JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 176 hasil yang relevan dengan "Program perlindungan sosial "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
TENAGA KERJA | JAMINAN SOSIAL
UU 3 TAHUN 1992

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

  • Ditetapkan: 17 Feb 1992
  • Diundangkan: 17 Feb 1992

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ASURANSI | USAHA
UU 2 TAHUN 1992

Usaha Perasuransian

  • Ditetapkan: 11 Feb 1992
  • Diundangkan: 11 Feb 1992

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DEPARTEMEN | ORGANISASI
Kpres 45 TAHUN 1974

Susunan Organisasi Departemen

  • Ditetapkan: 26 Agu 1974
  • Diundangkan: 26 Agu 1974

Relevan terhadap

Thumbnail
KESEJAHTERAAN SOSIAL | KETENTUAN POKOK
UU 6 TAHUN 1974

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

  • Ditetapkan: 06 Nov 1974
  • Diundangkan: 06 Nov 1974

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      PMK 29 TAHUN 2023

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Singaperbangsa Karawang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

      • Ditetapkan: 15 Mar 2023
      • Diundangkan: 17 Mar 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      215/PMK.07/2021

      Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

      • Ditetapkan: 31 Des 2021
      • Diundangkan: 31 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
      185/PMK.02/2020

      Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 24 Nov 2020
      • Diundangkan: 24 Nov 2020

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      4/PUU-XIX/2021

      Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 9
        • 10
        • 11
        • ...
        • 18

        Loading...
        Quick Look - ??
        • perlindungan sosial bagi keluarga miskin...
        • program bantuan tunai langsung...
        • kebijakan subsidi pemerintah...
        • manajemen risiko program sosial...
        • efisiensi pembiayaan perlindungan sosial...