31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 22, Pasal 15, dan Pasal 14

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 12 dan Pasal 15

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

• Ditetapkan: 30 Okt 1992
• Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 3

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 21, Pasal 20, dan Pasal 22

Media Keuangan Maret 2020 - Umpan Jitu Akselerasi Investasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Mar 2020

Relevan terhadapHalaman 11 dan Halaman 8

Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

BPHN

• Diterbitkan: 01 Sep 2018

Relevan terhadapHalaman 4 dan Halaman 5

Media Keuangan April 2020 - Mandiri Dengan UMI

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Apr 2020

Relevan terhadapHalaman 8, Halaman 22, dan Halaman 3