JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 125 hasil yang relevan dengan "sukuk negara "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEGAWAI NEGERI SIPIL | PENSIUN
201/PMK.02/2015

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 11 Nov 2015
  • Diundangkan: 11 Nov 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
119/PMK.08/2016

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan d...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2016
  • Diundangkan: 18 Jul 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
23/PMK.02/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 19 Feb 2016
  • Diundangkan: 19 Feb 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
210/PMK.02/2019

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | IURAN
241/PMK.02/2016

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jami...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
113/PMK.08/2013

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2013
  • Diundangkan: 01 Agu 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | IURAN
248/PMK.02/2016

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
220/PMK.08/2015

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
44/PMK.08/2014

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2014
  • Diundangkan: 27 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
123/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Loading...
Quick Look - ??
  • sukuk negara Indonesia...
  • pengelolaan sukuk negara...
  • manfaat sukuk negara untuk pembangunan...
  • investasi sukuk negara...
  • kebijakan fiskal dan sukuk negara...