JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.005 hasil
    Dalam 0.005 detik
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
    PP 80 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 10 Des 2013
    • Diundangkan: 10 Des 2013
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 81 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 10 Des 2013
    • Diundangkan: 10 Des 2013
    Thumbnail
    ANGKUTAN JALAN | LALU LINTAS
    PP 79 TAHUN 2013

    Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    • Ditetapkan: 10 Des 2013
    • Diundangkan: 10 Des 2013
    Thumbnail
    MODAL AWAL | JAMINAN SOSIAL
    PP 82 TAHUN 2013

    Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

    • Ditetapkan: 12 Des 2013
    • Diundangkan: 12 Des 2013
    Thumbnail
    KETENAGAKERJAAN | MODAL AWAL
    PP 83 TAHUN 2013

    Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    • Ditetapkan: 12 Des 2013
    • Diundangkan: 12 Des 2013
    Thumbnail
    BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
    PP 85 TAHUN 2013

    Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

    • Ditetapkan: 19 Des 2013
    • Diundangkan: 19 Des 2013
    Thumbnail
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | ASURANSI KESEHATAN
    PP 90 TAHUN 2013

    Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri ...

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013
    Thumbnail
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENCABUTAN
    PP 89 TAHUN 2013

    Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdeka...

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013
    Thumbnail
    PENERIMA BANTUAN | SANKSI ADMINISTRATIF
    PP 86 TAHUN 2013

    Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerim...

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013
    Thumbnail
    ASEAN INFRASTRUCTURE FUND | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 97 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund.

    • Ditetapkan: 24 Des 2013
    • Diundangkan: 24 Des 2013
    • 1
    • ...
    • 59
    • 60
    • 61
    • ...
    • 101
    Quick Look - ??