JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 1.005 hasil
    Dalam 0.004 detik
    Thumbnail
    INFORMASI PUBLIK | UNDANG-UNDANG
    PP 61 TAHUN 2010

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    • Ditetapkan: 20 Agu 2010
    • Diundangkan: 20 Agu 2010
    Thumbnail
    PEMANFAATAN INSENTIF | RETRIBUSI DAERAH
    PP 69 TAHUN 2010

    Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    • Ditetapkan: 18 Okt 2010
    • Diundangkan: 18 Okt 2010
    Thumbnail
    STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
    PP 71 TAHUN 2010

    Standar Akuntansi Pemerintahan.

    • Ditetapkan: 22 Okt 2010
    • Diundangkan: 22 Okt 2010
    Thumbnail
    APBN/APBD | TARIF
    PP 80 TAHUN 2010

    Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pen...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    USAHA HULU | MINYAK DAN GAS BUMI
    PP 79 TAHUN 2010

    Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 82 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | SAHAM PERUSAHAAN
    PP 85 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 22 Des 2010
    • Diundangkan: 22 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEPALA DAERAH | WAJIB PAJAK
    PP 91 TAHUN 2010

    Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL SAHAM
    PP 86 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | SUMBANGAN | INFRASTRUKTUR
    PP 93 TAHUN 2010

    Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Bi...

    • Ditetapkan: 30 Des 2010
    • Diundangkan: 30 Des 2010
    • 1
    • ...
    • 5
    • 6
    • 7
    • ...
    • 101
    Quick Look - ??