JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.029 hasil
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    TARIF BEA MASUK | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    PMK 35 TAHUN 2023

    Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanj...

    • Ditetapkan: 28 Mar 2023
    • Diundangkan: 29 Mar 2023
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PER-12/PB/2021

    Mekanisme Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Melalui Interkoneksi Sistem

    • Ditetapkan: 01 Des 2021
    • Diundangkan: 01 Des 2021
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    146/PMK.06/2022

    Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

    • Ditetapkan: 18 Okt 2022
    • Diundangkan: 27 Okt 2022
    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PMK 156 TAHUN 2023

    Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

    • Ditetapkan: 27 Des 2023
    • Diundangkan: 28 Des 2023
    Thumbnail
    BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    186/PMK.03/2022

    Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak

    • Ditetapkan: 12 Des 2022
    • Diundangkan: 12 Des 2022
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
    UU 4 TAHUN 2023

    Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

    • Ditetapkan: 12 Jan 2023
    • Diundangkan: 12 Jan 2023
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XVIII/2020

    Berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU BPJS berpotensi menyebabkan kerugian atas hak konstitusional Pemohon karena Pemohon sebagai korban PHK tidak...

      Thumbnail
      PENERAPAN PRINSIP | HUBUNGAN ISTIMEWA
      PMK 172 TAHUN 2023

      Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

      • Ditetapkan: 29 Des 2023
      • Diundangkan: 29 Des 2023
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      PER-21/PB/2022

      Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2022 tentang Uji Coba Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Menggunakan Layanan Keuangan Digi...

      • Ditetapkan: 30 Des 2022
      • Diundangkan: 30 Des 2022
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        • 1
        • ...
        • 32
        • 33
        • 34
        • ...
        • 203
        Quick Look - ??