JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.059 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengelolaan pajak dan investasi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2009
  • Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
206/PMK.05/2010

Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2010
  • Diundangkan: 29 Nov 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
    PP 2 TAHUN 2006

    Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    • Ditetapkan: 30 Jan 2006
    • Diundangkan: 30 Jan 2006
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
    184/PMK.06/2009

    Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 16 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
    224/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2009
    • Diundangkan: 23 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
    PP 27 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

    • Ditetapkan: 19 Mar 2009
    • Diundangkan: 19 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009
    • 1
    • ...
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106

    Loading...
    Quick Look - ??
    • transparansi pajak...
    • pengelolaan investasi publik...
    • akuntabilitas fiskal...
    • laporan pajak terbuka...
    • partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran...