Peraturan Presiden ini mulai berlaku ^pada tanggal Agar Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2O23 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2O23 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO T EGIItrEIrINIItrEFFIItr LAMPIRAN I NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2024 NARASI RENCANA KER.]A PEMERINTAH TAHUN 2024 7I I Mcmpercepdt transtormasl ekononl gantg tnklustl ddn berlcclanJutan tnentpalcan updgd u,,tt,t,c menr.dlta'l tdrget aa,so,ro,n akhl" Re,,,cd; na Penbangunan Jangka Menengah Naslonal Tahun 2O2U2O24 dan mer.c.lpt4'kan land,asan yang kokoh uafiik mel4; rdutko,Jtr estdlet pefl.bangun.rn to'hun 2O25-2029 dengan tetap menlaga stabllltas pada tdlun pemtllhu; n umum 1.1 Lat8t Belalang Dinamika pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-l9 yang terjadi pada awal tahun 2O20 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Tingkat eksposur virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melalukan pembatasan mobilitas masyarakat ^secara ketat sehingga memukul kinerja perekonomian global. Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama negara-negara di dunia. Memasuki pertengahan tahun 2021, pengendalian penyebaran COVID-l9 di dunia secara gradual menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, ^pada awal tahun 2O22, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman scorring elfed Pascapandemi kemba.li menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu. Pergeseran risilo dari pandemi COVID-l9 ke kondisi ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik ^Rusia- Ukraina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak spillouer yatg timbul dari ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap prospek ekonomi global ke depan. Meskipun teq'adi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 ^persen pada tah,.n 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat ^pada triwulan I\l-2O22, mendukung rea.lisasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signilikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tal: lun 2O24, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari tahun 2O23. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik ^pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perLambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah ^(RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 danl diakselerasi pada tat'run 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebiiakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga ke{'a dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Sebagai p€menuhan aspek inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi tetap dilaksanal90% target (kinerja baik) realisasi 60–90% target (kinerja cukup) AUK INDONESIA Berikut penjelasan ringkas kineg'a seluruh Prioritas Nasional RKP Tahun 2O22, yang memuat garis besar capaian indikator Prioritas Nasional dalam memastikan efelrtivitas pencapaian sasaran masing-masing Prioritas Nasional. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) skor pola pangan harapan, (2) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan secara berkelanjutan, (3) nilai devisa pariwisata, (4) penyediaan lapangan kerja per tahun, (5) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (6) pertumbuhan ekspor riil barang danjasa, serta (7) rasio perpajalran terhadap Produk Domestik Bruto. Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatial antara lain ^(1) porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional, (2) rasio kewirausahaan nasional, (3) pertumbuhan Froduk Domestik Bruto pertanian, (4) pertumbuhan Produk Domestik Bruto perikanan, (5) pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan, serta (6) pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan darl Menjamin Pemerata,an pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas ^pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh capaian ^yang telah melampaui target, yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Pembangunan Manusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia serta (2) Indeks Pembangunan Malusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efeldivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kineda tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) Angka Kelahiran Total lTotal Fertilitg Ratel, (2) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, (3) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial, (4) Angka Kematian Ibu, (5) Angka Kematian Bayi, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Gender, (8) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif, (9) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam World Class Uniuersitg Top 3OO, (10) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam World Class Uniuersitg Top 500, serta (11) peringkat Global Inrauation Ind.ex. Namun demikian, beberapa. indikator yang perlu menjadi perhatian anta-ra lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan ^yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, (2) prevalensi stunfing (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) insidensi tuberkulosis, (4) angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, (5) harapan lama sekolah, (6) Indeks Pembangunan Pemuda, (7) ^persentase angkatan ke{a berpendidikan menengah ke atas, serta (8) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik, namun terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Kerukunan Umat Beragama, (2) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (3) median usia kawin pertama perempuan. Priorita.s Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangal Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada ta}ru'r 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loopl, Fl kondisi jalur Kereta Api sesuai standar Track Qualitg Index kategofl 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan te{angkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang - II.3 - REPIJEUK INDONESTA dimodernisasi, (3) persentase capaiale On Time Perlormnnce transportasi udara, ^(4) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, ^(5) rasio elektrifikasi, (6) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, ^(7) ^persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G), serta ^(8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan ^jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan ^Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas ^pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didorong oleh ^pencapaian Indeks ^Kua-litas Lingkungan Hidup. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahw 2O22, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kine{a tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target antara lain (1) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan ^akses informasi ^publik terkait kebilakan dan program prioritas pemerintah, (2) Indeks Pengaruh dan ^Peran Indonesia di Dunia Internasional, (3) persentase luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dijaga keutuhannya, serta (4) Indeks Demokrasi Indonesia. Namun demikian, indilator yang masih menjadi perhatian, salah satunya, yaitu Indeks Pelayanan Publik. 2.2 Itre,,J,8Ya Ekononl lfialrro Eka nami Indonesia mampu htmbuh tirtggi di tengah perlambatan elanomi ^global pada tahun 2O22. Ini menjadi modal btat dalam menghod.api isiko resesi di tahun 2O23 dan tantdngan pad.a tahun 2O24. Pembairynan tahun 2024 diarahkan unhtk merutntaskan pencopaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Talun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi gang inklusif dan berkelanjutan, Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target ^pada ^Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni menjadi Upper-Mid.dle Income Country. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajedory pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua ^persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. selain itu, dalam mengejar pertumbuhan ^jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikat trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantan ^gan nBgatrend. ^globaT ke depan. - II.4 - I NEPUEUK INDONESIA 2.2.1 PerLeDbanSaD EkonoEi Terlld daa Pratlraaa Tahun 2O23 (1| Elonomi Global Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang anta-ra Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingg1nya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. ^Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik ada-lah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi, seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia sehingga dengan adanya ^perang, szpplg kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada taht; tn 2022. Dampak ^perang yang menghambat ^pemulihan ekonomijuga tecermin pada perekonomian beb€rapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022 lGambar 2.31. Gambar 2.3 Indels Produt Domestlh Bruto Rlll Bcbcrapa lYegara Tahur 2O 1$2O22 l2OL9= LOOI SuEber: BPS dan O)dord Economics, Maret 2023. Alrtivitas perdagangan global tahun 2022 melrgalarni perlambatan, tecermin dari penurunan pada Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok sebagai akibat dari pandemi COVID-l9, ketegangan geopolitik yang menyebabkan adanya kebtakan sanksi perdagalgan beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggir. Volume perdagangan dunia pada tabwr 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing- masing 2,7 dan 1,7 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,4 ^persen ^pa.da tahun 20212. Padatahttn 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun ^jasa mengalami perlambat€.n, tecermin dari penurunan Purchasing Managers Index hingga berada di zona kontraksi pada aHrir tahln 2O22. Meskipun demikian, hingga Mei 2023 Purchasing Manngers Index telah menunjukkan perbaikan utamanya Purchasing Managers Index sektor jasa yang telah berada di zona ekspansi. t Global Trade Statistics and Outlook WTO (April 2023) , Global Trade Statistics and Outlook WTO Loc. Cit. - ILs - 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 2019 2020 2021 2022 Titik Pulih REPUBUK INDONESTA Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas ^pada tahun 2022. ^Selai; r itu, perangjuga memicu krisis energi dan ^pangan serta ^peningkatan inflasi ^berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan ^meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acual. ^Seiring dengan respons kebijalan kenaikan suku bunga dan ^adanya kekhawatiran ^akan ^risiko ^resesi dan perlambatan global pada tahun 2023, tren harga komoditas diprakirakan ^akan melambat dan tidak setingBi pada taht: r: 2022. Dengan berbagai perkembangan terkini, per April 2023 International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tehun 2023 melambat ^sebesar ^2,8 persen. Sementara, lembaga internasional lain, seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development per Juni 2023 memproyeksikan ^pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 2,1 dan 2,7 ^persen. Inflasi ^global yang telah mengalami penurunan namun masih tinggi diprakirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023. - IL6 - Gambar 2.4 _Baltic Dry Index_ (BDI) Sumber: Bloomberg, Juni 2023. Gambar 2.5 _Purchasing Managers Index_ Global Sumber: S&P Global, Juni 2023. 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Okt-19 Feb-20 Jun-20 Okt-20 Feb-21 Jun-21 Okt-21 Feb-22 Jun-22 Okt-22 Feb-23 Jun-23 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Jan-20 Mar-20 Mei-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 Mei-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 Mei-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Jan-23 Mar-23 Mei-23 _Manufacturing_ _Services_ Gambar 2.6 Harga Komoditas Internasional Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juli 2023. 200 600 1.000 1.400 1.800 2.200 20 80 140 200 260 320 380 440 500 560 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Mei-20 Jun-20 Jul-20 Agu-20 Sep-20 Okt-20 Nov-20 Des-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 Mei-21 Jun-21 Jul-21 Agu-21 Sep-21 Okt-21 Nov-21 Des-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Agu-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23 Jun-23 Indeks Harga Logam (2010=100) Batu Bara (US$/mt) Minyak Mentah - Brent (US$/bbl) Gandum (US$/mt) CPO (US$/mt) - RHS EEFIIIIEN REPUBLIK INDONESIA l2l ^EkoroEt ^Donertlh lal Ekonomi domestik pada tahun 2022 r: ; lengaTami ^pemulihan ^yang kuat di tengah ^tren pertambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan ^pariwisata, teq'aganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansit serta konsolidasi kebijakan frskal dan moneter ^yang kuat selama ta}rlun 2022, menjadi falrtor ^pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia ^juga mengalami Deningkatan sebesar 9,9 ^persen, menjadi US$4.783,9 atau ^setara Rp71,O ^juta pada tahun 2022. Derlgan pencapaian ini, Gross National ^Income ^per kap,ta Indonesia tahun 2022 menaapai US$4.580 dan mendorong Indonesia kembali masuk dalam kategori upper-middle iruome @untry. Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan ^pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Setain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan ^juga turut berperan dalam menjaga. kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. ^Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 ^persen. Aktivitas investasi ^yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh ^moderat ^sebesar ^3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan ^oleh menurunnya belanja barang untuk ^pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya ^perang Rusia dan Ukraina ^mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan ^jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh ^sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Ker,ajkan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar ^7,2 persen. Se1ain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju ^pertumbuhan impor barang dan ^jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 ^persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan ^positif dari seluruh sektor pada tahun 2O22. Bahkan, beberapa selrtor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh ^penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G2O, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport - t1.7 - Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, _yoy_ ) Sumber: WEO IMF, April 2023. -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EITFFflIFN REPUBLIK INDONESTA Championship), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara, serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 ^persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. ^Selain itu, adaptasi inovasi di sel,rtor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri ^pengolahan ^yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto, yaitu 18,3 ^persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di ^beberapa subsektor di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan ^perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, selrtor perdagangan ^juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 ^persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahurr 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Memasuki triwulan I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,3-5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi ^yang telah kembali ke target bank sentral pada Mei 2023 sebesar 4,0 persen, lebih cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke target bank sentral pada semester II- 2023. Konsumsi L€mbaga Non Profrt yang melayani Rumah Tangga ^juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Ekspor barang dan ^jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahull 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dipralirakan tetap menjadi motor ^penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 d,an mampu tumbuh positif, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas dan perluasan industri 4.0, ^penerapan industri hiiau, penguatan standardisasi, peningkatan permintaan domestik maupun beberapa mitra dagang, serta peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. lbl ^Itenca ^Penbayaran Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US$4,0 miliar sepanjang tal,].xt 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahurr 2O22 rraik signifikan mencapai US$13,1 miliar, ^jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US$3,5 miliar. Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transalsi modal dan finansial tabltlf, 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar US$8,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai US$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional. Memasuki tahw 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang - II.8 - REPUBUK INDONESIA cenderung masih akan ketat, selaras dengan rezim kebljakan suku bunga tinggi di negara- negara maju untuk mengenda-likan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawal mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran US$7,1-6,8 miliar. Di sisi lain, tekaaan neraca transaksi modal dan frnansial akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan capital outJlou pada investasi portofolio. Perkiraan tersebut kemudian akan menopa.ng neraca transaksi modal dan finansial mencapai sekitar US$2,0- 5,8 miliar. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US$144,2-145,3 miliar atau setara 6,1- 6,0 bulan impor. (cl Kcuanga! llegara Kinerja keuaagan negara pada tahun 2022 membaik seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O22 mampu menjadi bantalan (shocft obsorbef di tengah berbagai tekanan akibat faldor risiko global sehingga pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Rea-lisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2O22 mencapai Rp2.635,8 triliun (13,5 persen Produk Domestik Bruto), meningkat sebesar 31,0 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,6 triliun (10,4 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh sebesar 31,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2O21. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp595,6 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh 29,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang signifikan di ta}: un 2O22 sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ha-rmonisasi Peraturan Perpajakan, serta uindfall kenaikan harga komoditas. Belanja Negara mencapai Rp3.096,2 triliun (15,8 persen Produk Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4 persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidaJ< sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifrkan sebesar 43,8 persen. Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, deflsit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O22 mencapai Rp460,4 triliun (2,4 persen Produk Domestik Bruto), berada di bawah target 2022 sebesar 4,5 persen Produk Domestik Bruto dan realisasi tahun 2021 yaitu 4,6 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp591,0 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8 triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun. Pada tahun 2O23, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk kembali pada delisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202O. Meski konsolidatif, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tetap fleksibel untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023, yaitu 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga - II.9 - NEPUELIK INDONESIA komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 10,7 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto. Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan sebesar negatif Rp176,O triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp7O,0 triliun. (dl Stabilitas moneter pada tahun 2022 relattf terkendali di tengah tingginya ketidakpa.stian ekonomi global, tecermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yalg semakin baik mela-lui sinergi bauran kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sepanjang tah,un 2022, Inflasi Umum mengalami tren kenaikan hingga triwulan III dan berangsur melandai pada triwulan IV mencapai 5,51 persen (yoy), masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2,0--4,0 persen (yoy). Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, keb{akan zero COYID-L9 di Cina, serta kebiiakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang teLah menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada awal September 2022 serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat pasokan dan distribusi yang terkendala. Pada akhir semester I-2O23, tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 3,52 persen (goy) pada Juni 2023, kembali dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum diprakirakan pada kisaran 3,30 persen (yoy), Iebih rendah dari ta}: : ln 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,H,O persen lgogl. -II.10- Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, _yoy_ ) Sumber: BPS, 2023. Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, _yoy_ ) Sumber: BPS, 2023. 3,52 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Jun 20 Sep 20 Des 20 Mar 21 Jun 21 Sep 21 Des 21 Mar 22 Jun 22 Sep 22 Des 22 Mar 23 Jun 23 -1,90 0,10 2,10 4,10 6,10 8,10 10,10 12,10 14,10 Jun 20 Sep 20 Des 20 Mar 21 Jun 21 Sep 21 Des 21 Mar 22 Jun 22 Sep 22 Des 22 Mar 23 Jun 23 Inti Pangan Bergejolak Harga Diatur Pemerintah NEPUEUK TNDONESIA Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahtxr 2022 sangat dinamis dan menga.lami pelemahan dibandingkan tahun 202 1, namun dengan volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia ^yang dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga keb{ja-kan moneter dan imbal hasil US Treasrry 10 tahun, telah mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian, sejumlah faktor intemal meliputi perbaikan prospek perekonomian Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 rnencapai Rp14.875 per US$, tetap terkendati meski sedikit berada di atas target RKP Tahun 2022, yaltru rentang Rp13.90G-Rp14.800 per US$. Pada akhir semester I-2023, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina, berlanjutnya penget€.tan kebljakan moneter di negara maju, serta gejolak perbankan di AS, nilai tukar rupiah menguat sebe sar 3,26 persen (yt@, berada pada kisaran Rp15.066 per US$ pada akhir Juni 2023. Penguatan tersebut ditopang oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian domestik, tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, tren penurunan inflasi, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Pada tahun 2023 /ridai tukar rupiah diprakiralan terjaga pada kisaran Rp14.9O0-Rp15.400 per US$ ditopang oleh prospek percepatan pemulihan perekonomian domestik, serta arah kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, utamanya The Fed yang masih akan mempertahankan suku bunga acuan tinggi (higler for longe{ pada tahun 2023. Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjangtahun 2022 direspons Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan BI-7 Dag Reuerse Repo Rate secara kumulatif sebesar 2O0 basis poin, dari semula 3,50 persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022. Pengetatart kebija-kan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023 dengan kembali meningkatkan BI-7 Dag Reuerse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebaga.imana hasil Rapat Dewan Gubernur pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian mempertahankan tingkat suku bunga hingga Rapat Dewan Gubernur periode Juni 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan (1) tingginya inflasi globat; (2) pra-kiraan periode pengetatan kebiiakan moneter global yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik - [.11 - SK No l700l5A Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) Sumber: Bloomberg, 2023. 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 Jun 16 Agu 16 Okt 16 Des 16 Feb 17 Apr 17 Jun 17 Agu 17 Okt 17 Des 17 Feb 18 Apr 18 Jun 18 Agu 18 Okt 18 Des 18 Feb 19 Apr 19 Jun 19 Agu 19 Okt 19 Des 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Agu 20 Okt 20 Des 20 Feb 21 Apr 21 Jun 21 Agu 21 Okt 21 Des 21 Feb 22 Apr 22 Jun 22 Agu 22 Okt 22 Des 22 Feb 23 Apr 23 Jun 23 Rusia-Ukraina dan gejolak perbankan Amerika Serikat; (4) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal keluar; serta ^(5) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kebilakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diprakiralan tetap tinggi pada tahun 2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangal domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebljakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inJlasi terus menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dal daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah. Sinergi bauran kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (el S€Ltor Neuargatr Pada tahun 2023, lanerja sektor keuangan tetap terjaga, dengan kondisi likuiditas yang memadai dan profrl risiko yang cukup stabil. Peningkatan aktivitas ^perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, ^yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap seldor ^jasa keuangan. Pada pasar obligasi, gield obl; ^gasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,46 pada Mei 2023. Kondisi tersebut mencerminkan tedadinya penurunan premi risiko pa.da pasar obligasi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan pada awal t*un 2023. HaI ini tecermin ^pada Indeks Harga Saham Gabungan yang berada pada level 6.687 pada Mei 2023, atau turun sebesar 5,07 ^persen dibandingkan Mei 2022. Namun demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.484,16 triliun atau tumbuh sebesar 2,48 persen (goy). Capaian tersebut didukung oleh adanya p€ningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada Mei 2023, yaitu sebanyak 11,06juta atau meningkat sebesar 24,86 persen dibandingkan Mei 2022 yang tercatat hanya sebesar 8,85 ^juta. Pada selrtor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit masih te{aga. Meskipun sedikit melandai, penyaluran lcedit masih tumbuh tinggi dan positif, yaitu mencapa.i 8,08 persen (yoy) pada April 2023. Pertumbuhan kredit yang positif tersebut diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yaitu mencapai 6,82 persen (goy). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran lcedit yang te{aga di level cukup rendah, yaitu 2,53 persen. Gambar 2.11 Perkembangan _Yield Government Bonds_ __ Sumber: CEIC, Mei 2023. __ Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2023. 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 Jan 21 Mar 21 Mei 21 Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mar 22 Mei 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 Mei 23 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 Jan 21 Mar 21 Mei 21 Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mar 22 Mei 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 Mei 23 NEPUBUK INDONESIA Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah ^juga te{aga positif hingga awal tahun 2023. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset ^jasa keuangal syariah (tidak termasuk saham) per Februari 2023 yang mencapai Rp2.415,65 triliun atau tumbuh 19,73 persen (yog). Perkembalgan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 3,14 persen (yoy) dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp4.563 triliun pada Mei 2023. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya Iiterasi keuangan masyarakat turut memperkuat kine4'a jasa keuangan syariah secara keseluruhan. (f) Pertunbuha! Jralg Inllu.lf daa Bcrlelaqlutaa Itl Thgkat Pengangguran Torbuka Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID- 19. Pada Agustus 2022, Tiagkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 ^juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada ta}run 2022 sebesar 1,85 ^juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakeq'a bagi 3,47 ^juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun. Memaauki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dipral2O24 serAa menJaga konuergenst pelaksanaan p embangunan dan p eng endallan cap aiannya, tuJuh Prioritas Ncslonq,ltetap dilanJutkan dalam RW Tahun 2O24 sebo.goi koridor pencapaian tema, arah kebtJakan, dan strategl ^pembangunan. Empat ptluh empdt (44) progek prtoritas strategis/trlIaior Proiect ^gdng berdaya ungklt tinggi dan mendukung pencapaian sa"slzra; n Prioritas Na,sional tetap dilakso; nako; n setta dlpettaiam ^gund mengakselerasi p encapaian sleso; ro; n p embangunan naslonal 4.1 Prioritas Nasional Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan ^sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran ^pembangunan nasional, ^serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan ^pembangunan. Pada tahun ^2024, ^sasaran ^dan ^arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional, ^yang dapat dilihat ^pada Gambar ^4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran Prioritas Nasional mencakup ^pendahuluan ^dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar ^penentuan sasaran ^capaian Prioritas Nasional, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. ^Penjelasan ^Prioritas Nasional dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas dan ^Proyek ^Prioritas Strategis / Ma,yb r Proj ect. Gambar 4.1 Kerangka Prloritas Nasional RKP Tahun' 2o24 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. Penyusunan kebijakan dan target ^pada masing-masing ^Prioritas ^Nasional Rencana ^Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ^ketidakpastian ^global, risiko resesi, dan penurunan rantai ^pasok melalui spesifikasi ^dalam strategi dan kegiatan- kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. ^Pada subbab ^ini ^dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi ^yang ^inklusif ^dan ^berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan ^prioritas terkait untuk tiap ^Prioritas Nasional. Kerangka implementasi meliputi kerangka ^regulasi dan kerangka ^kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung ^pelaksanaan ^Prioritas ^Nasional, yang ^difokuskan pada program-program prioritas pembangunan. -IV.i - SK No l70l24A 4.L.L Prloritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan ^yang Berkualltas dan Berkeadilan Prioritas Nasional 7 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi ^gang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannga difokuskanpada sektor energi, ^pertanian, ^peikanan ^dan kelautan, tlsaln Mikro, Kecil, dan Menengah, industi ^pengolahan, dan ^parfu.tisata, didukung penguatan reformasifiskal dan sistem keuangan; peningkatan kualitas inuestasi, ekspor, dan partisipa.si dalam rantai produksi global; ^perbaikan sistem logistik; digitalisasi; ^dan 4.1.1.1 ^pendahuruan ekonomi hijau' Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat ^percepatan transformasi ekonomi serta berbagai upaya untuk memastikan ^penyelesaian target ^jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional Tahun 2O2O-2O24, di tengah berbagai risiko yang dihadapi baik dari sisi ^global maupun domestik. Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, ^penguatan ketahanan dan ^daya saing ekonomi sangat diperlukan untuk mewujudkan ^pertumbuhan ^yang ^berkualitas ^dan berkeadilan, terutama pada sektor energi; sumber daya air; Usaha Mikro, Kecil ^Dan Menengah; pariwisata; pertanian; industri; perdagangan; dan keuangan. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi ^pada tahun 2024 agar terwujud ^transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai ^pendukung ^percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi ^yang mengutamakan ^peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, tantangan yang dihadapi utamanya terkait ^percepatan ^transisi energi dari energi fosil ke Energi Terbarukan, dimana ^penyediaan ^energi ^di ^Indonesia ^saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan ^global ^dalam ^penyediaan Energi Terbarukan serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan ^oleh ^deklarasi ^beberapa negara terkait target carbon neutralitg pada tahun 2060 serta Tujuan tujuh ^(Energi ^Bersih dan Terjangkau) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable ^Deuelopment ^Goals. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan dihadapkan ^pada ^beberapa masalah, salah satunya iklim investasi yang belum ^sepenuhnya ^menarik bagi ^para pengembang Energi Terbarukan. Sementara itu, ^pemanfaatan Energi Terbarukan ^secara langsung berupa Bahan Bakar Nabati ^yang berbasis ^kelapa ^sawit ^juga ^masih ^bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Untuk sektor ^sumber ^daya ^mineral, ^beberapa tantangan terbesar yang dihadapi, antara lain ^(1) ^hilirisasi ^mineral ^dan ^batu ^bara yang ^belum optimal; (2) lemahnya sistem ^pengawasan dan ^pengendalian pada Pertambangan Tanpa ^Izin dan pertambangan ralryat; (3) rendahnya kualitas ^data potensi ^energi ^dan ^sumber ^daya mineral; (4) kualitas sumber daya manusia bidang sumber ^daya ^mineral ^yang ^belum ^merata; serta (5) pengelolaan warisan ^geologi (geolrcitage) ^yang ^belum optimal. Kedua, upaya peningkatan ketahanan dan ketersediaan air ^baik ^secara ^kuantitas ^maupun kualitas ^juga menjadi salah satu unsur yang sangat ^penting untuk ^mendukung ketahanan ekonomi mengingat air merupakan salah satu ^kebutuhan ^dasar bagi ^makhluk hidup ^dan mendukung aktivitas produksi barang dan ^jasa di berbagai ^sektor. ^Terkait hal ^ini, ^salah ^satu tantangan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara ^pasokan ^dan ^kebutuhan ^air ^yang disebabkan oleh semakin terbatasnya daya tampung ^dan ^ketersediaan ^air, ^alokasi penggunaan air irigasi belum efisien, dan pemanfaatan infrastruktur ^tampungan ^air ^belum optimal. Adanya kecenderungan ^penurunan tutupan ^hu.tan ^serta adanya ^Daerah ^Aliran Sungai yang kritis dapat berpengaruh terhadap ^kuantitas maupun kualitas ^air ^dan menyebabkan meningkatnya ^potensi bencana terkait ^sumber daya ^air di ^berbagai ^daerah. Se1ain itu, perubahan iklim ^juga telah mempengaruhi ^pola dan ^intensitas ^iklim ^pada periode waktu tertentu yang ^juga berdampak kepada ^peningkatan frekuensi ^banjir ^dan kekeringan di berbagai daerah. -rv.2 - Di sektor pertanian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, mencakup (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan nilai tambah komoditas ^pangan dan pertanian; (2) rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam praktik pertanian yang mampu menekan biaya dan memaksimalkan pendapatan; (3) tata kelola ^pangan yang kurang baik sehingga stabilitas ketersediaan dan harga terganggu, baik di tingkat ^petani maupun konsumen; (4) praktik budi daya pertanian ^yang belum menerapkan sistem ^ramah lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lahan menurun dan mengancam keberlanjutan ke depan; serta (5) masih berlangsungnya alih fungsi lahan ^pertanian. Selanjutnya, beberapa tantangan utama terkait pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan kelautan, yaitu (1) belum memadainya pendataan stok ^perikanan untuk ^penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan; (2) masih banyaknya usaha ^perikanan yang berskala kecil dengan menggunakan teknologi tradisional baik pada ^perikanan tangkap maupun budi daya, ^belum memadainya kualitas input produksi, serta sarana dan ^prasarana ^pendukung usaha kelautan dan perikanan; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku ^yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin ^yang terintegrasi ^dari hulu ke hilir serta konektivitas dan distribusi yang belum efisien; ^(4) hambatan tarif dan non-tarif negara importir (termasuk perwinan dan syarat ekspor) ^yang semakin ^kompleks; ^(5) ^belum terwujudnya sinergi kebijakan dan perizinan yang menciptakan iklim investasi ^yang mendorong tumbuhnya industrialisasi ^perikanan; ^(6) ^rendahnya kapasitas sumber ^daya manusia kelautan dan perikanan termasuk ^pelaku usaha ^perikanan, serta ^minimn-va ^literasi dan pengetahuan terhadap proses bisnis perikanan; dan ^(7) belum ^meratanya ^akses pendanaan dan permodalan serta rentannya usaha bidang kelautan dan ^perikanan terhadap kegagalan produksi. Dalam rangka mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, ^Kecil, dan ^Menengah, dan koperasi, pelaku usaha dan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, ^antara ^lain (1) banyaknya usaha mikro yang masih berstatus informal; (2) rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) terbatasnya kapasitas pelaku usaha; (4) rendahnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Global Value Chain; (5) sulitnya pelaku usaha mengakses ^pembiayaan, baik ^pembiayaan ^dari perbankan maupun pembiayaan dari program pemerintah; (6) terbatasnya akses dan tingginya biaya logistik; (7) terbatasnya akses ^pasar, utamanya ^pasar ekspor; ^(8) ^minimnya pengembangan wirausaha tematik, di antaranya wirausaha sosial, wirausaha ^perempuan, dan wirausaha disabilitas; (9) kurang terintegrasinya ^program ^pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah antar kementerian/lernbaga; ^(10) banyaknya koperasi bermasalah namun minim mekanisme ^pengawasan dan ^penegakan hukum; serta (11) belum adanya mekanisme ^penjaminan untuk ^koperasi simpan pinjam. Upaya peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil ^dan industrialisasi, menghadapi tantangan di antaranya ^(1) ^pertumbuhan industri ^pengolahan, belum mengarah pada perbaikan ^produktivitas dan nilai tambah tinggi; ^(2) ^pemulihan pariwisata dan perjalanan berlangsung bertahap; (3) ekosistem riset dan inovasi ^belum mendukung industrialisasi dan pengembangan kreativitas; ^(4) ^produktivitas ^tenaga kerja yang belum tinggi dan belum terakselerasi karena kurangnya ^perlindungan terhadap pekerja dan insentif pada kesejahteraan ^pekerja; ^(5) ^perlambatan perekonomian global ^dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi ^permintaan; ^(6) ^preferensi pasar yang semakin mengarah ^ke produk dan layanan yang berkelanjutan; (71penurunan kapasitas daya dukung dan ^daya tampung lingkungan; (8) transformasi digital belum ^merata; ^(9) ^nilai ^tambah ^dan daya saing ekonomi kreatif belum berfokus pada kekayaan intelektual; ^(10) ^rendahnya ^kesiapan ekosistem untuk mendukung ^pertumbuhan ekonomi ^kreatif ^dan ^digital ^di ^daerah, ^termasuk industri halal; (11) tambatnya penyelesaian hambatan ^regulasi ^terkait ^perizinan; ^(12) ^belum optimalnya investasi bagi industri bernilai tambah ^dan berteknologi ^tinggi, ^pariwisata, dan penumnan kesenjangan pendapatan tenaga kerja; ^(13) terbatasnya ^pendanaan ^untuk investasi berbasis ekonomi hijau, biru, dan sirkular; serta ^(14) terbatasnya ^penerapan standardisasi. - IV.3 - SK No 170126 A Sementara itu, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan ^Tingkat Kandungan Dalam Negeri menghadapi berbagai tantangan baik tantangan ^global maupun dari domestik. Tantangan global di antaranya (1) tingginya ketidakpastian ^pasokan ^energi dan pangan internasional yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas; ^(2) ^meningkatnya praktik proteksionisme di berbagai negara tujuan ekspor termasuk melalui ^pengenaan ^.lVon- Taiff Meo.sures dan Trade Remedies; dan (3) isu lingkungan ^yang memengaruhi ^permintaan dunia terhadap produk Indonesia. Selanjutnya tantangan dari dalam ^negeri adalah ^(1) kebijakan antarsektor yang masih belum harmonis; ^(2) masih rendahnya ^produktivitas produk barang dan jasa dalam negeri yang memengaruhi daya saing di pasar internasional; (3) belum optimalnya partisipasi Indonesia di dalam Global Value Chain; ^(4) masih tingginya biaya logistik sehingga menurunkan daya saing ^produk; ^(5) belum optimalnya standardisasi serta sertifikasi barang dan ^jasa di Indonesia untuk diterima oleh ^negara lain; ^(6) ^belum terintegrasinya fasilitasi digital untuk mendorong ekspor termasuk informasi ^terkait ^pasar, standar, dan pembeli di luar negeri, serta akses ^pembiayaan termasuk ^literasi digital ^Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masih perlu ditingkatkan; dan ^(7) masih ^lemahnya ^aktivitas Research and Deuelopment untuk meningkatkan nilai tambah ^produk barang ^dan jasa berorientasi ekspor. Selanjutnya, terkait penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ^ekonomi, ^masih menghadapi tantangan, yaitu (1) tingginya tekanan inflasi akibat disrupsi ^rantai ^pasok global sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta ^permasalahan ^inflasi ^nasional yang bersifat struktural sehingga dominan memengaruhi sisi ^penawaran (seperti pola ^tanam, logistik, dan pengelolaan pascapanen) menyebabkan kenaikan harga ^pangan; ^(2) ^normalisasi kebijakan The Fed yang agresif berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas ^dan ^aliran ^modal dari/ke Indonesia; (3) penyelenggaraan ^pemilihan umum Presiden berpotensi ^memengaruhi risk oppetile pelaku pasar dan selanjutnya memengaruhi ^permintaan dan kinerja ^sektor keuangan; (4) belum terbangunnya integrasi ekonomi domestik serta ^konektivitas ^yang belum merata dan memadai untuk memfasilitasi arus ^pengiriman ^barang; ^(5) ^banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; ^(6) kurang ^efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan ^pokok dan ^barang ^penting; ^(7) belum termanfaatkannya secara optimal sarana ^perdagangan ^yang ^sudah dibangun; ^(8) terbatasnya kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk ^mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya; (9) akselerasi ekonomi digital ^yang ditandai ^transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis e-commerce; (10) semakin dinamis ^dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, ^seperti adanya crypto currencies ^dan munculnya metauerse; (11) akselerasi ekonomi digital menyebabkan ^kebutuhan ^pengawasan terhadap arus masuk dan kualitas barang meningkat; ^(12) belum optimalnya ^penerapan pariwisata berkelanjutan; (13) masih rendahnya rasio penerimaan ^pajak akan membatasi rt.ang gerak fiskal dalam. membiayai prioritas nasional dan ^penuntasan ^agenda pembangunan; (14) kualitas belanja Transfer ke Daerah yang masih ^perlu ditingkatkan; ^(15) relatif tingginya cost of fund pembiayaan berpotensi meningkatkan ^beban ^utang ^ke ^depan, tecermin dari tingginya imbal hasil obligasi ^pemerintah; serta ^(16) ^belum ^terbangunnya kesadaran dalam penyediaan statistik sektoral di kementerian/lembaga/daerah ^yang sesuai dengan standar metodologi dan kaidah Satu Data Indonesia. Dengan demikian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kontribusi ^Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas ^dan Berkeadilan, diarahkan dalarn rangka mendukung ^percepatan ^transformasi ^ekonomi ^yang inklusif dan berkelanjutan yang ^pelaksanaannya dititikberatkan ^pada aspek ^pembangunan rendah karbon dan transisi energi, ^peningkatan kualitas ^sumber daya ekonomi, ^upaya revitalisasi industri, serta penguatan daya saing usaha. - IV.4 - 4.L.1.2 Sasaran Prloritas Nasional Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka ^memperkuat ^ketahanan ekonomi untuk pertumbutran yang berkualitas dan berkeadilan ^sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Tabel4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Realisasi Target No. Sasaran/Indikator Basellne 20t9 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya transisi energi dan ^peningkatan kualitas ^sumber daya ekonomi ^sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan 1.1 Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional ^(%o) 9,18 tt,20 L2,20 12,30 17,90 19,5 t.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,90 86,30 87,20 92,90 94,OO 95,20 Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah 1.3 Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan WPP) 11 11 11 11 11 11 Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi ^yang inklusif dan berkelanjutan ^melalui upaya 2. revitalisasi industri dan ^penguatan daya saing usaha, ^dan penguatan ^pilar ^pertumbuhan ^dan daya saing ekonomi 2.1 Rasio kewirausahaan nasional (7o) 3,27 2,93 2,89 2,86 3,21"t 3,23a) 2.2 Pertumbuhan PDB pertanian (%o)b) 3,61 1,77 1,84 2,25 3,2-3,6 3,4-3,8 2.3 Pertumbuhan PDB perikanan (7o) 5,81 o,73 5,45 2,79 5,OH,O0 5,00-7,00 2.4 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) 3,80 -2,93 3,39 4,89 5,3-5,6 5,4-5,8 2.5 Kontribusi PDB industri pengolahan (%) 19,7O 19,87 L9,24 18,34 20,60 L9,9-20,5 2.6 Nilai devisa pariwisata (miliar US$) 19,70 3,60 0,55 7,O4 7,O8- 9,99 7,38- 13,08 2.7 Kontribusi PDB pariwisata (o/rl 2,24 2,40 3,60 4,lo 4,50 4,97 2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun fiuta orang) -o,30 2,60 4,25 2,47 -IV.s - 2,7-3,t 2,7-3,0 I Bo,sellne 2019 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 20/21 20.22 20.23 2024 co Pertumbuhan investasr (PMrB) (%) 4,4 -4,9 3,8 3,9 6,t4,3 6,2-7,0 2.to ^Pertumbuhan ^ekspor industri pengolahan ^(7o) -2,t1 2,9t 35,18 16,45 1 i,18 10,10 2.tl ^Pertumbuhan ^ekspor ^riil barang dan ^jasa (%) -0,5 -8,4 18,0 16,3 6,O-7,L 7,2-7,9 2.12 Tingkat inflasi umum (%o) 2,72 1,68 1,87 5,5 i 2,O4,O 1,5-3,5 2.L3 ^Rasio ^perpajakan ^terhadap PDB (%) 9,76 8,33 9,12 10,39 9,60 9,95- lo,2o Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah ^Nasional ^Tahun 2020-2024; ^Rencana ^Strategis Kementerian/l,embaga Tahun 2O2O-2O24; dan Pemutakhiran ^RKP ^2023. Keterangan: a) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional ^Tahun 2023-2024 ^sesuai dengan ^hasil ^exercise Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian Tahun ^2O2O-2O21 ^yalg ^kurang ^dari ^target akibat ^pandemi COMD-I9; dan b) Indikator ^pertumbuhan Produk ^Domestik ^Bruto ^pertanian mencakup ^pertumbuhan ^Produk Domestik Bruto pertanian, kehutanan, dan ^perikanan. 4.1.1.3 Sasaran Program Prloritas Gambar 4.2 Kerangka Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi uatuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, ^2023. - rv.6 - Tabel4.2 Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadllan Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 2021 20.22 2023 2024 PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan ^Peningkatan Energi ^Baru Terbarukan (EBT) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan ^peningkatan ^Energi ^Baru Terbarukan (EBT) Kapasitas terpasang 1.1 pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif lo,2g 10,50 1 1,15 L2,54 L4,3L 19,20 Basellne 2019 t.2 Pemanfaata n biofuel untuk domestik ['uta kilo liter) 8,40 9,30 10,45 10,65 17,40 6,39 PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi Meningkatnya kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi 2.1 Produktivitas air (ut ater productiuityl (kglm3) N/Aat 3,34 3,51 3,25 3,15 3,O0 PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi ^pangan Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi ^pangan 3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,90 101,65 104,64 107,33 105,00- 107,00 105,00- 108,00 a.o Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) 2.138,00 2.125,OO 2.143,OO 2.079,OO 2.100,00 2.100,oo 3.3 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram I kapita I haril 62,87 62,05 62,28 62,20 57,00 57,00 Preualence of 3.4 Undernourbhment ^(PoUl ('/ol 7,63 8,34 8,49 l},2l 5,20 5,00 3.5 Food lrseanity Expeience Scale (FIES) (%) 5,t2 4,79 4,85 4,2O 4,00 5,42 PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan ^kelautan Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan ^kelautan 4.1 Konservasi kawasan kelautan (iuta ha) 23,14 24,1L 28,41 28,90 29,LO 29,30 -[v.7 - Basellne 20t9 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 202t 20.22 2023 2024 4.2 Proporsi tangkapan ^jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%o) 52,87 51,78 51,93 66,39 s76 <80 o., ^Proluksi ^perikanan fiuta tonl 22,76 21,83 2r,aa 24,88 30,58 30,85 4.4 Produksi garam (futa ton) 2,85 t,37 1,O9 0,75 2,OO 2,OO 4.5 Nilai T\rkar Nelayan 100,23 too,22 1o4,69 106,45 107-108 107-1i0 PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah ^(UMKM), dan ^koperasi Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah ^(UMKM) dan ^koperasi Rasio Kredit UMKM 5.1 Terhadap Total Kredit Perbankan (%o) ^u) 20,00 19,67 2t,o2 20,80 21,44 22,AO 5.2 Pertumbuhan wirausaha (o/ol t,7l -7,t7 0,08 1,34 2,74c) 2,90.1 E . ^Kontribusi ^koperast ''' terhadap PDB (%) 5,54 6,20 6,20 6,07 5,40 5,50 PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan ^industrialisasi Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, ^dan ^industrialisasi 6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%) 4,34 -2,52 3,67 5,01 5,50- 5,90 5,80- 6,20 6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (7o) 17,58 17,87 17,36 16,48 18,80 t7,90- t8,20 6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah) i.153,4 L.L34,g 1.273,6 1.290,9d) l.27g,o L.347,O Jumlah tenaga kerja 6.4 industri pengolahan (futa orang) t9,20 17,48 18,69 L9,L7 21,70 22,50 Kontribusi tenaga kerja di 6.5 sektor industri terhadap total pekerja (%) L4,9t 13,61 74,27 14,17 15,50 15,70 6.6 ^Jumlah ^tenaga ^kerja pariwisata fluta orang) 20,76 20,43 21,26 21,64 21,93 22,08 Jumlah tenaga kerja 6.7 ekonomi kreatif fiuta orang) 19,50 19,39 21,90 23,98 24,34 24,70 - IV.8 - Bq.sellne 20t9 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 2o2t 2022 2023 2024 6.8 ^Nilai ^realisasi ^PMA ^dan PMDN (triliun rupiah) 809,6 826,3 901,0 7.207,2 r.200- 1.300 1.450- 1.650 Nilai RealisaSi PMA dan 6.9 PMDN industri pengolahan 215,9 (triliun rupiah) 272,9 325,4 497,7 396- 420 662,7- 731,t 6.10 Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan, danjasa pertanian (%o) 3,31 2,13 1,08 2,33 3,60- 3,80 3,60- 3,80 PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan Tingkat ^Kandungan Dalam ^Negeri (TKDN) Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan ^Tingkat Kandungan Dalam ^Negeri ^(TKDN) 7.1 Neraca perdagangan barang (US$ miliar) 3,5 28,3 43,8 62,7 49,1- 51,4 47,2- 49,5 7.2 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%o) -4,3 -0,6 41,6 25,8 1,7-2,8 4,5-6,8 Jumlah wisatawan 7.3 mancanegara fiuta kunjungan) 16,1 1 4,O5 1,56 5,47 6-8,5 9,5-14,3 Jumlah kunjungan 7.4 wisatawan nusantara fiuta 722,16 perjalanan)') 524,57 613,29 734,86 1.200- 1.400 1.250- 1500 Pertumbuhan ekspor 7.5 produk industri berteknologi tinggi (%) -8,2 2,4 37,7 28,4 14,4 11,5 PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ^ekonomi Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 8.1 Tingkat inflasi pangan bergejolak (%) 4,30 3,62 3,20 5,61 3,0-5,0 3,0-5,0 4.2 Kontribusi sektor ^jasa keuangan/PDB (%) 4,24 4,51 4,34 4,05 4,O 4,57- 4,58 8.3 Rasio uang beredar M2IPDB (o/ol 44,7 46,4 48,0 43,52 46,1- 46,7 50,5- 5L,2 8.4 Skor lo ^g is tic ^p erfo rmance index 3,15 3,i5 3,15 3,0 3,4 3,5 8.5 Peringkat trauel and touris m de u elop ment inde x N/Af 32 N/Ao 29-34 N/Ao 40 - IV.g - IYo. Sasaran/Indikator Ba,sellne 20t9 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 20.24 8.6 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (c ore tax administr ation sgsteml (o/ol 0 L,97 29,OO 76,00 96,00 100,00 Rasio TKD yang berbasis 8.8 kinerja terhadap TKD meningkat (%) 10,38 26,05 26,18 29,05 3L,94 34,94 Penyediaan data ekonomi 8.9 dan sosial yang berkualitas (databa"sel 5 8 6 7 9 8 Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah ^Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24; ^Rencana ^Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2O2O-2O24 ; ^da,n Pemutakhiran ^RKP ^Tahun ^2023. Keterangan: a) Indikator baru ada ^pada tahun'2O2O I data belum ^rilis; ^b) ^Indikator ^pada level ^KP ^yang ^baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; c) ^Penyesuaian ^target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan ^hasll ^exercbe Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian tahun ^2020-2O21 yang ^kurang ^dari ^target akibat ^pandemi COVID-l9; d) Angka Proyeksi Kementerian ^Pariwisata dan ^Ekonomi Kreatif; ^e) ^Perhitungan ^menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi Mobile PositionirLg ^Data ^(MPD); ^dan ^f) ^Data TTDI ^terbit ^2 ^tahun ^sekali pada tahun ganjil. Sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi ^yang ^inklusif ^dan ^berkelanjutan, terdapat arah kebijakan dan strategi ^yang dapat ^dilakukan ^sebagai ^berikut: Pertama, Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan ^Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, dilaksanakan melalui kebijakan transisi ^energi ^fosil ^menuju ^energi ^rendah karbon dengan menekankan ^pada inklusivitas dan ^berkelanjutan. ^Strategi yang ^mendukung fokus inklusif dalam transisi dari energi rendah karbon diarahkan ^melalui ^(1) ^penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru ^Terbarukan ^melalui penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan on-gid ^yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ^Listrik ^2O2|-2O3O ^secara ^efisien ^dan efektif; (2) pembangunan Pembangkit Listrik ^Tenaga ^Energi ^Terbarukan ^off-grid ^untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar; ^(3) ^peningkatan ^kualitas transmisi ^dan ^distribusi untuk mendukung pemanfaatan Energi Terbarukan; ^(4) ^optimalisasi ^produksi biofueldisertai kebijakan demand managemenf dalam negeri; ^(5) ^restrukturisasi subsidi ^energi ^fosil ^ke Energi Baru dan Terbarukan secara bertahap; ^dan ^(6) ^mendorong serta ^memfasilitasi ^peran pemda dalam pengelolaan Energi Terbarukan skala kecil. ^Dalam ^implementasi transisi ^energi, perlu untuk tetap memperhatikan penyediaan Energi Terbarukan ^agar ^keberlanjutan pasokan energi terjaga. Keberlanjutan penyediaan Energi Terbarukan ^dapat ^terpenuhi melalui penyiapan yang matang ^pada ^pengembangan ^teknologi, ^fasilitasi dan ^monitoing implementasi regulasi, kelembagaan, serta ^investasi ^terkait. ^Strategi ^pemenuhan ^kebutuhan energi untuk mendukung fokus ^pembangunan ^berkelanjutan ^antara ^lain ^melalui ^(1) mobilisasi berbagai skema ^pendanaan dan ^insentif fiskal ^untuk ^proyek energi terbarukan; (2) fasilitasi dan implementasi perjanjian ^jual beli listrik dengan ^harga beli Energi ^Baru ^dan Terbarukan yang berkeadilan; (3) ^pengemban6lan teknologi ^penyimpanan ^energi; ^(41 peningkatan kualitas data cadangan migas dan ^potensi Energi ^Baru ^dan ^Terbarukan ^sebagai upaya dukungan penurunan risiko ^(deriskingl; ^(5) ^pengembangan energi ^baru ^seperti ^green hgdrogen; serta (6) mempercepat implementasi ^penggunaan Kendaraan ^Bermotor ^Listrik Berbasis Baterai termasuk kebijakan ^pendukungnya. - IV.10 - Kedua, Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi, dilakukan dengan strategi pada fokus inklusif meliputi ^(1) memelihara ^dan ^meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong ^partisipasi masyarakat dalam ^peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan ^lahan ^bersama ^masyarakat pada Daerah Aliran Sungai kritis serta perhutanan sosial; (2) menyelamatkan Daerah Aliran Sungai dan danau prioritas nasional dalam rangka mendukung ^ketahanan air ^dan pengembangan ekowisata; (3) meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi; dan ^(41 menyelenggarakan operasi dan ^pemeliharaan irigasi ^secara ^partisipatif ^dan ^melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial ^peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya. Selain itu, ^peningkatan kuantitas/ketahanan air ^juga diarahkan pada fokus berkelanjutan melalui berbagai ^strategi antara lain (1) melindungi dan mempertahankan luas minimal kawasan berfungsi ^lindung dan pengelolaan hutan berkelanjutan; (21 memelihara daerah tangkapan air ^dan ekosistemnya; (3) akselerasi penyelesaian ^pembangunan waduk ^multiguna ^dan pemanfaatannya; (41 penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan kegiatan perekonomian; serta (5) memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air terpadu dari hulu ke hilir. Ketiga, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, ^yang diarahkan pada (1) regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; ^(2) transformasi digital dalam ^praktik ^budi ^daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas; ^(3) regionalisasi sistem ^pangan yang berbasis ^komoditas ^pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal; dan ^(4) ^pertanian regeneratif ^dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif perubahan iklim. Dalam hal penyediaan pangan, peran petani menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi prioritas dengan Nilai Tukar Petani sebagai indikator keberhasilannya. Strategi yang dilakukan untuk ^mempercepat ^transformasi ekonomi mencakup (1) peningkatan ketersediaan ^pangan dengan ^mengutamakan produksi dalam negeri melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi ^Pangan, ^peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan ^Indeks Pertanaman, perbaikan kualitas dan penguatan sistem ^perbenihan ^tanaman ^di ^antaranya padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas ^padi, pengembangan padi biofortifikasi, penggunaan pupuk berbasis sumber daya alam, dan fortifikasi ^pada komoditas ^pertanian; (2) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem ^pertanian hulu-hilir, ^penguatan data petani, dan peta aset pangan penguatan bisnis model dan rantai ^pasok ^pertanian berbasiskan teknologi; (3) ^peningkatan kualitas sumber ^daya ^manusia pertanian ^yang berdaya saing melalui penguatan kelembagaan ^pertanian ^(korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi; (4) penguatan tata kelola sistem ^pangan ^melalui penguatan sistem logistik pangan nasional dan regionalisasi sistem ^pangan ^yang berkelanjutan; (5) peningkatan kualitas konsumsi ^pangan ^dengan ^percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan melalui ^peningkatan konsumsi sayur, ^buah, dan protein ^hewani; (6) pengembangan pertanian keluarga; (7) konservasi lahan ^produktif, budi daya ^rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, ^penerapan ^prinsip ^ekonomi ^sirkular, ^peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional ^yang terintegrasi dalam ^kelembagaan ^satu ^atap berbasiskan sarana dan prasarana sistem traceabilitg; dan ^(8) ^penguatan regulasi ^terkait asuransi pertanian. Keempat, Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, ^Perikanan dan ^Kelautan, ^dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ^ekonomi, sosial, ^dan ^lingkungan. Strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi ^ekonomi yang ^inklusif ^dan berkelanjutan mencakup (1) ^penataan Wilayah ^Pengelolaan ^Perikanan ^yang ^didukung dengan kelembagaan yang memadai; ^(2) bantuan ^sarana ^dan ^prasarana ^produksi ^kepada nelayan, pembudi daya, pengolah dan ^pemasar, serta ^petambak garam; ^(3) ^pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk ^(a) klaster ^kawasan ^tambak ^udang, ^bandeng, ^dan -IV.11- komoditas unggulan lainnya, ^(b) klaster tambak ^garam, ^(c) karnpung ^nelayan, serta ^(d) ^desa wisata bahari; (4) penyediaan sarana dan ^prasarana pendukung usaha kelautan ^dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional, serta pusat produksi benih dan induk unggul; ^(5) ^perluasan ^akses ^pasar dan penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, ^penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi ^gudang untuk ^produk ^perikanan, serta ^penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (6) penguatan kelembagaan usaha melalui ^pengembangan ^korporasi, fasilitasi ^akses pendanaan, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan ^perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan ^perikanan; dan ^(7) penguatan teknologi ^dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan ^perikanan. Ke1ima, Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, ^Kecil, dan ^Menengah, dan ^Koperasi, diarahkan pada (1) formalisasi bentuk usaha mikro sebagai upaya ^pembentukan wirausaha baru; (2) peningkatan nilai tambah produk; ^(3) ^peningkatan kapasitas pelaku usaha; ^(4) peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Global Value Chain; ^(51 kemudahan akses pembiayaan; (6) perluasan akses ^pasar dan kemitraan ^usaha, termasuk peningkatan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (7) pengembangan wirausaha tematik; (8) integrasi program kementerian/lembaga dalam ^pengembangan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan koperasi; dan ^(9) ^penguatan regulasi serta ^ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi. Arah kebljakan tersebut akan diimplementasikan