JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 130 hasil yang relevan dengan "efisiensi pengelolaan dana daerah "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
3/PMK.08/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 18 Jan 2021
  • Diundangkan: 19 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | USAHA MIKRO
65/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program P...

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | JABATAN FUNGSIONAL
150/PMK.05/2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
149/PMK.08/2018

Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 23 Nov 2018
  • Diundangkan: 26 Nov 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
30/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        44/PUU-IX/2011

        Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          54/PUU-XVII/2019

          Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            SATUAN KERJA | REKENING
            252/PMK.05/2014

            Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

            • Ditetapkan: 30 Des 2014
            • Diundangkan: 30 Des 2014

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 9
            • 10
            • 11
            • 12
            • 13

            Loading...
            Quick Look - ??
            • efisiensi pengelolaan dana daerah...
            • pengawasan anggaran daerah...
            • optimalisasi alokasi dana...
            • transparansi pengelolaan keuangan daerah...
            • implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan dana...