Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PP 7 TAHUN 2017 - Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 7 TAHUN 2017

PP 7 TAHUN 2017

Indonesia
21 Feb 2017
Berlaku

Fulltext (6 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 7 TAHUN 2017

Judul

Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Nomor

7

Tahun

2017

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

PANAS BUMI PEMANFAATAN

Tanggal Penetapan

21 Feb 2017

Tanggal Pengundangan

21 Feb 2017

Tanggal Berlaku

21 Feb 2017 - 02 Feb 2021

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN 2017 (30 ), TLN 2017 (6023)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

02 Feb 2021
Dicabut sebagian dengan PP 25 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
21 Feb 2017
Mencabut PP 59 TAHUN 2007 tentang Kegitan Usaha Panas Bumi

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

238/PMK.02/2022

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi

PMK 2 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara

PP 28 TAHUN 2016

Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik