JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 62 hasil yang relevan dengan "tujuan program pemulihan ekonomi "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PMK 40 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 13 Jun 2025
  • Diundangkan: 20 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HIMPUNAN PERATURAN
103/PMK.05/2020

Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 06 Agu 2020
  • Diundangkan: 07 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | SURAT BERHARGA NEGARA | PROGRAM PEN
187/PMK.05/2020

Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ...

  • Ditetapkan: 26 Nov 2020
  • Diundangkan: 26 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | STABILITAS SISTEM KEUANGAN | PROGRAM PEN
75/PMK.09/2020

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Vir...

  • Ditetapkan: 26 Jun 2020
  • Diundangkan: 29 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 28 TAHUN 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

  • Ditetapkan: 19 Mei 2021
  • Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7

Loading...
Quick Look - ??
  • pemulihan ekonomi nasional...
  • stimulus fiskal...
  • kebijakan anggaran...
  • bantuan sosial...
  • insentif investasi...