JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 168 hasil yang relevan dengan "obligasi pemerintah "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
8 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Dit...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    23/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
      149/PMK.08/2018

      Pembelian Kembali Surat Utang Negara

      • Ditetapkan: 23 Nov 2018
      • Diundangkan: 26 Nov 2018

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      119/PMK.08/2016

      Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan d...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2016
      • Diundangkan: 18 Jul 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      24/PUU-XIX/2021

      Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFRASTRUKTUR | PROYEK STRATEGIS NASIONAL | INFRASTRUKTUR
        60/PMK.08/2017

        Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

        • Ditetapkan: 09 Mei 2017
        • Diundangkan: 09 Mei 2017

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
        180/PMK.07/2015

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

        • Ditetapkan: 25 Sep 2015
        • Diundangkan: 25 Sep 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
        3/PMK.08/2021

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

        • Ditetapkan: 18 Jan 2021
        • Diundangkan: 19 Jan 2021

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA DOMESTIK
        31/PMK.08/2018

        Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

        • Ditetapkan: 29 Mar 2018
        • Diundangkan: 29 Mar 2018

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
        106/PMK.07/2018

        Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

        • Ditetapkan: 31 Agu 2018
        • Diundangkan: 03 Sep 2018
        • 1
        • ...
        • 9
        • 10
        • 11
        • ...
        • 17

        Loading...
        Quick Look - ??
        • obligasi pemerintah Indonesia...
        • pasar obligasi...
        • investasi obligasi...
        • analisis risiko obligasi...
        • pengelolaan utang negara...