melalui strategi yang berfokus ^pada inklusivitas dan berkelanjutan, ^yaitu ^(1) ^fasilitasi perizinan usaha mikro; (2) sertifikasi dan standardisasi produk; ^(3) optimalisasi ^pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis wilayah dan ^komoditas, ^termasuk penyediaan ruang produksi bersama yang dikelola oleh koperasi; ^(4) fasilitasi ^pendampingan akses pembiayaan, yang tidak terbatas ^pada Kredit ^Usaha ^Rakyat, ^Kredit ^Usaha ^Mikro, Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ^dan ^Usaha ^Layanan Modal Mikro, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Unit ^Mikro ^Kecil ^dan ^Menengah, dan pembiayaan dari ^perbankan; ^(5) akselerasi ^kemitraan usaha ^mikro ^dan kecil ^dengan usaha menengah dan besar; (6) digitalisasi usaha; ^(7) fasilitasi ^bzsiness ^matching berorientasi ekspor; (8) optimalisasi layanan ^pendampingan, ^pelatihan, ^dan ^kurasi ^oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Unit Mikro Kecil dan ^Menengah; ^(9) ^identifikasi ^dan pengakuan wirausaha sosial; (10) dukungan pengembangan kewirausahaan ^perempuan ^dan penyandang disabilitas; (11) pendataan dan penggunaan data tunggal Usaha Mikro, ^Kecil, dan Menengah sebagai basis ^pengintegrasian program ^pengembangan ^Usaha ^Mikro, ^Kecil, dan Menengah antar kementerian/lembaga; serta ^(12) ^penyelesaian ^penilaian ^koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor ^jasa keuangan serta ^penguatan ^ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi. Keenam, Peningkatan Nilai Tambah, L,apangan Kerja, dan ^Investasi di ^Sektor ^Riil, ^dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi ^(1) akselerasi ^hilirisasi ^Sumber ^Daya ^Alam ^dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi, ^percepatan pembangunan smelter ^dan Kawasan Industri serta harmonisasi kebijakan hulu hilir; ^(2) peningkatan ^jumlah ^dan produktivitas tenaga keda berkompetensi tinggi; ^(3) ^peningkatan ^pemanfaatan teknologi ^dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas ^produk, ^termasuk ^untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis ^baterai, ^industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan; ^(4) ^pengembangan ^industri ^dan infrastruktur halal; (5) percepatan ^pengembangan ^lima ^Destinasi Pariwisata ^Super ^Prioritas dengan dukungan investasi dan ^regulasi; ^(6) ^penguatan ^rantai ^pasok ^pariwisata ^yang didukung tata kelola, ^penerapan standar, dan ^desa ^wisata; ^(71 ^penerapan ^pariwisata berkelanjutan; (8) penguatan ^pembiayaan, investasi, ^infrastruktur, dan ^penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; ^(9) penguatan ^industri ^kreatif ^berbasis konten; (10) penguatan kebijakan investasi dan ^reinvestasi untuk ^memajukan kemandirian industri dalam negeri; (11) ^perbaikan skema kemitraan ^arrtara ^industri ^sedang-besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dalam rangka ^peningkatan ^pendapatan -tv.l2 - masyarakat sekitar; (12) peningkatan fasilitasi kemudahan investasi ^pada teknologi, riset dan inovasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; ^(13) ^penegakan ^pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan ^pelindungan pekerja; dan (14) pengharmonisan bauran kebijakan fiskal, non-fiskal, dan fasilitas kemudahan berusaha yang komprehensif untuk mempercepat ^implementasi ^investasi. Ketujuh, Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan ^Tingkat ^Kandungan Dalam Negeri, diarahkan melalui strategi penguatan ^pertumbuhan ekspor ^non-komoditas, produk manufaktur dan ^jasa, serta integrasi rantai pasok domestik dan ^global melalui upaya (1) harmonisasi kebijakan sisi penawaran untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor sehingga dapat bersaing di pasar global, termasuk di dalamnya ^fasilitasi ^kemudahan perizinan, akses pada energi dan aturan ketenagakerjaan yang mendorong ^peningkatan produktivitas, kemudahan akses bahan baku, sistem logistik yang efisien, kemudahan akses pembiayaan ekspor, kebijakan fiskal yang mendukung, dan kesiapan layanan sertifikasi yang diakui secara internasional; (21 peningkatan diversifikasi dan nilai tambah ^produk melalui dukungan pada riset dan pengembangan ^pada ^produk ekspor; ^(3) ^akselerasi ^jumlah pelaku ekspor melalui literasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia ekspor, dan edukasi, serta melakukan pendampingan dan inkubasi bagi Usaha Mikro, ^Kecil, ^dan Menengah berorientasi ekspor; (4) ^pendalaman dan ^perluasan ^pasar ekspor ^serta ^penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan termasuk di dalamnya ^pemanfaatan kesepakatan diplomasi perdagangan; (5) peningkatan efektivitas ^promosi ^perdagangan berbasis digital yang terintegrasi dengan fasilitasi ^perdagangan untuk ^ketersediaan ^data, informasi pasar, standar dan sertifikasi, buyer dari negara mitra ^yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekspor Indonesia; (6) ^penyiapan implementasi transisi ^perdagangan ^hijau; ^(7) pemulihan pasar pariwisata yang didukung kebijakan visa yang kondusif, serta penyelenggaraan euent, wisata olahraga, Meeting, Irrcentiue, Conference and Exhibition, dan fasilitasi destinasi film; (8) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital; ^(9) ^penguatan ekspor gastronomi melalui "Indonesia Spice Up the Worlt; dan ^(10) ^perluasan ^Program Peningkatan Produk Dalam Negeri termasuk melalui ^gerakan "Bangga ^Buatan ^Indonesia" dan "Bangga Berwisata di Indonesia Aja". Kedelapan, Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, diarahkan ^pada ^(1) pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui (a) operasi pasar murah disertai ^penguatan monitoing dan pengawasan utamanya menjelang Hari ^Besar ^Keagamaan ^Nasional; ^(b) akselerasi implementasi program lumbung ^pangan ^(Food Estatel; ^(c) ^perluasan ^kerja ^sama antardaerah; (d) penguatan ketersediaan data ^pangan untuk mendukung ^perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (e) penguatan sinergi arah kebijakan dan ^strategi pengendalian inflasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah; ^(2) ^percepatan pendalaman sektor keuangan di bidang perbankan, dana pensiun, asuransi, Industri Keuangan Non-Bank, dan pasar modal, ^yang dilaksanakan ^melalui ^strategi ^pengembangan dan penguatan sektor keuangan ^(termasuk keuangan ^syariah) yang ^memuat ^berbagai ^upaya di antaranya (a) peningkatan edukasi dan literasi ^keuangan; (b) ^peningkatan ^penyaluran kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan ^Menengah; ^(c) ^perluasan ^basis ^investor ritel; (d) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan ^tetap memperhatikan ^aspek ^risiko dan perlindungan konsumen; (e) ^penguatan ketahanan dan ^kesehatan ^industri ^jasa keuangan; (f) peningkatan pembiayaan hijau; serta ^(g) ^implementasi harmonisasi kebijakan. Selanjutnya, upaya peningkatan ^penguatan ^pilar ^pertumbuhan ^dan ^daya saing ^ekonomi sektor riil dilaksanakan melalui strategi ^(1) ^peningkatan ^efisiensi ^dan penguatan ^ekosistem logistik melalui National l,ogistic Ecosgstem yang didukung integrasi ^transportasi ^dan perdagangan antarpulau antardaerah; (21 optimalisasi ketersediaan dan ^pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk ^menjaga ^stabilitas ^pasokan ^dan ^harga barang pokok; (3) peningkatan edukasi, literasi, serta ^digitalisasi ^sektor keuangan ^dengan tetap memperhatikan aspek risiko ^perlindungan konsumen; ^(4) ^penguatan ketahanan dan kesehatan industri ^jasa keuangan melalui ^peningkatan cadangan ^kerugian; ^(5) ^penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku ^kepentingan ^terhadap ^pasokan ^dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau f antardaerah; ^(6) - IV.13 - penguatan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi logistik nasional; ^(7) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat multi-clwnnel; ^(81 ^perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (9) penerapan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (lO) mengintegrasikan taksonomi hijau ke dalam ^peraturan perundang-undangan ^dan kelembagaan; (11) akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi ^perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan ^pajak sejalan dengan ^perubahan ^struktur ekonomi yang lebih produktif; ^(12) ^perbaikan kualitas dan kinerja belanja ^Transfer ^ke ^Daerah melalui sinergi perencanaan dan ^penganggaran ^pusat-daerah serta ^penguatan ^pengawasan anggaran Transfer ke Daerah; ^(13) ^pendalaman pasar keuangan yang ^kondusif ^utamanya pasar obligasi pemerintah yang melibatkan multistakeholders pusat-daerah, ^serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; ^(1a) ^peningkatan ^ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial sesuai dengan standar dan ^metodologi internasional, dengan didukung kerangka regulasi ^yang memadai di ^Indonesia; dan ^(15) peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan ^pembinaan penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia. 4.L.1.4 Proyek Priorltas Strategls/ MaJor ProJect - IV.14 - Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan, telah disusun sembilan Major Project sebagai ^langkah ^konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga proyek yang diklasifikasikan berdasarkan urgensi, impact/outcome/outpuf, lokasi, sumber ^pendanaan, ^indikasi ^proyek, dan ^pelaksana. - IV.15 - - IV.16 - -tv.l7 - - IV.18 - 4.1.1.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung ^pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ^2O2O- 2024 yang meliputi (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi; (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram; (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih; dan (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru. (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap ^penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya; (c) Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Cipta Kerja; (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo; (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger- Semeru ; (0 Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Morotai; (g) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera; (h) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ^Laut Utara Papua; (i) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital; 0) ^Rancangan ^Peraturan ^Presiden ^tentang ^Tata Kelola ^Pupuk Bersubsidi; dan (k) Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian. - IV.19 - 4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wllayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamln Pemerataan Pengembangan uilagahunfiik mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ^pada tahun 2024 diarahkan pada upaAa mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilagafu memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan lstalitas pelaganan dosar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang uilagaL. 4.1.2.1 Pendahuluan Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu penekanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25. Penekanan tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, yang mana ^pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah dengan strategi dan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menghasilkan peningkatan ^pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun begitu, hasil ^yang telah dicapai di masing-masing wilayah masih belum merata karena adanya ^perbedaan keunggulan komparatif wilayah. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. Tantangan yang akan dihadapi, yaitu ^penuntasan target prioritas nasional yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 serta menghadapi tahun politik dengan agenda pemilu dan adanya peralihan struktur pemerintahan yang dapat berdampak ^pada iklim investasi dan kerangka regulasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hal ^yang telah direncanakan adalah mengawal dan mendorong setiap wilayah untuk mengembangkan keunggulan wilayahnya dalam menuntaskan target prioritas ^pengembangan wilayah melalui ^salfe guarding program kerja dan kerangka regulasi yang telah direncanakan. Upaya lainnya dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan wilayah dengan ^pengembangan ^pusat- pusat pertumbuhan yang tersebar, wilayah-wilayah yang saling tersambung, serta ekonomi lokal yang semakin inovatif dan berdaya saing. Memperhatikan tantangan penuntasan target prioritas tersebut, ^pengembangan wilayah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya-upaya, yaitu (1) percepatan transformasi sosial dan ekonomi melalui strategi optimalisasi pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, serta kelembagaan dan keuangan daerah; (21 penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah melalui strategi optimalisasi ^dari pengembangan kawasan dari hulu ke hilir untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, ^peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor; (3) memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas ^pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan ^pembangunan antarwilayah ^melalui ^perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ^pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, ^pengembangan kerja sama antardaerah, ^dan penataan hubungan pusat dan daerah; serta (4) meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi ^pembangunan di antaranya penegakan rencana tata ruang, ^peningkatan kepastian hukum hak ^atas tanah, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan ^penguatan ^mitigasi perubahan iklim dan bencana. -w.20 - 4.1.2.2 Sasaran Prloritas Naslonal Sasaran pengembangan wilayah ^pada Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan ^mendorong transformasi dan akselerasi ^pembangunan wilayah ^Kawasan Timur ^Indonesia, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Su1awesi, Maluku, dan Papua, serta tetap ^menjaga ^momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera (Kawasan Barat Indonesia). Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka ^mengembangkan ^wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin ^pemerataan dapat dilihat ^pada ^Tabel4.3. Tabel4.3 Sasaran, Indlkator dan Target Prioritas Naslonal 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi KesenJangan dan MenJamin Pemerataan Realisasi Target IIo. Sasaran/Indikator 2020 2021 2022 2O23"t 2024bt 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat ^kesejahteraan ^masyarakat di ^Kawasan ^Timur Indonesia (KTI) Laju pertumbuhan Produk 1.1 Domestik Regional Bruto (PDRB)KTI (%/tahun) 3,86 -o,82 4,90 6,2L 6,44,9 6,5-7,3 Basellne 20t9 1.2 IPM KTI (nilai min-maks) 60,84- 76,61 60,44- 76,24 60,62- 76,88 61,39- 77,44 62,54- 78,18 62,46- 79,80 1 o ^Persentase ^penduduk ''" miskin KTI (%) 1 1,60 t1,99 11,62 11,58 9,4-LO,2 9,00-9,50 2 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat ^kesejahteraan ^masyarakat ^di ^Kawasan ^Barat Indonesia (KBI) 2.1 ^taju ^pertumbuhan ^PDRB KBI (%/tahun) 5,23 -2,3O 3,43 5,14 5,0-5,2 5,0-5,4 2.2 IPM KBI (nilai min-maks) 69,57- 80,76 69,69- 80,77 69,90- 81,11 70,45- 81,65 70,48- 82,43 7L,23- 82,57 2.3 8,61 9,74 9,23 9,06 7,3-7,9 Sumber: BPS (diolah) ; Kementerian ^PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2o23,bl ^assessment ^Kementerian PPN/Bappenas. Persentase penduduk miskin KBI (%) 7,OO- 7,50 - rv.2l - Tabel4.4 Indikator Pengembangan Kewilayahan Ilo. Iadikator Ba,sellne 2019 Realisasi Target 2020 2021 20.22 2023 20.24 1 Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KrlDPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah N/Aa) -O,29bl -0,34b) 0,48 >1 >1 Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (destinasi) 10.) 10 10 10 10 10 (kumu- latif) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (destinasi) N/Ad) 9 9 9 9 9 (kumu- latif) 2 KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan) i5 (kumulatif nasional) I2 l4 13 18 (kumu- latif) 20 (kumu- latif) KI Prioritas dan KI Pengembangan (KI) 8 (kumulatif nasional) 5 11 11 15 (kumu- latif) 30 (kumu- latif) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 2 2 2 2 2 2 Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun Kelapa Sawit (%) 9,9 0 -1,36 L,O2qt N/Ael N/Aet Kakao (%) -4,3 0 -4,43 -3,1 ld 3,73 2,7 Kopi (%) -0,5 0 3,12 1,09d _0,65 1,5 Kelapa (%) -0,01 0 0,68 -O,22cl 0,53 0,9 Tebu (%) 2,6 0 10,33 2,34t1 8,51 1,5 3 Karet (%) -9,1 0 0,26 2,95qt t,77 1,9 Lada (%ol -o,7 O -3,21 -1,62c) 2,3O O,4 Pala (Yol -7,7 0 6,52 -0,18d 9,93 0,1 Cengkeh (%) 7,5 o -7 ,o 1 - 1,32d 4,52 0, I Perikanan Tangkap (%) -o,4 -4,7 3,37 15,64d 24,58 -25,76 Perikanan Budi daya (%) -1,6 _3,8 _1,33 13,75d 36,97 47,16 5,6 -tv.22 - Garam (%) -51,9 -20,05 -48,72 83,21 185,63 No. Indikator Bq.sellne 2019 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 2024 4 Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan wM) 3 3 3 3 3 3 3 5 Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM) 3 6 6 6 6 Jumlah WM di Jawa yang 6 ditingkatkankualitasnya (wM) 1 2 2 4 4 4 7 Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha) N/Arl N/Ar) N/A0 N/A0 6.671 3.399c) 8 Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecilyang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKw) (kota) 20 11 52 52 52 52 9 Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota) 1th) 4 4 4 4 4 10 Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali) 0 o 0 1 Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang 11 Pulau/Kepulauanyang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres) 1 3 5 3 0 Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota 12 Nusantara (IKN) (materi teknis dan Rancangan Peraturan) 0 2 2 7 5 5 Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) 13 Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen) 0 0 0 0 0 l4 Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen) 0 0 -w.23 - 4 5 0 I 0 1 I Ilto. Indikator Basellne 20t9 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 2024 Perkembangan status pembangunan desa (desa) 15 ^a. ^Desa ^Mandiri b. Desa Berkembang c. Desa Tertinggal 58,70 60,05 61,95i) 61,50 56,52 (Mandiri 1.444; Berkem- bang 54.29t; Tertinggal 19.1s2) 62,O5 (Mandiri 6.444; Berkem- bang 59.29L; Tertinggal 9.ts2l 16 Persentase kemiskinan perdesaan (%o) t2,60 L3,20 L2,53 12,36 10,80- ll,2o 9,9O- 10,40 Jumlah Revitalisasi BUM Desa berdasarkan status: t7 BUM Desa Berkembang 5.0OO 5.000 6.519 7.662 9.000 10.oo0 BUM Desa Maju 600 600 1.022 L.208 1.450 1.800 Jumlah Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan status: 18 BUM Desa Bersama Berkembang 200 237 331 270 300 200 BUM Desa Bersama Maju l2O r20 209 373 t75 200 19 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 51,10 59,21 56,43 58,83 58,40 58,70 20 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi 46,55 48,74t) 51,850 53,66') 55,31 57,50 Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan 2l negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) 222nt 22214 222 187 t67 222 Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan 22 Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) o,42 0,43-) 0,45m) O,47 o,50 0,52 23 Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) 62 62 6Dl 6Al 62l 37 (teren- taskan 25 kabu- paten) Persentase penduduk 24 miskin di daerah tertinggal ^25,85 e/,1 25,32 25,50 24,56 24,O- 24,5 23,5- 24,O -tv.24 - No. Indikator Bo,sellne 2019 Realisasi Target 2020 2o2L 2022 2023 20.24 25 Rata-rata IPM di daerah tertinggal 58,91 59,02 59,33 60,11 61,5- 62,O 62,2- 62,7 Persentase pelayanan 26 publik yang berhasil dipulihkan (%) N/Akl 29 42 71,47 75 100 Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan 27 Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota) 222 306 380 200 456 542 Jumlah daerah dengan 28 penerimaan daerah meningkat (daerah) 313 16 246 4O9q) 455 542 Jumlah daerah dengan 29 realisasi belanjanya berkualitas (daerah) t02 51 25O 318q) 475 542 30 Persentase capaian SPM di daerah (%) 74,24 66,05 69,55 74,62 90,90 100 31 Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1 : 5.000 yang diakuisisi (km2) 49.72a (nasional) 4.903 o o 113.8OO") 534.982n) 32 Cakupan peta RBI skala 1: 5.000 (kmz) 40.2t6 (nasional) 17.956, 79 13.207 0 1.000n) 71.218"1 Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah 33 administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan) o 209 4.339 4.056 15.000 4.000 34 Jumlah layanan data center ^jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) 1 1 1 1 Jumlah daerah yang melaksanakan 35 Kesepakatan dan Pe{anjian Kerja Sama Daerah (daerah) 10 60 34 68 58 Persentase ^jumlah daerah 36 yang memiliki indeks inovasi tinggi (%) 44,L 65,13 75,46q) t2 30 36 37 Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah) 50 34 -rv.25 - r92 318q) 426 542 1 1 1 Bcsellne 2019 Reallsasl Target ITo. Indikator 2020 2o2L 20.22 2023 20.24 38 Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha) t7.8t7. 