JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 339 hasil yang relevan dengan "daerah otonomi "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ALOKASI DANA
196/PMK.07/2013

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Pap...

  • Ditetapkan: 17 Des 2013
  • Diundangkan: 17 Des 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ALOKASI DANA BAGI HASIL | PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
22/PMK.07/2013

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

  • Ditetapkan: 08 Jan 2013
  • Diundangkan: 08 Jan 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
74/PMK.07/2013

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 08 Apr 2013
  • Diundangkan: 08 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

  • Ditetapkan: 19 Mei 2021
  • Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2011
239/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 27 Des 2011
  • Diundangkan: 27 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
KABUPATEN MALAKA | PEMBENTUKAN
UU 3 TAHUN 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

  • Ditetapkan: 11 Jan 2013
  • Diundangkan: 12 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBENTUKAN | PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UU 13 TAHUN 2013

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

  • Ditetapkan: 11 Mei 2013
  • Diundangkan: 15 Mei 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PROVINSI SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA
UU 12 TAHUN 2013

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.

  • Ditetapkan: 11 Mei 2013
  • Diundangkan: 15 Mei 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2018
11/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 02 Feb 2018
  • Diundangkan: 02 Feb 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | BIDANG ANGGARAN
108/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 04 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 34

Loading...
Quick Look - ??
  • daerah otonomi keuangan...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • transparansi fiskal dalam daerah...
  • otonomi daerah dan pembangunan ekonomi...
  • regulasi perpajakan daerah...