JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 4.684 hasil
    Dalam 0.005 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEDOMAN | PENINGKATAN DISIPLIN
    29/PMK.01/2007

    Pedoman Peningkatan Disiplin Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan

    • Ditetapkan: 13 Mar 2007
    • Diundangkan: 13 Mar 2007
    Thumbnail
    PROYEK MONORAIL JAKARTA | PETUNJUK PELAKSANAAN
    30/PMK.02/2007

    Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta

    • Ditetapkan: 15 Mar 2007
    • Diundangkan: 15 Mar 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | IURAN ASURANSI KESEHATAN
    31/PMK.02/2007

    Tatacara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjang...

    • Ditetapkan: 21 Mar 2007
    • Diundangkan: 21 Mar 2007
    Thumbnail
    INSTANSI VERTIKAL | DITJEN PAJAK
    33/PMK.03/2007

    Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Paja...

    • Ditetapkan: 22 Mar 2007
    • Diundangkan: 22 Mar 2007
    Thumbnail
    KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR | BEA MASUK
    34/PMK.011/2007

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

    • Ditetapkan: 22 Mar 2007
    • Diundangkan: 22 Mar 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG KENA CUKAI | PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
    35/PMK.04/2007

    Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol

    • Ditetapkan: 03 Apr 2007
    • Diundangkan: 03 Apr 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBEBASAN PENGENAAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    36/PMK.03/2007

    Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya yang atas Pe...

    • Ditetapkan: 11 Apr 2007
    • Diundangkan: 11 Apr 2007
    Thumbnail
    PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS MUBI NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2007
    39/PMK.07/2007

    Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007

    • Ditetapkan: 13 Apr 2007
    • Diundangkan: 13 Apr 2007
    Thumbnail
    DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
    40/PMK.07/2007

    Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007

    • Ditetapkan: 18 Apr 2007
    • Diundangkan: 18 Apr 2007
    Thumbnail
    PERAKITAN | ALAT BESAR
    41/PMK.011/2007

    Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar Serta Bagian Tertentu untuk Perakitan ...

    • Ditetapkan: 19 Apr 2007
    • Diundangkan: 19 Apr 2007
    • 1
    • ...
    • 96
    • 97
    • 98
    • ...
    • 469
    Quick Look - ??