153,60 (kumulatif) 24.279. 103,73 (kumu- latif) 2.240. 576 (4.481. 153 Bidang) 4.651. 038 (9,3O2. 077 Bidang) 2.426. 354 (4.852. 708 Bidang) 2.343. 901 (4.687. 802 Bidang) 39 Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha) 33.972. 698,12 (kumulatif) 35.72t. L46,84 (kumu- latifl 1.532 250 2.322.25 o 2.524. 043o) 505. l82o) 40 Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) 0 156 a2 247 62 36 Panjang kawasan hutan 4l yang dilakukan perapatan batas (km) 3.179 1.339 2.386,37 2.83t,37 519 519 Terbentuk dan operasional 42 lembaga Bank Tanah (lembaga) 0 0 0 I 1 i 43 Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi) 10 3 10 10 33 33 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan 44 kembali/ pen5rusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Ranperda RTR) 59 25 35 49 47 31 (nasional) 45 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis pen5rusunan materi Teknis RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR) 15 (nasional) 9 t4 T2 19 26 46 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penJrusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KrlKEK/KSPN/KRB/KPP N) (materi teknis dan Raperkada RDTR) 13 (nasional) 5 16 N/A o -rv.26 - o No. Indlkator Basellne 2019 Realisasi Target 2020 2o.2L 2022 2023 2024 Jumlah materi teknis ^yang dihasilkan dari bimbingan 47 teknis Pen5rusunan RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR) 99 25 81 1i3 96 42 48 Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota (persetujuan substansi) 36 40 38 52 54 36 Jumlah RPerpres RTR KSN 49 yang diselesaikan (materi teknis dan L2 0 N/An) 6 t7 Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan 50 Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres) 4 (nasional) 3 2 N/An) 7 3 Sumber: Kemendagri, 2O2O,2O2l; BNPP,2O22; KKP, ^2023; ^Kementan, ^2023; ^Kemendes ^PDTT, ^2022,2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Nilai baselilrc rasio investasi kawasan ^(Kawasan ^Ekonomi Khusus/Kawasan ^Industri/Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan Perdagangan Bebas dan ^Pelabuhan Bebas) ^tidak ^tercantum ^dalam ^Rencana PembangunanJangkaMenengahNasionalTahun2O2O-2O24, selainitu baseline-nyabernilaiN/Ajugadikarenakan ketidalrtersediaan data yang mengakibattan belum ^dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; ^b) Perhitungan realisasi rasio ^pertumbuhan investasi ^kawasan ^pada ^tahun ^2O2O ^dan ^2O2l ^harrya ^dilakukan ^pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan ^Bebas ^dan ^Pelabuhan Bebas. Sementara ^itu, ^pada tahun 2022 perhintngan realisasi rasio ^pertumbuhan investasi ^kawasan ^juga ^dilakukan pada Destinasi ^Pariwisata Prioritis; c) Jumlah Destinasi Pariwisata ^Prioritas yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata ^Pengembangan ^baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun 2020-2024 ^sehingga ^tahun ^2019 ^belum dapat ditentukan nilai baseline-nya; e) ^Intervensi ^tidak ^lagi ^berlanjut ^di tahun ^anggaran ^2023 ^dan 2024; f) ^Proses pengta.lian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum ^dilakukan ^pembangunan; g; eenyesuaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi 3.399 ^ha ^(pada ^Lampiran ^II ^Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentanglbu Kota Negara ^pada Tahap ^I ^adalah 6.671 ha); ^h) ^Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang); ^i) Angka Capaian ^Tah: ur: ^2022 berdasarkan ^hasil perhitungan ^proyeksi linear data rata-rata danjumlah desa ^per status desa secara ^nasional berdasarkan data Indeks ^Desa ^Tahun ^2Ol9- 2021 sebagai altematif dari Data Podes 2022&2023 ^yang ^terdampak ^Automatic ^Adjustment; j) ^Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang ^Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi ^dan ^penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima ^tahun, ^yaitu ^pada ^akhir ^pelaksanaan ^Rencana Pembangunan ^Jangka Menengah Nasional sehingga ^jumlah daerah tertinggal ^untuk tahun ^2O2l-2O23 ^tidak ^mengalami ^perubahan ^atau tetap 62 kabupaten; kl Baseline N/A ^karena ketika terjadi ^bencana ^belum dimungkinkan ^untuk ^dilakukan pengukuran kirusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan ^sesudah; ^l) ^Sesuai ^Surat ^Kepala Biro Ferencanaao dan Kerja Sama, Kemendes PDTT ^Nomor 132/PRC.04.01|ill12022 ^tanggal ^31 Maret 2022 ^da.n ^Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan ^dan ^Pengembangan ^Kawasan ^Transmigrasi, ^Kemendes ^PDTT ^Nomor 161/PKT.O4.O4lll/2D23 tanggal 7 Februari 2023; m) ^Berdasarkan ^pada surat ^BNPP ^Nomor pRCl3O.O4l24l6lxtl2o2L tanggal 16 November 2021 perihal Penyampaian Perubahan Target Rata-rata Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan surat BNPP ^Nomor ^PRC.32.O1/1751/Vl/2O22tanggal ^29 ^Juni2022 perihal Penyampaian Nilai IPKP ^pada 18 Pusat Kegiatan ^Strategis Nasional ^yang melampirkan ^Surat ^Keputusan kepala ^gttpp Xbmor 32.O7-l3l Tahun 2021 tentang ^Indeks ^Pengelolaan ^Kawasan ^Perbatasan ^Pusat ^Kegiatan Strategis Nasional Tahun2O2l; n) ^Kegiatan ^dilaksanakan ^dengan ^skemapembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara; o) Target ini merupakan ^target ^luas ^Peta ^Bidang Tanah ^(PBT) ^pada ^pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Leng| 18 tahun (%) 21,8010) 21,80a) 21,80a) 21,80a) 21,80 21,80 Persentase merokok 3.10 penduduk usia 10-18 tahun (%) 9,1oto1 9,10u) 9,10a) 9,10a) 8,80 8,7O 3.11 Nilai rata-rata hasil PISA: 3.11.1 Membaca 3711r) N/A11) N/A11) N/A.) 394 396 3.11.2 Matematika 3791tt N/A11) N/Attt N/Ae) 385 388 3.11.3 Sains 3961r) N/A11) N/At1) N/Ae) 399 402 Rata-rata lama sekolah 3.12 penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 8,753) 8,903) 8,973t 9,083) 9,24 9,29 3.13 ^Harapan lama sekolah (tahun) 12,953) 12,983) 13,083) 13,103) L3,22 13,30 4 Meningkatnya kualitas anak, ^perempuan, dan ^pemuda 4.1 Indeks Perlindungan Anak (rPA) 62,7212) 66,89t'zl 61,3812) 69,87") 71,66 73,49 4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,0713) 91,0613) 91,27r3t 91,63131 91,t7- 91,44 91,24- 9t,54 4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 52,6714) 51,0014) 53,33r+) 55,33r+) 56,65 57,67 - IV.57 - Basellne 2()19 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 20]21 20.22 2023 20.24 5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan Persentase rumah tangga 5. 1 miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%) 30,403) 31,853t 35,833) 40,07 38,00 40,OO 6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing Persentase angkatan kerja 6.1 berpendidikanmenengah 43,721s1 ke atas (%) 44,351s) 45,691s) 44,57ts1 48,OO 49,75 6.2 Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) 40,601s) 40,O2rsl 40,39ls) 40,49tsl 43,00 43,1O 6.3 Jumlah PT yang masuk ke dalam uorld class uniuersitg ^(Vll 6.3.1 Top 2O0 016) o16) 016) 016) o 1 6.3.2 Top 300 1 ^16) 1 ^16) 1 ^16l 216) 1 2 6.3.3 Top 5OO 216) 216l 2161 2161 2 3 6.4 Peringkat Global Innouation Index 8517) 8517) 8717t 7 5171 75-80 75-80 6.5 Peringkat pada Olympic Games 46|el (2Ot6l N/A2o) 5521) N/A2o) N/Azot 3022) 6.6 Peringkat pada Paralympic Games 76231 (2016) N/A2o) 4124) N/A2o) N/A2o) 4o2sl Sumber: l) Survei Penduduk Antar Sensus ^(SUPAS), 2Ol5; 2) Data ^Pendataan Keluarga ^(PK) ^2O2L,2022; ^3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2OL9-2O22, untuk ^perhitungan ekstrem menggunakan ^2,15 US$ ^PPP; ^4) ^Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ^(SIAK), 2022; 5) Dewan Jaminan Sosial ^Nasional ^(DJSN), ^2Ol9-2O22; ^6l Sensus Penduduk (SP), 2020; 7) Survei Demografi Kesehatan ^Indonesia ^(SDKI), ^2OI7; 81 Kemenkes, 2OL8-2O2L,TW lY 2022; 9) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019, 2021, 2022; lOl Riset ^Kesehatan Dasar, ^2018; lll Programme for International Student Assessment, ^pelaksanaan Programme for ^International ^Student Assessment setiap tiga tahun sekali, yaitu tahun 2012, 2015, 2018. Pelaksanaan Programme for ^International ^Student Assessment tahun 2021 diundur ke tahun 2022 dikarenakan COMD-l9. Tes ^Programme for ^International ^Student Assessment selanjutnya akan dilaksanakan ^pada tahun 2O25; ^12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPAI,2OL9, 2O2O; l3l BPS,2O2O-2O22; L4l Diolah dari Survei Sosial ^Ekonomi ^Nasional (Susenas) KOR dan Survei Angkatan Keqia Nasional, 2Ol9-2O22 serta Susenas Modul Sosial, Budaya, ^dan Pendidikan (MSBP),2018 dan 2O2l; l5l Sakernas, 2Ol9-2O22; 16) QS WorldUniuersitg ^Rankings,2OL9-2O22; ^l7l INSEAD-WIPO Global Innouation Index Report, 2Ol9-2O22; lal Global ^Tuberculosts ^Report, ^2O2O-2O22; ^l9) ^Olympic Games Rio, 2016; 20) Tidak dipertandingkan ^pada tahun dimaksud; ^21) ^Olympic ^Games Tol5,00 5,00 4,50 3,46 3,5O 3,OO PP 3. Pembangunan Rendah Karbon Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap ^baseline pada sektor energi, ^lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%) 3.1 a. Kumulatif 4,29 4,8T S,40 g,Tobt 9,99 10, 15 b. Tahunan 9,31 9,39 9,92 13,20b) t2,77 11,81 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%) 3.2 a. Kumulatif 47,OO 50,02 51,34 34,77b) 36,36 37,79 b. Tahunan 13,39 78,80 66,05 53,O7b) 58,31 57,23 Penurunan emisi GRK terhadap ba,seline pada sektor limbah (%) 3.3 a. Kumulatif 4,03 4,35 5,03 6,53b) 6,79 6,99 b. Tahunan 6,90 7,15 8,93 9,31b) 9,43 9,39 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%) 3.4 a. Kumulatif 5,44 6,03 6,49 4,77bt 4,97 5,24 b. Tahunan 11,35 10,66 10,42 2,59b| 2,45 2,87 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan 3.s ^(%) a. Kumulatif N/Aat 11,10 10,90 6,60b) 6,90 6,90 b. Tahunan 6,30 11,10 10,50 6,80b) 7,o4 7,3O Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Keterangan: a) belum dilakukan ^perhitungan; b) angka sementara, ^Juni ^2023 - tv.103 - - rv.104 - 4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/ _Major Project_ Dalam Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah direncanakan dua _Major Project_ sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, _impact/outcome/output_ , pelaksana, lokasi, sumber pendanaan, dan indikasi proyek. Selanjutnya, _Major Project_ tersebut akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini 4.1.6.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Membangun ^Lingkungan ^Hidup, ^Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ^pada tahun ^2024 ^sebagai ^upaya ^mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung ^pelaksanaan ^kerangka ^regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24. ^Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan ^(baik dalam ^tahap ^penyusunan ^kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun ^2024 ^adalah ^perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi ^Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2O2O ^(Indonesia Biodiuersitg ^Strategg ^and ^Action Plan/IBSAP Post 2O2Ol. 4.L.7 Ptioritas Nasional ?, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam ^dan ^Transformasi Pelayanan Publik Pembangunan bidang politik, hukum, ^pertalrunan, dan keamanan ^diarahkan ^pada ^upaga mempercepat transformasi ekonomi ^gang inklusif ^dan berkelanjutan ^melalui ^perbaikan sistem hukum unhtk mendorong kemudahan berusaha ^dan ^optimalisasi diplomasi ^ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, ^maupun global, ^termasuk ^kerja sama pembangunaninternasional. Percepatantransformasi ekonomi ^juga didukung ^dengan pengelenggaraan pertahanan dan keamanan Aang responsif, ^penguatan ^pengawasan ^sistem meit dan netralitas Aparatur Sipil Negaro, ^pemindatnn Aparatur ^Sipil ^Negara ^ke ^lbu ^Kota Nusantara, sertafolarc pada ^peningkatan kualitas demokrasi ^klutsusngo dalam pengelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak' 4.1.7.L Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan ^tahun terakhir ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 ^maupun ^Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25, sehingga ^pembangunan ^Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan tahun 2024 akantetap diarahkan untuk ^mewujudkan konsolidasi ^demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap ^keadilan, birokrasi ^yang profesional ^dan netral, optimalisasi kebijakan luar negeri, rasa aman bagi seluruh ^masyarakat, ^serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik ^Indonesia. ^Arah kebijakan tersebut ^akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun ^2024, ^yaitu ^Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam ^konteks tersebut, ^lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak ^pandemi ^COVID-l9, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui ^penegakan ^hukum ^dan ^penciptaan keamanan ^(lana and order) dalam situasi politik ^yang stabil, serta ^peningkatan peran dan ^kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat regional dan ^global. Selain itu, ^mengingat ^tahun ^2024 rnentpakan tahun penutup dari ^periode Rencana ^Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, pembangunan nasional akan lebih ^difokuskan pada ^percepatan ^pencapaian target-target akhir ^jangka menengah ^yang ^telah direncanakan. Pada tahun 2024, pembangunan Politik, Hukum, ^Pertahanan ^dan ^Keamanan ^akan menghadapi beberapa isu strategis. Pada bidang ^politik ^dan komunikasi, ^tahun ^dimaksud merupakan momentum penting dengan ^diselenggarakannya ^Pemilihan ^Umum ^dan Pemilihan Serentak pertama di Indonesia ^pada tahun ^yang ^sama. Tantangan-tantangan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak ^2024, ^di ^antaranya adalah ^pemutakhiran dan penyusunan daftar ^pemilih, produksi dan ^distribusi logistik ^di ^dalam ^dan ^luar ^negeri, kapasitas dan beban keda Badan Ad-lnc ^pemilu, ^pelaksanaan ^pemilu ^di ^luar ^negeri, pelaksanaan pemilu di provinsi baru, ^pengawasan kampanye ^pemilu, ^integritas penyelenggara pemilu, serta pengawasan pemungutan dan ^penghitungan ^suara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ^pelaksanaan ^Pemilihan Umum ^dan ^Pemilihan Serentak 2024 diarahkan ^pada ^penyelenggaraan ^pemilihan yang langsung, ^umum, ^bebas, rahasia, ^jujur, dan adil sesuai dengan ^jadwal yang ^akan ^diwujudkan ^melalui ^strategi ^(1) pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 ^oleh ^Komisi Pemilihan Umum, - IV.105 - (21 pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, (3) memastikan terjaminnya ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu, (4) pemanfaatan sistem informasi teknologi kepemiluan, (5) meningkatkan kapasitas dan kualitas ^penyelenggara dan pengawas pemilu, (6) meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat, serta (7) diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi ^yang efektif. Isu tingginya biaya politik dan maraknya korupsi masih menjadi ^persoalan yang berdampak pada lemahnya kapasitas lembaga demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol ^sosial masih menghadapi masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, khususnya antara tingkat nasional dan daerah, serta belum adanya ^pendanaan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebdakan ^yang ditetapkan, ^yaitu pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substansial melalui (1) bantuan keuangan kepada ^partai ^politik didukung dengan ^penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas ^partai ^politik; (2) ^penguatan ^pendidikan politik, khususnya generasi muda; serta (3) peningkatan kapasitas dan kualitas Ormas. Pada bidang komunikasi masih terdapat beberapa isu strategis, antara lain kualitas ^konten dan pemanfaatan akses informasi yang belum optimal; talenta digital ^yang ^masih membutuhkan peningkatan untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi ^kunci transformasi ekonomi Indonesia; serta peran dan fungsi lembaga independen ^bidang komunikasi dan informasi yang belum cukup kuat. Pembangunan bidang komunikasi diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi ^publik ^yang dilakukan ^dengan strategi (1) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (2) penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi dan mengoptimalkan ^penggunaan media ^pemerintah; ^(3) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi; (4) ^peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi ^pendidikan ^dan pelatihan talenta digital; (5) peningkatan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi masyarakat; serta (6) penguatan peran lembaga independen bidang komunikasi ^dan informasi serta kapasitas sumber daya manusia media dan ^jurnalis. Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama ^pembangunan internasional, ^Indonesia akan dihadapkan pada dinamika ^geopolitik yang semakin fluktuatif serta ^persaingan pengaruh dan benturan kepentingan antarnegara yang dapat berdampak ^pada ^pembangunan nasional. Guna menghadapi tantangan tersebut, beberapa isu strategis ^yang akan ^dikedepankan ^pada tahun 2024, di antaranya ^(1) ^penguatan kerja sama bilateral, ^regional dan global serta peran Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka ^penguatan diplomasi ekonomi ^secara ^total guna mendorong transformasi ekonomi; (2) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia, seperti melalui Tlrc Association of Southeast Asian Nations Outlook ^on ^the Indo-Pacific ^serta berbagai prakarsa pada forum kawasan; (3) ^pelindungan Warga ^Negara ^Indonesia ^sebagai respons meningkatnya potensi ancaman, baik akibat konflik internal/antarnegara, ^bencana, kejahatan lintas negara, tuntutan hukum, maupun ^permasalahan keimigrasian; ^(4) penguatan integritas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian perundingan perbatasan; (5) pemanfaatan potensi strategis kerja sama pembangunan internasional untuk merespons berbagai tantangan dan krisis di tingkat global yang saling berkaitan antara lain perubahan iklim, krisis ^pangan, energi, ^dan kemanusiaan melalui penguatan multilateralisme; ^(6) ^peningkatan efektivitas ^kerja ^sama pembangunan untuk lebih mempercepat upaya pencapaian Sustainable Deuelopment ^Goals; (7) penguatan posisi Indonesia sebagai emerging prouider dengan mengedepankan ^Keda Sama Selatan-Selatan dan Triangular dan Kemitraan ^Multi-Pihak ^sebagai ^bentuk ^signature diplomacg; dan (8) penguatan diplomasi ^publik Indonesia ^yang ^masih belum terintegrasi. - IV.106 - Arah kebijakan di bidang kebijakan luar negeri pada tahun 2024 akan difokuskan ^pada (l) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) penguatan kebijakan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, jerat hukuman mati, isu keimigrasian dan ketenagakerjaan, keamanan Anak Buah Kapal, serta kasus online scam; (3) intensifrkasi perundingan ^penyelesaian penetapan batas ^wilayah; (4) peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; dan (5) penguatan ^peran sebagai prominent plager di global south melalui kerja sama Selatan-Selatan Triangular, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan dualrole counties ^(penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya; serta (6) penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi. Strategi di bidang politik luar negeri dan kerja sama ^pembangunan internasional ^pada tahun 2024, meliputi (1) peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, di antaranya melalui agenda setting pada penyusunan ASEAN Post-2025 dan kontribusi aktif ^pada forum kawasan (The Association of Southeast Asian Nations, Indian Ocean Rim Association, Asia- Pacific Economic Cooperation, Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, ^dan lainnya) guna mengantisipasi dinamika kawasan dan menguatkan hubungan bilateral dengan negara