir masyarakat eks?PNPM Mandiri Perdesaan dikecualikan dari pengaturan Peraturan Pemerintah ini dan pengelolaan Dana Bergulir tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang?undangan dan kebijakan pembinaan kementerian/lembaga terkait.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya