JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 146 hasil yang relevan dengan "pengelolaan keuangan berbasis masyarakat "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | HUKUM KEUANGAN NEGARA | COVID-19
35/PMK.07/2020

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghad...

  • Ditetapkan: 16 Apr 2020
  • Diundangkan: 16 Apr 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PERUBAHAN
24/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07 /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mar 2020
  • Diundangkan: 23 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
76/PMK.07/2022

Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | COVID-19 | PROGRAM PEN
101/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

  • Ditetapkan: 05 Agu 2020
  • Diundangkan: 05 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
130/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 13 Sep 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
18/PMK.07/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 145 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENARIKAN DANA
98/PMK.05/2017

Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2017
  • Diundangkan: 18 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
PERPRES 82 TAHUN 2020

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 20 Jul 2020
  • Diundangkan: 20 Jul 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | INFORMASI PUBLIK
129/PMK.01/2019

Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

  • Ditetapkan: 06 Sep 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan keuangan daerah...
  • inklusi keuangan masyarakat...
  • pemberdayaan ekonomi lokal...
  • transparansi anggaran publik...
  • sistem informasi keuangan berbasis komunitas...