Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PP 7TAHUN2003 - Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 7TAHUN2003

PP 7TAHUN2003

Indonesia
20 Jan 2003
Berlaku

Fulltext (272 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 7TAHUN2003

Judul

Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Nomor

7

Tahun

2003

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENDIRIAN PERUM BULOG

Tanggal Penetapan

20 Jan 2003

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

20 Jan 2003 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN (2003): 8

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

17 Des 2003
Diubah dengan PP 61TAHUN2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

PMK 19 TAHUN 2025

Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua

PMK 50 TAHUN 2023

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama