Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal
Situs Lama

Situs Lama

Hak Cipta Kementerian Keuangan.

Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
Email:jdih@kemenkeu.go.id
Situs JDIH Build No. 12636

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik
Situs Lama

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

UU 26 TAHUN 2000 - Pengadilan Hak Asasi Manusia | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
UU 26 TAHUN 2000

UU 26 TAHUN 2000

Indonesia
23 Nov 2000
Berlaku

Kode

UU 26 TAHUN 2000

Judul/Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Nomor

26

Tahun

2000

Jenis

Undang-Undang

Tajuk Entri Utama

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Penetapan

23 Nov 2000

Pengundangan

23 Nov 2000

Tgl. Berlaku

23 Nov 2000

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN;208.2000, LL

Lokasi

Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

Fulltext PDF (Indonesia)

0 Bytes

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas UU 26 TAHUN 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

Nama

Email

Mewakili Institusi

Masukan/Aspirasi

Validasi Bukan Robot

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

PMK 17 TAHUN 2025

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

UU 17 TAHUN 2013

Organisasi Kemasyarakatan.

PP 3 TAHUN 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

PP 42 TAHUN 2013

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

40/PMK.04/2018

Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

PMK 122 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Nilai Pengalaman Anda

Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.

Bagikan