JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 191 hasil yang relevan dengan "pengeluaran publik "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
18/PMK.07/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA ALOKASI UMUM | DANA ALOKASI KHUSUS
PMK 134 TAHUN 2023

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusu...

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
38 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    39 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      59/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        34 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          211/PMK.07/2022

          Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 27 Des 2022
          • Diundangkan: 28 Des 2022

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
          194/PMK.07/2022

          Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

          • Ditetapkan: 14 Des 2022
          • Diundangkan: 16 Des 2022

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
          76/PMK.07/2022

          Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 18 Apr 2022
          • Diundangkan: 18 Apr 2022

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          80/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 9
            • 10
            • 11
            • ...
            • 20

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pengelolaan anggaran publik...
            • audit keuangan negara...
            • transparansi belanja pemerintah...
            • efektivitas pengeluaran publik...
            • kebijakan fiskal dan pengembangan ekonomi...