JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 272 hasil yang relevan dengan "Pemberdayaan masyarakat "
Dalam 0.054 detik
Thumbnail
SISA ANGGARAN | DIPA
12/PMK.05/2012

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 de...

  • Ditetapkan: 19 Jan 2012
  • Diundangkan: 19 Jan 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI | DIPA
229/PMK.02/2012

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 ...

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN | TAHUN ANGGARAN 2009
240/PMK.05/2008

Penyusunan dan Pelaksanaan DIPA Luncuran (DIPA - L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 sebagai Anggaran Belan...

  • Ditetapkan: 31 Des 2008
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | DIPA
10/PMK.05/2011

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Se...

  • Ditetapkan: 10 Jan 2011
  • Diundangkan: 10 Jan 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN | PNPM
27/PMK.05/2010

Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (Dipa-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 01 Feb 2010
  • Diundangkan: 01 Feb 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 7 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 12 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | INDIKATOR
PMK 2 TAHUN 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi ...

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 176 TAHUN 2023

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 28

Loading...
Quick Look - ??
  • pemberdayaan ekonomi lokal...
  • partisipasi masyarakat dalam pembangunan...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • program pelatihan keterampilan masyarakat...
  • kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat...