JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 4.687 hasil
    Dalam 0.005 detik
    Thumbnail
    PEMBIBITAN SAPI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    241/PMK.05/2011

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    251/PMK.01/2011

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERATURAN MENTERI KEUANGAN
    255/PMK.04/2011

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011
    Thumbnail
    PENDANAAN | DANA PENSIUN
    21/PMK.010/2012

    Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2012
    • Diundangkan: 01 Feb 2012
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | BIDANG FISKAL
    19/PMK.010/2012

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2012
    • Diundangkan: 01 Feb 2012
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA PENSIUN | LAPORAN TEKNIS
    22/PMK.010/2012

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2012
    • Diundangkan: 01 Feb 2012
    Thumbnail
    BIDANG FISKAL | DANA PENSIUN
    20/PMK.010/2012

    Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2012
    • Diundangkan: 01 Feb 2012
    Thumbnail
    BEA MASUK | PERUBAHAN KEDUA
    27/PMK.011/2012

    Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ...

    • Ditetapkan: 08 Feb 2012
    • Diundangkan: 08 Feb 2012
    Thumbnail
    PERUBAHAN | PROVINSI PAPUA BARAT
    28/PMK.07/2012

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua...

    • Ditetapkan: 09 Feb 2012
    • Diundangkan: 09 Feb 2012
    Thumbnail
    INSTANSI VERTIKAL | BIDANG UMUM
    29/PMK.01/2012

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2012
    • Diundangkan: 13 Feb 2012
    • 1
    • ...
    • 354
    • 355
    • 356
    • ...
    • 469
    Quick Look - ??