JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.117 hasil yang relevan dengan "data analytics untuk administrasi pajak "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA
79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk K...

  • Ditetapkan: 24 Mei 2012
  • Diundangkan: 24 Mei 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
101/PMK.05/2010

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

  • Ditetapkan: 12 Mei 2010
  • Diundangkan: 12 Mei 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIEKSPOR | PENGEMBALIAN BEA MASUK
    253/PMK.04/2011

    Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
      PP 29 TAHUN 2009

      Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

      • Ditetapkan: 24 Mar 2009
      • Diundangkan: 24 Mar 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      84/PUU-IX/2011

      Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGUSAHA KENA PAJAK | PAJAK MASUKAN
        81/PMK.03/2010

        Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yan...

        • Ditetapkan: 05 Apr 2010
        • Diundangkan: 05 Apr 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
        266/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
        16/PMK.03/2011

        Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Jan 2011
        • Diundangkan: 24 Jan 2011

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 102
        • 103
        • 104
        • ...
        • 112

        Loading...
        Quick Look - ??
        • data analytics pajak...
        • analisis kepatuhan pajak...
        • pengolahan data perpajakan...
        • pemodelan risiko pajak...
        • pengembangan dashboard pajak...