JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14606

Ditemukan 105 hasil yang relevan dengan "perpajakan konstruksi "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
12/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
      225/PMK.05/2016

      Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
      39/PMK.03/2016

      Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

      • Ditetapkan: 22 Mar 2016
      • Diundangkan: 22 Mar 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      57/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATA CARA | VERIFIKASI
          146/PMK.03/2012

          Tata Cara Verifikasi.

          • Ditetapkan: 10 Sep 2012
          • Diundangkan: 10 Sep 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          35/PUU-XI/2013

          Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
            41/PMK.09/2010

            Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

            • Ditetapkan: 22 Feb 2010
            • Diundangkan: 22 Feb 2010
            • 1
            • ...
            • 9
            • 10
            • 11

            Loading...
            Quick Look - ??
            • perpajakan konstruksi...
            • regulasi pajak untuk sektor konstruksi...
            • insentif pajak pembangunan...
            • kewajiban perpajakan perusahaan konstruksi...
            • perlakuan pajak atas pengadaan barang dan jasa konstruksi...