i. beban sewa kontingensi; j. beban bunga sewa pembiayaan; dan k. beban bunga sewa aset hak guna. 9. Beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP Tenaga Listrik yaitu beban penyesuaian komponen BPP Tenaga Listrik atas transaksi 1 (satu) tahun sebelumnya. 10. Beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP Tenaga Listrik untuk transaksi di atas 1 (satu) tahun merupakan transaksi yang terkait dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap ( _inkracht_ ), keputusan arbitrase, dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pemeriksa. B. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM KOMPONEN BPP TENAGA LISTRIK 1. Beban penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang tidak mengenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero). 2. Beban usaha pada Pusat Sertifikasi yang terkait dengan pelayanan di luar kebutuhan PT PLN (Persero) dan anak perusahaan. 3. Beban usaha pada fungsi wisma dan rumah dinas, kecuali beban pemeliharaan dan penyusutan rumah dinas operator/instalasi dan rumah singgah operator. 4. Beban kepegawaian, meliputi: a. Insentif Kinerja Perusahaan; b. beban tunjangan cuti tahunan; c. beban penghargaan kesetiaan kerja (winduan); d. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehatan, kecuali untuk tenaga alih daya pada anak perusahaan PT PLN (Persero); e. beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan, meliputi: 1) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Hari Tua; 2) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; 3) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kematian; dan 4) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun, kecuali untuk tenaga alih daya pada anak perusahaan PT PLN (Persero); f. beban asuransi pegawai; g. beban pajak penghasilan pasal 21 pegawai; h. beban pakaian dinas, kecuali untuk petugas operasi dan pemeliharaan ketenagalistrikan; i. bantuan fasilitas sewa rumah; j. beban perjalanan dinas terkait orientasi pekerjaan; k. bantuan kematian/pemakaman; dan l. pembinaan spritual, budaya, dan olah raga. 5. Beban administrasi, meliputi: a. beban penyisihan piutang ragu-ragu; b. bahan makanan dan konsumsi; dan c. beban penyisihan material. 6. Beban perdagangan emisi karbon yaitu semua beban yang timbul sehubungan dengan adanya kegiatan transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi yang ditentukan, termasuk biaya pembelian Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha, biaya verifikasi dan validasi, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan/atau biaya perpajakan. 7. Pajak karbon.

UU 3 TAHUN 1997

Daftar Files

Asisten Pintar JDIH (Beta)

Produk Hukum Terkait

PMK 20 TAHUN 2025

PMK 7 TAHUN 2025

PMK 115 TAHUN 2024

PMK 21 TAHUN 2023

UU 1 TAHUN 2025

PMK 99 TAHUN 2024

Riwayat Dokumen (1)

Riwayat

Pembentukan