Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
UU 21 TAHUN 2001

UU 21 TAHUN 2001

Indonesia
21 Nov 2001
Berlaku

Fulltext (107 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturanUU 21 TAHUN 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

UU 21 TAHUN 2001 - Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | JDIH Kementerian Keuangan

16 Apr 2008
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
PERPU 1 TAHUN 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PERPU 1 TAHUN 2008

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU 2 TAHUN 2021

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

UU 35 TAHUN 2008

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026