JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 146 hasil yang relevan dengan "pemulihan sosial "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
208/PMK.07/2022

Pengelolaan Insentif Fiskal

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
171/PMK.07/2022

Pengelolaan Insentif Fiskal

  • Ditetapkan: 22 Nov 2022
  • Diundangkan: 23 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
PERPRES 82 TAHUN 2020

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 20 Jul 2020
  • Diundangkan: 20 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
215/PMK.07/2021

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    222/PMK.07/2020

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 28 Des 2020
    • Diundangkan: 29 Des 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
    216/PMK.07/2021

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 31 Des 2021
    • Diundangkan: 31 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    69/PMK.07/2021

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 23 Jun 2021
    • Diundangkan: 23 Jun 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CUKAI HASIL TEMBAKAU | DANA BAGI HASIL
    206/PMK.07/2020

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

    • Ditetapkan: 17 Des 2020
    • Diundangkan: 18 Des 2020

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 9
    • 10
    • 11
    • ...
    • 15

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pemulihan ekonomi pasca-pandemi...
    • bantuan sosial untuk masyarakat...
    • penguatan sistem perlindungan sosial...
    • investasi dalam infrastruktur sosial...
    • program peningkatan keterampilan dan daya saing...