Kamus Hukum

Komponen Input

Komponen Input adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendanai satu atau beberapa paket pekerjaan dalam rangka menghasilkan sebuah Keluaran (output) yang dirinci dalam akun-akun belanja.

Ditemukan dalam 69/PMK.02/2010

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2009

Menteri Teknis

Menteri Teknis adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ditemukan dalam 171/PMK.05/2009

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, | Prajurit TNI

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 2018

Departemen

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

Ditemukan dalam PP 68 TAHUN 2013

Izin Pertambangan Rakyat, | IPR,

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ditemukan dalam UU 3 TAHUN 2020

Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas | Kawasan Bebas

Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Ditemukan dalam 122/PMK.04/2021, 171/PMK.04/2019, dan 11 dokumen lainnya

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Ditemukan dalam 123/PMK.02/2010

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Ditemukan dalam PERPRES 32 TAHUN 2019 dan PP 5 TAHUN 2020

Wilayah Negara Republik Indonesia | Wilayah Indonesia

Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2020 dan UU 6 TAHUN 2011