JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 4.666 hasil
    Dalam 0.004 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DANA
    231/PMK.07/2010

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
    235/PMK.07/2010

    Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    233/PMK.07/2010

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
    239/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang...

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ENDOWMENT FUND
    238/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG PAJAK
    240/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    243/PMK.07/2010

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2010
    • Diundangkan: 23 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    242/PMK.07/2010

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2010
    • Diundangkan: 23 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DAERAH
    245/PMK.07/2010

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | DANA BAGI HASIL PAJAK
    246/PMK.07/2010

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    • 1
    • ...
    • 51
    • 52
    • 53
    • ...
    • 467
    Quick Look - ??