anggota; (2) optimalisasi akses dan ^perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi, termasuk penguatan konektivitas regional, ^pemetaan ^pasar serta komoditas potensial dan unggulan, dan Badan Usaha Milik Negara Go Global; (3) penguatan infrastruktur diplomasi, seperti reformatting data economic intelligence serta dialog sinergi antara pusat dan perwakilan Republik Indonesia; ^(4) optimalisasi kebijakan ^preventif ^dan penyelesaian kasus, pemutakhiran data Warga Negara Indonesia di luar negeri, serta penguatan sistem pelindungan seperti Portal Peduli Warga Negara Indonesia; (5) intensifikasi perundingan penyelesaian perbatasan dengan negara prioritas; (6) dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di luar negeri; (7) penguatan kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular di sektor strategis seperti perubahan iklim, krisis ^pangan, energi, dan kemanusiaan; ^(8) ^penguatan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional antara ^lain pencalonan pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024-2026 dan keketuaan pada Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia 2023-2024; ^dan ^(91 penguatan peran dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi ^perdamaian dan ^keamanan internasional salah satunya melalui kontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kerja sama ^pembangunan internasional akan ^terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi rnelalui ^(i) ^penguatan pemberian hibah yang efektif, (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular melalui pendekatan Kemitraan Multi-Pihak, dan (3) penyusunan Grand Design Diplomasi Publik. Pada bidang hukum beberapa isu strategis tahun 2024, di antaranya adalah ^(1) masih ddumpai kondisi hiper regulasi serta tata kelola dari aspek kelembagaan ^yang ^belum optimal dan pembaruan substansi hukum yang belum selesai; ^(2) masih tingginya ^fenomena ouercrowding di berbagai Rumah Tahanan Negara dan ^Lembaga Pemasyarakatan; ^(3) ^belum optimalnya implementasi restoratiue ^justice; ^(41 belum maksimalnya ^integrasi ^dan pemanfaatan data antar Aparat Penegak Hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi; (5) belum terbangunnya ^ekosistem ^pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (6) masih maraknya tindak ^pidana korupsi di ^antaranya korupsi suap dan gratilikasi hingga konflik kepentingan antara ^politisi, ^pejabat publik, pelaku usaha dan lembaga penegak hukum; serta (7) penyelesaian ^pelanggaran Hak ^Asasi Manusia berat yang belum tuntas, standar Hak Asasi ^Manusia ^pada ^dunia bisnis ^yang ^belum sepenuhnya terimplementasi dan akses masyarakat atas ^keadilan ^yang ^belum optimal. Dalam mendukung pelaksanaan ^pembangunan bidang hukum untuk ^mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap ^keadilan, arah ^kebijakan ^difokuskan melalui pelaksanaan program prioritas, di antaranya ^(1) ^perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui pembentukan lembaga ^pengelola regulasi dan ^pembaruan ^substansi - IV.107 - SK No 170230 A hukum; (2) perbaikan sistem ^peradilan melalui ^penguatan ^kelembagaan ^eksekusi ^putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai ^upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan ^informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka ^Sistem Peradilan Pidana Terpadu ^berbasis Teknologi Informasi, serta peningkatan integritas hakim; ^(3) ^penguatan sistem ^anti ^korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi ^pemulihan ^dan ^pengelolaan aset; dan (4) perluasan ^jangkauan akses terhadap ^keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi ^masyarakat, ^serta ^pemenuhan ^layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak ^pidana, khususnya ^kelompok rentan. Strategi tahun 2024 pada bidang hukum antara lain ^(1) ^penguatan database ^dan ^sistem informasi dalam tata kelola ^pembentukan regulasi, ^peningkatan ^kualitas dan ^kuantitas sumber daya manusia dibidang ^peraturan perundang-undangan ^dan percepatan ^pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial; ^(2) ^perluasan implementasi ^digital ^signature dalam proses pertukaran data dan simpul Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis ^Teknologi Informasi di seluruh wilayah; ^(3) ^perbaikan tata kelola eksekusi ^perdata di lembaga ^peradilan dan dukungan kementerian/lembaga terkait untuk ^mewujudkan ^ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (a) ^penguatan ^pencegahan korupsi ^melalui ^pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 dengan ^penambahan ^aksi Penguatan Partai Politik dan Penataan Aset Pusat; ^(5) ^perluasan ^akses ^terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, ^peningkatan ^kualitas, ^kuantitas Organisasi Bantuan Hukum dan ^pemberdayaan hukum masyarakat, ^perlindungan ^hak-hak saksi dan korban, serta pemenuhan hak korban ^pelanggaran Hak Asasi ^Manusia berat; ^serta (6) penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan ^Wakil Presiden. Dalam rangka meningkatkan kualitas ^pelayanan ^publik, ^telah ^dilakukan ^berbagai ^upaya di antaranya pengembangan ^pelayanan publik digital, ^penguatan ^pengawasan ^masyarakat atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan ^Pengaduan Pelayanan ^Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online ^Ralryat, ^penguatan ^pelayanan ^publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik berbasis digital, ^serta ^pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak ^pada ^peningkatan ^kualitas ^pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional ^yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,93 ^pada tahun 2022. Di samping ^itu, dalam hal kepatuhan ^penyelenggaraan ^pelayanan ^publik ^terhadap standar ^pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik) ^juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2022, sebanyak ^179 instansi ^pemerintah ^memperoleh tingkat kepatuhan pelayanan ^publik kategori baik. Pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, ^beberapa ^isu ^strategis ^tahun ^2024 antara lain (1) penerapan ^platform tunggal manajemen ^Aparatur ^Sipil ^Negara, ^(2) ^penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja, ^(3) ^pelanggaran ^netralitas Aparatur Sipil ^Negara dan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil ^Negara ^berpotensi meningkat ^pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, ^(4) belum ^terintegrasinya ^layanan ^publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, (5) ^penguatan ^pengawasan ^masyarakat ^atas pelayanan publik, (6) percepatan integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, ^(7) reformasi birokrasi yang belum berdampak ^pada pembangunan ^nasional, serta ^(8) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi belum dapat ^diintegrasikan dengan aplikasi existing di kementerian/ lembaga/ daerah. Untuk mewujudkan pelayanan ^publikyang berkualitas, ^dilakukan ^perbaikan tata ^kelola dan birokrasi. Arah kebijakan yang dilakukan tahun 2024 di ^antaranya (1) ^transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur ^melalui penguatan budaya kerja ^dan ^emploger branding, percepatan peningkatan kapasitas ^sumber ^daya ^manusia ^aparatur, ^peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, ^pengembangan ^talenta ^dan ^karier, ^percepatan ^transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara, serta ^perancangan ^jabatan, ^perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur; (2) transformasi ^pelayanan ^publik ^melalui - IV.108 - implementasi pelayanan publik berbasis elektronik ^yang terintegrasi, ^penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, dan penguatan ekosistem inovasi; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui ^penataan kelembagaan, ^proses ^bisnis yang efektif dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terintegrasi; ^serta ^(4) penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja ^pembangunan. Strategi perbaikan tata kelola dan birokrasi ^pada tahun ^2024, antara ^lain ^(1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen Aparatur Sipil Negara, ^(21 ^penerapan kebijakan manajemen penghargaan Aparatur Sipil Negara berbasis ^kinerja, ^(3) ^pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam ^penyelenggaraan ^Pemilihan ^Umum dan ^Pemilihan Serentak, (4) penyelesaian ^pengaduan atas dugaan ^pelanggaran sistem ^merit, ^(5) ^integrasi layanan pada portal pelayanan publik (e-seruices), ^(6) pengaduan pelayanan ^publik ^yang diselesaikan, (7) koordinasi ^percepatan implementasi ^kebijakan ^Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, (8) koordinasi ^percepatan reformasi birokrasi, dan ^(9) ^percepatan ^implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di ^kementerian/lembaga/daerah. Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun ^2024 di ^antaranya adalah antisipasi ketegangan berlarut dari konflik ^global; ^pembangunan ^sistem ^pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; digitalisasi ^layanan ^kepolisian; pengamanan penyelenggaraan pemilu; peningkatan upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; penguatan ekosistem keamanan siber; kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme, separatisme/konflik, ^serta deradikalisme; dan penggunaan teknologi informasi pada sistem peringatan dini keamanan laut dalam penyelenggaraan keamanan laut termasuk di Laut Natuna. Dalam mendukung pelaksanaan perwujudan ^pembangunan bidang ^pertahanan ^dan keamanan, arah kebijakan difokuskan untuk menjaga stabilitas ^keamanan nasional yang diwujudkan melalui (1) penguatan keamanan dalam negeri berbasis ^pembangunan keamanan insani; (21 penguatan kemampuan ^pertahanan ^yang dibarengi ^Confidence Building Measures melalui penajaman ^prioritas ^pengadaan alutsista ^dengan mempertimbangkan kapasitas dan pemeliharaan, mengutamakan ^produksi ^dalam ^negeri dan peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan ^prajurit; ^(3) ^penguatan ^keamanan ^laut melalui peningkatan kemampuan kapasitas ^peringatan dini terpadu, ^dan ^penguatan kemampuan kapasitas operasi meialui koordinasi ^pada ^patroli ^bersama; (4) ^penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui ^pelayanan ^kepolisian ^yang ^humanis ^berbasis teknologi; serta (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber ^melalui ^peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta ^penguatan ^infrastruktur ^keamanan siber. Strategi tahun 2024 pada bidang ^pertahanan dan ^keamanan, ^antara ^lain ^(1) penguatan kemampuan pertahanan; (21pembangunan sistem ^pertahanan ^dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; ^(3) ^percepatan digitalisasi ^pelayanan ^kepolisian; ^(4) ^penguatan ^upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan penguatan lembaga rehabilitasi; (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber; (6) kerja sama ^penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu; serta (7) ^penguatan kapasitas ^penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna. 4.1.7.2 Sasaran Priorltas Naslonal Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam ^rangka memperkuat stabilitas ^Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam ^rangka ^memperkuat stabilitas ^Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan transformasi ^pelayanan ^publik ^melalui lima ^sasaran, di antaranya (1) terwujudnya demokrasi ^yang terkonsolidasi, ^terpeliharanya ^kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan ^terjaganya kesetaraan ^warga negara secara optimal; (2) optimalnya kebijakan luar ^negeri; ^(3) ^meningkatkan ^penegakan hukum nasional yang mantap; (4) meningkatnya ^kualitas ^pelayanan ^publik; dan ^(5) terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan ^Republik Indonesia, ^sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.19. - IV.109 - Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabtlitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik No. Sasaran/Indikator Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal BaselTne 2019 Realisasi 2020 20.21 20.22 Target 2023 20.24 1 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)r) 74,92 73,66 74,12 80,41 79,25 79,58 r.2 Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) ^(%o) 70,4 77,23 79,7L 78 81 69,43 2 Optimalnya kebijakan luar negeri Indeks Pengaruh dan 2.1 Peran Indonesia di Dunia Internasional3) 95,20 96,58 Ll2,O6 4,98") 4,88a) 4,88a) 3 Meningkatnya penegakan hukum nasional ^yang mantap 3.1 Indeks Pembangunan Hukum o,62 0,54 0,60 0,56b) o,57b) o,58") 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional+) 3,63 3,84 3,79 3,93 3,90 4,00 5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik ^Indonesia Persentase Luas Wilayah 5.1 NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (o/olsl 100 100 100 100 100 100 Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) ^Kemen PANRB, 5) ^Kemenhan Keterangan: a) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahur. 2022-2024 ^mengalami ^penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan ^peran dan pengaruh dalam indeks, b) Realisasi tahurl 2022 mempakan ^prognosa capaian. ^Penghitungan IPH ^pada ^tahun ^2O2O ^dan tahun- tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode ^pengumpulan data ^dan ^penghitungan, kerangka ^berpikir melalui pilar, variabel dan indikator ^yang baru dan berbeda dengan ^IPH ^pada ^tahun ^2015-2019 ^sehingga ^tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019, ^penghitungan ^nilai ^Indeks ^Pembangunan ^Hukum ^(lPHl 2O2l dilakukan pada tahun 2022, cl ^penghitungan nilai IPH dilakukan ^pada ^T+1. 4.1.7.9 Sasaran Program Prioritas Strategi penyelesaian isu strategis dalam ^pencapaian sasaran ^Prioritas ^Nasional ^Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ^dan Transformasi ^Pelayanan ^Publik dilakukan melalui lima Program Prioritas, ^yaitu ^(1) ^konsolidasi demokrasi, ^(2) ^optimalisasi kebijakan luar negeri, (3) penegakan hukum nasional, ^(4) ^reformasi birokrasi ^dan ^tata ^kelola, serta (5) menjaga stabilitas keamanan nasional, sebagaimana ^pada Gambar 4.16. - IV.110 - Giambar 4.16 Kerangka Prioritas Naslonal 7 Memperkuat Stabllltas Politik, Hukum, Pettahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan hrblik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas ^pada Prioritas ^Nasional ^Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi ^Pelayanan ^Publik dapat dilihat pada Tabel 4.20. Tabel4.2O Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas darl Prioritas ^Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Reallsasi No. Sasaran/Indikator Bo,sellne 20t9 Target 2020 20.21 2022 2023 20.24 PP 1. Konsolidasi Demokrasi Terwujudnya stabilitas politik ^yang kondusif serta komunikasi ^publik ^yang efektif, ^integratif, dan partisipatif 1.1 IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 78,73 75,66 75,67 78,22 81,51 83,71 1.2 lDl Aspek Kebebasan 77,20 79,40 79,72 82,80 74,21 72,53 1.3 IDI Aspek Kesetaraan 70,7t 67,85 78,86 80,28 81,51 81,94 Jumlah Regulasi/ Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di 1.4 Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas- Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen) 3 6 2 3 5 1 1a) PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Meningkatnya efektivitas diplomasi dan ^pemanfaatan kerja ^sama pembangunan ^internasional 2.L Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum) 8 20 - IV.111 - 48 45 t4 16 IYo. Sasaran/Indlkator Basellne 2()19 Realisasi Target 2020 2o2t 20.22 2023 20.24 2.2 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 3,78 3,82 3,98 4,06 3,95 4,OO Indeks Pelayanan dan 2.3 Pelindungan WNI di Luar Negeri 89,91bt 88,35 92,61 94,86 91,00 92,OO PP 3. Penegakan Hukum Nasional Meningkatnya penegakan dan ^pelayanan hukum ^serta akses terhadap ^keadilan 3.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,70 3,84 3,88 3,93 4,O9 4,14 PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata ^Kelola Meningkatnya kualitas pelayanan ^publik melalui ^perbaikan tata ^kelola dan ^birokrasi 4.L Indeks Pelayanan Publik 4.t.1 Kementerian ll*rnbaga 3,83 4,O0 4,00 4,13 4,10 4,20 4.1.2 Provinsi 3,36 3,70 3,88 4,O7 3,9O 4,OO 4.1.3 Kabupaten/Kota 3,42 3,65 3,27 3,60 3,70 3,80 PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan ^Nasional Terl'aganya stabilitas pertahanan dan ^keamanan 5.1 Indeks Kekuatan Militer O,28 0,26 0,22 0,22 o,2l o,20 5.2 Indeks Terorisme Global 5,O7 4,63 5,5 5,5 4,29 4,24 5.3 Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 53,32 62,90 62,80dt 62,god) >60 >60 5.4 Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4,23") 4,23 3,91 3,7L 3,30 3,40 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Keterangan: a) Penyesuaian angka target, ^Kemenkominfo ^menyusun ^I ^I ^dokumen yang mendukung ^tata ^kelola komunikasi publik,-yaitu 1 ^(satu) Peraturan ^Presiden, ^1 ^(satu) Revisi Permenkominfo, ^1 ^(satu) Naskah Akademik, darr 8 (delapan) Kajian; b) data baseline ^2019 ^menggunakan metode ^perhitungan lama; ^c) ^indikator ^nasional ^yang sesuai dengan indikator ^global untuk ^Sustainable ^Deuelopment Goals; d) ^data ^tahun ^2O2O 4.L.7.4 Proyek Priorltas Strategis/ MaJor ProJect Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas ^Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Fublik telah ^disusun ^dua Major ^Project sebagai ^langkah ^konkret dalam pencapaian sasaran ^yang dirinci ^berdasarkan ^urgensi, ^impact/outcome/output, instansi pelaksana, lokasi, dan indikasi ^proyek ^di ^bawah ^ini - rv.112 - -rv.113 - 4.1.7.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas ^Politik, ^Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik ^pada tahun ^2024 ^sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk ^mendukung ^pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun 2O2U2O24, yang meliputi (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian Internasional; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional; (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses ^persiapan (baik dalam tahap ^penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun ^2024, ^terdiri dari (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ^37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; (c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (d) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ^Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (e) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ^13 Tahun 2016 tentang Paten; (0 Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; G) ^Rancangan Undang-Undang ^tentang Jaminan ^Benda Bergerak; (h) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut; dan (i) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. 