JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 140 hasil yang relevan dengan "proyek bersama "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
4/PUU-XIX/2021

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
      173/PMK.011/2014

      Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

      • Ditetapkan: 22 Agu 2014
      • Diundangkan: 22 Agu 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | JAMINAN KELAYAKAN
      225/PMK.011/2013

      Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

      • Ditetapkan: 31 Des 2013
      • Diundangkan: 31 Des 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      225/PMK.06/2021

      Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

      • Ditetapkan: 31 Des 2021
      • Diundangkan: 31 Des 2021

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENUGASAN KHUSUS | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
      198/PMK.08/2017

      Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 21 Des 2017
      • Diundangkan: 21 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
      129/PMK.08/2011

      Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 15 Agu 2011
      • Diundangkan: 15 Agu 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      21 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | TATACARA PENARIKAN
        121/PMK.05/2016

        Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

        • Ditetapkan: 26 Jul 2016
        • Diundangkan: 26 Jul 2016

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 9
        • 10
        • 11
        • ...
        • 14

        Loading...
        Quick Look - ??
        • proyek kolaborasi keuangan...
        • pengelolaan anggaran bersama...
        • inovasi layanan publik...
        • transparansi keuangan negara...
        • pemantauan dan evaluasi proyek bersama...