JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 4.666 hasil
    Dalam 0.009 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN
    71/PMK.06/2016

    Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 27 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
    69/PMK.06/2016

    Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 27 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
    66/PMK.06/2016

    Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 26 Apr 2016
    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAI PEMERINTAH
    64/PMK.06/2016

    Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 26 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    NILAI PABEAN | BEA MASUK
    67/PMK.04/2016

    Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

    • Ditetapkan: 26 Apr 2016
    • Diundangkan: 26 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SIKD | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
    74/PMK.07/2016

    Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

    • Ditetapkan: 28 Apr 2016
    • Diundangkan: 28 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
    76/PMK.05/2016

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    • Ditetapkan: 29 Apr 2016
    • Diundangkan: 29 Apr 2016
    Thumbnail
    BEA MASUK ANTI DUMPING | BIDANG FISKAL
    73/PMK.010/2016

    Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

    • Ditetapkan: 27 Apr 2016
    • Diundangkan: 27 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PIUTANG | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
    75/PMK.06/2016

    Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

    • Ditetapkan: 29 Apr 2016
    • Diundangkan: 29 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PAJAK | SURAT TAGIHAN
    78/PMK.03/2016

    Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 11 Mei 2016
    • Diundangkan: 11 Mei 2016
    • 1
    • ...
    • 18
    • 19
    • 20
    • ...
    • 467
    Quick Look - ??