4.2 Pendanaan Priorltas Naslonal Tahun 2024 mertpakan periode ^yang sangat menentukan ^penyelesaian ^target ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. ^Untuk itu, ^dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, pemerintah berupaya ^seoptimal ^mungkin menargetkan sasaran Prioritas Nasional dalam ^RKP Tahun ^2024 ^dengan ^fokus ^pada penyelesaian prioritas. Selain itu, untuk memastikan kelancaran ^pelaksanaan, ^maka penentuan kegiatan/proyek prioritas harus lebih tajam dan selektif, ^serta mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas ^pelaksanaan, serta ^memastikan ^daya ^ungkit dan fungsionalitas dari ^pelaksanaan kegiatan/proyek. ^Pencapaian ^tersebut ^menjadi barometer penting untuk memastikan sasaran utama ^pembangunan ^dapat menjadi ^basis pembangunan pada periode berikutnya. Pendanaan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2024 ^difokuskan ^dalam ^delapan ^arah kebijakan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur ^dasar dan ^konektivitas; ^percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; pembangunan rendah karbon dan transisi ^energi; pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; ^peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; revitalisasi industri dan ^penguatan ^riset ^terapan; - IV.l14 - penguatan daya saing usaha; serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Fokus tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai upaya ^penyelesaian dan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek yang bersifat strategis pendukung Prioritas Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2024. Tabel4.21 Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2ol24 lYo. Prloritas Nasional Indikasi Peadanaan (Rp. Triltua) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan 43,9 c Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 49,4 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 233,O 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6,8 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar LO2,8 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 4,7 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 7 t,L Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Catatan: a) Pagu belanja kementerian/lembaga berdasarkan Pertemuan ^Tiga Pihak ^Pagu ^Indikatif ^2024; ^b) ^Sesuai dengan pendekatan Tematih Holbtih Integratif, dan Spasial, sebua-h ^proyek dapat ^mendukung lebih ^dari ^satu ^PN; c) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama ^Pemerintah dan Badan Usaha, belum mencakup rincian Transfer ke Daerah dan dukungan ^Badan ^Usaha (Badan Usaha ^Milik ^Negara/Swasta). Pemutalrtriran angka, identilikasi dan integrasi antarinstansi dan sumber ^pendanaan ^(Belanja kementerian/lembaga, Transfer ke Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, ^dan ^Badan ^Usaha) akan dilakukan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ^pascapenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja ^Negara ^2024. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, ^kebijakan pendanaan diarahkan untuk mendukung infrastruktur dasar, seperti pembangunan perumahan layak huni, penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi, ^pembangunan akses sanitasi, serta akses air minum. Sementara itu, untuk ^percepatan peningkatan konektivitas akan diarahkan untuk pembangunan ^jalan bebas hambatan dan ^jalan ^strategis, pembangunan pelabuhan, pembangunan/peningkatan bandara, serta ^pembangunan ^jalur kereta api. Selain itu, pendanaan ^juga akan ditekankan untuk mendorong ^percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hunian, gedung, penataan kawasan, pembangunan rumah sakit dan bandar udara, ^serta pemindahan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk pembangunan berkelanjutan didukung dengan pendanaan Prioritas Nasional ^yang mencakup kebutuhan ^pembangunan rendah karbon dan transisi energi dalam merespons ^perubahan iklim. ^Dukungan pembangunan akan dilakukan antara lain melalui pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Surya, restorasi lahan gambut, serta rehabilitasi kawasan mangrove. - IV.115 - Alokasi pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 ^jtga difokuskan ^pada pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara ^lain ^untuk ^bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia ^Sehat, ^bantuan ^iuran ^Pekerja Bukan Penerima Upah, bantuan sosial sembako ^kepada keluarga penerima ^manfaat, ^dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan untuk ^peningkatan ^kualitas ^pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan pemberian dukungan ^meliputi ^pembangunan dan pengembangan rumah sakit, kampanye ^percepatan ^penurunan ^stunting, ^dan ^Program Indonesia Pintar bagi semua ^jenjang pendidikan ^juga ^rnenjadi ruang ^lingkup dari ^kebijakan pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024. Pendanaan Prioritas Nasional ^juga akan fokus ^pada kegiatan yang ^mendukung ^revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, antara lain terkait ^restrukturisasi mesin/peralatan industri perusahaan dan pengembangan sistem ^perizinan berusaha ^yang ^terintegrasi ^secara elektronik. Sedangkan untuk mendorong ^penguatan daya ^saing ^usaha, ^dukungan pendanaan akan difokuskan pada pendataan lengkap koperasi dan usaha ^kecil, ^mikro ^dan menengah, serta dukungan untuk sertifikasi halal. Selain itu, ^Pemilihan Umum dan Pilkada serentak merupakan salah satu kegiatan ^penting ^di tahun 2024 ^sehingga ^kegiatan ^ini juga akan menjadi prioritas ^pada kebijakan ^pendanaan pada ^RKP. ^Dukungan ^yang ^perlu dipenuhi antara lain pemenuhan kebutuhan ^pemungutan ^dan ^perhitungan ^suara, pengelolaan ^logistik, dan pengamanan. Selain memperkuat proses ^penentuan proyek, ^perlu dipastikan ^efisiensi ^dan ^efektivitas pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 dengan mengintegrasikan ^pemanfaatan ^berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari Anggaran ^Pendapatan dan Belanja ^Negara, ^seperti belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga ^(subsidi ^serta ^Public Seruice Obligation), dan Transfer ke Daerah, ^maupun sumber ^pendanaan nonpemerintah seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara. ^Dengan ^kondisi ^Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas, keterlibatan Badan ^Usaha Milik ^Negara ^dan ^swasta ^menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong ^pelaksanaan pembangunan ^berjalan lebih optimal. Upaya optimalisasi melalui ^pengintegrasian sumber ^pendanaan ^salah satunya dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus diarahkan ^antara ^lain ^untuk mempercepat pencapaian target ^prioritas nasional, ^mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ^kesenjangan ^layanan ^publik, ^serta mendukung operasionalisasi ^pelayanan publik. Agar ^selaras dengan ^sumber ^pendanaan lainnya, Dana Alokasi Khusus taln: un 2024 akan dimanfaatkan ^untuk ^Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui ^tematik ^Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Penguatan Kawasan ^Sentra ^Produksi ^Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani); tematik Penguatan Daya ^Saing Usaha ^melalui tematik ^Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Pengembangan ^Food ^Estate. ^Tematik ^Food ^Estate ^dan Kawasan Sentra Produksi Pangan sekaligus diarahkan ^mendukung ketahanan ^pangan sebagai antisipasi perubahan iklim. Dana Alokasi ^Khusus tahun ^2024 ^juga dimanfaatkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan ^Kesehatan ^dan ^Pendidikan ^agar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan berdaya ^saing. Sedangkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur ^Dasar ^dan ^Konektivitas ^serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi akan ^dilaksanakan ^melalui ^tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah ^Afirmasi. - rv.116 - Keterangan: ay bersifit indikasi untuk selanjutnya ^disesuaikan ^dengan ^kebijakan pemanfaatan, ^perhitungErn ^teknis ^dan ^kesiapan pelaksanaan Catatan: l) ^pagu Dana Alokasi Khusus ^2024 berdasarkan kesepakatan bersama ^antara ^Kementerian PPN/Bappenas ^dengan Keme-nterian Keuangan 4 Ju1j2O23,2) ^Pagu Dana ^Alokasi Khusus dapat ^dimutakhirkan ^sejalan ^dengan proses RKP dan Anggaran Pendapatan ^dan Belanja ^Negara, ^3) ^Pengintegrasian ^sumber-sumber pendanaan termasuk ^Dana Alokasi-Khusus maiih dalam ^proses ^pembahasan, ^penajaman ^dan ^penyusunan ^rincian ^sampai ^dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ^piscapenetapan ^Angga-ran ^dan Pendapatan Belanja Negara2O24. -rv.i17 - Gambar 4.17 _Highlight_ Dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 BAB V KAIDAH PELAKSAI{AAN tlnfitk mema.stika; n upaga ^penlngkatan ^produktiuitas ^unfl.tk transforrna.si ekonomi gdng tnklustf dan berkelanJutdn dapat dilakukc; n ^seco; rtz efekttf, tetttkur, dan manfaatnga dapat dlrasakan ^oleh ^nasgarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, ^kerangka ^regulasi, serta kerangka eaaluq.sl dan pengendallan ^pada ^pelalssanao; n ^RI{P ^Tahun 2024 5.1 Keraagka Kelembagaan Dalam rangka mendukung ^pencapaian sasaran ^pembangunan secara ^efektif, diperlukan adanga kerangka kelembagaan Aang sejalan ^dengan kebijakan ^pembangunan ^nasional, perkembangan lingkungan strategis pembanganon, ^peraturan perundangan gang ^berlaku, dan pembagian kewenangan ^pusat-daerah- Penataan kelembagaan ^dilakukan ^dengan memperhatikan asas manfaa| efisiensi, serta ^efektiuitas, dengan mendorong ^kolaborasi secara tr ansp aran, ^p artisip atiJ serta akuntab ^el. Kerangka Kelembagaan berperan untuk ^mendorong ^efektivitas pelaksanaan pembangunarl dengan mempersiapkan kelembagaan ^yang tepat fungsi, tepat ^ukuran, ^dan tepat ^proses. Penataan kelembagaan difokuskan ^pada pengaturan organisasi, ^baik ^yang bersifat ^intern maupun antarorganisasi ^pemerintah, serta ^penguatan ^pada tugas, ^fungsi, ^kewenangan, peran dan struktur organisasi kementerian / lembaga/ daerah. Adapun arah kebijakan Kerangka Kelembagaan ^pada ^RKP ^Tahun ^2024 ^diselaraskan dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24 yaitu: (1) mendukung pencapaian tujuh Prioritas ^Nasional dan ^Maior Project ^serta ^merespons berbagai perubahan dan ^permasalahan yang ^ada; (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ^ketepatan ^struktur ^organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas ^dan ^fungsi organisasi sehingga pelaksanaan ^pencapaian Prioritas ^Nasional ^tidak terkendala ^oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik; (3) mendorong pelaksanaan ^perencanaan ^pembangunan di ^tingkat pusat ^dan ^daerah dengan kelembagaan ^yang sudah ada ^sesuai dengan ^tugas dan fungsinya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24, penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan ^dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana Gambar 5. ^1. -v.1 - Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 5.2 Kerangka Regulasi Kerangka regalasi memiliki peran penting sebagai enabler ^pembangunan nasional dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasa: ran ^pembangunan nasional. ^Oleh ^karena ^itu, diperlukanidentifikasi kebutuhan regula.si Aang mendukung ^pioritas ^pembangunan nasional. Kebutulwn regulasi dapat berupa simplifikasi ^dan ^perubahan terhadap ^regulasi eksistirry maupun pembentukan regulasi baru Kerangka Regulasi bertujuan untuk ^(1) mengarahkan ^proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan ^pembangunan nasional; ^(21 meningkatkan kualitas peraturan ^perundang-undangan dalam ^rangka ^mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan; dan (3) meningkatkan efisiensi ^pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan ^peraturan perundang-undangan. -v.2 - Gambar 5.1 Prinsip Kerangka Kelembagaan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Indikasi Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian ^Prioritas ^Nasional Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk ^Destinasi Pariwisata ^Nasional Wakatobi Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Keda dan Investasi di Sektor ^Riil, ^dan ^Industrialisasi, ^serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Daya Saing Destinasi dan ^Industri ^Pengolahan ^Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan ^Rantai ^Pasok ^dan ^turut ^mendukung pencapaian beberapa Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas. ^Kerangka ^regulasi ^ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden ^Nomor ^14 ^Tahun ^2018 tentang ^Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2Ol4 ^tentang Koordinasi ^Strategis Gambar 5.2 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Gambar 5.3 Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung ^pelaksanaan ^prioritas nasional sektor pariwisata di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O ^tentarrg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2O2O-2O24. Kerangka Regulasi ^ini dibutuhkan untuk mendetailkan arah serta ^peningkatan kapasitas ^pariwisata Indonesia dan menjadi komponen investasi baik dalam Anggaran Pendapatan dan ^Belanja ^Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik ^Negaraf ^Badan ^Usaha Milik Daerah, Ke4'asama Pemerintah dan Badan Usaha, maupun swasta/masyarakat. (21 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan ^Antarwilayah ^ini meliputi 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden tentang ^(1) RencanaZonasi ^Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (21 Laut Seram; ^(3) Laut Teluk Cenderawasih; dan ^(4) Laut Aru. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Program ^Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan serta ^Kegiatan ^Prioritas Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penataan ^Ruang ^Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut. Kerangka ^Regulasi ^ini ^merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang ^Cipta ^Kerja ^yang memberikan amanat untuk integrasi tata rrrang darat dan laut. Rancangan ^regulasi ^ini menjadi sarana penting dalam mendukung ^pertumbuhan ekonomi ^khususnya mempermudah investasi di suatu wilayah laut bagi calon investor tentang ^rencana pemanfaatan ruang laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk ^Mengurangi Kesenjangan ^dan Menjamin Pemerataan" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan ^Papua Tahun 2025 - 2029 Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung amanat dari ^Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang Penerimaan, Pengelolaan, ^Pengawasan ^dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam ^Rangka Pelaksanaan ^Otonomi Khusus Provinsi Papua. Rancangan regulasi ini menjadi sarana ^penting dalam ^mendukung peningkatan nilai investasi dan penguatan sumber daya manusia Orang Asli Papua ^di beberapa kabupaten Provinsi Papua. (2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu ^Kota ^Nusantara Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Percepatan ^Pembangunan ^Ibu ^Kota Nusantara khususnya Major Project Pembangunan Ibu Kota ^Nusantara. ^Rancangan regulasi ini merupakan amanat Pasal ^14 Undang-Undang ^Nomor ^3 ^Tahun 2022 ^tentang Ibu Kota Negara. Penyusunan regulasi ditargetkan ^selesai ^pada ^tahun ^2024 ^agar ^proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus dapat dilaksanakan. ^Rancangan regulasi ini secara tidak langsung dapat memberikan dukungan ^kepastian pelaksanaan investasi dengan memperjelas ^pembagian wilayah administrasi ^dan ^perencanaan. Regulasi akan mengatur secara ^jelas bentuk, ^jumlah, dan struktur ^wilayah ^Ibu ^Kota Nusantara. Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk ^Mendukung ^Pengembangan ^Ekonomi dan Pelayanan Dasar" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan ^Pembangunan ^Angkutan ^Umum Massal Perkotaan Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas ^Transformasi ^Digital, ^serta Major ^Project Transformasi Digital. Rancangan regulasi ini ^diharapkan dapat ^menjawab ^keterbatasan sistem angkutan umum massal ^perkotaan ^yang ^masih terbatas dan ^pangsa pasar yang masih rendah, serta kerugian ekonomi akibat ^kemacetan yang ada. Rancangan ^regulasi ini menjadi sarana penting untuk mendorong ^iklim ^investasi ^melalui ^optimalisasi sumber daya pada pemerintah daerah, ^pemerintah ^pusat ^dan ^badan ^usaha ^dalam -v.4 - penyelenggaraan angkutan umum. Selain itu, rancangan regulasi ini ^juga ^dapat mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan ^pembangunan ^yang berkelanjutan melalui pembangunan angkutan umum ^massal perkotaan yang ^integratif, efektif dan efisien. Prioritas Nasional 7 ^uMemperkuat Stabilitas Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan ^dan Transformasi Pelayanan Publik" (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor 24 ^Tahlun 20OO tentang Perjanjian Internasional Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Perubahan Undang-Undang ^Nomor 24 ^Tahun 2000 ^tentang Perjanjian Internasional dilatarbelakangi oleh Putusan ^Mahkamah Konstitusi ^Nomor: I3/PUU-XVI /2OL8 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 ^Ta}rttn ^2O0O ^tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar ^Negara ^Republik ^Indonesia Tahun 1945. Urgensi pembahan Undang-Undang ini diperlukan untuk ^memberikan kejelasan normatif untuk menjawab berbagai ^permasalahan yang ^teridentifikasi ^pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama terkait aspek ^kriteria ^peq'anjian yang perlu disahkan oleh Dewan Perwakilan Ralryat. (2) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Penegakan Hukum Nasional dan Kegiatan Prioritas Penataan Regu1asi. Saat ini ^pengaturan ^terkait Hukum Perdata Internasional masih menggunakan regulasi ^peninggalanzarrran ^kolonial dan tersebar pada beberapa ^peraturan di antaranya ^dalam }{erzien ^Inlandsch ^Reglement, Reglement voor de Buitengewesten, dan Reglement op de ^Rechtsvordering. ^Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam memberikan ^landasan strategi hukum perdata yaitu sebagai acuan dalam menjalankan ^perbuatan hukum ^perdata ^yang mengandung unsur asing (transnasional). Selain itu, ^Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ^juga menjadi ^pedoman ^bagi ^hakim ^dalam memeriksa dan memutus sengketa Hukum Perdata Internasional ^sehingga ^dapat memberikan kepastian hukum. (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas ^Reformasi Sistem ^Akuntabilitas ^Kinerja Pembangunan. Rancangan Peraturan Presiden ^tentang ^Sistem ^Akuntabilitas ^Kinerja Pemerintah ini diperlukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas ^kinerja ^pemerintah secara nasional yang menjadi ^prioritas ^presiden. Harapannya dengan adanya ^Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, akan tergambar ^lebih ^jelas ^kontribusi ^capaian ^kinerja kementerian /lembagaldaerah terhadap capaian kinerja secara ^nasional. ^Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah akan menguatkan ^collaboratiue ^working ^pada pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, sehingga lebih fokus ^kepada perwujudan manfaat yang dihasilkan. (41 Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah ^Non-Kementerian Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk menjawab ^permasalahan ^dalam ^organisasi pemerintah saat ini, yaitu: struktur kelembagaan ^pemerintah ^pusat yang ^semakin gemuk; lemahnya interkoneksi dan koordinasi antarlembaga ^pemerintah ^pusat ^(dan daerah); serta tidakjelasnya ^pengaturan tentang ^kedudukan, fungsi, ^dan peran lembaga pemerintah khususnya Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Permasalahan ^tersebut terjadi karena terdapat kekosongan aturan ^tentang ^organisasi kelembagaan ^pemerintah yang komprehensif memuat antara lain kedudukan ^prinsip dan ^kriteria ^pembentukan (standardisasi pembentukan organisasi kelembagaan ^pemerintah). ^Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang saat ini diatur dengan ^Keputusan ^Presiden ^Nomor ^103 ^Tahun 2OOl perlu ditingkatkan ^pengaturannya dengan ^penyempurnaan ^sesuai ^dengan kebutuhan perkemban garr zamarl -v.5 - 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Dalam rangka menjaga ketercapaian sasaran dantarget ^pembangunan ^RKP ^Tahun ^2024 secara efektif dan optimal, maka disusun kerangka eualuasi ^dan ^pengendalian ^pelaksanaan pembangunary Aang berfungsi sebagai pegarlgan umum bagi ^penanggung ^jawab kebijakan dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ^pembangunan ^taLrun ^2024 gang ^merupakan ^tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional Tahun ^2020-2024. 5.3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Secara garis besar, kerangka evaluasi ^pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari ^evaluasi saat pelaksanaan (on-going)dan evaluasi ^pascapelaksanaan ^(ex-post). ^Adapun ^penjelasan ringkas terkait tujuan, ruang lingkup, ^pihak-pihak, mekanisme, dan ^metode ^evaluasi ^yang digunakan sebagai berikut. (1) Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertt$uan untuk ^(a) ^menilai ^pencapaian ^kineda pembangunan, mencakup kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan dan ^proyek prioritas strategis; serta (b) memberi umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya, berupa bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan ^ke ^depan, termasuk perumusan tema pembangunan ^pada ^RKP Tahun 2026. ^Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 disusun berdasarkan tujuh Prioritas Nasional ^yang sesuai ^dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun 2O2O-2O24 untuk menjaga konsistensi ^pelaksanaan dan evaluasi. (21 Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan RKP Ruang lingkup substansi evaluasi ^pelaksanaan RKP Tahun 2024 ^mencakup seluruh prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis, serta kontribusi kementerian/lembaga selaku ^pelaksana pembangunan ^yang mendukung ^tercapainya sasaran dan target pembangunan tahun 2024. ^Cakupan ^evaluasi pelaksanaan ^RKP Tahun 2024 sebagai berikut (a) Kinerja efektivitas prioritas pembangunan meliputi ^pencapaian sasaran ^prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis; (b) Kinerja efektivitas kementerian/lembaga dalam mendukung ^pencapaian ^prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis. (3) Pihak-Pihak dalam Evaluasi Pelaksanaan RKP Para pihak yang terlibat dalam evaluasi ^pelaksanaan ^RKP, ^antara ^lain (a) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan ^Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ^pihak ^penyusun evaluasi ^pelaksanaan ^RKP ^Tahun 2024. Penyusunan evaluasi ^pelaksanaan ^RKP Tahun ^2024 dilaksanakan ^dengan sumber data utama berdasarkan e-Moneu ^Kementerian ^PPN/Bappenas sesuai yang dilaporkan secara berkala oleh ^para penanggung ^jawab ^prioritas ^pembangunan ^dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian/lembaga sebagai pelaksana RKP; (b) Menteri atau Fimpinan Lembaga sebagai ^pihak ^pelaksana pembangunan ^tahun 2024, yang berkontribusi terhadap ^pencapaian ^target ^RKP ^Tahun ^2024 ^melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2024 serta ^melaporkan ^perkembangan pelaksanaannya sesuai ketentuan melalui aplikasi e-Moneu. -v.6 - -v.7 - (4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari dua tahap, yaitu: (a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap I (evaluasi saat pelaksanaan/ _on_ _going)_ , merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III tahun 2024. Adapun alur evaluasi RKP Tahun 2024 tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.4. Gambar 5.4 Alur Evaluasi RKP Tahap I (Capaian Hingga Triwulan III) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Gambar 5.5 Alur Evaluasi RKP Tahap II (Capaian Hingga Triwulan IV) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. (5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP Metode evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 ^meliputi ^(a) ^metode ^analisis ^gap ^untuk mengukur kinerja efektivitas ^prioritas ^pembangunan dan ^(b) metode ^analisis kinerja efektivitas kementerian/lembaga. Secara lebih rinci, ^metode ^evaluasi pelaksanaan ^RKP yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut. Tabel 5.1 Metodologi Evaluasl Pelaksanaan RKP Aspek Uraiaa I. Erraluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan (1) Metode Evaluasi Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas ^pembangunan: 1. Kinerja capaian indikator: analisis ^gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator ^prioritas ^pembangunan dan proyek ^prioritas strategis); 2. Kinerja capaian tiap level kinerja: rata-rata ^(prioritas ^pembangunan dan proyek prioritas strategis). (2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran prioritas ^pembangunan dan ^proyek ^prioritas strategis (berdasarkan e-Moneu dan konfirmasi ^pendalaman dari ^PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data capaian RO K/L ^(berdasarkan e-Moneu ^dan ^konfirmasi pendalaman dari K I L pelaksana). (3) Kategori Kinerja Kategori kinerja: 1. Baik, notifikasi hijau, capaian ^>9O ^persen; 2. Cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 ^persen; 3. Kurang, notifikasi merah, capaian ^<60 ^persen; 4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L (1) Metode Evaluasi Metode evaluasi kinerl'a efektivitas K/L: 1. Kinerja dukungan RO K/L: rata-rata tertimbang ^(seluruh ^capaian ^RO terhadap pagu anggaran ^pada ^prioritas ^pembangunan ^tertentu); 2. Analisis keterkaitan kinerja K/L ^dengan ^kinerja prioritas ^pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui ^penelaahan capaian dan hubungan antarindikator; 3. Analisis efektivitas ^(secara kuantitatif). (2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran ^prioritas ^pembangunan ^dan ^proyek ^prioritas strategis (berdasarkan e-Moneu ^dan konfirmasi ^pendalaman ^dari ^PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis ^Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data capaian indikator kinerja K/L ^(berdasarkan ^e-Moneu ^dan konfirmasi pendalaman dari ^K I ^L pelaksana) ; 3. Data capaian RO K/L ^(berdasarkan ^e-Moneu ^dan ^konfirmasi pendalaman dari K I L pelaksana). Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, ^2023 -v.8 - 5.3.2 Kerangka Pemantauan dan Pengendalian ^Pelaksanaan Pembangunan Kerangka pemantauan dan ^pengendalian pelaksanaan ^pembangunan ^RKP ^Tahun ^2024 terdiri atas tujuan, ruang lingkup, ^pelaksana, dan ^alur ^dengan penjelasan ^sebagai ^berikut. (1) Trrjuan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Pembangunan Pemantauan dan pengendalian ^pelaksanaan RKP Tahun ^2024 ^bertujuan ^untuk (a) menggali data dan informasi kemajuan ^pencapaian pelaksanaan ^prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis secara berkala, ^(b) ^menjaga pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau ^proyek ^prioritas strategis ^agar ^dapat berjalan sesuai dengan rencana ata: u on-track ^melalui ^pemanfaatan ^hasil ^pemantauan dan evaluasi, serta (c) memastikan ^pelaksanaan rekomendasi ^tindak ^lanjut ^atas permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi ^dalam pencapaian program dan kegiatan yang mendukung ^prioritas ^pembangunan/proyek prioritas strategis dalam RKP. (2) Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengendalian ^Pelaksanaan Pembangunan Ruang lingkup pemantauan dan ^pengendalian pelaksanaan ^RKP ^Tahun ^2024 ^terdiri ^atas (a) pengumpulan data dan informasi berkala mengenai ^pelaksanaan ^prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis ^yang ^mencakup ^progres, permasalahan, dan kendala yang dihadapi; ^(b) ^pendalaman melalui ^kegiatan ^crosscheck lapangan; serta (c) pelaksanaan rapat ^koordinasi ^pengendalian ^yang ^menyampaikan perkembangan pelaksanaan dan rekomendasi atas ^permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian ^prioritas ^pembangunan ^danf atau ^proyek ^prioritas ^strategis. (3) Pelaksana Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Pemantauan dan pengendalian ^pelaksanaan ^RKP ^Tahun 2024 dilakukan ^oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan ^kementerian/lembaga ^terkait ^dan/atau instansi lainnya (Badan Usaha Milik Negara/pemerintah ^daerah). ^Data dan ^informasi utama yang mendukung ^pengendalian pelaksanaan pembangunan ^yaitu ^data ^hasil pemantauan RKP dan data hasil pendalaman crosscheck lapangan. (4) Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Pembangunan Pengendalian pelaksanaan rencana tahun berjalan ^dilaksanakan ^melalui ^kegiatan pemantauan (dengan mempertimbangkan ^pemantauan Rencana ^Kerja kementerian/Lembaga) kemudian dilanjutkan ^dengan kegiatan ^pendalaman ^crosscheck lapangan dan/atau ^proyek ^prioritas strategis ^pada ^tahun ^berjalan ^sebagaimana pada Gambar 5.6 berikut. Gambar 5.6 Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Rencana ^Tahun ^BerJalan Sumber: Permen PPN/Kepala ^Bappenas Nomor ^I ^Tahun ^2023 ^tentangTata ^Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ^Pembangunan. -v.9 - BAB VI PENUTUP Pembangunan tahunon gang telah dilo,kso; nakan seiak ^periode autal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naslonal Tahun 2O2F2O24 telah menuniukkan ha.sll ^gang ^positif. ^Momendtm inl merttpakoln energg for grouthgdng membaua optlmisme dalam mencapal target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, mengukseslcan rangkaian Pemilihan ^Umurn Tahun 2024, dan meletakkanfondasi ^gang kokoh untuk ^pembantgunan 2025-2029 Penyusunan RKP Tahun 2024 bersifat mandafory ^berdasarkan Undang-Undang Nomor ^25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ^Nasional dan ^Peraturan ^Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi ^Proses ^Perencanaan ^dan ^Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan ^prosesnya, ^RKP Tahun ^2024 ^disusun ^dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah ^(top-down), dan ^bawah-atas (bottom-upl. Secara substantif perencanaan disusun dengan ^pendekatan ^Tematik, ^Holistik, Integratif, dan Spasial. Dokumen RKP Tahun 2024 ^j: uga ^merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam ^pencapaian ^target ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ^RKP ^Tahun ^2024 ^menjadi ^acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan ^pembangunan bagi ^pemerintah ^di ^tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, dokumen RKP Tahun 2024 ^juga dapat ^menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) ^dan ^Non-State ^Actor ^untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam ^mewujudkan ^sasaran pembangunan. Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan ^pembangunan ^tahun ^2023, ^RKP ^Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi ^Ekonomi ^yang Inklusif ^dan Berkelanjutan" dengan tetap menjaga stabilitas ^politik ^dalam menyukseskan ^Pemilihan Umum Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah ^Tahun ^2024 ^disusun ^untuk ^mendorong tercapainya target pembangunan Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun 2O2O-2O24 seoptimal mungkin, agar terciptanya ^fondasi yang ^kokoh bagi ^pembangunan periode jangka menengah tahun 2025-2029. Berdasarkan tema dan ^sasaran ^pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah ^kebijakan pembangunan nasional ^tahun ^2024, serta strategi yang melekat ^pada masing-masing ^arah kebijakan ^sebagai ^berikut: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, ^dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan ^data Registrasi Sosial Ekonomi ^untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, ^(b) ^konvergensi ^pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk ^penanggulangan kemiskinan, (d) peningkatan kesejahteraan ^petani dan ^nelayan, ^serta ^(e) ^peningkatan kualitas konsumsi pangan. (2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan ^kesehatan, ^dilaksanakan ^melalui strategi (a) memperkuat ^penyelenggaraan tata ^kelola ^kependudukan; ^(b) ^reformasi sistem perlindungan sosial; ^(c) meningkatkan ^pelayanan kesehatan ^menuju ^cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan ^pemerataan ^layanan ^pendidikan ^berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan ^pemuda; ^serta (f) ^meningkatkan produktivitas dan daya saing. (3) Revitalisasi industri dan ^penguatan riset terapan, dilaksanakan ^melalui ^strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas ^industri ^yang ^didukung ^percepatan hilirisasi dan penguatan rantai ^pasok, serta ^(b) ^menyediakan ^iklim ^yang ^kondusif dalam penyusunan riset nasional. -VI.1- (41 Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui ^strategi ^(a) ^meningkatkan ^kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan nilai tambah dan ^daya saing ekonomi, ^(c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui ^penciptaan ^iklim ^investasi yang ramah dan kondusif, (d) meningkatkan daya saing ^Usaha ^Mikro, ^Kecil, ^dan ^Menengah dan koperasi, serta (e) meningkatkan modernisasi dan ^penerapan ^korporasi ^untuk ^daya saing pertanian dan kelautan ^perikanan. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan ^melalui ^strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor ^prioritas ^(energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, ^industri hijau, ^pengelolaan ^limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan ^pesisir); (b) ^konservasi ^lahan ^produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi ^berkeadilan; ^serta ^(d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, ^berkelanjutan ^dan berkeadilan, serta perluasan ^pemanfaatan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ^dan konektivitas, dilaksanakan ^melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga ^terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks ^pencegahan ^maupun ^pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat ^wilayah ^sungai ^melalui ^penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air; (c) ^meningkatkan ^sinergi ^dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan ^berbagai ^agenda ^pembangunan ^ekonomi d.an meningkatkan ketahanan kebencanaan di ^setiap ^wilayah; ^(d) ^meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan ^prasarana layanan ^keselamatan dan keamanan ^transportasi; serta (e) meningkatkan konektivitas untuk ^mendukung ^kegiatan ^ekonomi ^dan aksesibilitas menuju pusat ^pelayanan dasar ^dan ^daerah Tertinggal, ^Terluar, ^Terdepan dan Perbatasan. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, ^dilaksanakan ^melalui ^(a) ^membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastrr.rktur ^utama. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan ^melalui ^strategi ^(a) mendorong terwujudnya tahapan ^pemilu/pemilihan ^sesuai ^jadwal, ^(b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan, ^(c) ^mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan ^(d) mendukung ^penyelenggaraan ^pemilu ^di luar ^negeri. (s) (6) Dalam menjaga konvergensi RKP dengan ^Rencana ^Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional, arah kebdakan dan strategi dilaksanakan ^dalam ^koridor ^tujuh ^Prioritas ^Nasional. Dengan demikian, pengendalian terhadap ^pencapaian ^sasaran ^pembangunan jangka menengah dapat dilakukan secara sistematis ^dan ^efektif ^selama periode ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ^2O2O-2O24. ^Tujuh ^Prioritas ^Nasional dimaksud terdiri dari (1) memperkuat ^ketahanan ekonomi ^untuk ^pertumbuhan ^yang berkualitas dan berkeadilan; ^(2) ^mengembangkan ^wilayah ^untuk ^mengurangi ^kesenjangan dan menjamin pemerataan; ^(3) meningkatkan ^sumber ^daya ^manusia yang ^berkualitas ^dan berdaya saing; (41 revolusi mental dan ^pembangunan kebudayaan; ^(5) ^memperkuat infrastruktur untuk mendukung ^pengembangan ^ekonomi ^dan ^pelayanan ^dasar; ^(6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ^ketahanan bencana, ^dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas ^polhukhankam ^dan ^transformasi ^pelayanan ^publik. Untuk mendukung ^percepatan pencapaian target pembangunan, ^RKP ^Tahun ^2024 ^didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/Major ^Project. Pembangunan ^tahun ^2024 }uga ^menuntut adanya penekanan kebijakan ^melalui ^pelaksanaan ^beberapa ^Major ^Project ^yang ^signifikan mendukung arah kebijakan, strategi, dan ^pencapaian sasaran ^Prioritas ^Nasional ^RKP ^Tahun 2024. Oleh karena itu, ^pada RKP Tahun ^2024 ditetapkan ^16 Major ^Project ^yang ^menjadi penekanan (highlightl, yakni (1) Kawasan Industri ^Prioritas ^dan ^Smelter, ^(2) ^Pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ^(3) ^Akselerasi ^Pengembangan ^Energi Terbarukan dan Konservasi Energl, ^(4) Food ^Estate (Kawasan ^Sentra Produksi ^Pangan), ^(5) Destinasi Pariwisata Prioritas, ^(6) Witayah ^Adat ^Papua: ^Wilayah Adat ^Laa ^Pago ^dan Wilayah Adat Domberay, (71Pembangunan Ibu ^Kota Nusantara, ^(8) ^Reformasi ^Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, ^(10) ^Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ^untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan ^Kematian ^Ibu ^dan Stunting, ^(12) ^Akses ^Air ^Minum (71 (8) -vt.2 - Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tansga), (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mekanisme Cleoring Hottse dalam perencanaan Major Projed. tetap ditaqlutkan dengan terus mempertajam pmses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastik€n tercapainya ur@ut Major Projecf agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyara}at pada akhir periode Rencana Pembangu.nan Jangka Menengah Nasional Tah: urr 2O2O-2O24 lnat ^onlg ^sent ^hi ^detiueredl. ^Adapun ^penajaman ^yang dil,akukan antara lain ^(1) mengoptimalkan integrasi berbagai sumber pendanaan Major Project baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara, Badan Usaha Milik Negara, maupun Swasta; (2) mengoptimalkan penyusunsn cascading, executiue stmmary, dan inlo nen@ Major Projee dan (3) mengoptimalkan pelibatan staleelwlder dalam mekanisme Clearing l{ouse melalui rangkaian pertemuan multipihak guna memastikan pencapaian target-target Major Projectt pa.da tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sejak awal periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil ^yang positif. Bangsa Indonesia patut bersyukur, meskipun pada periode tersebut terjadi unpreedented shoclc pandemi COVID- 19 dan serangkaian guncangan ketidakpastian global, namun dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi para pihak, Indonesia mampu bargkit dan menghasilkan pertumbuhan serta stabilitas pembangunan yang retratif menggembirakan dibandingkan dengan sebagian besar negara di dunia. Momentum tersebut merupakan energg for grou)th yal; 'g membawa optimisme bagi Bangsa Indonesia. Dengan semangat tersebut, RKP Tahun 2024 diposisikan untuk (1I mencapai target-target pembangunan Rencarra Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, (2) menyukseskan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2024, dollt (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2G-2024 sebag4i fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode Tahun 2025-2029. JOKO WIDODO FRES IDEN REPUELIK INDONESIA MATRIKS PEMBANGUNAN LAMPIRAN II NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2024 PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK ^PERTUMBUHAN YANG ^BERKUALITAS ^DAN BERKEADIL,AN f$odt . rr'lolrl lPltl/PrognE ^Hodtrr (PP|/r4rrbr fHorltr. (xPl/Proy.t rHodt . lPRo-Pl l: lr.+,-I r-l'llTITrIItl DutunS.n Tcth.d.p Atrhrr Prc.ftlcr In.trEl PGhk r.nr T.rg.t RD. &t 01 PNr Memp€rkuat Ketahanan Ekonomi untuk PertuEbuhan yang Berkualitas dan Bffkeadilan 11 WPP 3,23 "/" 3,4-3,8 ^o/o 02 Terwujudnlapcrcepatan tr.^a[sfomasi ckonomi yan8 inklusif dan bcrkelanjutan mclalui upaya r€vitalisasi industri dan p€nguatan daya Baing usaha, dan ^penguatan pilar pertumbuhar da, daya sains ekoromi 0l - Rasio kcwirausahaan nasiorEl 02 - Pcrtumbuhan PDB p€rtanian 03 - Pertumbuhan PDB perikanan 5,00-7,OO % 5,4-5,4 v" 19,9-20.5 V" 04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan 05 - Kontribusi PDB industri ^penAolahan 06 - Nilai dcvisa pariwhata 7,3a-13,08 miliar US$ 4,50 ^0 79,5 ^o/o 43.914.972'a 07 - Konaibusi PDB ^pariwirata 08 - Penyediaan lapanSan kerja ^pcr 2,7-3,0 ^jnta oranS - A.I.1 - t] R ftlodt.. llrdo[rl (Pll]/ProgtlE Hodtrr lPA/n drt ^! ^I'dodtrt lxPl/Frorck ^r orltr lPRo-P) Inilttrtor DuLurg..r Tcrh.drp irt.hr! Pr.dd.n T.r8.t Rp. .rut Irr.hnd P.httrrr 1,5-3,5 % 9,95-10,20 ^yo 01.o1 PP: Pemenuhar Kebutuhan Energi dengan Mergutamakan PeninglGtan Energi Ba.ru Terbarukan ^(EBT) Ol - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan menguta.I: ral(an pcninSkatan Energi Baru Terba.rukan ^(EBT) 01 - Ikpasitas terpasang pembargkit EBT (Kumulati0 02 - Pcmanfaatan ,ibruel untuk domeatik 2,5 2,5 19,20 aisawatt 4.49a.735,1 r7,40juta kilo liter 01.0r.0r KP: Aksclerasi PengeEbangan Pcmbangkit Eneryi Terbarukan 0l - Meningkatnya aks€lerasi pergcmbangan pembar[kit cneryi terbaruka[ 0l - Kapasitas terpasan8 tambahan pembangkit EBT 2,5 3.662,7 368.585,7 01.01.01.0t PRO-P: Percepatan PembanSunan PeEbargkit Energi Terbarukan 01 - Tcrlakananya percepata.i pembsngunan pembargkit energi terbarukan 0l - Penambahan kapasitas terpasang tal3lbal,an PLT Air 2,5 1.951,4 megawatt 368.5A5,7 KEMEI{TERIAN ^ENERGI DAN SUMBER ^DAYA MINERAL 02 Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Buai 2,5 375 aegawatt 03 - Pena.Ebahan kapasrlas terpasarg tllnballgn PLT Bioenergi 2,5 252,6 megawatt - 4.t.2 - LIK TNTTI.TIT{{A tJ Prlodtr. Ilrlord lml/Progrur ^PHorltrr (PPllKcgt.t.r Horlt t (BPl/ProFL Pdo ttr. llRGPl i: nT-'lln Dutu!r.! Tcrh.d., Atrh.n Rp. arutr 4.104.468,8 lnrtrr.l PchL.lr Turct oI.0l.o2 KP: Peninakatar Pasokar

UU 6 TAHUN 2001

Daftar Files

Asisten Pintar JDIH (Beta)

Produk Hukum Terkait

PMK 91 TAHUN 2023

38/KM.7/2023

PMK 39 TAHUN 2024

PERPRES 52 TAHUN 2023

PERPRES 15 TAHUN 2023

78/PMK.02/2017

Riwayat

Pembentukan